This study aims to examine the regulatory conflict regarding the granting of Mining Business Permits (IUP) to religious organizations and to assess whether, from a business law perspective, religious organizations are eligible to manage mining operations. This research employs a normative legal research method based on statutory regulations, specifically Law Number 3 of 2020 and Government Regulation (PP) Number 25 of 2024. The study also adopts a literature review approach, where the researcher examines literature discussing mining permits through research findings, reports, scientific studies, and other regulations related to the cases analyzed in this study, utilizing the business law perspective applicable in Indonesia. The study concludes that granting Mining Business Permits (IUP) to religious organizations is still not compliant with regulatory provisions. Furthermore, the eligibility of religious organizations to manage mining operations needs to be thoroughly assessed, particularly in terms of administrative compliance, financial capability, waste or environmental management, and technical requirements as stipulated in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik regulasi pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi Ormas keagamaan dan mengkaji apakah Ormas keagamaan dalam perspektif hukum bisnis layak untuk mengelola usaha pertembangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Penelitian yang dilakukan juga menggunakan pendekatan studi literatur di mana peneliti mengkaji literatur yang membahas tentang izin pertambangan melalu hasil penelitian, laporan, kajian ilmiah dan peraturan lain yang berkaitan dengan kasus yang dikaji di dalam penelitian ini dengan menggunakan perspektif hukum bisnis yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Ormas keagamaan secara regulasi masih tidak sesuai dan kelayakan Ormas keagamaan dalam mengelola pertambangan masih perlu diuji baik secara administratif, kemampuan finansial, pengolahan limbah atau lingkungan, dan syarat-syarat teknis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

This research aims to identify the status of condominium hotels and to determine the legal implications of any deviation from the intended function of flats, both for the unit condotel’s owner and developer. In a condominium hotel, the unit owner is unable to control their unit, as their role is as an investor. Consequently, the unit owner is not permitted to occupy their unit for residential purposes because it is intended to be rented out as a hotel. Furthermore, the unit owner is not included in the PPPSRS, as all activities within the condominium hotel are carried out by the hotel operator. The lack of definitive regulations in Indonesia has given legal uncertainty due to the position between flats and hotel regulations. Hence, there has been a non-conformity between the main purpose of the building as stated in the Building Construction Permit (IMB), the role of the developer which has the potential to cause a conflict of interest with unit owners, as well as the reduction in interest in property investment in Indonesia. This research is normative-juridical with a statutory and conceptual approach. This research uses library research data collection techniques with descriptive and prescriptive data analysis techniques. The result of this research is that condominium hotels can be classified as flats through the adaptation of residential and business functions and involving owners such as PPPSRS to appoint and supervise the hotel operator. This research presents an implementation solution that can enhance legal certainty for owners and operators of hotels.


Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi status kondominium hotel dan untuk mengetahui implikasi hukum atas penyimpangan fungsi rumah susun terhadap pemilik unit dan developer kondominium hotel berdasarkan perspektif regulasi rumah susun di Indonesia. Dalam konsep kondominium hotel, pemilik unit tidak dapat menguasai unit miliknya secara absolut karena kedudukannya hanya sebagai investor, sehingga unit tersebut tidak dapat digunakan sebagai tempat tinggal, melainkan akan disewakan kembali sebagai hotel. Selain itu, pemilik unit tidak tergabung dalam PPPSRS karena seluruh kepentingan bersama diurus dan dikelola oleh operator hotel sebagai perpanjangan tangan developer yang kerap dipersamakan dengan PPPSRS. Tidak adanya regulasi yang dapat digunakan sebagai landasan hukum seluruh aktivitas di kondominium hotel menyebabkan adanya ketidakpastian hukum karena kondominium hotel berdiri di antara regulasi rumah susun dan perhotelan. Akibatnya adalah terdapat celah untuk melakukan penyeludupan dan penyimpangan hukum, seperti ketidaksesuaian fungsi bangunan sebagaimana yang tertera dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB), peran developer yang terlalu mendominasi melalui operator hotel yang berpotensi menimbulkan konflik dengan para pemilik, serta potensi menurunnya minat investasi properti di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan, serta teknik analisis data deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kondominium hotel dapat dikategorikan sebagai rumah susun melalui penyesuaian fungsi hunian dan usaha, serta melibatkan para pemilik sebagai PPPSRS untuk melakukan penunjukan dan pengawasan operator hotel sebagai pengelola. Penelitian ini menawarkan solusi implementatif yang dapat memperkuat kepastian hukum bagi pemilik dan pengelola.

