<p>Perpustakaan Perguruan Tinggi menyediakan berbagai koleksi, fasilitas, dan layanan, agar dapat digunakan secara maksimal oleh pengguna perpustakaan harus melakukan promosi perpustakaan. Promosi perpustakaan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu secara tercetak ataupun digital. Salah satunya UPT Pusat Perpustakaan UIN Raden Mas Said melakukan promosi perpustakaan dengan media sosial <em>instagram</em>. Promosi perpustakaan menggunakan <em>instagram </em>adalah dengan membuat konten tentang apa saja yang ada di perpustakaan tersebut kemudian dibagikan di <em>instagram </em>dikemas secara menarik. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk kegiatan promosi yang dilakukan oleh UPT Pusat Perpustakaan UIN Raden Mas Said melalui media sosial <em>instagram</em>, dan kendala apa saja yang dialami dalam melakukan promosi perpustakaan melalui media sosial <em>instagram</em>. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pusposive sampling. Hasil dari pengumpulan data bahwa UPT Perpustakaan UIN Raden Mas Said melakukan kegiatan promosi dengan membuat konten foto dan video informatif, mengikuti akun <em>instagram </em>perpustakaan lain, melakukan kolaborasi dengan perpustakaan lain, dan aktif membalas pesan dan komentar. Kendala yang dialami dalam promosi perpustakaan melalui media sosial <em>instagram</em>, yaitu kurangnya ide dalam pembuatan konten dan kurangnya SDM yang mengelola akun <em>instagram </em>secara khusus sehingga dalam mengunggah konten kurang maksimal.</p><p><strong>Kata Kunci:</strong> Instagram; Perpustakaan Perguruan Tinggi; Promosi Perpustakaan</p>

Ensuring the preservation of human rights and the coherence of law enforcement's tasks are predicated on the pre-trial provisions of the criminal procedure legislation. As part of its mission to ensure that the criminal justice system is fair, the pretrial facility has put safeguards in place to monitor the effectiveness with which police officers carry out their tasks. All eyes are on the judge's evaluation of the law's applicability in light of pre-trial judgment 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla. Normative and empirical theories of law are both used in this study's methodology. Primary data collected from the field and secondary data collected from various relevant legal sources are both used in this study. The study team included a law school professor, a prosecutor from the South Lampung District Prosecutor's office, and a judge from the Kalianda District Court. The court considered the following factors in rendering pretrial decision 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla, in accordance with the study's conclusions: Instead of using the seizure reports and records that initially connected the suspect to the South Lampung District Prosecutor's Office ( Respondent) as evidence, the judgment was based on legal, social, and philosophical factors. Beyond that, the applicant was not suspected of being the subject of an official audit by the State Financial Loss Calculation Audit (PKKN). In order to establish a monetary loss to the state, the investigator must explicitly recognize a critical component that forms the foundation or risk of the inquiry. All of the applicant's pretrial requests were therefore granted by the court. The officials tasked with carrying out the pretrial decision's enforcement have finished their task. Kla is based on the multi-stage execution of criminal legislation.

Penuaan merupakan penyebab kemunduran fisik, psikologis, dan sosial yang berdampak pada kondisi lingkungan sosial lansia. Salah satu masalah kesehatan yang lebih sering dialami oleh lansia adalah kesepian. Kesepian bisa disebabkan oleh beberapa hal, termasuk perasaan hampa dan sendirian di tengah keramaian atau karena kehilangan identitas dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Tujuan penelitian mengetahui korelasi kondisi lingkungan sosial dan tingkat kesepian pada lansia terlantar. Desain penilitian korelasi dengan pendekatan cross-sectional. Berjumlah 65 digunakan sebagai sampel sebanyak 56 lansia diambil dengan teknik random sampling. Kuesioner lingkungan sosial dan kuesioner UCLA Loneliness Scale versi 3 digunakan sebagai instrumen penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji rho Spearman.Hasil penelitian didapatkan lansia dengan kondisi lingkungan yang cukup baik 31% dan mayoritas lansia mengalami tingkat kesepian kategori sedang 37%. Data penelitian menunjukkan nilai p-value sebesar 0,000 dan nilai r sebesar -0,585. Kesimpulan studi ini menjunjukkan terdapat korelasi kondisi lingkungan sosial dengan tingkat kesepian pada lansia terlantar.

