Publication Search

Abstract   : Community Service order is a new criminal, and it is a rehabilitation to narapidana. The aim of this pidana is to free terpidana from guilty feelings and the community play an active role so the terpidana can do many useful things. Key word  : Punishment.

Abstract : The increasing number of judicial review cases on acts/ordinances demanded by the public to the Court of Constitution has indicated an unsatisfactory  attitude concerning the contents of the acts/ordinances as they are in conflict with their rights. Several decision of the Court of Constitution accepted the judicial review claimed by the public  by abrogating article(s) or part of the act/ordinance could be seen as a category of the Court of Constitution’s authority to protect human rights. Nevertheless, in practice such a decision of the Court of Constitution cannot be implemented at once since law itself is a system.   Key words : Court of Constitution. Human rights.

Abstract : Engagement of the State into the economic activities comes out from the objective of the State to reach a just and prosperous society. The State is obliged not only to maintain orderly society, but is has a task well to participate in every sector of public life. The development of economic policy concerning the role and status of the State within the economic activities gave birth the idea of Etatism Economic Politics, economy politics with the Market Economy System or combination of both systems. Key words :State Owned Enterprise, Etisme.

Abstract  : Violence to the woment involve every violence based on different of sex which   in cause lost or injury physical, sexual or phychological of woment, involve threat or robbery of independent in privat or public aspect.       Cause of violence to the woment are poverty which cause violence as a cannal of frustration and aggression, instability of society cause of  increase of sadism culture. Brutality is the part of society weapon which flaming because of war.Protection to the woment from brutality  are give same role  of woment  and man  at all aspect and empowering of woment Key word  : Protection, woment, violence. Â

Abstract : The working strike is the basic right of worker. Therefore, everyone can not stop implementing his right. If anyone is against this regulation, so can be punished.This right is implemented in according to regulation specially UU Nomor 13 Tahun 2003 and Kepmenakertrans Nomor: Kep-232/Men/2003 in order to evaluate as a legal working strike.The working stike can only be implemented at the certain factory, and there are no time’s regulation to implement working strike. Key words: The working strike and to implement

ABSTRACT The last will (wasiat) of deceased person is a part of law regulation that conducted by society. This regulation gene rally has been introduced by Islamic law and other system of law in Indonesia. The will according to fight is only one side’s action and it becomes charity agreement, meanwhile according to            Al-Qur’an and prophet tradition, the position of the will constitutes integrative position in term of Islamic inheritance law. For that reason, it needs reinterpreting so that the will becomes as an instrument to change family law in Indonesia. Keywords : Last will, Figh, Indonesia, Family of Law.

Abstract :   The change of paradigm on local government implementation from   centralized government system to decentralized one and the centralization of authority on center government and local one (executive) to power sharing between the executive and local legislative should be followed up by changing of management of local government. The management of local government should have a change of value of which the previous of management executed by internal interest orientation of government organization toward an external one attached by the improvement of service and delegation of a part government service-duty to public one as well, so that the law enforcement authority must be cooperated to realize the justice and welfare of local autonomy era. Keyword : equity and democratization of law

Abstraksi   Penyebab utama terjadinya perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha didominasi oleh masalah pengupahan, meskipun landasan hubungan perburuhan kita adalah Hubungan Industrial Pancasila. Oleh karena itu, untuk mengurangi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Semua peraturan tersebut sebagai pelaksana dari UU Nomor  13 Tahun 2003 yang sifatnya imperative, oleh karenanya setiap pelanggaran dapat dijatuhi sanksi berupa denda, pidana kurungan , atau pidana penjara. Sanksi ini dimaksudkan agar pengusaha betul-betul memperhatikan masalah upah.  Ada beberapa kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, antara lain upah minimum dan upah kerja lembur Dasar perhitungan upah minimum dan upah lembur adalah upah pokok dan tunjangan tetap. Penangguhan upah minimum kepada gubernur, sedangkan masalah perbedaan besarnya upah lembur diajukan ke lembaga pengawas ketenagakerjaan.   Kata kunci: pengupahan dan melindungi

Abstract Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia masih bersifat mendua. Hal ini terjadi karena di dalam KUHP subyek hukum pidana hanyalah manusia, korporasi tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Sementara Undang-undang di luar KUHP telah mengakomodasi bahwa korporasi juga merupakan subyek hukum pidana, sehingga bila korporasi melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Rancangan KUHP baru (Konsep KUHP), korporasi telah diakomodasi sebagai subyek hukum pidana, namun hingga kini konsep itu belum disahkan untuk berlakunya.   Key words : Pertanggungjawaban korporasi.

