Inflammation is a protective response that is intended to eliminate the initial cause cell injury and cell discard and necrotic tissue caused by cell damage. Plants suspected of having anti-inflammatory properties as is Herba Celery (Apium graveolens L.) which included family Apiaceae and leaves Binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) are included in the family basellaceae. Which act as antiinflammatory herbs binahong celery and leaves are flavonoids. This study aims to determine the effect of anti-inflammatory herb extract combination Celery (Apium graveolens L.) and leaves Binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) against a white male rats. Herbal extract and leaf celery binahong extracted using 96% ethanol by maceration method. Animal test used was a white male rats as much as 25 animals with body weight of 100-300 grams. The test animals were divided into 5 groups: negative control group (CMC 1%), the positive control group (Diclofenac Sodium 50 mg), group combination herbal extracts celery and leaves binahong with a dose of 200 mg / kg: 200 mg / kg, 100 mg / kg: 300 mg / kg, 300 mg, kg: 100 mg / kg. Treatment 1 hour before the feet of mice induced by subplantar karagenin on the rear left foot white male rats. Edema volume measurements on the soles of mice were observed every 1 hour for 5 hours. The results showed a combination of herbal extracts and leaf celery binahong show stable results, where the hour-3 increased volumes continued in the hours 4th and 5th. Results per cent udema on a combination of herbal extracts and leaf celery binahong ie 49.13%, 44.66% and 45.92%. The average volume is used to calculate the percent edema inflammation, inflammation percent results obtained to calculate the percent inhibition.

Selama pandemi covid-19 melanda Indonesia beberapa waktu lalu, para guru harus berjibaku dalam menyediakan dan mengelola pembelajaran secara maya, jarak jauh atau online. Hal ini dilakukan guru agar para pelajar tetap dapat mengikuti pembelajaran yang sebagian besar dilakukan dalam jaringan atau daring dengan menggunakan media e-learning. E-learning adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan dengan mengunakan media internet maupun jaringan komputer lainnya. E-learning merupakan pembelajaran dengan menggunakan media elektronik dan teknologi komputer yang memiliki akses internet. E-learning dapat membawa suasana baru dalam ragam pengembangan pembelajaran. Pemanfaatan e-learning dengan baik dapat meningkatkan hasil pembelajaran dengan maksimal. Selain itu, E-learning juga memudahkan siswa dalam mengakses materi pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Proses interaksi antara sesama peserta didik dapat terjalin dengan lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sistem aplikasi yang dapat lebih memantapkan siswa dalam penguasaan materi yang diberikan baik di dalam maupun di luar kelas. Berdasarkan uraian tentang pemanfaatan e-learning yang dapat meningkatkan hasil pembelajaran, maka kondisi ini melatarbelakangi timbulnya gagasan kreatif dari pelaksana PkM untuk mengadakan sebuah workshop. Kegiatan workshop dalam PkM ini bertujuan unutk meningkatkan kemampuan IPTEK bagi para guru TK dan SD Excellent Bukittinggi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan melek terhadap kemajuan Teknologi Informasi, memberikan bekal kepada para guru agar dapat mengelola pembelajaran secara daring, pendampingan terhadap para guru untuk dapat meningkatkan kompetensi profesionalnya.

Abstrak: Djuwari merupakan salah satu tokoh di bidang militer Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut yang beroperasi Trikora di Irian Barat tahun 1961-1963. Djuwari lahir di Surabaya, 05 Januari 1942 oleh orangtua bernama Doermin dan Tiah. Djuwari anak keempat dari lima bersaudara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang kehidupan Djuwari, Untuk mengetahui peranan pada Operasi Trikora di Irian Barat, untuk mengetahui penghargaan yang diperoleh Djuwari   dari pemerintah. Analisis data menggunakan metode penulisan sejarah yang terdiri dari beberapa tahap yaitu Heuristik, Verifikasi, Interpretasi dan Historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah Djuwari   mengikuti pendidikan kemiliteran khusus Angkatan Laut. Djuwari tahun 1961 melaksanakan operasi Trikora dalam rangka pembebasan Irian Barat. Ia ditugaskan sebagai Nahkoda untuk   untuk   membawa pasukan, Tank, dan logistik selama operasi Trikora. Djuwari menggunakan Kapal Republik Indonesia yang merupakan jenis kapal perang yang bernama KRI Teluk Manado 505. Setelah selesai beroperasi Djuwari ditempatkan di daerah Dumai. Saat pensiun, Djuwari bergabung di Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia.    

