Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum serta untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum. Pegawai ASN sejatinya berada dalam posisi yang dilematis dan terombang-ambing oleh kepentingan politik. Di satu sisi, mereka adalah pegawai yang diangkat, ditempatkan, dipindahkan dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat politik. Kondisi seperti ini membuat karir ASN sering dikaitkan dengan kepentingan politik PPK. Disisi lain, ASN juga harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum dan Kendala dan solusi apakah yang dihadapi terkait   kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Kebijakan Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum, yaitu: a) Kurang Alat Bukti. b) Tidak adanya penjelasan tentang kata netral yang jelas c). Waktu Penanganan yang Terbatas, dan d). Keterangan Masyarakat yang Kurang Koperatif. e) Pertimbangan situasi tertib yang condong dijaga oleh Pori dalam hal ini Polda Jawa Tengah. Sedangkan Solusinya dari kendala tersebut diatas adalah : 1) Memperjelas aturan terkait definisi netral dari ASN tersebut. 2) Perlu regulasi penanganan dalam bentuk Undang-Undang yang jelas. 3) Pembentukan Mahkamah Pemilu yang terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Hakim, dan beberapa perwakilan dengan background tindak tidana pemilu yang dapat menangani sengketa pemilu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana posisi kewenangan antar lembaga negara dalam   pengaturan terkait pertahanan   keamanan kemaritiman nasional dan bagaimana reposisi kewenangan antar lembaga negara dalam   pengaturan terkait pertahanan keamanan kemaritiman nasional. Posisi dan reposisi tentang kewenangan antar lembaga negara yang terkait dengan pertahanan keamanan maritim nasional sangat berpengaruh kepada kedaulatan maritim nasional menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia dapat digolongkan sebagai negara kepulauan tetapi belum dapat digolongkan sebagai negara maritim karena kewenangan dalam pertahanan keamanan maritim masih terjadi tumpang tindih kewenangan. Sehingga perlu dilakukan   reposisi kewenangan antar lembaga negara dalam   pengaturan terkait pertahanan keamanan kemaritiman nasional. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasar analisa terdapat lima lembaga negara yang benar-benar terkait dengan pertahanan dan keamanan maritim di perairan Indonesia yang terdiri dari TNI AL,Badan Keamanan Laut,Kepolisian,Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan. Kedua peraturan perundangan ini secara spesifik menggarisbawahi pentingnya menciptakan sistem pertahanan keamanan maritim, dan kewajiban dalam menjaga keselamatan pelayaran. Pendekatan teoritik dilakukan mellaui Teori Sistem Hukum, Teori Kedaulatan dan Teori Kewenangan. Hasil yang didapatkan dalam reposisi kewenangan antar lembaga negara adalah : menempatkan TNI AL sebagai lembaga militer murni di wilayah maritim sebagai komponen utama   pertahanan maritim nasional  seperti diamanatkan pada Pengaturan Tata Ruang Laut yang tercantum dalam UU Nomor 17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS 1982. Serta optimalisasi Bakamla sebagai koordinator tunggal lembaga sipil negara dalam keselamatan dan keamanan laut (sea and coast guard). Sekaligus sinegitas TNI dengan Bakamla sebagai reperesentasi lembaga militer dan lembaga sipil negara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatatnegaraan di Indonesia. Salah  satu  hasil  dari  Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD Negara RI Tahun  1945 adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan  Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi.  Sementara itu, konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga  negara.     Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perkembangan  konsep    trias politica juga turut memengaruhi perubahan struktur kelembagaan di Indonesia. Untuk menjawab tuntutan tersebut, negara membentuk jenis lembaga negara baru yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara. Maka, berdirilah berbagai lembaga negara salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keberadaan yang keberadaannya dalam struktur ketatanegaraaan di negeri ini sering menjadi perdebatkan oleh berbagai pihak karena Komisi Pemberantasan Korupsi Sifat yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan.  Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah   Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia saat ini dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah trias politica dan kepastian hukum,  penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.  Kesimpulan penelitian ini adalah keberadaan lembaga Komisi Pemberantasan  Korupsi secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis telah menjadi kebutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan Komisi Pemberantasan Kosupsi bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan Kedududukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaran di Indonesia akan menjadi lebih kuat maka kedudukannya menjadi organ konstitusi (constitusional organs)   atau masuk kedalam konstitusi maka di perlukan Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan satu rangkaian strategi untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) secara terpadu baik secara lintas sektoral pemerintah maupun dengan melibatkan kerjasama dengan pihak eksternal Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang dengan melihat pencapaian yang telah ditentukan dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan pencapaian atas indikator umum pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) di daerah yang meliputi 5 (lima) aspek yaitu : Aspek Komitmen dan Kebijakan, Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya, Aspek Profil Gender dan Data Terpilah, serta Aspek Partisipasi Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui terdapat kesenjangan antara efektivitas pada sisi pencapaian tujuan dengan efektivitas pada sisi teknis pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang. Kondisi ini secara tidak langsung mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara implementasi kebijakan umum pelaksanaan PUG dengan implementasi kebijakan teknis operasional pelaksanaan PUG. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan umum pencapaian tujuan PUG belum didukung dengan implementasi kebijakan yang memadai di tingkat teknis operasionalnya. Memperhatikan permasalahan tersebut, dapat direkomendasikan sejumlah saran yang sebaiknya ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mengatasinya, yaitu : (1). mempersiapkan integrasi tujuan pencapaian APE dengan tujuan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Semarang periode selanjutnya (Tahun 2021-2024), dan (2). melaksanakan sejumlah perbaikan pada implementasi kelima aspek indikator umum pengendalian dan evaluasi PPRG di Kabupaten Semarang.

