Pelayanan prima atau juga dikenal dengan excellent service adalah upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Tujuan dari pelayanan ini untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kota salatiga merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang memiliki potensi yang cukup besar sebagai wisata unggulan di Jawa Tengah.Pengabdoan Masyarakat STIEPARI berupa untuk mewujudkan Salatiga menjadi wisata unggulan di Jawa tengah yaitu dengan memberikan pelatihan pelayanan prima terhadap masyarakat terutama di 3 kelurahan yaitu Kelurahan Ledok, Tegalrejo, dan Kumpulrejo.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam tiga tahapan yaitu tahap  sosialisasi  dan  persiapan,  tahap  implementasi,  dan  tahap  evaluasi.  Pada tahapan pertama, dilakukan koordinasi internal tim pelaksana kegiatan maupun koordinasi eksternal yang melibatkan mitra kegiatan, tahapan implementasi merupakan proses koordinasi melalui FGD  yang   hadir   dan   beberapa   komunitas masyarakat dan juga pemerintah terkait, tahap Praktek Lapangan melalui observasi langsung ke lapangan dan tahapan terakhir berupa evaluasi kegiatan, yaitu evaluasi teknis dan evaluasi melalui diskusi langsung dengan beberapa pihak untuk mencapai kesimpulan.
 

Tujuan - mendekonstruksi realitas ekonomi, sosial, dan lingkungan di masyarakat pesisir dengan perspektif akuntansi ekonomi politik. Desain / metodologi / pendekatan - Metode kualitatif dengan paradigma postmodern dan perspektif akuntansi ekonomi politik.     Hasil penelitian ini menemukan bahwa ekonomi politik akuntansi memainkan peran penting dalam "bertransaksi" seperti koin (logam) yang memiliki dua sisi yang berbeda. Dimana di satu sisi para pelaku (nelayan) memiliki kepentingan ekonomi yang berbenturan dengan pelestarian alam dan di sisi lain, kehidupan ekonomi dan sosial masih bergantung pada alam sebagai sumber utama mereka. Dengan demikian, hasil dekonstruksi yang ditawarkan dapat menyelaraskan hubungan antara masyarakat (ekonomi dan sosial) dengan alam. Implikasi Praktis - Pemerintah daerah dan pusat, khususnya kementerian kelautan dan perikanan, serta masyarakat pesisir dapat memperoleh manfaat dari akuntansi keberlanjutan sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan selaras dengan kehidupan sosial dan kelestarian lingkungan. Orisinalitas / nilai - hasil dekonstruksi yang ditawarkan berasal dari kearifan lokal jenius masyarakat pesisir yang mulai dilupakan. Makalah ini mencoba mendekonstruksi realitas masyarakat pesisir dalam memberikan solusi tanpa menghancurkan mata pencaharian utama masyarakat. Parameter yang menerapkan konsep triple bottom line adalah bahwa ada harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Tujuan penelitian ini untuk melakukan pengaturan pemidanaan terhadap suatu  Tujuan penelitian ini untuk melakukan pengaturan pemidanaan terhadap suatu tindak pidana korupsi sektor swasta yang nantinya dijadikan acuan penegak hukum dalam menjatuhkan pemidanaannya. Korupsi dapat terjadi di sektor publik dan sektor swasta. Secara internasional United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) mengatur tindak pidana korupsi sektor swasta. Salah satu negara yang mengatur tindak pidana korupsi sektor swasta yaitu New Zealand. Di Indonesia tidak mengatur tindak pidana korupsi sektor swasta, sehingga penelitian ini penting  dikaji mengenai kebijakan hukum pidana yang akan datang mengenai tindak pidana korupsi sektor swasta di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Kebaharuan pada penelitian ini terletak pada objek kajiannya yakni untuk merumuskan kebijakan hukum pidana mendatang mengenai suap sektor swasta sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia. Dari kajian yang dilakukan diperoleh hasil yakni: (1) tindak pidana korupsi sektor swasta belum diatur secara spesifik dalam peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia, namun telah disiapkan dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (2) perlu pembaharuan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait perluasan norma penyuapan dan unsur perbuatan, pengaturan tindak pidana korupsi sektor swasta dalam satu peraturan perundang-undangan, perluasan subjek hukum, serta persamaan pengenaan ancaman penyuapan aktif dan pasif.  The purpose of this study is to regulate the punishment of a criminal act of corruption in the private sector which will later serve as law enforcement in imposing the sentence. Internationally, the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) regulates private sector corruption. New Zealand is the country that regulates private sector corruption. Indonesia does not regulate private sector corruption so this research important study for future criminal law policies regarding corruption criminal acts in the private sector in Indonesia. This research is normative legal research using statute and comparative approaches. The novelty of this research lies in the object of the study, namely to formulate future legal policies regarding bribery in the private sector as a criminal act of corruption in Indonesia Corruption can be occurred in the public and private sectors. The results of this study are: (1) the corruption criminal act in the private sector has not been specifically regulated in the laws and regulations of corruption in Indonesia, but it has been prepared in the Corruption Eradication law draft, and (2) it is needed to renew the Corruption Eradication law draft which is related to the expansion of the bribery norm and elements of action, the regulation of corruption criminal act in the private sector in a single law and regulation, the extension of legal subjects, and equality in the imposition of threats between active and passive bribery.

