The use of information, media and communication technology has changed both the behavior of society and human civilization globally. The development of hospitals in Karawang is increasingly mushrooming, as well as the increasing number of degenerative diseases such as hypertension and diabetes, the increasing prevalence of chronic kidney disease. So it requires the handling of renal replacement therapy (Renal Replacement Therapy) because it is increasingly needed for cases of acute and chronic renal failure. The purpose of this research is to build an integrated and controlled information system that can simplify the patient administration process and reduce the effectiveness of the patient's time for dialysis. The methodology that the authors use in this study includes methods of identification and system design. System identification includes identification of the organization, running systems, and problem identification. The problems faced at this time in the Hemodialysis Installation. Patient data is not the same between patients who are served by hemodialysis (dialysis) and those in the application report, the transaction value for using tools and materials is sometimes empty or there is no transaction value in the application, it will cause losses to the customer. hospital. It is hoped that this system can eliminate the problems that have been happening so far.

The role of the principal as a leader is certainly needed in learning activities at school. The role of the principal will lead many teachers to implement learning patterns that are in accordance with the vision, mission, and standards set by the school. This study aims to describe the role of the principal's leadership in innovating religious scientific learning with an integrated model which combines scientific learning with Islamic-based religious learning. The research method used in this study is qualitative multi-site study approach, to find similarities in both sites through interviews, observation, and documentation study. The data was analyzed using a constant comparative analysis approach. The results of the research are (1) the form of learning leadership applied in schools in the implementation of religious scientific learning, (2) the principal's innovation in implementing religious scientific-based learning, (3) the community's support for schools in religious scientific learning.

Penelitian tentang hak imunitas advokat ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hak imunitas advokat diterapkan, apa kendalanya dan bagaimana solusinya. Undang-Undang Advokat mengakui hak imunitas advokat secara terbatas yaitu diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di mana sentral daripada pasal-pasal tersebut adalah dalam Pasal 16.  Hak Imunitas yang ada dalam UU Advokat tersebut kemudian diperkuat dengan Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 dengan diakuinya dan dijaminnya perlindungan terhadap Advokat dalam tindakan-tindakan non-litigasi yang dilakukan dengan iktikad baik dan untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan.   Di dalam praktek penegakan hukum, banyak advokat yang menyalahgunakan hak imunitas ini dan demikian pula sebaliknya banyak penegak hukum lain yang belum paham tentang hak imunitas advokat.   Penelitian ini ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan hak imunitas   berhasil apabila antar lembaga penegak hukum bekerja sesuai marwah undang-undang dan masing-masing pelaku hukum menjaga profesionalitas sesuai kode etik dan berpegang teguh pada asas iktikad baik untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan agar bermanfaat bagi masyarakat luas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan prosedur penyusunan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Salatiga serta menganalisis keabsahan dari perjanjian tersebut. Penelitian ini membahas ketidaksesuaian penerapan perjanjian kredit berdasarkan klausula baku undang- undang No 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses pelaksanaan dan kendala dari pasal-pasal yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perjanjian kredit, kreditur tidak melibatkan debitur dalam negosiasi untuk menentukan isi atau pasal-pasal perjanjian sehingga klausul yang dibuat merupakan klausul eksonerasi yang telah disusun pada (draft) yang disediakan kreditur kepada notaris dan PPAT untuk disusun sebagai perjanjian yang berbentuk notariil. Perlindungan hukum diberikan dari beberapa sudut pandang yaitu tidak ada negosiasi isi dari perjanjian kredit dan denda dari kelalaian atau keterlambatan pembayaran oleh debitur. Untuk mendapatkan kepastian hukum, kreditur menggunakan gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Negeri Salatiga untuk menindak tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Kendala yang dialami kreditur ialah penolakan gugatan yang meminta denda yang dimuat dalam perjanjian berbentuk akta autentik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam dan upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam. Masalah kewarisan beda agama pada masa sekarang ini menjadi suatu masalah kontemporer, karena baik dalam Al Qur an maupun hadis tidak ada penjelasan mengenai bagian harta bagi ahli waris yang berbeda agama. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam diatur dalam hadis dan KHI yang mana anak yang non muslim tidak berhak atas harta warisan. Namun pada prakteknya, dalam putusan pengadilan hakim tetap memberikan bagian harta warisan terhadap anak yang beda agama berdasarkan wasiat wajibah. Hal ini bertentangan dengan syarat islam dan KHI. Namun demikian putusan pemberian harta warisan terebut adalah untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga.     Upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam adalah dengan cara hibah dan wasiat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur an, hadis maupun KHI yang mana dalam hal hibah dibolehkan baik terhadap muslim maupun non muslim. Sedangkan wasiat digunakan oleh hakim dalam putusan pengadilan terkait pembagian harta waris.

