Publication Search

Tangerang City has the most applications in Indonesia, with 222 applications. All of these applications are supported by more than 100 servers located in the data center of the Tangerang City Communication and Information Agency. The large number of servers and applications that are managed brings up new problems in the midst of increasing complex cyber threats, especially in government data centers. One of them is how to monitor and respond quickly when there is an attack on the existing system. The implementation of a cyber security system based on Wazuh, Shuffle, and YARA is able to monitor threats in realtime and automate responses against attacks. Wazuh acts as a log-based monitoring and detection platform and behavior analysis, Shuffle is used to automate incident response through integrated workflow, and YARA is applied for signature-based malware identification. The PPDIOO (Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, Optimize) method used in this research is used as a framework in designing and evaluating the system. From the research conducted, it is expected that Wazuh successfully monitors anomalies that occur on the server which will then be forwarded to Shuffle to automate the next steps to be taken. YARA integrated with Wazuh also successfully detects and quarantines malicious files that enter the server automatically based on the available signature list.

Kasus pembatalan Akta Hibah berdasarkan Putusan mahkamah agung nomor 1101 PK/Pdt/2022, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fakta perkara dan penerapan hukumnya telah benar bahwa sebagai seorang orang tua atau ibu berhak untuk membatalkan hibah sesuai dengan hukum keluarga khususnya Pasal 1688 KUH Perdata yaitu apabila penerima hibah telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Faktor yang menjadi penyebab pembatalan Akta Hibah oleh pemberi hibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ? 2) Bagaimana akibat hukum atas pembatalan Akta Hibah yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ?  3) Apa pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memutuskan Perkara  tentang Pembatalan akta hibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data Sekunder, metode analisis data dengan menggunakan analisis kualiatif.

Understanding tajwid material is an important aspect of learning the Qur'an. However, in practice, students often have difficulty understanding and applying tajwid rules correctly. Therefore, appropriate and effective learning methods are needed to help improve students' understanding. This study aims to improve the understanding of tajwid material in female students of class D2 at the Takhassusul Qur'an Darul Hikmah Institute through the application of the musyafahah method and the drill method. The musyafahah method emphasizes direct learning through examples of the teacher's reading that are imitated by students, while the drill method focuses on practice and repetition of material both inside and outside the classroom to strengthen students' mastery. This study used a classroom action research (CAR) approach with 17 female students in class D2 as research subjects. Data collection techniques included tests, observations, interviews, and questionnaires. The results showed that the application of the musyafahah and drill methods significantly improved students' understanding of tajwid material, as indicated by increased test scores and positive student responses to the learning process. Thus, it can be concluded that both methods are effective in improving students' understanding of tajwid material. Based on these findings, the study recommends that educators consider using the musyafahah and drill methods as alternative tajwid learning strategies to achieve more optimal learning outcomes.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti dengan kekuatan hukum sempurna. Namun dalam praktik, notaris tidak jarang terseret perkara pidana ketika akta yang dibuatnya digunakan sebagai sarana tindak pidana. Fenomena tersebut tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021.Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1.Apa saja faktor-faktor yang menjadi sebab adanya tindak pidana penipuan dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli?2.Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 379 K/PID/2021?3.Bagaimana akibat hukum pertanggjungjawaban pidana dalam tindak pidana penipuan pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dari putusan Nomor 379 K/PID/2021?Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan sumber data berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, doktrin), serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan norma hukum yang relevan serta penerapannya.