Technological developments that have begun the 4.0 industrial revolution have made many sectors in everyday life begin to innovate in order to be able to compete and be more efficient. It also penetrated the medical world, which was previously still done manually and requires considerable human resources. However, along with the many innovations that exist in the process that can be automated, ranging from the process of patient registration to examination of a person himself. In this study, the authors designed a tool that can retrieve data from humans for medical needs based on the Internet of Things. Data will be taken from these measurements between the body height of the patient, the body temperature of a patient and the body of a patient at the same time automatically. After data retrieval is carried out by several sensors, then the data will be sent to the broker / server which will be sent to the Node-red dashboard using the MQTT protocol and the data will be transferred to the database. A patient's disease date will be present. ESP32, Ultrasonic Sensor, MLX90614, LoadCell and MYSQL database.

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model yang dianggap paling tepat dalam menjelaskan bagaimana individu menerima sebuah system. Pada TAM tidak memasukkan pengaruh dari faktor sosial dan faktor kontrol pada perilaku. Kedua faktor tersebut telah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan khususya dalam penelitian ini adalah perilaku penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit. Faktor-faktor tersebut merupakan penentu dari perilaku di Theory of Planned Behavior (TPB).
RSU PKU Muhammadiyah Delanggu ditetapkan sebagai rumah sakit tipe D. Sistem Informasi Manajemen (SIM) RSU PKU Muhammadiyah Delanggu belum terintergrasi pada keseluruhan unit. Tujuan dari penelitian ini adalah menilai tingkat keyakinan pengguna dan kemauan menggunakan sistem manajemen rumah sakit di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit.
Jenis Penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tahap penelitian meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil peneltian rata-rata indeks dari 7 aspek berdasarkan aspek Perceived ease of use 82%, Subjective norm 81%, Perceived behavioral control 78%, Perceived usefulness 81%. Attitude toward using 71% Aspek Behavioral intention to use 79%. Perceived service availibity 82%. Kesimpulan dari peneliti ini bahwa tingkat keyakinan pengguna dan kemauan menggunakan Sistem Manajemen Rumah Sakit adalah baik untuk aspek behavioral control Perceived usefulnes, dan sangat baik pada 6 aspek lainnya

Desa Tegalweru yang terletak di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dikenal dengan hasil panennya yaitu cabai, jeruk, pisang, dan tomat. Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada tahun 2018 adalah membantu permasalah mitra dalam mengelola potensi lokal yang ada di Desa Tegalweru untuk meningkatkan nilai jual produk di desa tersebut. Upaya yang telah dilakukan adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai keamanan pangan, bagaimana pengolahan pangan yang sehat dan pemanfaatan bahan tambahan pangan yang aman bagi kesehatan. Berdasarkan hasil survei terhadap penduduk setempat, kemudian dilakukan analisis menggunaan wilcoxon test, dihasilkan p-value = 1. Berdasarkan hasil tersebut didapati bahwa terjadi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai teknik pengolahan pangan yang sehat dan penggunaan BTP yang aman bagi tubuh atau kesehatan.

