PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG UNDANG N0MOR 32 TAHUN 2009

- ; TRIWANTO
Wacana Hukum 📅 2012 Vol 8, No 1 🔗 DOI: 10.33061/wh.v8i1.325
Abstract
Abstract: UU No. 32 2009 utilizes various law requirement, either administrative law, civil law, or code penal law. Civil law requirement covers the solution of conflict in environment in court and out of court. The solution of environment in the court covers group accusation, environment organization accusation right, or government accusation right. Through the above it is hoped to give fright effects as well as improve the awareness of the whole stake holders on the importance of environment management for the next generation. Key words: conflict solution, environment
How to Cite

- & TRIWANTO (2012). PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG UNDANG N0MOR 32 TAHUN 2009. Wacana Hukum, 8(1). https://doi.org/10.33061/wh.v8i1.325

-, TRIWANTO, "PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG UNDANG N0MOR 32 TAHUN 2009," Wacana Hukum, vol. 8, no. 1, 2012.

-, TRIWANTO. "PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG UNDANG N0MOR 32 TAHUN 2009." Wacana Hukum, vol. 8, no. 1, 2012.

-, TRIWANTO. "PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG UNDANG N0MOR 32 TAHUN 2009." Wacana Hukum 8, no. 1 (2012).

- & TRIWANTO (2012) 'PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG UNDANG N0MOR 32 TAHUN 2009', Wacana Hukum, 8(1). doi: 10.33061/wh.v8i1.325.

-, TRIWANTO. PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG UNDANG N0MOR 32 TAHUN 2009. Wacana Hukum. 2012;8(1).

Artikel Terkait

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013

di, Arben

MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Aminah, Siti

PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Pangestika, Elza Qorina

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir

REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH

toro, Iswan

ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Arbani, Tri Suhendra
Tren Sitasi Jurnal