Jumlah penderita hipertensi pada lansia terus meningkat, perlu upaya menjaga tekanan darah lansia agar normal. Terapi relaksasi nafas dalam sebagai terapi yang dapat menurunkan tekanan darah. Tujuan penelitian yaitu membedakan tekanan darah lansia laki-laki dan perempuan melalui relaksasi nafas dalam di Posyandu Anggrek Desa Mulyo Agung Dusun Jetak Asri Kabupaten Malang. Desain penelitian pra-eksperimental berdesain pra-post-test two group. Populasi 40 lansia dengan sampel 32 lansia (16 lansia laki-laki dan 16 lansia perempuan)melalui accidental sampling. Variabel independen yakni relaksasi nafas dalam, variabel dependen tekanan darah. Instrumen berupa SOP relaksasi nafas dalam dan lembar observasi tekanan darah. Analisis data menggunakan marginal homogeneity. Hasil penelitian menunjukkan tekanan darah lansia laki-laki dan perempuan sebelum diberikan relaksasi nafas dalam berada pada kategori hipertensi stadium 2, sesudah diberikan relaksasi nafas dalam berada pada kategori hipertensi stadium 1, ada perbedaan tekanan darah lansia laki-laki dan perempuan melalui relaksasi nafas dalam dengan nilai masing-masing (p=0,000). Direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya membandingkan terapi relaksasi nafas dalam dengan terapi lain serta mengemas relaksasi nafas dalam dengan lebih menarik.

Corruption originates from the Latin word corruptio, which was used by Aristotle in his book degeneratio et corruptione It means change or deterioration and has no connection to power or money . Corruption offenses fall under the category of special criminal acts, thus requiring specific measures to eradicate them Indonesian positive law regulates the eradication of corruption offenses in Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Offenses. Corruption is an extraordinary crime; its impact can harm democratic values, morality, national finances, and violate social and economic rights of the community It also poses a threat to the aspirations towards a better society. The factors that cause corruption are as follows: (1) Individual behavior, (2) Political factors, (3) Economic factors, (4) Legal factors, (5) Social factors This study aims to understand and provide information about corruption, types of corruption, and the factors that cause corruption in general.

The aim of this research is to understand philosophically what is related to positive law in Indonesia, namely the idea of ??Pancasila as the highest source of law in Indonesia (on a philosophical level, as a source set, law must not conflict with the idea of ??Pancasila). The research method used in this research is normative research with a philosophical approach using secondary data as the main data. In this research, researchers used various literature consisting of various books, academic journals, and other academic works as secondary data sources. The data collection techniques and tools used in this research use the document method. Document research as a data collection tool can stand alone. This means that research can only use document research as the only data collection tool. The data analysis technique used in this research is inductive data analysis, namely drawing conclusions from actual facts in the field based on secondary data obtained. From the research results, it was found that the Pancasila ideology is the source of everything that exists in Indonesia, including the emergence of laws and regulations in Indonesia. The 1945 Constitution is the foundation of the state which contains fundamental norms including universal values. The 1945 Constitution is a document that contains the approval of all citizens. National harmony is summarized in the Pancasila ideology because the entire Indonesian nation is represented by the founding fathers and mother of the Indonesian nation. So basically Pancasila is the best source at a philosophical level in forming existing laws and regulations in Indonesia.

Kasus Demam Berdarah (DBD) semakin meningkat di Indonesia, dibutuhkan upaya pencegahan yang serius dari berbagai pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu rumah tangga dengan tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah nyamuk pembawa penyakit DBD) di Desa Pakisaji Kabupaten Malang. Desa Pakisaji Kabupaten Malang menjadi lokasi penelitian desain cross-sectional ini. Pendekatan accidental Sampling digunakan untuk memilih secara acak 85 dari 108 ibu rumah tangga dalam populasi. Pengetahuan masyarakat mengenai penyakit DBD dan upaya pencegahannya diukur melalui survei umum. Hubungan antara tindakan pencegahan dengan tingkat pengetahuan diketahui melalui analisis data menggunakan uji Spearman Rank. Mayoritas perempuan (52,9%) melakukan upaya pencegahan yang kuat tentang DBD, dan sejumlah 54,1 % mempunyai pengetahuan yang kuat tentang DBD. Tingkat pengetahuan dan upaya pencegahan terbukti berkorelasi signifikan dengan analisis statistik (r=0,595, p=0,000). Hasil ini menyoroti pentingnya pendidikan dalam meningkatkan ketahanan ibu rumah tangga terhadap infeksi demam berdarah. Untuk mengubah praktik pencegahan demam berdarah di tingkat rumah, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai intervensi perilaku dan inisiatif pendidikan.

