The This research aims to determine and describe policy management strategies to improve public services, with a focus on community participation and policy evaluation. Increasing public expectations for fast, transparent and efficient services encourages the government to develop adaptive and innovative policies. This study uses qualitative methods to explore policy implementation in various regions. The research results show that the use of information technology has accelerated the service process and increased transparency, even though there are challenges with infrastructure gaps in several areas. In addition, active community participation in the policy-making process contributes to increasing the legitimacy and effectiveness of the policies implemented. However, unstructured policy evaluation is still an obstacle in assessing the success of public service programs. Therefore, it is important for the government to continue to innovate and adapt policies based on global changes, such as pandemics and environmental issues, to ensure more responsive and relevant public services in the future.

The quality of primary education in elementary schools  and Islamic elementary schools is a crucial factor in forming the character and skills of the next generation. Education is a fundamental pillar in a country's development. This article examines the Internal Quality Assurance System's (SPMI) ideas and tenets as well as the difficulties in putting it into practice in SD/MI. With an emphasis on ongoing assessment as a way to raise the caliber of instruction, a literature review is the study methodology employed. According on the results, SPMI can assist in determining the advantages and disadvantages of teaching methods and provide suggestions for any necessary enhancements.

This service aims to provide education and understanding of simple bookkeeping in business financial management. This service was carried out at MSMEs Warung Makan Mbak Tari located in Argomulyo Village, Sedayu District, Bantul Regency, Yogyakarta and Warung Soto Seger Bu Tini located in Sumbersari Village, Moyudan District, Sleman Regency, Yogyakarta. The methods used in this service are 1) Observation 2) Training, 3) Evaluation. The results of this service show that MSME actors understand simple bookkeeping so that they can manage their finances properly

The purpose of this study is to analyze the portrayal of greed and power in the film Planet of the Apes and focus on how these themes affect the relationship between humans and apes. This study will focus on understanding the role of greed and power in social and interspecies dynamics and explore how these destructive forces shape character behavior as well as the broader conflict in the story. This study uses qualitative descriptive analysis to explore the themes of "greed" and "power" in Planet of the Apes. The study employs descriptive research to explore how these themes are intertwined in the plot, particularly the dynamics between humans and apes. The study emphasizes the destructive effects of greed, which leads to conflict, exploitation, and oppression and affects both species. Proximus symbolizes the greed of apes, who misuse Caesar's teachings to fuel their violent ambitions, while Mai symbolizes the greed of humans, who crave manipulation and control. The results of this study show how humans struggle to coexist with the greedy apes, thus reinforcing the narrative of inevitable conflict and power struggle.

Indisciplinary behavior is behavior that deviates from established rules or problems that can reduce the quality of learning and generally reduce the quality of school. The reality is that disciplinary behavior leads to negative actions. Therefore, this behavior must be overcome so that it does not become a habit that gets worse over time. This type of research is qualitative research. The data collection technique in this research is interview, observation and documentation methods to answer three of the research objectives. The research found that in terms of factors of disciplinary behavior, namely personality factors and environmental factors, in terms of the impact of disciplinary behavior, the researchers found a negative impact on the learning process and generally reducing the quality of the school, in terms of countermeasures or things to avoid disciplinary behavior, namely the school principal being an example to his subordinates. , emphasize that there are school rules to be obeyed, not to be violated, then remind and personally summon teachers who carry out disciplinary actions, carry out direct supervision or monitoring, carry out training and development.
 

