Publication Search

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya persoalan yuridis dalam pelaksanaan mekanisme Agunan yang Diambil Alih (AYDA) oleh perbankan, terutama terkait validasi Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PPh TB). Kasus BPR RAY memperlihatkan kebuntuan administratif akibat penolakan validasi pajak oleh DJP, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelamatan kredit bermasalah. Rumusan masalah mencakup: (1) bentuk pertentangan norma antara POJK 33/2018 dan PMK 261/2016; (2) penyebab disharmonisasi norma; dan (3) akibat hukumnya terhadap pelaksanaan AYDA. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk, penyebab, dan akibat hukum dari disharmonisasi tersebut. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bentuk pertentangan antara PMK 261/2016 yang mengedepankan pendekatan formal kepemilikan dan POJK 33/2018 yang menekankan substansi penguasaan aset. Disharmonisasi ini disebabkan oleh pengambilalihan AYDA secara sukarela, penafsiran subjek pajak penghasilan, serta ketiadaan regulasi penghubung antarregulator. Akibat hukum disharmonisasi ini terjadi di sektor perbankan, perpajakan dan pertanahan. Hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum, teori hukum responsif dan teori keadilan distributif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan disharmonisasi norma menimbulkan hambatan dalam praktik AYDA dan menimbulkan akibat hukum di berbagai sektor. Di akhir, peneliti memberikan saran akademik mendorong penelitian AYDA yang multi kasus dengan teori hukum yang lebih variative. Untuk saran praktis penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antar regulator sehingga pengaturan AYDA tidak saling bertentangan. Beban pajak sebaiknya disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kemampuan membayar. BPR maupun masyarakat dapat menempuh judicial review ke Mahkamah Agung untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman tafsir regulasi

Kasus pembatalan Akta Hibah berdasarkan Putusan mahkamah agung nomor 1101 PK/Pdt/2022, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fakta perkara dan penerapan hukumnya telah benar bahwa sebagai seorang orang tua atau ibu berhak untuk membatalkan hibah sesuai dengan hukum keluarga khususnya Pasal 1688 KUH Perdata yaitu apabila penerima hibah telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Faktor yang menjadi penyebab pembatalan Akta Hibah oleh pemberi hibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ? 2) Bagaimana akibat hukum atas pembatalan Akta Hibah yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ?  3) Apa pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memutuskan Perkara  tentang Pembatalan akta hibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data Sekunder, metode analisis data dengan menggunakan analisis kualiatif.

Penelitian ini membahas kekuatan hukum akta perjanjian kerja sama yang dibuat di bawah tangan antara Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan Yakes Telkom Area Jawa Tengah–DIY. Perjanjian ini menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi wanprestasi berupa keterlambatan penagihan sebesar Rp5.962.000 pada periode Juni–Agustus 2023. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) kekuatan hukum akta bawah tangan dalam perspektif hukum perdata, (2) efektivitas pembuktian akta bawah tangan dibandingkan akta otentik serta implikasinya terhadap penyelesaian sengketa dan (3) perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta bawah tangan sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, namun memiliki kelemahan pembuktian karena mudah disangkal dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Perlindungan hukum tetap tersedia bagi pihak yang dirugikan, tetapi prosesnya lebih kompleks di pengadilan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan akta otentik melalui notaris agar perjanjian kerja sama memperoleh kekuatan pembuktian sempurna, kepastian hukum, serta perlindungan lebih kuat bagi para pihak