<p>Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun mengalami kecenderungan meningkat.Pelanggaran lalu lintas menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas   di wilayah Kabupaten Grobogan. Yang memprihatikan, pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut berstatus sebagai pelajar. Berdasar survey awal yang telah dilakukan diketahui bahwa siswa MA YPI Klambu Grobogan belum memahami dengan baik dan benar peraturan berlalu lintas Berpijak pada kondisi tersebut serta argumen bahwa membangun para generasi muda khususnya para pelajar untuk tertib hukum dalam berlalu lintas merupakan suatu kebutuhan maka perlu dilakukan langkah untuk meningkatkan pemahaman siswa MA YPI Klambu Grobogan tentang peraturan berlalu lintas. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan   dengan   metode ceramah, tanya jawab, serta kuestioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 1 (satu) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai peraturan lalu lintas. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema peraturan lalu lintas ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67,3%.</p>

Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. terdapat beberapa bank yang masih mengalami kesulitan dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, karena beberapa nasabah tidak mampu membayar cicilan hutang sesuai waktu yang ditentukan.  Jika hal tersebut sering dialami maka akan merugikan bank. Selain itu berdampak negatif pula pada nasabah seperti sulitnya mendapatkan pinjaman lagi dan denda bunga yang lebih tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun sistem yang dapat mengatasi terjadinya kredit macet dengan cara mengklasifikasi calon nasabah yang layak dapat pinjaman dan jumlah kredit yang dapat dipinjamkan. Kriteria yang digunakan adalah waktu berjalannya usaha, penghasilan perbulan, menerima kredit lain, dan sisa durasi pinjaman dengan menggunakan metode klasifikasi Naive Bayes. Lokasi penelitian di Bank BRI Majene Sulawesi barat dengan total data 110 nasabah. Data Training yang digunakan adalah 100 data dan data testing sebanyak 10 data. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka sistem pengkasifikasian calon nasabah menunjukkan bahwa kinerja naive bayes berjalan dengan baik dan layak untuk di implementasikan untuk membantu pihak Bank dalam memilih Nasabah layak kredit.
 

Kemajuan teknologi kesehatan yang cepat dan akurat semakin menjadi kebutuhan utama para pengambil keputusan. Rumah sakit, klinik, puskesmas sebagai institusi yang menyimpan begitu banyak data juga membutuhkan pengolahan data yang benar dan tepat sehingga dapat disajikan dalam bentuk laporan. Sedangkan untuk menyimpan arsip rekam medis tradisional membutuhkan lahan yang luas dan rawan terkena dampak bencana alam dan kebakaran. Menurut sudut pandang pasien, dokumen fisik rekam medis seperti kartu medik, rontgen, hasil USG, hasil EKG dan lain-lain juga berisiko hilang atau rusak sehingga menjadi masalah. Dengan metode riset & development Borg and Gall yang dimodifikasi, Metode deskriptif dipergunakan untuk menghimpun kondisi yang ada di lapangan. Metode evaluatif dipergunakan untuk mengevaluasi Sistem Informasi Rekam Medis Pasien di Pelayanan Kesehatan Kota Tegal yang diwujudkan dalam bentuk Aplikasi Implementasi Big Data dengan NIK, melalui evaluasi produk dan proses uji coba tersebut diharapkan dapat diperoleh masukan tentang kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan dari produk tersebut. Dengan dibuatnya aplikasi rekam medis dapat mempermudah kinerja staff puskesmas dan dokter, serta sistem yang lebih efektif dan efisien dan data NIK sudah teritegrasi dengan sistem online.

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dilematika dalam tata kelola kebijakan pada usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Berangkat dari permasalahan dalam tata kelola kebijakan pada sektor ketenagalistrikan yang dinilai banyak kalangan sarat akan benturan kepentingan serta berdampak terhadap pelayanan dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dilematika dalam tata kelola kebijakan pada usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Dengan model penelitian deskriptif analitis dan didukung dengan pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa   PT. PLN (Persero) merupakan representatif dari negara dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Dengan adanya dilematika hukum dalam tubuh PT. PLN (Persero) maka berimplikasi luas terhadap dilematika kebijakan ketenagalistrikan nasional. Akibatnya, keberjalanan di sektor ketenagalistrikan di Indonesia cenderung lambat perkembangannya.Kata Kunci: Dilematika, Kebijakan, Ketenagalistrikan  AbstractThe purpose of this study is to analyze the dilemmas in policy governance in the business of providing electricity in Indonesia. Departing from the problems in the governance of policies in the electricity sector which are considered by many to be full of conflicts of interest and impact on services in the supply of electricity for the public interest. The purpose of this study is to analyze the dilemmas in policy governance in the business of providing electricity in Indonesia. With a descriptive analytical research model and supported by a normative juridical approach. This study concluded that PT. PLN (Persero) is a representative of the state in conducting electricity supply business in Indonesia. With the legal dilemma in the body of PT. PLN (Persero) has broad implications for the national electricity policy dilemma. As a result, travel in the electricity sector in Indonesia tends to be slow in its development.Keywords: Dilemmatic, Policy, Electricity

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum serta untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum. Pegawai ASN sejatinya berada dalam posisi yang dilematis dan terombang-ambing oleh kepentingan politik. Di satu sisi, mereka adalah pegawai yang diangkat, ditempatkan, dipindahkan dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat politik. Kondisi seperti ini membuat karir ASN sering dikaitkan dengan kepentingan politik PPK. Disisi lain, ASN juga harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum dan Kendala dan solusi apakah yang dihadapi terkait   kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Kebijakan Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum, yaitu: a) Kurang Alat Bukti. b) Tidak adanya penjelasan tentang kata netral yang jelas c). Waktu Penanganan yang Terbatas, dan d). Keterangan Masyarakat yang Kurang Koperatif. e) Pertimbangan situasi tertib yang condong dijaga oleh Pori dalam hal ini Polda Jawa Tengah. Sedangkan Solusinya dari kendala tersebut diatas adalah : 1) Memperjelas aturan terkait definisi netral dari ASN tersebut. 2) Perlu regulasi penanganan dalam bentuk Undang-Undang yang jelas. 3) Pembentukan Mahkamah Pemilu yang terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Hakim, dan beberapa perwakilan dengan background tindak tidana pemilu yang dapat menangani sengketa pemilu.