Abstract Koperasi aktif, pasif dan beku adalah konsep administrasi yang digunakan oleh Dinas Koperasi untuk mengkategorikan koperasi berdasarkan kinerjanya. Namun atas perbedaan ketiga kategori tersebut tidak menyebabkan perbedaan akibat hukum artinya bagi koperasi yang diklasifikasikan pasif  karena tidak pernah melaksanakan rapat  anggota tidak menyebabkan koperasi yang bersangkutan kehilanagan status badan hukumnya, demikian juga bagi koperasi beku. Padahal apabila dikaji menurut UU Perkoperasian kedua klasifikasi koperasi tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai koperasi berbadan hokum.   Kata kunci: Koperasi pasif dan beku, badan hukum Â

ABSTRAKSI   : Rumah merupakan kebutuhan yang mendasar bagi keluarga, namun sulit dipenuhi karena bunga KPR yang tinggi. Sehingga  diperlukan alternatif sumber pembiayaan perumahan yang murah melalui Sekuritisasi Aset, yaitu merubah piutang-piutang milik originator menjadi aset yang liquid dalam bentuk Efek Beragun Aset (EBA).  Kelembagaan yang dapat melakukan sekuritisasi aset yaitu Trust, Special Purpose Vehicle (SPV) dan Conduit. Kegiatan conduit membeli piutang-piutang KPR kemudian dilakukan sekuritisasi yang dijual kepada investor dalam bentuk Surat Utang ataupun Surat Partisipasi. Hasil sekuritisasi asset berupa EBA, maka bunganya lebih rendah daripada bunga bank. Hasil penjualan EBA diberikan kepada originator untuk disalurkan kembali dalam bentuk KPR baru. KATA KUNCI   : Kebutuhan Rumah, Sekuritisasi Aset

Abstrak Perkembangan kejahatan dewasa ini tidak lagi hanya sebatas teritorial suatu negara melainkan sudah melampaui batas teritorial dan bahkan sudah menimbulkan dampak terhadap dua negara atau lebih serta sudah memiliki lingkup dan jaringan internasional. Peradilan pidana berdasarkan KUHAP Tahun 1981 harus mampu menjadi suatu sistem yang mampu menjadi landasan hukum guna mengantisipasi perkembangan kejahatan yang semakin canggih. Kata kunci :

Abstrak; Pesatnya laju pembangunan seiring pertumbuhan jumlah penduduk kebutuhan tanah meningkat, tanah bukan hanya untuk pertanian saja, tetapi juga sektor lain dengan harapan dapat memberikan kemakmuran, untuk mengurangi gejolak penggunaan tanah peretanian yang dialih fungsikan ke non pertanian diatur usaha-usaha pembatasan dan pencegahan, yang salah satunya melalui ijin lokasi, diharapkan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya. Kata kunci :

Abstract: The items regarded as crimes in stock market covers permition, deception, market manipulation and insider trading. The permition is that with least punishment among them while the most is deception, market manipulation and insider trading. Keyword: Policy, punishment

Abstract: UU No. 32 2009 utilizes various law requirement, either administrative law, civil law, or code penal law. Civil law requirement covers the solution of conflict in environment in court and out of court. The solution of environment in the court covers group accusation, environment organization accusation right, or government accusation right. Through the above it is hoped to give fright effects as well as improve the awareness of the whole stake holders on the importance of environment management for the next generation. Key words: conflict solution, environment

Abstract: there are four factors influencing the law enforcement especially state administrative justice. They are the law (UU No 5 1986 jo UU No 9 2004), the law enforcers, the infrastructure and the society.  If they all work well, the law enforcement in state administrative justice will also work well. Keywords: law enforcement, state administrative justice

Abstract: The phenomenon in empirical domain of saving and credit cooperation is believed to have destroyed the ideal concept of cooperation. However, the norms can not protect the concept. Saving and credits are often used by the managerial, mostly businessmen to offer saving and draw credits from the society. The unbalance of of the contributed capital and the authority of drawing credit risks in the security of the creditors. The lack of the rules in cooperation Rules about if unmet of formal requirements causes the managerial to take the responsibility personally gives a lot of advantages to the managerial. It is because the managerial conduct cooperation as a firm with a very limited responsibility. Keywords: cooperation, changes of cooperation rules

Absract: Brand is a very important issue in trading. However, brand counterfeiting often happens to get unlimited advantages for irresponsible and dishonest traders. To make this worse is that the law enforcement for that still faces huge barriers . the barrier comes from the law, the law enforcers and the society. Keywords: law enforcements and law protection

Abstarct: Protection toward consumers in internet (E-commerce) transaction covers protection toward privacy, accuracy, property, and accessibility in digital signature. It is stated in clause 4 of UPPK. If a violation happens in the transaction, one can ask for  a way out both in the court or out of court. Keywords: consumers’ protection, E-commerce

Abstract: The right comes from human intellectuals covers three things, they are: works, invention, and brand. The exclusivity of intellectua lproperty rights ban people to multiply, publish, without permition. This comes from the individual and capitalistic thought from western culture. It is different with Indonesian culture which put public and common interest as a first priority. The effort to balance the exclusive and individual right and public rights must be conducted. Keywords: intellectual rights