Education has a crucial role in shaping a proactive and holistic learning environment. This article discusses internal conflicts that arise in Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Hidayah regarding differences in views on education policies and teaching methods. These conflicts involve different interpretations of vision and mission, resistance to policy change, and interpersonal conflicts among administrators, teachers, and parents. The stages of conflict start from disagreement, involve resolution efforts, and have an impact on individual relationships and institutional performance.In a theoretical context, this article highlights the history of MI as the first Islamic educational institution in Indonesia and how MI teaches conflict identification skills as an integral part in the character building of learners. The research method used was descriptive qualitative with MI Al-Hidayah as the research subject. Data analysis involves collecting, reducing, presenting, and inferring data, providing deep insight into the sources, stages, and impacts of conflict in MI Al-Hidayah.

Kampung Batik Rejomulyo, sebuah kampung yang memiliki warisan seni budaya dan kerajinan batik yang kaya. Dalam konteks globalisasi dan persaingan ketat, pengembangan dan promosi kampung batik ini diperlukan untuk menjaga relevansi dan daya saingnya. Salah satu caranya melalui pembuatan desain logo yang akan dijadikan ikon baru kampung tersebut. Logo ini bertujuan untuk meningkatkan pengenalan produk batik semarangan, serta dapat menjadi aset berharga untuk strategi branding produk batik semarangan di Kampung Batik Rejomulyo. Harapan dari penggunaan logo baru ini dapat memberikan identitas yang kuat bagi Kampung Batik Rejomulyo, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga secara nasional maupun internasional.

Background: Osteoarthritis is a degenerative disorder that occurs in the articular cartilage characterized by reduced synovial joints, the formation of osteophytes, damage to the ligaments and changes in the bones. The cause of osteoarthritis in the area of Puskesmas Banyuanyar is 46% of the population in one card families still have families who smoke and as much as 22% of people do not do physical activity due to the busy and physical condition. Objective: This investigation was carried out in an effort to improve knowledge on the case of osteoarthritis in the area of Puskesmas Banyuanyar. Method: This activity is a form of dissemination using leaflet media. To find out the results of improved understanding researchers conduct evaluations of pre-implementation and post-implementation. Results: Public dedication through this method of dissemination resulted in increased knowledge in the case of osteoarthritis from the average value of knowledge of 4,4% to 97,6%. Conclusion: Based on the results of the implementation of public service activities such as efforts to improve knowledge in case of osteoartritis, there was an increase in knowledge in PKK community

Kanker payudara merupakan penyebab utama kematian yang pada umumnya terjadi pada wanita. Kanker payudara merupakan kanker yang paling banyak di derita masyarakat Indonesia sekaligus kanker yang paling banyak mengakibatkan kematian. Kasus-kasus baru kanker payudara 70% didominasi dengan kanker payudara yang sudah pada stadium lanjut. Metode Variable-Centered Intelligent Rule System (VCIRS) merupakan sistem pakar yang digunakan pada penelitian ini dalam pendeteksi gejala awal kanker payudara. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, aplikasi mobile dirancang untuk digunakan sebagai prediksi penyakit kanker payudara dengan stadium awal. Aplikasi tersebut melakukan pemindaian atau melakukan input mammografi dengan fitur image processing dan perhitungan sistem pakar sesuai dengan jawaban pengguna berdasarkan gejala yang timbul. Berdasarkan pengujian accuracy, precision, dan recall pada sistem pakar memperoleh hasil 100%. Sedangkan berdasarkan uji alpha, semua fitur dapat berjalan dengan baik.

Ikan koi adalah jenis ikan yang termasuk carp amur (Cyprinus rubrofucus) yang mempunyai motif yang sangat indah dan jinak. Maka dari itu ikan koi adalah ikan yang banyak diminati oleh para penghobi ikan khias di Indonesia. Namun, ikan koi sendiri merupakan makhluk hidup yang juga rentan terpapar penyakit, dan penyakit ikan koi dapat menyebabkan kematian jika tidak dilakukan penanganan dengan baik dan benar. Penanganan penyakit ikan pada ikan koi dapan menghindari penularan penyakit yang dapat menyebabkan kematian masal pada satu kawanan. Serta kurangnya pengetahuan, menyebabkan diperlukannya sistem untuk diagnosa penyakit pada ikan koi dibangun dengan Bahasa pemprograman web PHP dan database MySQL. Representasi pengetahuan menggunakan kaidah produksi, proses inferentasi menggunakan forward chaining. Para pemilik ikan koi dapat mendiagnosa penyakit pada ikan koi dan mengetahui cara penanganan penyakit dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sistem.