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) memiliki peran yang cukup strategis dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan daerah, yaitu sebagai portal berbagai pelayanan Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (PSPK) bagi warga masyarakat miskin dan rentan. Guna mewujudkan penyelenggaraan SLRT dan Puskesos yang   mampu menjawab tantangan kebutuhan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Semarang, diperlukan upaya pengendalian agar penyelenggaraan pelayanan SLRT dan Puskesos tetap berada pada rel/jalur yang telah ditetapkan (right on the track) yang salah satunya ditempuh dengan melaksanakan pengukuran atas efektivitas pelayanan yang dilaksanakan pada SLRT dan Puskesos. Berdasarkan hasil pengukuran, dapat diketahui bahwa secara umum efektivitas pelayanan SLRT dan Puskesos di Kabupaten Semarang sudah cukup baik. Melalui pengukuran mutu/kualitas kinerja penyelenggaraan layanan SLRT dan Puskesos dapat diketahui capaian pada 2 (dua) indikator, yaitu : IKM pengguna layanan/penerima manfaat SLRT dan IKM aparatur Desa bernilai sangat baik. Dengan demikian, pengguna layanan/penerima manfaat maupun pemangku kepentingan  sudah cukup puas dengan kinerja pelayanan yang diberikan oleh SLRT dan Puskesos. Sementara 1 (satu) indikator lainnya, yaitu nilai Indeks Penilaian Penyelenggara Layanan SLRT dan Puskesos secara umum menghasilkan capaian kurang baik, sehingga dapat diidentifikasi bahwa masalah/kendala/hambatan jutru didapat   dari sisi internal penyelenggara pelayanan SLRT dan Puskesos. Memperhatikan hasil identifikasi masalah tersebut,dapat direkomendasikan sebanyak 3 (tiga) strategi utama yang sebaiknya ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang untuk membenahi kinerja internal penyelenggara  layanan  SLRT  dan  Puskesos  agar  dapat  berkontribusi  maksimal guna mewujudkan efektivitas pelayanan SLRT dan Puskesos dalam rangka mendukung upaya Penanggulangan Kemiskinan di  Kabupaten Semarang, yaitu : Strategi Pengembangan, Strategi Integrasi dan Strategi Penetrasi.

Artikel ini akan mendiskusikan alternatif penangkalan dan penanggulangan radikalisme di era disrupsi dan keterbukaan informasi. Radikalisme pada hakikatnya adalah persoalan konflik budaya dalam masyarakat yang plural, sehingga perlu identifikasi, revitalisasi dan reaktualisasi budaya hukum dan kearifan lokal guna menangkal dan menanggulanginya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif, dengan pendekatan socio-legal. Subjek dalam penelitian ini adalah stakeholders masyarakat adat sedulur sikep (Kudus & Pati), masyarakat budaya Surakarta maupun komunitas pondok pesantren API Magelang. Data yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, Focus Group Discussion, dan dokumentasi, divalidasi menggunakan teknik cross check triangulasi, dan dianalisis secara kualitatif induktif. Penelitian ini menemukan bahwa kearifan lokal sebagai sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan kebudayaan yang merupakan sub dari budaya hukum adalah kekayaan sekaligus kekuatan (natural resources) untuk dijadikan bingkai kebangsaan sebagai instrumen dalam menciptakan kedamaian, kebersamaan, persatuan, dan keutuhan bangsa. Budaya hukum dan kearifan lokal di Jawa Tengah, memiliki tiga epicentrum, yaitu: komunitas pesantren, komunitas masyarakat adat, dan komunitas masyarakat budaya. Komunitas pesantren merupakan komunitas keagamaan sebagai institusi sosial yang terdiri dari kyai, santri, wali santri dan alumni dalam pola pendidikan, dengan materi dan metode humanistik tertentu untuk mengajarkan nilai-nilai kearifan sehingga menghasilkan perilaku yang santun, sabar, toleran dengan mengedepankan nalar, kasih sayang dan keteladanan. Komunitas masyarakat adat (indigenous peoples) adalah kelompok masyarakat atau suku bangsa yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, keyakinan, ekonomi, politik, dan budaya sendiri yang khas. Adapun komunitas masyarakat budaya (cultural society) adalah komunitas sosial yang memiliki akar identitas kuat dan menciptakan rasa memiliki yang kuat (community ownership and identity), dicirikan adanya daya pemikiran kritis (critical thinking); dan daya pemikiran mandiri (independent thinking). Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan integratif dan komprehensif melalui cultural reinforcement, baik soft approach dalam mengkampanyekan pemikiran Islam rahmatan lil alamin , maupun hard approach yang terukur (akurat, presisi dan valid).

Tujuan penelitian   ini adalah bagaimanakah orientasi sanksi pidana terhadap korporasi dalam hukum positif di Indonesia, bagaimanakah reorientasi formulasi yang seharusnya atas sanksi pidana terhadap korporasiKUHP sekarang ini belum mengatur masalah pertanggungjawaban pidana korporasi. Pentingnya mengatur Pertanggunjawaban pidana korporasi ada dalam satu ketentuan umum KUHP sebagai pedoman bagi undang- undang khusus di luar KUHP sehingga tercipta keseragaman dan konsistensi dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa orientasi korporasi sampai saat ini belum diatur oleh KUHP dan terdapat undang-undang khusus di luar KUHP sudah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi terlihat untuk mengisi kekosongan hukum dan tidak menjamin kepastian hukum terhadap pemidanaan korporasi. Reorientasi pada formulasi kebijakan atas sanksi pidana korporasi yang ideal dengan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana serta menekankan pada konsistensi dalam hal penentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana korporasi, siapa yang dapat dipidana atas kejahatan korporasi, serta sanksi yang sesuai terhadap korporasi. Saran penelitian adalah melakukan reorientasi dan reformulasi kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada dan Konsep KUHP sebagai pedoman umum serta segera mengesahkan RUU KUHP.