Perkawinan campuran adalah pernikahan yang terjadi antara dua individu dengan kewarganegaraan yang berbeda. Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) harus memenuhi ketentuan hukum masing-masing negara. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi warga negara asing (WNA) dalam perkawinan campuran, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 526/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus perkawinan campuran yang menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait hak-hak WNA. Rumusan masalah yang dikaji adalah 1) Bagaimana Aturan Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Perkawinan Campuran di Indonesia. 2) Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing Dalam Perkawinan Campuran pada Putusan Pengadilan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt Sel, 3) Bagaimana Implikasi dari Putusan Tersebut dalam Praktik Pembuatan Perjanjian Perkawinan dengan Warga Negara Asing. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan berupa data Sekunder dan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan akta notaris sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian otentik, namun efektivitasnya dalam sengketa merek masih diperdebatkan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kedudukan hukum akta notaris dalam perkara sengketa hak atas merek POLO di Indonesia? (2) apa implikasi yuridis dari penggunaan akta notaris terhadap perlindungan hukum pemilik merek dalam sengketa tersebut? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung data primer melalui wawancara dengan praktisi. Bahan hukum primer berupa UU Jabatan Notaris, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 614 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris memiliki kedudukan kuat sebagai alat bukti otentik dalam perjanjian lisensi maupun pengalihan merek. Namun, dalam kasus POLO, Mahkamah Agung lebih mengutamakan prinsip penggunaan pertama (first use) dibanding sekadar keberadaan akta notaris, sehingga akta tersebut tidak menjadi penentu utama. Kesimpulannya, meskipun akta notaris memberikan kepastian hukum dan perlindungan preventif, efektivitasnya tetap bergantung pada kesesuaian dengan fakta penggunaan merek. Saran penelitian adalah perlunya penguatan regulasi mengenai keharusan pencatatan akta pengalihan atau lisensi merek di DJKI, serta peningkatan peran notaris dalam memastikan substansi akta sesuai fakta hukum agar dapat mendukung perlindungan hukum yang lebih optimal.

Pendidikan humanistik menekankan pengembangan potensi manusia secara utuh dan menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Dalam konteks pendidikan Islam, nilai-nilai tersebut memiliki landasan normatif dalam Al-Qur’an, salah satunya QS. An-Nahl (16):125. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan nilai-nilai pendidikan humanistik yang terkandung dalam QS. An-Nahl (16):125 ditinjau melalui pendekatan tafsir tarbawi, serta menganalisis implikasinya terhadap pengembangan konsep pendidikan humanistik. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan sumber data utama berupa Al-Qur’an dan kitab-kitab tafsir, serta literatur tarbiyah dan jurnal ilmiah relevan. Analisis data dilakukan dengan model maqāṣid-interpretatif untuk mengungkap tujuan dan nilai pendidikan dalam ayat yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. An-Nahl (16):125 memuat tiga prinsip utama, yaitu bil ḥikmah, mau‘izhah ḥasanah, dan mujādalah bi-allatī hiya aḥsan, yang mencerminkan nilai rasionalitas, empati, dan dialog edukatif. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan humanistik memiliki dasar konseptual yang kuat dalam Al-Qur’an dan relevan untuk pengembangan pendidikan Islam yang humanis dan dialogis.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya persoalan yuridis dalam pelaksanaan mekanisme Agunan yang Diambil Alih (AYDA) oleh perbankan, terutama terkait validasi Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PPh TB). Kasus BPR RAY memperlihatkan kebuntuan administratif akibat penolakan validasi pajak oleh DJP, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelamatan kredit bermasalah. Rumusan masalah mencakup: (1) bentuk pertentangan norma antara POJK 33/2018 dan PMK 261/2016; (2) penyebab disharmonisasi norma; dan (3) akibat hukumnya terhadap pelaksanaan AYDA. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk, penyebab, dan akibat hukum dari disharmonisasi tersebut. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bentuk pertentangan antara PMK 261/2016 yang mengedepankan pendekatan formal kepemilikan dan POJK 33/2018 yang menekankan substansi penguasaan aset. Disharmonisasi ini disebabkan oleh pengambilalihan AYDA secara sukarela, penafsiran subjek pajak penghasilan, serta ketiadaan regulasi penghubung antarregulator. Akibat hukum disharmonisasi ini terjadi di sektor perbankan, perpajakan dan pertanahan. Hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum, teori hukum responsif dan teori keadilan distributif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan disharmonisasi norma menimbulkan hambatan dalam praktik AYDA dan menimbulkan akibat hukum di berbagai sektor. Di akhir, peneliti memberikan saran akademik mendorong penelitian AYDA yang multi kasus dengan teori hukum yang lebih variative. Untuk saran praktis penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antar regulator sehingga pengaturan AYDA tidak saling bertentangan. Beban pajak sebaiknya disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kemampuan membayar. BPR maupun masyarakat dapat menempuh judicial review ke Mahkamah Agung untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman tafsir regulasi

Penelitian ini membahas akibat hukum dari penggunaan kuasa jual yang dipalsukan dalam proses balik nama sertipikat hak atas tanah oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan kuasa jual, kedudukan hukum sertipikat yang telah dibalik nama berdasarkan kuasa palsu, serta perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan kuasa jual untuk balik nama sertipikat merupakan tindak pidana yang menimbulkan konsekuensi hukum tidak hanya bagi pelaku utama, tetapi juga bagi PPAT yang lalai dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Sertipikat yang telah dibalik nama berdasarkan akta palsu dapat dibatalkan demi hukum karena cacat administratif dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Pemilik berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan hak atas tanah maupun ganti kerugian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan PPAT serta kehati-hatian dalam proses balik nama sertipikat untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam bidang pertanahan.

