Pasca pandemi, UMKM mulai bangkit perlahan. Para pelaku UMKM mulai beradaptasi dengan perkembangan pasar. Para Pelaku UMKM mulai concern pada tata Kelola dan tata cara penggunaan media sosial, design packaging, logo dan lain sebagainya. Para pelaku UMKM saat ini sudah beradaptasi dengan eksositem digital, yang membawa pengaruh signifikan dalam income mereka. Kemasan merupakan salah satu senjata dalam dunia bisnis. melalui kemasan produsen mampu menyampaikan nilai, isi, dan manfaat sebuah produk, sehingga mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian oleh sebab itu kemasan sering dikatakan sebagai silent salesman. Membranding produk melalui kemasan merupakan upaya dalam memperkuat citra produk menggunakan desain kemasan. Desain kemasan harus mempertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu: Daya tarik visual, dan Daya tarik fungsional, lebih menekankan pada kepraktisan Menanggapi hal tersebut, tim pengabdian merencakan untuk melaksanakan pengabdian yang lebih menekankan pada pelatihan merancang kemasan sebagai salah satu unsur yang dapat meningkatkan penjualan bagi UMKM.

<p align="justify">Pada Agustus 2022, viral di dunia maya mengenai guru yang diduga memaksa murid perempuannya untuk mengenakan jilbab yang terjadi di Yogyakarta dan Jakarta. Hal ini menjadi perbincangan para warganet mengenai sikap guru tersebut. Reaksi warganet ini merupakan bentuk opini publik di media sosial atas isu yang berkembang di masyarakat. Media sosial dengan semua dinamikanya telah membawa warna baru dalam kehidupan manusia masa kini, terutama bagi mereka pengguna aktif internet yang banyak dikenal dengan netizen. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan analisis data interaktif miles dan hubermas. Adapun unggahan di media sosial yang diteliti, adalah unggahan yang terkait isu pemaksaan penggunaan jilbab, yang diunggah pada bulan agustus-september 2022. Melalui penelitian ini, diketahui bahwa opini yang terbangun atas isu yang ada, dipicu lebih banyak oleh posting dari akun media sosial berinstitusi besar. Opini yang ada, terbagi menjadi dua kelompok besar, pertama bahwa isu yang ada murni memang kesalahan oknum pendidik yang menerapkan kebijakan tidak pada porsinya, dan pendapat umum yang kedua bahwa isu yang terbangun sebenarnya terkait dengan isu lain yang ada, seperti sosial budaya, ekonomi, dan politik</p>

Abstrak Permasalahan sampah sudah menjadi permasalahan dunia, terutama sampah anorganik dan B3 yang tidak dapat diurai secara alami, sementara jumlah produksi sampah terus bertambah seiringdengan pertumbuhan penduduk. Dari data statistik Kabupaten Semarang jumlah sampah yang terangkut mulai tahun 2019 sebanyak : 220 487 M3, tahun 2020 : 247 095 M3 dan tahun 2021 : 280 859 M3, hal ini menunjukkan peningkatan jumlah sampah naik secara liner. Desa KebumenKecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang menghadapi permasalahan yang serupa dengan meningkatnya volume sampah rumah tangga berdampak pada lingkungan yang kurang sehat. Meskipun sudah ada bank sampah pada wilayah tersebut namun ada beberapa kendala yangdihadapi yaitu manajemen sampah, reduce, reuse dan recycle atau 3 R belum optimal. Program PKM (Program Kemitraan Masyarakan) Universitas Dian Nuswantor dengan penerapan manajemen sampah yang efektif dan efisien dengan metode FDG (Focus Group Discussion) dan Edukasi dan Pelatihan diharapkan sampah yang terdapat diwilyah tersebut diolah baik sehingga dapat meniminalkan dampak negatif sampah terhadap lingkungan hidup desa Kebumen dan dapatmenciptakan circular ekonomi, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat Kata kunci: Pengelolaan, Sampah, Manajemen, Taraf Hidup, Ekonomi

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hakekat atau kandungan dari keadaan darurat negara (state of emergency) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa dan menjawab bagaimana konstitusi mengatur tentang penetapan Perppu ketika negara dalam kondisi darurat. Dalam dinamika sejarah di Indonesia frasa kegentingan yang memaksa memiliki pengertian yang multitafsir dan menjadi wewenang dari Presiden untuk menafsirkan kegentingan yang memaksa tersebut dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Seyogianya, dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, harus ada batasan yang objektif mengenai kegentingan yang memaksa tersebut. sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang . Perppu ditetapkan oleh Presiden, tetapi dalam 1 tahun harus sudah dimintakan persetujuan DPR.. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Idealnya Perppu hanya dapat dibentuk oleh presiden apabila memenuhi ke tiga unsur keadaan darurat negara secara bersamaan tersebut, memenuhi prinsip atau asas proporsionalitas yang mengandung unsur kewajaran dan memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Keppres Nomor 68 Tahun 2005. Di samping itu, agar presiden tidak menyalahgunakan wewenangnya membentuk Perppu.