Kemiskinan sudah menjadi permasalahan sosial di berbagai negara berkembang, seperti Indonesia. Kemiskinan sejak lama kerap dijadikan sebagai kebudayaan kemiskinan oleh strata bawah, salah satunya yaitu pengemis. Pada penelitian ini dengan menggunakan studi literatur akan mengkaji kebudayaan kemiskinan yang dilakukan pengemis di Indonesia, dengan memaparkan hasil bacaan berupa penelitian terdahulu dan refleksi dari beberapa buku yang terkait. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebudayaan kemiskinan pada masyarakat miskin di beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Penelitian dengan studi literaur ini akan  mengaitkan perspektif milik Oscar Lewis mengenai kebudayaan kemiskinan dengan kebudayaan kemiskinan pada pengemis di perkotaan. Disebutkan pada kajian literatur ini, walaupun penduduk miskin lebih banyak di pedesaan, tetapi di perkotaan juga sering kali ditemui penduduk miskin seperti pengemis. Pertumbuhan kota juga mempengaruhi tingkat kemiskinan pada suatu kota, karena intensitas pertambahan penduduk tinggi tidak diiringi dengan peningkatan fasilitas umum ataupun dari pelayanan sosial, begitupun dengan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang kurang merata di tengah pertambahan penduduk.  Kata kunci : kebudayaan kemiskinan; pengemis; kota

<div class="WordSection1"><p><strong>Abstrak</strong>: Djuwari merupakan salah satu tokoh di bidang militer Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut yang beroperasi Trikora di Irian Barat tahun 1961-1963. Djuwari lahir di Surabaya, 05 Januari 1942 oleh orangtua bernama Doermin dan Tiah. Djuwari anak keempat dari lima bersaudara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang kehidupan Djuwari, Untuk mengetahui peranan pada Operasi Trikora di Irian Barat, untuk mengetahui penghargaan yang diperoleh Djuwari   dari pemerintah. Analisis data menggunakan metode penulisan sejarah yang terdiri dari beberapa tahap yaitu Heuristik, Verifikasi, Interpretasi dan Historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah Djuwari   mengikuti pendidikan kemiliteran khusus Angkatan Laut. Djuwari tahun 1961 melaksanakan operasi Trikora dalam rangka pembebasan Irian Barat. Ia ditugaskan sebagai Nahkoda untuk   untuk   membawa pasukan, Tank, dan logistik selama operasi Trikora. Djuwari menggunakan Kapal Republik Indonesia yang merupakan jenis kapal perang yang bernama KRI Teluk Manado 505. Setelah selesai beroperasi Djuwari ditempatkan di daerah Dumai. Saat pensiun, Djuwari bergabung di Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia.</p><p>  </p><p>  </p></div><em><br clear="all" /></em>

<p>Kemiskinan sudah menjadi permasalahan sosial di berbagai negara berkembang, seperti Indonesia. Kemiskinan sejak lama kerap dijadikan sebagai kebudayaan kemiskinan oleh strata bawah, salah satunya yaitu pengemis. Pada penelitian ini dengan menggunakan studi literatur akan mengkaji kebudayaan kemiskinan yang dilakukan pengemis di Indonesia, dengan memaparkan hasil bacaan berupa penelitian terdahulu dan refleksi dari beberapa buku yang terkait. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebudayaan kemiskinan pada masyarakat miskin di beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Penelitian dengan studi literaur ini akan  mengaitkan perspektif milik Oscar Lewis mengenai kebudayaan kemiskinan dengan kebudayaan kemiskinan pada pengemis di perkotaan. Disebutkan pada kajian literatur ini, walaupun penduduk miskin lebih banyak di pedesaan, tetapi di perkotaan juga sering kali ditemui penduduk miskin seperti pengemis. Pertumbuhan kota juga mempengaruhi tingkat kemiskinan pada suatu kota, karena intensitas pertambahan penduduk tinggi tidak diiringi dengan peningkatan fasilitas umum ataupun dari pelayanan sosial, begitupun dengan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang kurang merata di tengah pertambahan penduduk.  </p><p><strong>Kata kunci : kebudayaan kemiskinan; pengemis; kota</strong></p>

