PENGUPAHAN YANG MELINDUNGI PEKERJA/BURUH
Abstraksi  Penyebab utama terjadinya perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha didominasi oleh masalah pengupahan, meskipun landasan hubungan perburuhan kita adalah Hubungan Industrial Pancasila. Oleh karena itu, untuk mengurangi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Semua peraturan tersebut sebagai pelaksana dari UU Nomor 13 Tahun 2003 yang sifatnya imperative, oleh karenanya setiap pelanggaran dapat dijatuhi sanksi berupa denda, pidana kurungan , atau pidana penjara. Sanksi ini dimaksudkan agar pengusaha betul-betul memperhatikan masalah upah. Ada beberapa kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, antara lain upah minimum dan upah kerja lembur Dasar perhitungan upah minimum dan upah lembur adalah upah pokok dan tunjangan tetap. Penangguhan upah minimum kepada gubernur, sedangkan masalah perbedaan besarnya upah lembur diajukan ke lembaga pengawas ketenagakerjaan.  Kata kunci: pengupahan dan melindungi
- & SUNARNO (2012). PENGUPAHAN YANG MELINDUNGI PEKERJA/BURUH. Wacana Hukum, 7(2). https://doi.org/10.33061/wh.v7i2.334
-, SUNARNO, "PENGUPAHAN YANG MELINDUNGI PEKERJA/BURUH," Wacana Hukum, vol. 7, no. 2, 2012.
-, SUNARNO. "PENGUPAHAN YANG MELINDUNGI PEKERJA/BURUH." Wacana Hukum, vol. 7, no. 2, 2012.
-, SUNARNO. "PENGUPAHAN YANG MELINDUNGI PEKERJA/BURUH." Wacana Hukum 7, no. 2 (2012).
- & SUNARNO (2012) 'PENGUPAHAN YANG MELINDUNGI PEKERJA/BURUH', Wacana Hukum, 7(2). doi: 10.33061/wh.v7i2.334.
-, SUNARNO. PENGUPAHAN YANG MELINDUNGI PEKERJA/BURUH. Wacana Hukum. 2012;7(2).
REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
toro, Iswan
MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Aminah, Siti
PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
Pangestika, Elza Qorina
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir
PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013
di, Arben
ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Arbani, Tri Suhendra