PERLINDUNGAN BAGI WANITA TERHADAP TINDAK KEKERASAN

Widiastuti ; Tri Wahyu
Wacana Hukum 📅 2012 Vol 7, No 1 🔗 DOI: 10.33061/wh.v7i1.400
Abstract
Abstract  : Violence to the woment involve every violence based on different of sex which   in cause lost or injury physical, sexual or phychological of woment, involve threat or robbery of independent in privat or public aspect.       Cause of violence to the woment are poverty which cause violence as a cannal of frustration and aggression, instability of society cause of  increase of sadism culture. Brutality is the part of society weapon which flaming because of war.Protection to the woment from brutality  are give same role  of woment  and man  at all aspect and empowering of woment Key word  : Protection, woment, violence. Â
How to Cite

Widiastuti & Tri Wahyu (2012). PERLINDUNGAN BAGI WANITA TERHADAP TINDAK KEKERASAN. Wacana Hukum, 7(1). https://doi.org/10.33061/wh.v7i1.400

Widiastuti, Tri Wahyu, "PERLINDUNGAN BAGI WANITA TERHADAP TINDAK KEKERASAN," Wacana Hukum, vol. 7, no. 1, 2012.

Widiastuti, Tri Wahyu. "PERLINDUNGAN BAGI WANITA TERHADAP TINDAK KEKERASAN." Wacana Hukum, vol. 7, no. 1, 2012.

Widiastuti, Tri Wahyu. "PERLINDUNGAN BAGI WANITA TERHADAP TINDAK KEKERASAN." Wacana Hukum 7, no. 1 (2012).

Widiastuti & Tri Wahyu (2012) 'PERLINDUNGAN BAGI WANITA TERHADAP TINDAK KEKERASAN', Wacana Hukum, 7(1). doi: 10.33061/wh.v7i1.400.

Widiastuti, Tri Wahyu. PERLINDUNGAN BAGI WANITA TERHADAP TINDAK KEKERASAN. Wacana Hukum. 2012;7(1).

Artikel Terkait

PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Pangestika, Elza Qorina

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir

REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH

toro, Iswan

MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Aminah, Siti

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013

di, Arben

ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Arbani, Tri Suhendra
Tren Sitasi Jurnal