Di tengah dinamika industri musik yang terus berkembang pesat di Indonesia, permasalahan royalti atas karya musik menjadi tantangan besar yang memerlukan solusi hukum yang konkret dan efektif. Performing rights merupakan hak pokok yang dilindungi dalam UU Hak Cipta (UUHC) atas pemanfaatan karya dalam pertunjukan publik, pada penerapannya belum optimal dan sering menimbulkan permasalahan hukum antara pencipta lagu, performer, dan event organizer. Konteks penelitian ini menghadirkan peranan strategis Notaris sebagai penjaga keabsahan kontrak melalui penyusunan klausul performing rights pada kontrak event organizer sebagai solusi preventif terhadap permasalahan royalti di industri musik Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: bagaimana kedudukan performing rights menurut UUHC, bagaimana penerapan klausul performing rights pada kontrak event organizer, serta bagaimana peranan Notaris dalam penyusunan klausul performing rights sebagai upaya mencegah sengketa royalti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan konseptual, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik industri musik secara sistematis serta analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul performing rights yang disusun dan disahkan oleh Notaris memiliki peran sentral dalam memastikan legalitas, kekuatan mengikat, serta perlindungan hak cipta, sehingga mampu meminimalisir potensi sengketa royalti dan pelanggaran hak cipta. Berdasarkan analisis terhadap regulasi dan kebutuhan praktis sebagaimana uraian dalam penelitian ini, Peneliti menyusun sebuah draf klausul Performing Rights yang komprehensif dan aplikatif untuk dimuat dalam kontrak antara Event Organizer dan Performer. Disarankan perlunya standarisasi klausul performing rights, peningkatan pengetahuan hukum bagi event organizer, sosialisasi kewajiban royalti, serta peningkatan kapasitas Notaris di bidang kekayaan intelektual guna membangun ekosistem industri musik yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Perkawinan campuran adalah pernikahan yang terjadi antara dua individu dengan kewarganegaraan yang berbeda. Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) harus memenuhi ketentuan hukum masing-masing negara. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi warga negara asing (WNA) dalam perkawinan campuran, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 526/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus perkawinan campuran yang menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait hak-hak WNA. Rumusan masalah yang dikaji adalah 1) Bagaimana Aturan Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Perkawinan Campuran di Indonesia. 2) Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing Dalam Perkawinan Campuran pada Putusan Pengadilan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt Sel, 3) Bagaimana Implikasi dari Putusan Tersebut dalam Praktik Pembuatan Perjanjian Perkawinan dengan Warga Negara Asing. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan berupa data Sekunder dan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan akta notaris sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian otentik, namun efektivitasnya dalam sengketa merek masih diperdebatkan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kedudukan hukum akta notaris dalam perkara sengketa hak atas merek POLO di Indonesia? (2) apa implikasi yuridis dari penggunaan akta notaris terhadap perlindungan hukum pemilik merek dalam sengketa tersebut? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung data primer melalui wawancara dengan praktisi. Bahan hukum primer berupa UU Jabatan Notaris, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 614 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris memiliki kedudukan kuat sebagai alat bukti otentik dalam perjanjian lisensi maupun pengalihan merek. Namun, dalam kasus POLO, Mahkamah Agung lebih mengutamakan prinsip penggunaan pertama (first use) dibanding sekadar keberadaan akta notaris, sehingga akta tersebut tidak menjadi penentu utama. Kesimpulannya, meskipun akta notaris memberikan kepastian hukum dan perlindungan preventif, efektivitasnya tetap bergantung pada kesesuaian dengan fakta penggunaan merek. Saran penelitian adalah perlunya penguatan regulasi mengenai keharusan pencatatan akta pengalihan atau lisensi merek di DJKI, serta peningkatan peran notaris dalam memastikan substansi akta sesuai fakta hukum agar dapat mendukung perlindungan hukum yang lebih optimal.

Penelitian ini membahas akibat hukum dari penggunaan kuasa jual yang dipalsukan dalam proses balik nama sertipikat hak atas tanah oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan kuasa jual, kedudukan hukum sertipikat yang telah dibalik nama berdasarkan kuasa palsu, serta perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan kuasa jual untuk balik nama sertipikat merupakan tindak pidana yang menimbulkan konsekuensi hukum tidak hanya bagi pelaku utama, tetapi juga bagi PPAT yang lalai dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Sertipikat yang telah dibalik nama berdasarkan akta palsu dapat dibatalkan demi hukum karena cacat administratif dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Pemilik berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan hak atas tanah maupun ganti kerugian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan PPAT serta kehati-hatian dalam proses balik nama sertipikat untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam bidang pertanahan.

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Reban, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan fokus pada aspek regulasi dan pembiayaan. Program yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran desa dan ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 dengan kondisi ekonomi terkini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Landasan teori mencakup efektivitas hukum, sistem hukum, hukum responsif, dan kepastian hukum, yang memberikan kerangka analisis dalam konteks pertanahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Reban telah sesuai dengan Pasal 19 UU No. 5/1960 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Program ini mencapai keberhasilan signifikan dengan 349 sertifikat yang berhasil diterbitkan dari 448 bidang tanah yang didaftarkan. Pelaksanaan melibatkan tahapan sistematis mulai dari sosialisasi hingga penerbitan sertifikat, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, BPN, dan masyarakat. Kendala utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri yang menetapkan Rp150.000 per bidang tanah, yang tidak mencukupi biaya operasional akibat inflasi. Hal ini mendorong panitia PTSL di beberapa daerah mengambil inisiatif menetapkan biaya yang lebih tinggi melalui musyawarah.