The purpose of this study is to analyze the restorative justice approach as an alternative to solving corruption by returning state financial losses which are efforts to recover from perpetrators of corruption. The restorative justice approach is a popular approach in recent years, it is possible that this approach can be implemented in corruption crimes. This study uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The results of this study indicate that the indicator of restorative justice here is the return of state financial losses. Meanwhile, Article 4 of the PTPK Law regulates the recovery of these losses does not eliminate the punishment of perpetrators of corruption which can be interpreted that Article 4 does not provide loopholes in the application of restorative justice. The application of restorative justice is interpreted not to erase the punishment of the perpetrator but rather to return state finances so that it does not conflict with Article 4, because it will be considered by the judge in imposing a sentence as a mitigating factor. Based on the research results, it is possible to have a restorative justice approach to solve corruption crimes based on SEJA. However, there are several requirements that have been regulated in the SEJA with the criteria of considering small losses, a sense of public awareness that returns state financial losses, and not being continuous. Restorative justice aims at recovering state finances so that the judicial process can stop and can also be followed up. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang merupakan upaya pemulihan dari pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator adanya keadilan restoratif disini adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Sedangkan, Pasal 4 UU PTPK mengatur pengembalian kerugian tersebut tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi yang dapat diartikan bahwa Pasal 4 tidak memberikan celah dalam penerapan keadilan restoratif. Penerapan keadilan restoratif dimaknai tidak menghapus dipidananya pelaku tetapi lebih kepada pengembalian keuangan negara sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 4, karena akan menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman sebagai faktor yang meringankan. Berdasarkan hasil penelitian dimungkinkan adanya pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaiakan tindak pidana korupsi yang didasarkan pada SEJA. Namun terdapat beberapa persyaratan yang telah diatur dalam SEJA tersebut dengan kriteria yaitu mempertimbangkan kerugian kecil, adanya rasa kesadaran masyarakat yang mengembalikan kerugian keuangan negara, dan tidak bersifat terus menerus. Keadilan restoratif bertujuan sebagai pemulihan keuangan negara sehingga proses peradilan dapat berhenti dan dapat pula ditindaklanjuti. 

Hipertensi adalah penyakit dengan etiologi multifaktorial, dan bukti telah menunjukkan pentingnya penigkatan transportasi vaskuler, stres oksidatif, dan disbiosis usus dalam perkembangan dan pemeliharaan hipertensi. Tekanan darah sistolik atau diastolik lebih besar dari 140 atau 90 mmHg termasuk hipertensi (World Health Organization, 2019). Penduduk Indonesia yang berusia 18 tahun keatas mengalami hipertensi, menurut diagnosis dokter. Berdasarkan diagnosis dokter hipertensi pada populasi penderita hipertensi pada tahun 2018, 54,4% rutin minum obat, 32,3% tidak rutin minum obat, dan 13,3% tidak minum obat antihipertens. Persentase tersebut mewakili riwayat penggunaan obat dan alasan tidak minum obat. Di Indonesia penyakit hipertensi menyerang 34,1% penduduk pada tahun 2018. Setiap tahun terjadi peningkatan terutama pada tahun 2018. Setiap tahun terjadi peningkatan terutama pada tahun 2018. Mengetahui bahwa 13,3% dari mereka yang didiagnosis hipertensi tidak minum obat dan 32,3% tidaj meminum obat secara teratur berkontribusi dengan meningkatnya prevalensi hipertensi (Rikesdas, 2018). Tujuan Penelitian: Untuk Mengetahui Tingkat Pengetahuan Dan Kepatuhan Minum Obat Hipertensi Terhadap Pencegahan Hipertensi Di Puskesmas Pasar Kemis. Jenis penelitian ini menggunakan uji Chi-Square dengan teknik total sampling merupakan teknik non probability sampling teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi untuk dipilih menjadi anggota. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 90 sampel. Hasil uji chi-square dengan nilai (P value) < 0,05. Diharapkan Puskesmas Pasar Kemis dapat memberikan arahan, motivasi dan penyuluhan lebih lanjut mengenai hipertensi dan pengtinya kepatuhan minum obat hipertensi kepada masyarakat.