Dalam perkembangan masyarakat, orang perorangan, dalam melakukan kegiatan ekonomi, tidak lagi hanya berhadapan dengan orang perorangan tetapi juga dengan badan hukum, umumnya yang berbentuk perseroan terbatas. Perseroan terbatas sebagai subjek hukum abstrak selalu diwakili oleh organnya untuk melakukan perbuatan hukum. Ketika terjadi kerugian pihak ketiga yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum orang yang mewakili perseroan terbatas, maka perseroan terbatas, sepatutnya bertanggung jawab atas perbuatan orang yang mewakilinya. Namun dalam praktiknya, ada kalanya orang yang mewakili perseroan terbatas bertindak di luar kewenangannya. Dalam hal ini timbul pertanyaan, apakah perseroan terbatas tetap harus bertanggung jawab.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk menetapkan batasan atau kriteria untuk penerapan tanggung gugat terhadap perseroan terbatas atas perbuatan melawan hukum karyawan yang menimbulkan kerugian pada pihak ketiga. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk membatasi vicarious liability terhadap perseroan terbatas yaitu (1) keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan posisi pelaku sebagai karyawan perseroan terbatas, (2) fakta bahwa perseroan terbatas melalui pengurusnya telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik termasuk dengan melakukan pengendalian internal, dan (3) penerapan prinsip kewajaran dimana menurut ukuran orang pada umumnya, korban diperkenankan untuk berasumsi bahwa karyawan sedang menjalankan lingkup pekerjaannya.

This research aims to provide a perspective on the protection of the personal data of children which are in conflict with the law in cyberspace, stipulated in Article 19 jo 97 of Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. It is hoped that this research will provide a new perspective on the role and responsibility of judges in protecting children's personal data in cyberspace, which is not legally but morally defined. The legal issue of this research is the vagueness of the meaning of the phrase "any person" in Articles 19 to 97 of the SPPA Law. Whether the term "everyone" includes judges is still unclear. Here judges are also argued as subjects of the law and can be sanctioned or be held criminally liable. The research used normative or doctrinal. Statutory, case, and conceptual approaches were used. They employed qualitative analysis. It has been found that judges although not considered legal subjects in the context of the protection of children's data in cyberspace, must have moral responsibility in practices to protect children’s personal data in order to be in line with the mandate of Article 19 j.o 97 of the SPPA Law. This research is expected to have reformative implications and impact on judicial practices for better protection of the personal data of children in conflict with the law in cyberspace. Therefore, it could be argued that judges should no longer be exempted from possible legal liability when they fail to demonstrate caution in handling the personal data of children which are in conflict with the law as stipulated in Article 19 jo 97 of the SPPA Law.

Penelitian ini bertujuan untuk memberi perspektif pelindungan data pribadi anak yang berhadapan dengan hukum di dunia siber sebagaimana diatur dalam Pasal 19 jo Pasal 97 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diharapkan penelitian ini membentuk perspektif baru menakar peran dan tanggung jawab hakim melindungi data pribadi anak di dunia siber yang selama ini kurang terdefinisikan secara hukum. Permasalahan hukum penyebab dilakukannya penelitian ini adalah adanya kekurangjelasan makna pada frasa setiap orang dalam Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA. Kurang jelas bahwa hakim termasuk dalam makna frasa setiap orang. Sehingga, hakim pun menjadi subjek hukum yang mematuhi dan dapat dikenakan sanksi, atau dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau doktriner. Digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Analisis bersifat kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hakim tidak dianggap sebagai subjek hukum yang melindungi data anak di dunia siber, terdapat implikasi moral dalam praktik agar menyesuaikan amanat Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA terkait perlindungan identitas anak. Penelitian ini diharapkan membawa dampak reformatif bagi praktik peradilan yang lebih melindungi data pribadi anak yang berhadapan dengan hukum di dunia siber. Hakim tidak lagi terkesan dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana dalam pasal tersebut. Identitas anak yang berhadapan dengan hukum diperhatikan hakim untuk tidak dicantumkan dalam putusan pengadilan yang melarang hal itu sebagaimana rumusan Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Polres Kudus, meliputi jenis pelanggaran, faktor penyebab, serta efektivitas sanksi yang diterapkan. Permasalahan ini di latar belakangi oleh meningkatnya kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak, seperti tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan melawan arus, yang memerlukan pendekatan khusus dalam penegakan hukum. Urgensi penelitian terletak pada pentingnya intervensi yang tepat untuk mencegah dampak negatif dari pelanggaran ini, seperti meningkatnya risiko kecelakaan fatal, hilangnya rasa disiplin berlalu lintas, dan lemahnya penegakan hukum di masyarakat. tanpa tindakan yang efektif, pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak dapat menjadi kebiasaan buruk yang terus terbawa hingga dewasa dan mengancam keselamatan mereka sendiri dengan pengguna jalan lainnya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur adalah tidak menggunakan helm dengan total 3.410 kasus periode Januari-Agustus 2024. Pelanggaran ini mendominasi karena anak-anak sering kali menganggap penggunaan helm sebagai sesuatu yang tidak penting, tidak nyaman dan menganggap sebagai aksesoris saja. Disisi lain, pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur juga sering terjadi akibat kurangnya pengawasan dari orang tua dan minimnya transportasi umum. Sanksi tilang yang diterapkan sudah efektif dalam pencegahan melalui sosialisasi ke beberapa sekolah, namun sering kali tanggung jawab sanksi dialihkan kepada orang tua, sehingga anak tidak merasakan dampak langsung. Meningkatnya pelanggaran lalau lintas oleh anak di bawah umur tidak hanya mengancam keselamatan mereka, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pendekatan penegakan hukum yang belum mempertimbangkan aspek edukasi. Kesimpulannya, diperlukan sanksi alternatif seperti keterlibatan dalam program layanan masyarakat yang terkait dengan keselamatan lalu lintas, untuk memberikan efek jera sekaligus mendidik anak-anak tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penekanan aspek edukasi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak sebagai strategi baru yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan menggabungkan antara perspektif hukum, pendidikan, dan sosial, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas di kalangan anak-anak.