Suicide among adolescents is a serious mental health problem; however, not all adolescents with suicidal ideation progress to suicide attempts. Understanding the psychological factors that influence the transition from intention to actual behavior is essential for effective prevention efforts. This study aims to examine the role of the Theory of Planned Behavior (TPB) in understanding the transition from suicidal intention to suicide attempt behavior, as well as protective behaviors such as mental health help-seeking among adolescents. This study employs a literature review method with a quantitative correlational approach based on the TPB framework, using secondary data from scientific articles published between 2021 and 2025 and obtained through Google Scholar and PubMed. The findings indicate that suicidal ideation is the strongest predictor of suicidal intention but does not always lead to suicide attempts. TPB constructs, particularly perceived behavioral control (PBC), play a crucial role in determining whether intention develops into risky behavior or is redirected toward protective behaviors. In addition, positive attitudes toward mental health services and supportive social norms were found to strengthen adolescents’ intentions to seek help. In conclusion, TPB is a relevant theoretical framework for explaining both risk pathways and prevention pathways of adolescent suicide and has the potential to serve as a foundation for developing more effective prevention interventions.

Background: Sleep disorders in adolescents are a significant health problem, with a global prevalence reaching 57.8% and particularly high rates in several cities in Indonesia. Poor sleep quality negatively impacts physical health, such as the risk of cardiovascular disease and anemia, as well as mental and cognitive health. Sleep behavior is influenced by a dynamic interaction between personal and environmental factors, as explained in Social Cognitive Theory (SCT). Research Objective: To identify the determinants of sleep deprivation in adolescents, specifically individual and environmental factors, based on a Social Cognitive Theory (SCT) perspective through a literature review from 2019 to 2025. Method: This study utilized a literature review. To obtain research data, the authors searched for scientific articles through Google Scholar, PubMed, and ScienceDirect databases, then analyzed 10 articles that met the inclusion criteria, published between 2020 and 2025. Results: Factors significantly associated with adolescent sleep quality were identified, with individual factors being the most dominant determinant (found in 7 studies), including academic stress and smartphone addiction. Furthermore, a positive association was found with environmental factors (found in 4 studies), such as bright lighting, noise, and uncomfortable room temperature. Conclusion: Within the framework of Social Cognitive Theory, adolescent sleep quality is the result of a reciprocal interaction between personal factors (perceived stress and self-control over gadgets), the physical environment, and sleep behavior. Individual factors such as stress and nighttime gadget use reduce self-efficacy for regular sleep, which is exacerbated by an unfavorable environment.

Smoking behavior among adolescents is a serious and growing public health problem. Data from the 2023 Indonesian Health Survey (SKI) shows that 7.4% of adolescents aged 10–18 years smoke. This literature review aims to determine the determinants of smoking behavior among adolescents based on the Health Belief Model (HBM) theory, with a focus on components such as perceived vulnerability, perceived seriousness, perceived benefits, perceived barriers, cues to action, and self-efficacy. Using a literature review approach, this study identified and analyzed several academic references such as journals, books, encyclopedias, and others that discuss topics related to the determinants that influence smoking behavior among adolescents based on the Health Belief Model (HBM). The analysis conducted indicates that there is a relationship between perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, perceived self-efficacy, cues to action, and smoking behavior among adolescents. The conclusion of this study shows that in 9 studies that applied the Health Belief Model (HBM) theory in examining smoking behavior in adolescents, all major components of HBM were proven to have a significant relationship with this behavior. This study provides an important theoretical basis for the development of effective and sustainable health promotion programs in controlling smoking behavior among adolescents.