One of the health problems is stroke. Stroke is a disease affecting the body's movement and functional systems which is the main factor in neurological disorders. Stroke is the second highest cause of death and the third leading cause of disability at world level. Stroke can affect the whole body such as paralysis, impaired cognitive function, difficulty speaking, emotional difficulties, pain and problems in daily life activities. Posyandu Ngudi Saras is one of the posyandu for the elderly in Sanggung Village. There is a shortage of physiotherapists in this place, which is one of the obstacles faced by residents in Sanggung Village. Apart from that, there is a lack of education about physiotherapy exercise programs, especially for stroke sufferers. This can be seen from the patient not continuing the exercise program at home so that his condition worsens and when carrying out activities he depends on other people. Based on these problems, we offer a solution by providing education about physiotherapy exercise programs from sitting to standing and from standing to walking to patients and families. This physiotherapy exercise program is useful for increasing the patient's independence in carrying out activities, especially when walking and standing. Activities are carried out door to door in the homes of stroke sufferers and with an interpersonal approach. Community service through this form of educational activity has been carried out and can increase the knowledge of stroke sufferers and their families.

This study have a purpose to review the validity of HGB as an object of mortgage rights and consequences of HGB as an object of mortgage rights without consent of holder of management rights. HGB is another type of land right, on top of the land management rights with the approval of the management rights holder, may be imposed with a mortgage. However, it is often found that HGB holders impose mortgage rights without the consent of management rights holders, so the legitimacy and legal consequences need to be questioned. Against this background it is important to carry out more analysis for the legality and legal consequences of HGB as an object of mortgage rights without the approval of holder of management rights. The applied research strategy uses a normative juridical with qualitative descriptive data analysis techniques and statute approach. The newness of this study is not only discuss how to imposition mortgage rights on HGB, but will also  discussion focused on validity and consequences if HGB as an object of mortgage rights is implemented out without consent of holder of management rights. The conclusion that can be cited from this discussion is that HGB as object of mortgage without consent of holder management rights does not have legal validity and as a result the imposition of mortgage rights can be requested for cancellation and can be null and void by law with a ruling from a court. Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk menelaah mengenai keabsahan HGB sebagai objek hak tanggungan dan akibat hukum dari HGB sebagai objek hak tanggungan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan pemegang hak pengelolaan. HGB merupakan salah satu hak atas tanah yang berdiri di atas tanah hak pengelolaan dan dapat dibebani hak tanggungan dengan persyaratan harus disetujui oleh pemegang hak pengelolaan. Namun, seringkali ditemukan pemegang HGB membebankan hak tanggungan tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan, sehingga keabsahan serta akibat hukumnya perlu dipertanyakan. Dengan latar belakang tersebut, penting adanya penelitian lebih lanjut mengenai keabsahan dan akibat hukum HGB sebagai objek hak tanggungan tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan. Metode penelitian bersifat yuridis normatif dengan teknik pendekatan yang menggunakan undang-undang dan metode analisa berupa deskriptif kualitatif. Kebaruan dari penelitian ini adalah pembahasan tidak hanya membahas mengenai bagaimana membebankan hak tanggungan terhadap HGB, namun akan difokuskan juga kepada keabsahan dan akibat hukum HGB sebagai objek hak tanggungan dilakukan tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan. Kesimpulan yang dapat dikutip dari pembahasan ini adalah HGB sebagai objek hak tanggungan tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan tidak memiliki keabsahan secara hukum dan akibatnya, pembebanan hak tanggungan tersebut dapat dimintakan pembatalan dan dapat batal demi hukum dengan putusan pengadilan.

A notary is a public official who aims to serve the public in the field of legal services in making authentic deeds by the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2004. This goal can be achieved if human resource management provides job descriptions and specifications to achieve employee work effectiveness one of which is the Notary Office of Ebony Kiki Haga, S.H., M.Kn, which requires employee work effectiveness in service activities. In this case, the administrative staff is the most important role related to the effectiveness of the notary's office. Work effectiveness has not been achieved properly because there is no defined job description and specifications, so there is often a miscommunication regarding the division of work. This research method uses descriptive qualitative. Data collection techniques using field methods (observation), interview methods, and documentation methods. The data analysis technique uses qualitative analysis, namely by reducing data, presenting data, and drawing conclusions, then testing the credibility of the data using the triangulation method. The result of this research is that the work effectiveness of administrative staff has met 3 (three) indicators of work effectiveness, after doing job analysis with the results being able to apply job descriptions and specifications for administrative staff.