Thrifting is the activity of buying second  hand products wichs is becoming a trend for teenagers, young people, and even older people. The aim of the research is to determine the influence of product quality, flash sale discounts and risk perception on customer satisfaction with thrift products at the Solo Marketfest event. The population is consumers who buy thrift products at the Solo Marketfest event. The sampling technique using accidental sampling obtained 75 respondents. The questionnaire was distributed with the help of a Google form which was distributed to all customers who purchased thrift products at the Solo Marketfest event, measured on a 1-5 Liker scale. The collected data was processed using Multiple Linear Regression. The research results show that partially product quality and flash sale discounts do not influence customer satisfaction with thrift products at the Solo Marketfest event, however perceived risk is proven to influence customer satisfaction with thrift products at the Solo Marketfest event.

This research aims to determine the effectiveness of contextual learning approaches in subjects. Social Sciences (IPS) in Elementary Schools/Madrasah Ibtidaiyah based on literature review. The contextual learning approach is considered relevant because it allows students to connect lesson material with everyday life experiences, thereby improving students' understanding and critical thinking skills. The method used in this research is a literature study, where researchers collect and analyze various literature sources related to contextual learning and its application in social studies learning. These sources include books, scientific journals, and previous research that supports contextual learning theory and practice. The results of the literature review show that a contextual learning approach can increase student engagement, understanding of the material, as well as critical and analytical thinking skills. The contextual learning approach, based on evidence from the reviewed literature, is effective in improving learning outcomes and student involvement in social studies learning in SD/MI. Thus, this approach can be one of the recommended learning strategies to improve the quality of education in elementary schools.

This paper explores the difficulties of unblocking the operations of Black Sea ports that remain under Ukrainian control, as well as the geopolitical dynamics between Russia and Ukraine in the area. There are two primary obstacles: first, Ukraine must preserve its coastal defense capabilities against the threat of Russian invasion without undermining the security of its land; second, it is crucial to ensure that Russia adheres to the regulations that safeguard freedom of navigation in the Black Sea. Since Russia's annexation of Crimea in 2014, Russia's influence in the Sea of Azov and the Black Sea has expanded, jeopardizing the security interests of Ukraine as well as Western partners, such as the US and NATO. The analysis suggests measures that NATO and other allies can implement to enhance maritime security in the region, including bolstering Ukraine's navy and augmenting NATO's presence in the Black Sea. This dispute not only impacts relations between Ukraine and Russia, but also influences regional political and security stability in Southeastern Europe as well as broader international diplomacy.

Pelestarian dan pemajuan budaya di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya adalah melalui pendokumentasian dan rekonstruksi digital dari penemuan-penemuan sejarah. Paguyuban Bawarasa Pametri Budaya (BPB) di Malang Raya berpendapat bahwa dokumentasi dan rekonstruksi digital benda-benda Cagar Budaya memiliki nilai penting, baik dari segi arkeologi maupun pengembangan teknologi 3D untuk rekonstruksi artefak. Pemanfaatan teknologi digital dalam upaya pelestarian budaya di Indonesia masih minim, terutama di kalangan budayawan. Teknologi 3D telah digunakan secara luas dalam digitalisasi cagar budaya menjadi penting, ketika benda-benda cagar budaya yang ditemukan banyak yang dalam kondisi tidak utuh. Teknologi 3D memungkinkan rekonstruksi artefak tanpa merusak benda aslinya dan tidak memindahkan posisi benda cagar budaya. Teknologi ini juga efisien dari segi waktu dan biaya, serta menghasilkan data digital yang presisi. Pengabdian masyarakat ini merupakan Penerapan Teknologi sebagai upaya membantu mitra yaitu peguyuban BPB menghadapi kendala terkait sistem manajemen data benda-benda Cagar Budaya, serta transfer teknologi dalam pengambilan citra dan reorganisasi data.