Penelitian ini membahas kekuatan hukum akta perjanjian kerja sama yang dibuat di bawah tangan antara Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan Yakes Telkom Area Jawa Tengah–DIY. Perjanjian ini menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi wanprestasi berupa keterlambatan penagihan sebesar Rp5.962.000 pada periode Juni–Agustus 2023. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) kekuatan hukum akta bawah tangan dalam perspektif hukum perdata, (2) efektivitas pembuktian akta bawah tangan dibandingkan akta otentik serta implikasinya terhadap penyelesaian sengketa dan (3) perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta bawah tangan sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, namun memiliki kelemahan pembuktian karena mudah disangkal dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Perlindungan hukum tetap tersedia bagi pihak yang dirugikan, tetapi prosesnya lebih kompleks di pengadilan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan akta otentik melalui notaris agar perjanjian kerja sama memperoleh kekuatan pembuktian sempurna, kepastian hukum, serta perlindungan lebih kuat bagi para pihak

The decline in the performance of the die casting machine in 1998 after a long period of producing copper terminals showed dimensional defects and instability in product quality, especially in nozzle clogging, reduced copper flow, crust buildup on the gooseneck, plunger movement obstruction, and hydraulic pressure leaks. The purpose of planning the replacement and repair of die-casting machine components is to obtain replacement and repair costs, replacement and repair schedules for the period 2026, and the ratio of maintenance costs to profits. The replacement and repair planning method includes collecting previous maintenance data, applying the inspection-replace-repair-overhaul (IRRO) method, evaluating component conditions, predicting component service life, predicting labor costs, predicting supporting equipment to be used in maintenance, predicting the time to replace spare parts or reinstall repaired components, estimating replacement and repair costs for the period 2026, and calculating the ratio of replacement and repair costs to profits. The planning results obtained replacement and repair costs for the 2026 period are 75.770.000,- IDR with an estimated die casting machine rental rate of  1,500,000 IDR/hour which has the potential to be rented for 1,200 hours/year, and the ratio of maintenance costs to profits is 10,02 % which implies that the die casting machine with a capacity of 40 units/hour is still suitable for use and has the prospect of generating profits for the next few years.

Abstract. This study analyzed the effectiveness and impact of extracurricular programs at SMP Nurul Huda in Bogor Regency, Indonesia, aiming to identify areas for improvement in fostering holistic student development.  The research employed a qualitative approach, gathering data through interviews with eleven students and one teacher, supplemented by direct observation of extracurricular activities and document review.  Findings revealed that the effectiveness of the four extracurricular programs (scouting, pencak silat, flag raising team, and archery) was moderate, indicating significant room for improvement.  Interviews with students and teachers highlighted the need for enhanced performance in competitions, more structured evaluation methods, and increased oversight from school administration.  To optimize the programs' impact, the study recommends improvements in student performance, more robust evaluation systems, stronger administrative oversight, enhanced resources, and professional development for instructors.  These changes would better support the holistic development of students and contribute to a more effective extracurricular program.   Keywords: effectiveness , extracurricular activities, students   Abstrak. Penelitian ini menganalisis efektivitas dan dampak program ekstrakurikuler di SMP Nurul Huda, Kabupaten Bogor, Indonesia, dengan tujuan mengidentifikasi area peningkatan untuk pengembangan holistik siswa.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara dengan sebelas siswa dan satu guru, dilengkapi dengan observasi langsung kegiatan ekstrakurikuler dan peninjauan dokumen.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas empat program ekstrakurikuler (pramuka, pencak silat, paskibra, dan panahan) berada pada tingkat sedang, yang mengindikasikan adanya ruang yang signifikan untuk perbaikan.  Wawancara dengan siswa dan guru menyoroti perlunya peningkatan prestasi dalam kompetisi, metode evaluasi yang lebih terstruktur, dan pengawasan yang lebih ketat dari pihak sekolah.  Untuk mengoptimalkan dampak program, penelitian ini merekomendasikan peningkatan prestasi siswa, sistem evaluasi yang lebih kuat, pengawasan administrasi yang lebih efektif, peningkatan sumber daya, dan pengembangan profesional bagi instruktur.  Perubahan-perubahan ini akan lebih mendukung pengembangan holistik siswa dan berkontribusi pada program ekstrakurikuler yang lebih efektif.   Kata kunci: efektivitas, ekstrakurikuler, siswa  

