MASALAH HUKUM KOPERASI BERBADAN HUKUM YANG BERSTATUS PASIF DAN BEKU

- ; WIDIASTUTI
Wacana Hukum 📅 2012 Vol 7, No 2 🔗 DOI: 10.33061/wh.v7i2.332
Abstract
Abstract Koperasi aktif, pasif dan beku adalah konsep administrasi yang digunakan oleh Dinas Koperasi untuk mengkategorikan koperasi berdasarkan kinerjanya. Namun atas perbedaan ketiga kategori tersebut tidak menyebabkan perbedaan akibat hukum artinya bagi koperasi yang diklasifikasikan pasif  karena tidak pernah melaksanakan rapat  anggota tidak menyebabkan koperasi yang bersangkutan kehilanagan status badan hukumnya, demikian juga bagi koperasi beku. Padahal apabila dikaji menurut UU Perkoperasian kedua klasifikasi koperasi tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai koperasi berbadan hokum.   Kata kunci: Koperasi pasif dan beku, badan hukum Â
How to Cite

- & WIDIASTUTI (2012). MASALAH HUKUM KOPERASI BERBADAN HUKUM YANG BERSTATUS PASIF DAN BEKU. Wacana Hukum, 7(2). https://doi.org/10.33061/wh.v7i2.332

-, WIDIASTUTI, "MASALAH HUKUM KOPERASI BERBADAN HUKUM YANG BERSTATUS PASIF DAN BEKU," Wacana Hukum, vol. 7, no. 2, 2012.

-, WIDIASTUTI. "MASALAH HUKUM KOPERASI BERBADAN HUKUM YANG BERSTATUS PASIF DAN BEKU." Wacana Hukum, vol. 7, no. 2, 2012.

-, WIDIASTUTI. "MASALAH HUKUM KOPERASI BERBADAN HUKUM YANG BERSTATUS PASIF DAN BEKU." Wacana Hukum 7, no. 2 (2012).

- & WIDIASTUTI (2012) 'MASALAH HUKUM KOPERASI BERBADAN HUKUM YANG BERSTATUS PASIF DAN BEKU', Wacana Hukum, 7(2). doi: 10.33061/wh.v7i2.332.

-, WIDIASTUTI. MASALAH HUKUM KOPERASI BERBADAN HUKUM YANG BERSTATUS PASIF DAN BEKU. Wacana Hukum. 2012;7(2).

Artikel Terkait

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013

di, Arben

MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Aminah, Siti

PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Pangestika, Elza Qorina

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir

REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH

toro, Iswan

ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Arbani, Tri Suhendra
Tren Sitasi Jurnal