Desa Kesamben Wetan merupakan salah satu desa di Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik yang mempunyai produk unggulan berupa kunyit. Kelompok Tani (Mitra 2) terdiri dari 26 petani, menjual kunyit hasil panen tersebut ke UKM (Mitra 1). Mitra 1 menjual kunyit dalam bentuk kunyit basah dan kunyit olahan kering. Permasalahan pada olahan kunyit kering yang dijual tidak melalui proses pencucian sehingga banyak pasir yang menempel dan kunyit sebelum dikeringkan tidak melalui proses blanching sehingga banyak mengandung mikroorganisme dan kadar air yang tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim pengabdian memberikan penerapan IPTEKS pada Mitra 2 berupa mesin pencuci kunyit agar kunyit yang dijual ke mitra 1 sudah dalam keadaan bersih, higienis dan pada Mitra 1 berupa mesin pengukus kunyit untuk proses blanching agar kunyit sebelum dikeringkan terbebas dari mikroorganisme, mempercepat proses pengeringan dan memiliki kwalitas baik. Metode yang digunakan yaitu persiapan, pemberian TTG mesin pencuci, pengukus, pelatihan penggunaan dan maintenance mesin, pendampingan sampai diperoleh hasil yang diinginkan. Mesin tersebut sudah melalui proses rancang bangun dengan menyesuaikan kebutuhan Mitra. Mesin pencuci kunyit berkapasitas 50-80 kg/jam menghasilkan kunyit yang bersih dan higienis, demikian juga untuk mesin pengukus kunyit berkapasitas 30 kg/10 menit menghasilkan kunyit dengan curcumin yang merata diseluruh permukaan kunyit. 

Sweden maintained its neutrality in response to its history, including during the Napoleonic wars, by adopting “neutrality” as its official policy in 1834. This neutrality was upheld during both World Wars to protect trade interests. During the Cold War, Sweden chose the path of peaceful diplomacy and rejected military alliances. But Sweden experienced concerns over the Russia-Ukraine conflict and Russia's intervention in Crimea. In May 2022, Sweden eventually applied for NATO membership in response to Russia's invasion of Ukraine in February 2022. This research aims to understand the reasons behind Sweden's decision to join NATO. The factors behind Sweden's decision to join NATO are analyzed using qualitative research methods and through the lens of Threat Perception concept. This research discusses the factors behind Sweden’s decision to join NATO through five dimensions from the Threat Perception concept: structural, geopolitical, historical, socio-cultural, and economic. This research indicates that these five dimensions influenced Sweden's decision to join NATO. Firstly, Swedish ministers and political parties in Sweden played a role in the decision-making process. Secondly, Sweden's geographical location and the rising activities in the Baltic Sea also influenced its decision. Thirdly, Sweden's historical relationship with NATO compared to its relationship with Russia also influenced the decision. Fourthly, the ethnic, cultural, and religious composition of people in Sweden, along with policymaker adoption, are believed to have played a significant role in Sweden's foreign policy formation. Finally, the economic benefits of joining NATO were also considered by Sweden.Swedia telah menjaga netralitas sebagai respons terhadap sejarahnya, termasuk perang Napoleon, dengan mengadopsi kebijakan resmi pada tahun 1834. Netralitas ini dipertahankan selama kedua Perang Dunia untuk melindungi kepentingan perdagangan. Selama Perang Dingin, Swedia memilih jalur diplomasi damai dan menolak aliansi militer. Namun, Swedia mengalami kekhawatiran atas konflik Rusia-Ukraina dan intervensi Rusia di Crimea. Pada tahun 2022, Swedia akhirnya mengajukan keanggotaan NATO sebagai respons atas invasi Rusia ke Ukraina pada bulan Februari 2022. Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan di balik keputusan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Faktor-faktor yang mendorong keputusan Swedia untuk bergabung dengan NATO dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif dan melalui lensa konsep “persepsi ancaman”. Studi ini membahas faktor-faktor tersebut melalui lima dimensi: struktural, geopolitik, sejarah, sosial-budaya, dan ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelima dimensi tersebut memengaruhi keputusan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Pertama, Menteri dan partai politik di Swedia berperan dalam proses pengambilan keputusan Swedia bergabung dengan NATO. Kedua, lokasi geografis Swedia dan aktivitasnya di Laut Baltik juga memengaruhi keputusan tersebut. Ketiga, hubungan historis Swedia dengan NATO dibandingkan dengan hubungannya dengan Rusia juga memengaruhi keputusan tersebut. Keempat, komposisi etnis, budaya, dan agama di Swedia, bersama dengan adopsi kebijakan oleh pembuat kebijakan, diyakini memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri Swedia. Terakhir, manfaat ekonomi dari bergabung dengan NATO juga dipertimbangkan oleh Swedia.

