PEMALSUAN MEREK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (Ditinjau dari aspek Hukum Pidana)
ARYAN & ESTI I (2012). PEMALSUAN MEREK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (Ditinjau dari aspek Hukum Pidana). Wacana Hukum, 8(1). https://doi.org/10.33061/wh.v8i1.322
ARYAN, ESTI I, "PEMALSUAN MEREK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (Ditinjau dari aspek Hukum Pidana)," Wacana Hukum, vol. 8, no. 1, 2012.
ARYAN, ESTI I. "PEMALSUAN MEREK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (Ditinjau dari aspek Hukum Pidana)." Wacana Hukum, vol. 8, no. 1, 2012.
ARYAN, ESTI I. "PEMALSUAN MEREK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (Ditinjau dari aspek Hukum Pidana)." Wacana Hukum 8, no. 1 (2012).
ARYAN & ESTI I (2012) 'PEMALSUAN MEREK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (Ditinjau dari aspek Hukum Pidana)', Wacana Hukum, 8(1). doi: 10.33061/wh.v8i1.322.
ARYAN, ESTI I. PEMALSUAN MEREK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (Ditinjau dari aspek Hukum Pidana). Wacana Hukum. 2012;8(1).
PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013
di, Arben
MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Aminah, Siti
PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
Pangestika, Elza Qorina
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir
REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
toro, Iswan
ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Arbani, Tri Suhendra