This research aims to find out the role of criminal law in responding to the development and abuse of deepfakes through the application of the geen straf zonder schuld principle as a basis for prosecution. Deepfakes, which are increasingly developing with the number of users continuing to grow, present various threats of abuse such as fraud, misuse of personal data, and the increasingly massive spread of hoax news which can clearly threaten the security and peace of society and this shows that it is important for the criminal law to take action against deepfake abuse. The analytical descriptive method with a normative juridical as approach was chosen to conduct this research. The novelty of this research lies in the analysis of the application of the geen straf zonder schuld principle in the context of criminal prosecution for misuse of deepfake technology, which has not been widely discussed in previous literature. The research results show that the application of the geen straf zonder schuld principle can be used as a guideline in dealing with and taking action against deepfake abuse and is supported by the Circular Letter of the Minister of Communication and Information Number 9 of 2023 concerning the Ethics of Artificial Intelligence which also makes it clearer that criminal action can be carried out. If we analyze the construction and substance of the crime, basically deepfake abuse is almost the same as criminal acts that we are familiar with and have existed before, but are influenced by and take advantage of technological developments. In conclusion, criminal law can play an adaptive role in dealing with deepfake abuse through the application of the geen straf zonder schuld principle. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran hukum pidana dalam merespons perkembangan dan penyalahgunaan deepfake melalui penerapan asas geen straf zonder schuld sebagai dasar  bagi penindakannya. Deepfake yang makin berkembang dengan jumlah penggunanya yang terus bertumbuh menghadirkan beragam ancaman penyalahgunaan seperti penipuan, penyalahgunaan data pribadi, hingga makin masifnya penyebaran berita hoax jelas dapat mengancam keamanan dan ketentraman masyarakat dan hal itu menunjukan bahwa penting bagi hukum pidana untuk melakukan penindakan bagi penyalahgunaan deepfake. Metode deskriptif analitis dengan yuridis normatif sebagai pendekatannya dipilih untuk melakukan penelitian ini. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai penerapan asas geen straf zonder schuld dalam konteks penindakan pidana penyalahgunaan teknologi deepfake, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan asas geen straf zonder schuld bisa dijadikan pedoman dalam menanggulangi dan melakukan penindakan penyalahgunaan deepfake dan didukung oleh Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial juga makin memperjelas bisa dilakukannya penindakan pidana. Jika dianalisa secara konstruksi dan substansi kejahatannya pun pada dasarnya penyalahgunaan deepfake hampir sama dengan tindak pidana yang telah kita kenal dan ada sebelumnya namun terpengaruh dan memanfaatkan adanya perkembangan teknologi. Kesimpulannya, hukum pidana dapat berperan adaptif dalam menangani penyalahgunaan deepfake melalui penerapan asas geen straf zonder schuld. 

Perizinan kembang api merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan kegiatan keramaian di Indonesia. Kembang api yang sering digunakan dalam acara perayaan berisiko tinggi jika tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, peraturan hukum terkait perizinan kembang api sangat krusial untuk memastikan penggunaannya berlangsung aman. Artikel ini membahas pengaturan perizinan kembang api di Indonesia, yang mengacu pada kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberikan izin keramaian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Peraturan yang mengatur izin keramaian ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan untuk menghindari kecelakaan atau keonaran. Izin keramaian dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu izin keramaian biasa, izin keramaian dengan kembang api, dan izin keramaian terkait penyampaian pendapat di muka umum. Setiap jenis izin memiliki persyaratan yang berbeda, termasuk izin khusus untuk penyulutan kembang api dengan efek ledakan tertentu. Selain itu, artikel ini juga mengkaji dasar hukum perizinan kembang api yang meliputi Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum terkait pelanggaran perizinan kembang api diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sanksi pidana bagi pelanggar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif tentang pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terkait perizinan kembang api di Indonesia.