Climate change is a significant global issue, with deforestation and forest degradation contributing substantially to greenhouse gas emissions. This study aims to analyze the status of forest areas in Indonesia, identify the impact of deforestation and forest degradation on climate change, and evaluate the effectiveness of the REDD+ strategy as a conservation effort to address climate change. The research method used is a systematic literature review, involving the identification, screening, and analysis of data from various scientific sources. The results indicate that Indonesia has 120.5 million hectares of forest area; however, the high rate of deforestation is driven by land conversion for plantations, illegal logging, and mining activities. This deforestation contributes to increased CO2 emissions and exacerbates climate change. The implementation of the REDD+ strategy in Indonesia has shown potential in reducing the rate of deforestation and forest degradation through economic incentives and the enhancement of local capacity. This study highlights the importance of sustainable forest management and effective REDD+ policy implementation to address climate change.Perubahan iklim adalah isu global yang signifikan, dengan deforestasi dan degradasi hutan berkontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kawasan hutan di Indonesia, mengidentifikasi dampak deforestasi dan degradasi hutan terhadap perubahan iklim, serta mengevaluasi efektivitas strategi REDD+ sebagai upaya konservasi untuk mengatasi perubahan iklim. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis, yang mencakup proses identifikasi, penyaringan, dan analisis data dari berbagai sumber ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 120,5 juta hektar kawasan hutan, namun laju deforestasi yang tinggi disebabkan oleh konversi lahan untuk perkebunan, pembalakan liar, dan aktivitas pertambangan. Deforestasi ini berkontribusi pada peningkatan emisi CO2 dan memperparah perubahan iklim. Implementasi strategi REDD+ di Indonesia menunjukkan potensi dalam mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan melalui insentif ekonomi dan peningkatan kapasitas lokal. Penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan implementasi kebijakan REDD+ yang efektif untuk mengatasi perubahan iklim.

Persaingan yang ketat membuat industri rumahan ikan asap di Desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin harus meningkatkan daya saingnya agar usahanya sustainable. Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu untuk meningkatkan daya saing produk hasil industri rumahan ikan asap. Kegiatan ini fokus pada produksi makanan secara higienis melalui penerapan sertifikasi halal. Pemahanam pelaku industri ikan asap mengenai kebersihan produk, legalitas usaha dalam hal ini Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal masih kurang. Melalui metode sosialisasi, pelatihan dan pendampingan mengenai proses produksi yang higienis, pelatihan dan pendampingan teknik pengajuan NIB, pelatihan dan pendampingan cara memperoleh sertifikat halal, serta persiapan-persiapan dalam memengajukan sertifikat halal, diharapkan akan terjadi perubahan dan peningkatan daya saing produk yang akhirnya dapat memberikan kontribusi positif. Hasil program kegiatan ini yaitu pelaku industri rumahan ikan asap memahami pentingnya higienitas dalam proses produksi ikan asap supaya produk bersih dan aman untuk dikonsumsi, serta memahami pentingnya NIB dan produk bersih yang bersertifikat halal agar usaha dapat bertahan dalam jangka panjang, hal ini dibuktikan dengan antusiasme peserta dalam mengikuti pelatihan dan pendampingan serta mengajukan sertifikasi halal. 

 This paper aims to analyze the implementation of restitution right fulfillment for children as sexual crime victims in the legal area of the North Maluku High Prosecutor’s Office, Indonesia and the challenges in fulfilling these rights. Restitution is compensation given to the victim by the perpetrator of the crime or a third party and is an effort to guarantee the rights of victims. There was an issue where restitution rights were seldom strived for by law enforcers. Another problem is that society lacks knowledge of the existence of restitution rights. This paper is urgent because it may provide information on why these issues exist and how to resolve them in order to give victims their rights. This was empirical research which employed the statute approach and the case approach. In this paper, the live case study was applied. Results showed that the restitution fulfillment of children as sexual crime victims in the North Maluku High Prosecutor’s Office was still suboptimum as there was only one case in 2022 where the general prosecutor strived to demand restitution. The restitution is regulated in Governmental Regulation No. 43 of 2017 and Guidelines Supreme Court No. 1 of 2021. Law enforcing apparatuses and social institutions need to organize an education program for society on restitution rights for children as sexual crime victims in the North Maluku Province to increase their awareness. The application for restitution should be strived for by law enforcers starting from the investigation stage as more time is available.

This research aims to determine and analyze the influence of marketing mix and brand image as a marketing strategy. Before marketing activities occur, it is important for business actors, in this case weaving SMEs in Bima City, to know buyer behavior first to know what strategies will be implemented to market woven products. Determining a marketing strategy through a marketing mix that is right on target and increasing the brand image of woven products can increase consumer purchasing decisions as well as an effort to maintain the existence of local products in Bima City. The type of research in this research is quantitative. The method used in this research is an explanatory survey approach, namely through collecting data from respondents. The research instrument used was a questionnaire with a Likert scale containing a list of questions for respondents to answer. The sample in this study amounted to 200 people. Then, to test the research, it was carried out with the help of Smart Partial Least Square (SmartPLS) Software. The research results marketing mix and brand image have a significant influence on the decision to purchase woven fabric as an effort to maintain the existence of local products in Bima City