IJIN LOKASI SEBAGAI PENGENDALI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON-PERTANIAN

HARYANTO ; TOTOK DWINUR
Wacana Hukum 📅 2012 Vol 7, No 2 🔗 DOI: 10.33061/wh.v7i2.327
Abstract
Abstrak; Pesatnya laju pembangunan seiring pertumbuhan jumlah penduduk kebutuhan tanah meningkat, tanah bukan hanya untuk pertanian saja, tetapi juga sektor lain dengan harapan dapat memberikan kemakmuran, untuk mengurangi gejolak penggunaan tanah peretanian yang dialih fungsikan ke non pertanian diatur usaha-usaha pembatasan dan pencegahan, yang salah satunya melalui ijin lokasi, diharapkan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya. Kata kunci :
How to Cite

HARYANTO & TOTOK DWINUR (2012). IJIN LOKASI SEBAGAI PENGENDALI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON-PERTANIAN. Wacana Hukum, 7(2). https://doi.org/10.33061/wh.v7i2.327

HARYANTO, TOTOK DWINUR, "IJIN LOKASI SEBAGAI PENGENDALI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON-PERTANIAN," Wacana Hukum, vol. 7, no. 2, 2012.

HARYANTO, TOTOK DWINUR. "IJIN LOKASI SEBAGAI PENGENDALI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON-PERTANIAN." Wacana Hukum, vol. 7, no. 2, 2012.

HARYANTO, TOTOK DWINUR. "IJIN LOKASI SEBAGAI PENGENDALI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON-PERTANIAN." Wacana Hukum 7, no. 2 (2012).

HARYANTO & TOTOK DWINUR (2012) 'IJIN LOKASI SEBAGAI PENGENDALI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON-PERTANIAN', Wacana Hukum, 7(2). doi: 10.33061/wh.v7i2.327.

HARYANTO, TOTOK DWINUR. IJIN LOKASI SEBAGAI PENGENDALI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON-PERTANIAN. Wacana Hukum. 2012;7(2).

Artikel Terkait

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013

di, Arben

MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Aminah, Siti

PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Pangestika, Elza Qorina

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir

REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH

toro, Iswan

ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Arbani, Tri Suhendra
Tren Sitasi Jurnal