This study aims to analyze the obligation of Notaries to read authentic deeds for deaf parties. The limited access of deaf parties to the process of making authentic deeds is due to the absence of translators or facilitators who understand their needs in communicating. This problem is important because of the potential for the failure to fulfill the validity of authentic deeds and the protection of the rights of deaf parties. The normative legal method is used in this study through a legal approach to analyze the obligation of Notaries to read authentic deeds for deaf parties. The updates in this study show that Notaries have an important responsibility in reading authentic deeds to the parties involved as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter (l) of the Notary Law. However, until now, the Notary Law (UUJN) has not expressly regulated the obligation of Notaries to provide sign language interpreters for clients with deaf disabilities, which is a form of solution for deaf parties. The results of the study indicate that there is a regulatory gap that does not fully cover Notaries in handling the special needs of people with hearing disabilities, which in turn can cause potential problems related to the validity and authenticity of authentic deeds. This study concludes that changes are needed to the UUJN which explicitly requires Notaries to provide sign language interpreters for people with hearing disabilities.

Penelitian ini memberikan tujuan untuk melakukan analisis kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi penghadap disabilitas rungu. Keterbatasan akses penghadap disabilitas rungu terhadap proses pembuatan akta autentik sebagai akibat dari ketiadaan penerjemah atau fasilitator yang memahami kebutuhan mereka dalam berkomunikasi. Masalah ini menjadi penting karena adanya potensi tidak terpenuhinya keabsahan akta autentik dan perlindungan hak dari penghadap disabilitas rungu. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk melakukan analisis kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi penghadap disabilitas rungu. Pembaharuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab yang penting dalam membacakan akta autentik kepada para pihak yang terlibat sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf (l) UUJN. Namun hingga saat ini, UU Jabatan Notaris (UUJN) belum secara tegas mengatur kewajiban Notaris dalam menyediakan juru bahasa isyarat bagi klien dengan disabilitas rungu yang merupakan bentuk solusi untuk penghadap disabilitas rungu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan regulasi yang belum mencakup sepenuhnya bagi Notaris dalam menangani kebutuhan khusus para penyandang disabilitas rungu, yang pada gilirannya dapat menimbulkan potensi permasalahan terkait validitas dan keaslian akta autentik. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa diperlukan perubahan pada UUJN yang secara tegas kewajiban Notaris menyediakan juru bahasa isyarat bagi penghadap disabilitas rungu.

Regional expansion is a local political action by expanding or reducing subdivisions of regional areas, whether new provinces, districts/cities, to improve public services and community welfare. The object used as focus in this research is Southwest Papua Province. The purpose of this writing is to analyze the impact of post-regional expansion in Southwest Papua Province. The method used in this research is a qualitative research technique with a literature study approach. The research results show that regional expansion in Southwest Papua Province has implications for community welfare, employment, human development and the economy.