This study aims to analyze tax planning for Income Tax (PPh) Article 21 using the net, gross, and gross-up methods to minimize Corporate Income Tax at the Nahdlatul Ulama Hajj Guidance Foundation in Kediri City. Corporate Income Tax is a tax imposed on income received or obtained by an entity, so an appropriate tax planning strategy is needed in accordance with applicable tax regulations. This study uses a quantitative approach with primary data sources in the form of financial reports and payroll data of the foundation. Data analysis techniques include calculating PPh Article 21 using the three methods, fiscal reconciliation, and calculating Corporate Income Tax. The results of the study indicate that there are significant differences in tax burdens between the net, gross, and gross-up methods. The gross-up method results in a lower Corporate Income Tax burden compared to the net and gross methods because tax costs can be deducted fiscally. Thus, the application of the gross-up method is considered more effective in tax planning and can be used as a strategic alternative for foundations in optimizing tax burden efficiency without violating applicable tax regulations.

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Reban, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan fokus pada aspek regulasi dan pembiayaan. Program yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran desa dan ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 dengan kondisi ekonomi terkini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Landasan teori mencakup efektivitas hukum, sistem hukum, hukum responsif, dan kepastian hukum, yang memberikan kerangka analisis dalam konteks pertanahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Reban telah sesuai dengan Pasal 19 UU No. 5/1960 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Program ini mencapai keberhasilan signifikan dengan 349 sertifikat yang berhasil diterbitkan dari 448 bidang tanah yang didaftarkan. Pelaksanaan melibatkan tahapan sistematis mulai dari sosialisasi hingga penerbitan sertifikat, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, BPN, dan masyarakat. Kendala utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri yang menetapkan Rp150.000 per bidang tanah, yang tidak mencukupi biaya operasional akibat inflasi. Hal ini mendorong panitia PTSL di beberapa daerah mengambil inisiatif menetapkan biaya yang lebih tinggi melalui musyawarah.

Di tengah dinamika industri musik yang terus berkembang pesat di Indonesia, permasalahan royalti atas karya musik menjadi tantangan besar yang memerlukan solusi hukum yang konkret dan efektif. Performing rights merupakan hak pokok yang dilindungi dalam UU Hak Cipta (UUHC) atas pemanfaatan karya dalam pertunjukan publik, pada penerapannya belum optimal dan sering menimbulkan permasalahan hukum antara pencipta lagu, performer, dan event organizer. Konteks penelitian ini menghadirkan peranan strategis Notaris sebagai penjaga keabsahan kontrak melalui penyusunan klausul performing rights pada kontrak event organizer sebagai solusi preventif terhadap permasalahan royalti di industri musik Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: bagaimana kedudukan performing rights menurut UUHC, bagaimana penerapan klausul performing rights pada kontrak event organizer, serta bagaimana peranan Notaris dalam penyusunan klausul performing rights sebagai upaya mencegah sengketa royalti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan konseptual, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik industri musik secara sistematis serta analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul performing rights yang disusun dan disahkan oleh Notaris memiliki peran sentral dalam memastikan legalitas, kekuatan mengikat, serta perlindungan hak cipta, sehingga mampu meminimalisir potensi sengketa royalti dan pelanggaran hak cipta. Berdasarkan analisis terhadap regulasi dan kebutuhan praktis sebagaimana uraian dalam penelitian ini, Peneliti menyusun sebuah draf klausul Performing Rights yang komprehensif dan aplikatif untuk dimuat dalam kontrak antara Event Organizer dan Performer. Disarankan perlunya standarisasi klausul performing rights, peningkatan pengetahuan hukum bagi event organizer, sosialisasi kewajiban royalti, serta peningkatan kapasitas Notaris di bidang kekayaan intelektual guna membangun ekosistem industri musik yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