The purpose of this study is to analyze the application of restorative justice in cyber crime, especially for victims of cyber crime. This research is a normative legal research with a concept and statutory approach. The results of the study confirm that the manifestation of protecting the rights of victims of restorative justice-based cyber crime can actually be carried out by providing assistance, facilitation, and compensation which are considered more relevant and essential to fulfilling victims' rights. This is considered more relevant when compared to the orientation to catch perpetrators of cyber crimes which tend to be more difficult and on the one hand are also not able to fulfill the rights of victims who are reduced as a result of a cyber crime. Therefore, restorative justice efforts that emphasize recovery and compensation for victims are relevant to efforts to ensure the protection of the rights of victims of cyber crime. The implementation of the protection of the rights of victims of restorative justice-based cyber crimes can be carried out by revising the ITE Law and its amendments by adding a restorative justice orientation as the first step to provide protection for the rights of victims of cyber crimes. Apart from that, revisions also need to be made to the PDP Law, especially in the absence of provisions for a time limit for the establishment of implementing regulations for compensation mechanisms. In addition to revising the PDP Law to provide a time limit for the formation of implementing regulations, the President can also immediately pass Government Regulations related to technical compensation for cyber crimes. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana cyber khususnya bagi korban tindak pidana cyber. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif yang hasil akhirnya berupa solusi hukum atas isu hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menegaskan bahwa manifestasi perlindungan hak korban tindak pidana cyber berbasis keadilan restoratif sejatinya dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan, fasilitasi, serta ganti rugi dianggap lebih relevan dan esensial untuk memenuhi hak-hak korban. Hal ini dianggap lebih relevan jika dibandingkan dengan orientasi untuk menangkap pelaku tindak pidana cyber yang cenderung lebih sulit serta di satu sisi juga tidak secara substantif dapat memenuhi hak-hak korban yang tereduksi akibat suatu tindak pidana cyber. Oleh karena itu, upaya keadilan restoratif yang menekankan pemulihan dang anti rugi bagi korban relevan dengan upaya untuk menjamin perlindungan hak korban tindak pidana cyber. Implementasi perlindungan hak korban tindak pidana cyber berbasis keadilan restoratif dapat dilakukan dengan melakukan revisi atas UU ITE beserta perubahannya dengan menambahkan orientasi keadilan restoratif sebagai langkah awal untuk memberikan perlindungan hak korban tindak pidana cyber. Selain itu, revisi juga perlu dilakukan pada UU PDP, khususnya dengan tidak terdapatnya ketentuan limitasi waktu dibentuknya peraturan pelaksana mekanisme ganti rugi. Selain merevisi UU PDP untuk memberikan limitasi waktu dibentuknya peraturan pelaksana, Presiden juga dapat secepatnya mengesahkan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan teknis pemberian ganti rugi atas tindak pidana cyber.    

Ekspor merupakan kegiatan penjualan suatu barang ke luar daerah. Ekspor memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi dimana kondisi industri dalam negeri, iklim investasi, dan perdagangan global. Pada penelitian ini menggunakan software Eviews dengan analisis ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) yang digunakan untuk memprediksi ekspor yang dilakukan oleh Indonesia sampai 2035. Berdasarkan hasil analisis ARIMA yang telah dilakukan diperoleh nilai ekspor pada 1990 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Selanjutnya untuk peramalan nilai ekspor di masa mendatang atau forecast sampai tahun 2035 nilainya terletak diantara 0 sampai 10 dan rata-rata cenderung menurun setiap tahunnya dimulai dari tahun 2023 hingga tahun 2035 sebesar -3.71%, namun penurunan ini cenderung stabil atau tidak terlihat penurunan yang begitu dalam. Hal ini juga sejalan dengan hambatan untuk melakukan ekspor yaitu hambatan fisik, finansial, teknis dan eksternal.

Kemudahan dalam mengakses internet dan  media sosial merupakan salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi dan informasi. Hal tersebut berimbas kepada semakin meningkatnya pengguna internet. Laporan We Are Social menunjukkan dari 77% populasi Indonesia menjadi pengguna internet aktif atau  mencapai 212,9 juta orang pada Januari 2023. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menimbulkan dampak negatif yaitu munculnya cybercrime salah satunya adalah cyberporn. Kasus pornografi cenderung lebih merugikan perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan seringkali menjadi pihak yang paling dipersalahkan sekaligus paling dirugikan..Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui problematika dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet di tingkat penyidikan di unit PPA Polres Sukoharjo dan upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet. Hasil dari penelitian ini yaitu problematika dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet di tingkat penyidikan di Unit PPA Polres Sukoharjo yaitu: 1. Gadget (media untuk membuat, menyimpan, dan/atau menyebarkan) rusak atau dijual, 2. Keberatan jika gadget disita, 3. Korban merasa itu aib, 4. Korban dan pelaku hanya saling mengenal melalui sosmed atau dating app, saat akan dilacak akun sudah dihapus dan 5. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai. Upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet diwujudkan melalui kehadiran berbagai peraturan dan perundang-undangan. Peraturan terkait tindak pidana pornografi sejauh ini telah mendapatkan aturan secara khusus dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Kejahatan kesusilaan juga telah diatur dalam Bab XIV KUHP.

Sektor minyak dan gas  merupakan salah satu sektor yang sangat penting.Untuk pembangunan nasional Indonesia. Sektor ini memiliki nilai ekonomi  yang tinggi  menguasai untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, seperti dalam pasal 33 UUD Dibangun pada tahun 1945 dan mengingat kontribusinya yang sangat penting, pemeliharaannya perlu dipertahankan, besar untuk pembangunan nasional. Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan Pengaturan hukum tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin diatur dalam Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penerapan hukum terhadap pelaku pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg. Pertanggungjawaban pidana pelaku pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg.