ABSTRACT
The teachers are not only responsible for delivering religious materials, but also for instilling moral and ethical values relevant to democracy in the context of Pancasila. The method used is qualitative with a case study approach. The data collection techniques consisted of observation, interviews, and documentation. The results showed that teachers play an active role as planners, facilitators, assistants, supervisors, and consultants in Project for Strengthening Pancasila Student Profiles activities. Not only that, teachers always collaborate with other teachers to design learning modules, assist students in projects, and supervise the implementation of activities. Teachers endeavour to integrate Pancasila and Islamic values in learning, encouraging students to think critically and creatively. This research emphasises the importance of character education in the new curriculum which aims to shape students into individuals who are faithful, pious, independent, and have a good understanding of democracy and human rights. 

The purpose of this study is to explain and describe the role of the principal in improving the quality of human resources at Al-Ghafur Vocational High School in Sumenep. The research method used is qualitative through a case study. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The results of the study show that the principal's strategy in improving the quality of human resources includes the design and development of a curriculum that meets the needs of students, with a primary focus on HR management. The goal is for all school members to have a high spirit to advance the educational institution. Other strategic steps include regular performance monitoring and evaluation, as well as staff training and skills development. The principal also strives to build good relationships with the community through meetings with students' guardians, social activities, and school events. As an educational manager, the principal focuses on improving HR quality through regular planning, organizing, directing, coordinating, and supervising. Factors such as effective leadership, a supportive organizational culture, clear policy implementation, technology development, and HR training also play important roles in improving HR quality.

The purpose of this research is to analyze and understand the legal protection of workers whose employment relationship is terminated and the legal liability of employers who carry out layoffs according to Law Number 06 of 2023 concerning Job Creation. The urgency of this research requires regulations regarding layoffs due to serious or urgent violations contained in the Job Creation Law and its supporting laws and regulations. Employers carry out layoffs on the grounds of serious or urgent violations without going through a criminal law process that has permanent legal force. This decision was further strengthened by the existence of SEMA Number 03 of 2015 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber where layoffs can be carried out without having to wait for a legally binding court decision. This research uses a juridical-normative method, through a statutory legal approach. The results of research by workers who have been laid off and representatives of workers who have suffered losses due to serious or urgent violations have examined legal regulations regarding the Job Creation Law and PP 35 of 2021, Article 52 which regulates urgent violations, so that workers cannot be a termination by the Company without waiting for legally binding court, and the Employer carries out the rules following the previous rules regarding serious violations.

Tujuan penelitian ini menganalisis dan memahami perlindungan hukum tenaga kerja yang diputus hubungan kerjanya dan pertanggungjawaban hukum pengusaha yang melakukan PHK menurut UU Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Urgensi penelitian ini perlu pengaturan mengenai PHK karena pelanggaran berat atau bersifat mendesak yang terdapat pada UU Cipta Kerja dan peraturan perundangan pendukungya. Pengusaha melakukan PHK dengan alasan pelanggaran berat atau bersifat mendesak tanpa melalui proses hukum pidana yang berkekuatan hukum tetap. Keputusan tersebut dikuatkan lagi dengan adanya SEMA Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA dimana PHK dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan Metode yuridis-normatif, melalui pendekatan hukum perundang-undangan. Hasil penelitian pihak pekerja yang di PHK maupun perwakilan pekerja yang dirugikan karena pasal pelanggaran berat atau bersifat mendesak melakukan pengujian peraturan perundangan mengenai UU Cipta kerja dan PP 35 tahun 2021, pasal 52 yang mengatur mengenai pelanggaran bersifat mendesak, agar pekerja tidak dapat di PHK secara sewenang-wenang oleh Perusahaan tanpa menunggu keputusan pengadilan pidana yang bersifat mengikat, serta Pengusaha menjalankan aturan sesuai dengan aturan terdahulu mengenai pelanggaran berat.

The purpose of this research is to examine the legal accountability in cases of embezzlement crimes. The significance of conducting this research lies in the fact that embezzlement is one of the criminal acts that frequently occur across various segments of society. This type of research is classified as empirical juridical research. The research findings indicate that embezzlement is a criminal act closely related to wealth or property, which often occurs within the community, alongside other criminal acts such as theft under Article 362 of the Criminal Code, extortion under Article 268 of the Criminal Code, and fraudulent activities under Article 378 of the Criminal Code. Perpetrators of embezzlement can face criminal sanctions based on the provisions found in Article 372, Article 373, Article 374, Article 375, and Article 376 of the Criminal Code.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana penggelapan. Pentingnya mengakngkat penelitian ini karena tindak pidana penggelapan merupakan salah satu tindak pidana yang banyak terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Jenis penelitian ini dalah jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya adalah tindak pidana penggelapan adalah suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta kekayaan atau harta benda, yang sering terjadi di dalam kehidupam masyarakat, disamping tindak pidana lainnya seperti pencurian dalam Pasal 362 KUHP, pemerasan dalam Pasal 268 KUHP, dan juga perbuatan curang dalam Pasal 378 KUHP. Pelaku tindak pidana penggelapan dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375 dan 376 KUHP.

The aim of this study is to provide an overview of the latest phenomenon in the development of sources of embryonic stem cells in the world, as a criticism of the Health Act that closed Indonesia's opportunity to undertake health transformation. Now many countries have begun to legalize embryonic stem cells by exploiting the remains of the in vitro fertilization embryos left just by their owners. It responds to earlier debates about the method of embryonic stem cells that originate in a fetus or embryos taken from a mother's womb. Some research sources say that embryonic stem cells have more potential than non-embryonic. On that basis, it is interesting to study how the Indonesian Health Act responds to these developments and the commitment to transform in terms of health. The innovation in this research focuses on responding to existing research that more categorizes embryonic stem cells as violating the ethics of living beings and strictly prohibits the use of embryonal stem cell. This research method is normative, using statutory and comparative approaches. The results of this research are, first, that embryonic stem cells have greater potential than the adult stem cells currently used and countries around the world are starting to legalize the use of embryonic stem cells by utilizing leftover embryos from in vitro fertilization. Second, Indonesia is still unable to carry out health transformation by utilizing legal instruments, such as the preamble to the Health Law and Development Legal Theory.Tujuan penelitian ini ialah memberikan gambaran fenomena terbaru perihal perkembangan sumber dari sel punca embrionik di dunia, sebagai kritik terhadap Undang-Undang Kesehatan yang menutup rapat kesempatan Indonesia untuk melakukan transformasi kesehatan. Saat ini banyak negara-negara mulai melegalkan sel punca embrionik dengan memanfaatkan sisa embrio in vitro fertilazation yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Hal ini menjawab perdebatan dahulu terkait metode sel punca embrionik yang bersumber pada janin atau embrio yang diambil dari rahim seorang ibu. Beberapa sumber penelitian mengatakan bahwa sel punca embrionik lebih memiliki potensi besar dibanding sel punca non embrionik. Atas dasar itu, menarik untuk dikaji bagaimana Undang-Undang Kesehatan Indonesia menanggapi perkembangan ini dan komitment untuk bertransformasi dalam hal kesehatan. Pembaharuan dalam  penelitian ini berfokus pada menjawab penelitian yang sudah ada yang lebih mengkategorikan sel punca embrionik sebagai hal yang melanggar etika makhluk hidup dan melarang keras penggunaan sel punca embrionik. Metode penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan dan komparatif. Adapun hasil dari penelitian ini ialah pertama, sel punca embrionik lebih memiliki potensi besar ketimbang sel punca dewasa yang saat ini digunakan dan Negara-negara di dunia mulai melegalisasi penggunaan sel punca embrionik dengan memanfaatkan sisa embrio in vitro fertilazation. Kedua, Indonesia masih belum mampu melakukan transformasi kesehatan dengan dengan memanfaatkan instrumen hukum, sebagaimana konsideran Undang-Undang Kesehatan dan Teori Hukum Pembangunan.

Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan finansial usaha berdasarkan perhitungan BEP, R/C ratio, ROI dan Payback Period, mengetahui umur simpan ekkado, serta pengaruh kemasan dan tempat penyimpanan terhadap kadar air, aktivitas air dan organoleptik ekkado. Pada analisis umur simpan digunakan rancangan penelitian RAK faktorial dan ditentukan dengan metode Extended Storage Studies (ESS). Hasil analisis finansial menunjukkan usaha Ekkado Jamur Tiram dan Karagenan layak dijalankan dengan hasil proyeksi untuk ekkado dengan kemasan mika plastik dan paperbox berturut-turut yaitu R/C 1,38 dan 1,37, BEP unit sebesar 1.866 pcs dan 1.896 pcs, BEP rupiah Rp 5.596.441 dan Rp 5.692.380, ROI 38,25% dan 36,68% serta payback period yaitu 0,139 dan 0,144 tahun. Umur simpan Ekkado yang disimpan di meja hingga 17 jam dan yang disimpan di kulkas hingga 57 jam. Perlakuan kemasan dan tempat penyimpanan tidak berpengaruh nyata terhadap nilai aktivitas air namun berpengaruh nyata pada masing – masing perlakuan yaitu penggunaan kemasan dan tempat penyimpanan terhadap parameter organoleptik ekkado.

Smoked fish is one of the traditional processed products that almost all types of fish can be used as raw materials. Smoking processing is done by utilizing a combination of treatments and the provision of natural chemical compounds from the combustion of natural fuels. This study aims to determine the microbiological quality of smoked fish and consumer perception of its quality at various distribution levels in Semarang City. The experimental design used in this study was one factor Randomized Group Design: different distribution levels. Parameter observed were Total Plate Count (TPC), Salmonella sp. identification, and sensory properties of smoked fish. The results showed that of the three distribution levels, smoked fish from the producer had the best microbiological quality and consumer perception value, with an average TPC values of 1,66 × 105 colonies/gram, no Salmonella sp. contamination was detected, and had an average sensory value of 9,75. Thisvalues is in accordance with the quality standards of smoked fish with hot smoking listed in SNI 2725:2013. The data showed that different distribution levels influenced consumer perception and microbiological quality of smoked fish in Semarang City.

A community service scheme for implementing science and technology has been carried out from Srwiijaya University funding sources. Community service is carried out at the Ittifaqiah Islamic Boarding School for women in Indralaya, Ogan Ilir, South Sumatra. Participants who attended were 60 Islamic boarding school students in the science class, 10 science teachers and 2 Ittifaqiah administrators. Community service was carried out using lecture methods and demonstrations of making liquid lipstick in front of female students and teachers. The natural ingredients used in making lipstick in this service activity are beet root extract, virgin coconat oil (VCO), soy lecithin, gum Arabic, food flavors and food preservatives. There were 20 organoleptic tests carried out on Unsri female students on the liquid lipstick made in this service activity. Fifteen people said they really liked it, 3 people said they liked it quite a lot and 2 people said they liked the product a little. The survey on the results of service activities showed that 50 female students said they really understood how to make liquid lipstick, 8 students said they understood quite well how to make liquid lipstick with the red color of beetroot and 2 female students said they understood a little.

Village Government as a government entity at the local level has an important role in community development and empowerment. This research aims to conduct an in-depth analysis of the village government system in Indonesia with a focus on the organizational structure, policies and challenges faced. This study uses a qualitative descriptive research method by collecting data through interviews, observation and study of related documents. The results of the analysis show that the Village government system in Indonesia has various components, including the Village head, Village Consultative Body (BPD), and other Village officials. However, there are still several challenges that affect the effectiveness and efficiency of Village government. Factors such as limited resources, lack of access to information, and regulatory complexity are the main obstacles in carrying out the duties of the Village government. In addition, community involvement and the role of women in village decision making still need to be improved to ensure fair representation. This research also highlights the importance of improving central government policies related to Village funds and increasing human resource capacity at the Village level. Recommendations for improvement involve a holistic approach involving relevant parties, including the central government, regional government and local communities.

The empowerment of non-civil servant employees is a crucial strategy for enhancing organizational performance, particularly in the public sector. This study aims to understand empowerment from the perspective of non-civil servant employees, identify its positive and negative impacts, and analyze its influence on workplace conflicts. Using a qualitative approach with a case study method, the research involved 15 non-civil servant employees at the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) in Mojokerto City who had worked for at least one year. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that employee empowerment contributes to increased motivation, creativity, adaptability, and inter-employee communication. However, challenges such as lack of supervision and potential conflicts due to unequal distribution of authority were also identified. The study's implications highlight the need for empowerment policies accompanied by effective supervision systems to minimize negative impacts. Recommendations are provided for government organizations to enhance empowerment evaluation mechanisms to create a more productive and harmonious work environment.