This research aims to determine the supporting factors, both internal and external supporting factors, and inhibiting factors, both internal and external inhibiting factors, for mediators in mediating against bed-separated perpetrators at the Class 1A Gorontalo Religious Court. This research is classified as empirical research with a case, context and sociological law approach. Data sources were obtained through interviews and observations which were then analyzed descriptively. The results of this research show that in conducting mediation, both Judge Mediator and non-Judge Mediator still experience several obstacles which have an impact on the success of the mediation process.

 This research aims to protect, understand, and prevent problems with online transactions carried out on unofficial marketplace platforms. Many Indonesians still buy and sell online on platforms that do not have permits and are not intended for buying and selling. This often causes legal problems that harm consumers. Therefore, it is important to carry out this research so that the public can know about legal protection and the precautions that can be taken so that they do not become victims of this problem. This research will be conducted using normative legal research methods because the main data source for this research is the norms that apply in society, especially legal norms and court decisions. This research is new to other studies because there are recommendations regarding preventive measures that can be taken to avoid this problem, and there are also concrete case examples and court decisions that support the arguments of this research. The results of this research show that regulations related to consumer protection in the digital business era are specifically regulated by the ITE Law. Consumer protection in online transactions on unofficial platforms can also be based on the Consumer Protection Law. There are several ways to prevent problems from occurring in online transactions on unofficial platforms. One way is to recognize the characteristics of sellers who could be fraudulent. With this, it is hoped that the community will avoid this problem.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum serta pencegahan terhadap permasalahan transaksi online yang dilakukan pada platform marketplace tidak resmi. Banyak masyarakat Indonesia yang masih melakukan jual beli online pada platform yang tidak memiliki izin dan memang tidak diperuntukkan untuk mengadakan jual-beli. Hal tersebut seringkali menyebabkan terjadinya permasalahan hukum yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui perlindungan hukum serta pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak menjadi korban dalam permasalahan ini. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif karena sumber data utama penelitian ini adalah norma-norma yang berlaku di masyarakat, terutama norma hukum dan putusan pengadilan. Penelitian ini memiliki kebaharuan dari penelitian-penelitian lainnya karena dalam penelitian ini terdapat rekomendasi mengenai tindakan pencegahan yang dapat dilakukan agar bisa terhindar dari permasalahan ini, dan juga terdapat contoh kasus konkrit serta putusan pengadilan yang mendukung argumentasi penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah regulasi  terkait  perlindungan  konsumen di era bisnis  digital secara  khusus  diatur dengan UU ITE, selain itu perlindungan konsumen dalam transaksi online pada platform tidak resmi juga bisa menggunakan dasar UUPK. Terdapat beberapa cara untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam transaksi online di platform tidak resmi. Salah satunya adalah dengan mengenali ciri-ciri penjual yang bisa saja merupakan penjual curang. Dengan ini diharapkan kepada masyarakat agar terhindar dari permasalahan ini.

Hypocrite in the Big Indonesian Dictionary is defined as a hypocrite or someone who likes to pretend. Therefore, a hypocritical country can be defined as a country that often pretends and is not serious in carrying out its duties. The constitution stipulates firmly that the State of Indonesia is a legal state. Several experts have developed a definition of the rule of law which can briefly be interpreted as the government's power to protect its citizens from arbitrariness and guarantee protection, guarantees and respect for human rights. However, this is different from the promise of the Indonesian constitution regarding the rule of law. The government guarantees the protection of citizens by taking policies that are contrary to the wishes of the people and also the ideals of the rule of law. Not only the government but the attitude of the Indonesian people also supports that Indonesia is the most hypocritical/hypocritical country. Things that must be improved to avoid hypocrisy itself are by prioritizing or improving education in Indonesia. Therefore, this research focuses on what things make Indonesia the most hypocritical country. The method used is literature study and written interviews via questionnaires with a qualitative descriptive research type. The expected result of this research is to make the Indonesian people aware that the Indonesian constitution is a rule of law and to make the Indonesian state and its society more advanced.