The age of 4-6 years is an age that is vulnerable to disease because it is at this age that children's motoric starts to be active. Without realizing it, what children do is often close to germs that can cause diseases such as flu, cough, diarrhea. Hand washing is the process of mechanically removing dirt and dust from the skin surface and reducing the number of microorganisms. The purpose of hand washing is to eliminate the number of microorganisms. This activity is carried out through the means of joint learning activities in the form of face-to-face in groups, given counseling, including: material and practice of wet hand washing with running water and soap and dry hand washing with a hand sanitaizer. The results of this activity were analyzed using a fun learning method. The data used is numerical data from the observation of hand washing skills checklist. From the test results there is an effect of providing counseling on hand washing techniques on the hand washing skills of kindergarten students. The habit of washing hands using soap from an early age, it is hoped that later they will become a generation that is aware of the importance of cleanliness, not only personal hygiene, but also environmental hygiene. Not only that, with this simple thing that is done regularly and purposefully, children will later learn to do other habits correctly. One way to prevent children from getting sick is by washing hands. This handwashing habit should be instilled since.

The implementation of the One-Stop Integrated Service (PTSP) Website at the Ministry of Religious Affairs of Jambi City is part of the digital transformation of public services. This study aims to measure user satisfaction with the PTSP Website using the End User Computing Satisfaction (EUCS) method and the DeLone & McLean model. This research employed a quantitative approach using a survey method involving 100 respondents who are users of the PTSP Website. The EUCS variables consist of content, accuracy, format, ease of use, and timeliness, while the DeLone & McLean model includes system quality, information quality, and service quality. Data were analyzed using Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4.0 software. The results indicate that system quality, information quality, and service quality have a positive effect on user satisfaction with the PTSP Website. This study is expected to serve as an evaluation reference for improving the quality of digital public services.

Website Accessible Jambi City Population and Civil Registry Service https://disdukcapil.jambikota.go.id. The problem with the Jambi City Population and Civil Registry Service website is that not all information is available, especially on the Profile menu there is a Media Information sub-menu, Data menu and Facilities and Infrastructure menu. On the Information Media sub-menu, there is a Demographic Data sub-menu, where the contents of the sub-menu are still empty, preventing users from obtaining information. On the Public Facilities and Infrastructure menu from the sub menu, the data cannot be accessed so that it makes users unable to get information. And in the appearance of the Jambi City Population and Civil Registry Service, when accessed via Google Chrome, the appearance is disorganized, so users have to open the website using a laptop/PC to get a website display that is orderly and easy for users to understand. Quality measurement is carried out based on user satisfaction point of view in order to improve the quality of service to the community and make optimal use of the website. In analyzing user satisfactionwebsite DUKCAPIL Jambi using the webqual 4.0 method, there are 4 variables, namely usability (usability), information quality (information quality), interaction quality (interaction quality), and user satisfaction (user satisfaction) and using the software (software) SPSS. Of the 3 hypotheses proposed, all hypotheses were accepted in this study.

ARP spoofing attacks are a serious threat to network security, particularly in vulnerable Internet of Things (IoT) environments. This final project aims to detect ARP spoofing attacks on IoT net-works using a combination of Random Forest (RF) and Robust PCA methods. RF is chosen for its classification capabilities and handling of non-linear data, while Robust PCA is used for di-mensionality reduction and handling outliers in the data. The dataset used is "MITMArpSpoof-ing.pcap.csv," which contains network traffic data. The data is processed by performing prepro-cessing, feature scaling, and converting labels to binary (0 for benign, 1 for ARP spoofing). Subsequently, Robust PCA is applied to reduce data dimensions, and then the data is trained using the RF model. The test results show that the RF model with Robust PCA achieves an accu-racy of 96.02% in detecting ARP spoofing attacks. This method has proven effective in identify-ing and classifying ARP spoofing attacks on IoT networks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pekerjaan elektrikal proyek konstruksi bangunan gedung pemerintah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif–evaluatif melalui studi kasus pada delapan lokasi proyek pemerintah. Evaluasi dilakukan terhadap capaian TKDN pada pekerjaan MVMDP, LVMDP, pemasangan kabel, pencahayaan, genset, trafo distribusi, dan biaya transportasi berdasarkan dokumen kontrak dan ketentuan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian TKDN antar proyek sangat bervariasi, dengan kecenderungan nilai TKDN rendah pada komponen berteknologi tinggi dan proyek di luar Pulau Jawa. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterbatasan material lokal dan ketimpangan distribusi industri menjadi tantangan utama dalam implementasi TKDN. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam mengevaluasi kebijakan TKDN pada pekerjaan elektrikal serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan peningkatan TKDN yang lebih terarah.