Kecemasan adalah suatu perasaan takut akan terjadinya sesuatu yang disebabkan oleh antisipasi bahaya dan merupakan sinyal yang membantu individu untuk bersiap mengambil tindakan menghadapi ancaman. Pengaruh bencana yang terjadi dalam kehidupan dapat membawa dampak terhadap kesehatan fisik dan psikologis. Tujuan penelitian mengetahui faktor - faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pada masyarakat pengungsian pasca gempa bumi di Desa Kamarian Kabupaten Seram Bagian Barat. Metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif analitik menggunakan pendekatan Cross Sectional Study, Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling Purposive Sampling yang berjumlah 43 responden, Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini didapatkan ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan pada masyarakat pengungsian pasca gempa bumi dengan uji statistic p=0,003<005, tidak ada hubungan antara usia dengan tingkat kecemasan pada masyarakat  pengungsian pasca gempa bumi dengan uji statistic p=0,020 <0,05, dan hubungan antara pengetahuan  dengan tingkat kecemasan pada masyarakat pengungsian pasca gempa bumi uji statistic p=0,865>0,05.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena pinjaman online yang hadir sebagai akibat dari adanya kemajuan teknologi. Akan tetapi fenomena ini tidak hanya memberikan kemudahan, melainkan juga menimbulkan permasalahan yakni berkaitan dengan dana pribadi yang diisikan saat melakukan pinjaman online yaitu rentan untuk disalah gunakan oleh pihak lain, sehingga sangat penting untuk dibahas masalah perlindungan data pribadi pada aktivitas pinjaman online dan belum ada penelitian yang sama seperti penelitian ini sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum diberikan pada peminjam atas data pribadi mereka yang diatur dalam UU ITE, peraturan pemerintah, peraturan OJK, dan peraturan menteri. Selain itu apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi dapat dijathui sanksi pidana maupun sanksi administratif. Perjanjian yang dibuat oleh lembaga pinjaman online dan peminjam dapat dimintakan pembatalan pada pengadilan negeri apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi yang dilakukan oleh lembaga pinjaman online.  This study aims to discuss the phenomenon of Online Loans that are present as a result of technological advances. However, this phenomenon not only provides convenience but also causes problems related to personal funds that are filled in when making online loans, which are vulnerable to being misused by other parties, so it is very important to discuss the issue of personal data protection in online loan activities and there has been no similar research as this research before. This research is normative juridical research, based on the results of the study it is concluded that legal protection is given to borrowers for their personal data as regulated in the ITE Law, Government Regulations, OJK Regulations, and Ministerial Regulations. In addition, if there is a violation of personal data, criminal sanctions and administrative sanctions can be imposed. In the event that the agreement made by the online lending institution and the borrower can be requested for cancellation in the district court if there is a violation of personal data by the online lending institution.

Enigma pemberantasan korupsi di masa krisis sebagaimana pandemi Covid-19 menimbukan berbagai persoalan hukum. Kajian ini termasuk dalam penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisa enigma dan dinamika kejahatan korupsi di masa krisis; sekaligus mengkaji mengenai hubungan antara pemberantasan korupsi di masa pandemi Covid-19 dengan penyalahgunaan wewenang pejabat publik. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi juga dapat menggunakan perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Di sisi lain, kasus korupsi eks Menteri Sosial dan eks Menteri Kelautan dan Perikanan dapat disangkakan telah merugikan perekonomian negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi. Sehingga, pada konteks tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua eks menteri tersebut, tidak terdapat keraguan untuk menuntut mereka secara maksimal; oleh karena mereka telah melakukan hal-hal yang dapat memberatkan suatu bentuk pidana.