The development of live streaming and shop social media has made TikTok a potential digital platform to support community entrepreneurship. TikTok functions not only as an entertainment medium but also as a means of promoting and selling products online. This Community Service (PkM) activity aims to optimize the use of TikTok as an entrepreneurial medium for Dasa Wisma (Dawis) women. The activity was carried out in four stages: preparation, implementation, evaluation, and reporting. The methods used included lectures, discussions, questions and answers, and hands-on practice in creating and managing TikTok content for business purposes. The training results showed that the Dawis women were able to understand and practice using TikTok as a sales medium, from account creation, promotional video content creation, to interacting with potential buyers. Evaluation of participant satisfaction and understanding showed a positive response to the training implementation. Thus, this activity successfully increased the knowledge and skills of the Dawis women in utilizing TikTok as an entrepreneurial medium and supported the development of digital technology-based online businesses.

Public service and population administration are essential aspects of improving the quality of life in communities. In Canggu Village, there are still challenges regarding access to and understanding of these services, which can hinder active participation in development. The aim of this research is to provide assistance in public service and population administration, as well as to enhance the awareness and knowledge of the people of Canggu Village about their rights and responsibilities. The main issue identified is the low understanding of the community regarding the procedures for population administration and the difficulties in accessing available public services. The methodology used in this study is a participatory approach through socialization activities, training, and direct assistance. Data were collected through interviews, observations, and questionnaires before and after the assistance activities. The results of this initiative indicate an increase in the community's understanding of population administration and access to public services. Most participants felt more confident in managing the necessary administrative tasks. Additionally, there was an increase in community participation in village government programs

Raining activities on making ketupat weaving for adolescents are important to implement as an effort to preserve Indonesia’s local cultural heritage. Ketupat weaving is a traditional skill that contains cultural, social, and philosophical values, which are at risk of fading among younger generations. This community service program was specifically designed for adolescents with the aim of providing hands-on experience and practical skills in traditional ketupat weaving. The training was conducted through several stages, including preparation, direct practice, guidance, and evaluation. Participants were actively involved in the entire process, starting from selecting materials, learning basic weaving techniques, to completing the final woven ketupat forms. The results of the activity indicate positive outcomes, including the improvement of participants’ traditional crafting skills, increased awareness of cultural values embedded in ketupat weaving, and strengthened social interaction among adolescents. In addition, the training contributed to fostering a sense of cultural pride and responsibility in preserving local traditions. Overall, this community service activity demonstrates that practical and participatory cultural training can serve as an effective medium for cultural transmission, character development, and social engagement among adolescents, while supporting the sustainability of local cultural heritage in the modern era.

Spirituality is a fundamental foundation of congregational faith life that directly influences character formation and daily behavior. However, social, cultural, and technological changes in the modern era have contributed to the weakening of congregational spirituality, including within the GKSI Sungai Maram congregation in Ketapang Regency, West Kalimantan. This condition is reflected in faith practices that tend to be routine and have not yet fostered holistic Christlike character. This community service program aimed to revitalize congregational spirituality as an effort to strengthen character formation and faith through a contextual and participatory approach. The program was implemented through pastoral mentoring, reflective group discussions, prayer fellowships, and community-based faith development activities involving church leaders and congregants. The implementation methods included initial observation of congregational conditions, interviews with church leaders and members, and community reflection as an evaluation tool. The results of the program indicate increased spiritual awareness among congregants, reflected in the strengthening of Christian character values such as love, integrity, responsibility, and social concern, as well as improved relational quality within the congregation. In addition, the program encouraged the establishment of sustainable shared spiritual practices as an integral part of church life. Therefore, contextual and sustainable spiritual revitalization through community service activities serves as an effective strategy for building a congregation that is mature in faith, strong in character, and socially impactful.

The Community Service Program (Kuliah Kerja Nyata / KKN) of Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) in Sukadiri Village, Tangerang Regency, was implemented with the aim of empowering the community through strengthening tourism-based MSMEs and raising environmental awareness. This program employed a participatory qualitative descriptive approach, in which students acted as facilitators in assisting the community. The main focus included sustainable tourism literacy, MSME digitalization, waste segregation management, and community literacy improvement. Key activities carried out consisted of designing logos and digital branding for MSMEs, conducting ecoprinting training utilizing local flora, delivering legal counseling on bullying within the scope of the Electronic Information and Transactions Law (ITE), creating educational boards and segregated waste bins, establishing a reading corner, and supporting food security through corn planting. The results indicated increased community awareness of environmental management, improved skills of MSME actors in utilizing digital technology, and the growth of literacy culture among children and youth. In addition to providing tangible benefits for the community, this program also enriched students’ experiences in applying their academic knowledge directly in the field. Therefore, the KKN in Sukadiri Village not only contributed to sustainable village development but also served as a best practice model that could be replicated in other regions.