The background of this study is FORKI as the basis for sports coaching to produce outstanding karate athletes. Achievement itself is influenced by many factors, one of which is psychological personality. Sports psychology requires personality to understand the personality characteristics of an athlete. This study aims to measure the level of aggressiveness and power of Karate Athletes in Forki Jepara Regency. This survey was conducted using a quantitative approach method. In this study, 17 PPAP athletes from Jepara Regency will be used as samples through purposive sampling techniques. As a data collection instrument, the author used the SPQ20 questionnaire which was disseminated online via a goog;e form consisting of 168 questions that looked at various elements such as achievement and competition, belief and toughness, interaction and sportsmanship, aggressiveness and power. The results of the research obtained for male and female athletes are in the same item, namely Aggressiveness has a score of 205 with an average of 3.66. Meanwhile, femaleathletes have a score of 270 with an average of 3,375. And Power has a score of 124 with an average of 3.54. Meanwhile, female athletes have a score of 174 with an average of 3.48. It can be concluded that the level of aggressiveness and power of karate athletes in FORKI Jepara Regency is high

Love relationships during adolescence cannot avoid problems, the problem that most often occurs is misunderstanding in a situation. Communication is the process of conveying messages or symbols between the communicator and the communicant through a medium with a specific purpose. Selfishness is the majority of respondents' answers to communication barriers that influence conflict in relationships. Environmental influences: External factors such as peer pressure or certain social norms can be a barrier to maintaining good communication in a romantic relationship. Relationships that exist require effective communication from both parties, especially for teenagers who are still unstable in controlling their emotions.

The community of Keban Agung Village faces significant challenges related to social welfare and religious engagement. Despite the central role of the mosque as a community hub, participation in religious activities and access to social programs remain limited. This study aimed to enhance social welfare and religious commitment through a mosque-based community service program. The program included activities such as religious competitions, educational support, health services, and social welfare initiatives. A participatory approach was employed, involving local residents and mosque management in the design and implementation of activities. Data were collected through direct observation, interviews, and documentation, and were analyzed descriptively. The results indicated a marked improvement in community participation in religious and social activities, contributing to both social cohesion and spiritual growth. The study highlights the importance of mosque-centered initiatives in addressing community needs and fostering a stronger sense of collective well-being.

Community Service Program (CSP) are part of the Tridharma of higher education, which requires students to play an active role in empowering society through education, research and service. This article discusses the implementation of the Galuh Ciamis University CSP, which took place in Langkapsari Village, Banjaranyar District, Ciamis Regency, with a focus on the main aspects: Increasing community capacity through optimizing Natural Resources and Strengthening Local Culture. The programs carried out include planting 100 tree seedlings, socializing verticulture planting, cultural performances, and creating a village website. Through a participatory educational approach and observations during CSP, this activity aims to improve the quality of community awareness of the environment. The results show active community participation in the program. This article also identifies the challenges faced and provides recommendations for developing CSP programs in the future.

The role of financial literacy is very important in improving family welfare, especially in managing household income and expenses. Housewives, as the main manager of family finances, need a deep understanding of how to manage finances wisely. This educational program is designed to provide and improve the understanding of housewives in Klambir 5 Medan city about financial literacy. The activity methods used in this service include the presentation of financial literacy material accompanied by relevant examples, conducting interactive discussions and questions and answers to participants, and providing recommendations for financial strategies in realizing household financial welfare. Then provide assistance, and evaluate financial management practices carried out by participants in Klambir 5 Medan City in managing their household finances. The results of the program showed a significant increase in the participants' ability to manage family budgets, saving habits, and reduction of consumptive debt. The researcher also proposes a sustainable empowerment model to strengthen the impact of the program in various communities.

Humans as social creatures can live by having relationships with other people. Every relationship requires interaction or communication to be able to maintain and maintain the relationship. Especially in matters of love, which requires clarity in every situation so that there is no conflict or misunderstanding. The key to overcoming all problems is to maintain good communication with your partner. Not limited by distance and time, communication must continue. Through interaction on digital media it can make it easier for today's teenagers to communicate, especially for couples.