The objectives of this study are (1) Analyzing the channels and functions of purebred chicken egg trading (2) Analyzing tataniaga margins, farmer's share and the ratio of profits and costs of purebred chicken egg trading (3) Analyzing the cost efficiency of purebred chicken egg trading at PT. Light Mario Brother's Group Sidrap, Mario Village, Kulo District, Sidrap Regency. This research was conducted at PT. Light Mario Brother Group Sidrap, Mario Village, Kulo District, Sidrap Regency. The data used in this study are primary data and skunder. There are three institutions in the purebred chicken egg trading system at PT. Light Mario Brother's Group Sidrap, a manufacturer/breeder, wholesaler and retailer. Each commercial institution performs different administrative functions. There are three channels formed in the egg trading system, namely commerce channel 1 (producer - consumer); Commerce channel 2 (manufacturer - merchant, retailer - consumer); and Commerce channel 3 ( producer - wholesaler - retailer - consumer). Producers should distribute purebred chicken egg commodities efficiently and need to cooperate or partner with parties who are willing to accommodate producer products (end consumers) at high and relatively stable prices

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi kemampuan berpikir kritis matematika siswa kelas VIII SMP Kristen Payeti dalam menyelesaikan soal cerita pada materi PLSV yang ditinjau dari gaya belajar auditorial dan untuk mengetahui faktor-faktor internal yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu angket, tes, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa,  dari 30 siswa yang diteliti, 7 orang siswa memiliki gaya belajar visual, 14 siswa memiliki gaya belajar auditorial, dan  kinestetik 9 siswa. Dari hasil tes, siswa gaya belajar auditorial temasuk pada kategori rendah dengan nilai rata-rata 28,88. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis meliputi, minat belajar,  ketelitian, kemandirian belajar siswa, dan penguasaan materi. 

Pendidikan pada mulanya tidak pernah memisahkan antara ilmu umum dengan ilmu agama, akan tetapi, semua ilmu, baik yang erat kaitannya dengan persoalan akhirat, maupun dunia, itu semua dikategorikan sebagai ilmu agama Islam secara tekstual terkesan memberikan justifikasi pemaknaan adanya pemetaan epistemologi ilmu pengetahuan, sebagaimana pemberian term kutub ilmu, yaitu qauliyah dan kauniyah, aqliyah dan naqliyah, ukhrawy dan duniawy, hushuly dan hudhury, dan sebagainya. Namun, Islam tidak memisahkan secara radikal kedua kutub ilmu tersebut justru saling terkait, yang qauliyah mewarnai kauniyah, naqliyah memberi inspirasi akliyah, dan seterusnya. Dikotomi ilmu pengetahuan bermula dari Barat karena faktor modernisasi yang bagian dari refleksi pemikiran yang humanism, pluralism, individualism, pragmatism, dan sekularism. filsafat pendidikan beriontasi pada ilahi, ilmu yang diperoleh manusia baik melalui nalarnya ataupun karena diperoleh dengan pengamatan pada lingkungan dan pengalaman yang dilaluinya harus disadari bahwa semuanya itu bersumber dari Allah SWT.

Profit can be assumed as an important component to describe the positif financial condition in a business. Based on this basis, the achievement of the profit statement is something that is often pursued by business. Even to pursue a condition called profit, an organization's management often uses various ways to pursue the profit position. In the other side, profit can be assumed as an excess of the difference between all receipts and all expenditures. But, in the different opinion, profit also increasingly in meaning along with the perception by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Based on the capability  and len s indicators obtained by the MSME actors. The purpose of this study is to explore the meaning of profit from the perspective actors of MSMEs. The research method uses a phenomenological approach. Then the results of the analysis were obtained by digging up information at the research site through interviews with three MSME actors. The research shows the results that MSME actors describe profits based on various perspectives such as the ability of MSME owners to complete obligations related to employee salary costs, electricity costs, and can run operations even though economic conditions are not stable.