The use of technology-based learning media, such as Smart TVs, has great potential in improving the quality of learning in elementary schools (SD). Smart TVs can support interactive learning, enrich teaching materials, and increase student learning motivation. However, in reality, many elementary schools still face limited supporting facilities so that their use is not optimal. This study analyzes the use of Smart TV in elementary schools with limited infrastructure, teacher readiness, and its impact on the learning process. The analysis method was carried out qualitatively through the study of school conditions, observations, and interviews with teachers. The results of the study show that the limitations of the internet network, the lack of supporting devices, and the lack of teacher training are the main factors that hinder the effectiveness of the use of Smart TVs. The impact of these limitations is the low integration of technology in learning, limited access to digital materials, and the suboptimal role of teachers as facilitators. Therefore, policy support from the government, improving school facilities, and teacher training programs are needed so that the use of Smart TVs can run optimally. The conclusion of the study emphasizes that Smart TV has the potential to become an innovative learning medium in elementary schools if supported by adequate infrastructure facilities and teacher competence in accordance with the demands of the digital era.

This study aims to explain the application of various differentiated learning techniques based on Problem-Based Learning (PBL) to improve analytical and writing skills related to procedural texts among junior high school students. This research is based on students' lack of ability to understand and compose procedural texts methodically and in accordance with language conventions, which is caused by the prevalence of conventional teacher-centered learning. This study used a descriptive qualitative methodology involving seventh-grade students from a junior high school that has adopted the PBL model in Indonesian language subjects. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed qualitatively. The results showed that the application of PBL along with differentiated learning and TPACK increased student engagement, accommodated diverse learning styles, and fostered critical thinking, analytical abilities, and collaborative skills. Learning became more meaningful and relevant, enabling students to compose procedural texts more effectively. This study recommends the application of the PBL model with differentiation as an innovative strategy to improve the quality of Indonesian language education in junior high schools.

Iwan Fals’ song "Bento" offers social criticism, which is analyzed using Teun A. Van Dijk's critical discourse analysis model. Released in 1989, the song critiques the social conditions and behaviors of the wealthy elite during the New Order era, highlighting issues of arrogance, corruption, and social inequality. This qualitative descriptive study applies the Analisis Wacana Kritis (AWK) method, analyzing the lyrics of "Bento" through three dimensions: text, social cognition, and social context. In the text dimension, the analysis reveals the main theme as a depiction of the fictional character "Bento," portrayed as an arrogant and corrupt figure. The text structure employs a narrative persona pattern, with semantic elements describing the luxury of New Order rulers and the exploitation of the common people. The stylistic devices, including anthropomorphism and rhetoric, emphasize the selfish enjoyment of the elite. In the social context, the song is a response to the corruption, collusion, and nepotism (KKN) that characterized the New Order regime. Through satire, "Bento" critiques the dominance of the elite and their disregard for the common people. Overall, the song exposes the power dynamics and corruption under the New Order regime.

Strengthening reading–writing literacy and numeracy has become a strategic priority in primary education, particularly in preparing prospective teachers who are capable of integrating these competencies contextually into classroom practice. This community engagement program aimed to enhance the conceptual understanding, pedagogical skills, and professional readiness of students from the Primary School Teacher Education Program (PGSD) at Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM) Nabire through a practice-based literacy and numeracy training model. The program was conducted over three days and involved 100 active students. The training adopted a practice-based approach consisting of conceptual reinforcement sessions, group discussions, lesson plan development, and microteaching simulations. Data were collected through observation, analysis of instructional materials, and written reflections, and analyzed using a descriptive qualitative approach. The findings indicate a significant shift in students’ understanding of literacy and numeracy—from technical skills to contextual and reasoning-based competencies. Participants demonstrated improved ability to design literacy–numeracy-based lesson plans and delivered more dialogic and participatory microteaching sessions. The program also fostered stronger professional awareness regarding the role of teachers in building foundational literacy and numeracy skills in primary education. Overall, the practice-based training proved effective in strengthening the professional preparedness of prospective primary school teachers in a contextual and systematic manner.