Seorang anak yang terlibat dalam masalah hukum disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, sesuai dengan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhinya ia pidana berdasarkan putusan hakim, kemudian mengulangi melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan di balik kasus-kasus pengulangan tindak pidana yang melibatkan anak-anak dari sudut pandang kriminologi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan analisis deskriptif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum yang berfokus pada data-data nyata yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Masyarakat Pemasyarakatan (UPT PRSMP) Marsudi Putra Surabaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti keluarga, lingkungan sosial, dan kondisi ekonomi memainkan peran dalam kasus residivis anak. Selain itu, UPT PRSMP Marsudi Putra Surabaya juga aktif dalam kegiatan pembinaan sebagai upaya untuk menanggulangi kasus-kasus residivis anak.  

Artikel ini mengkaji penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit di Bank BRI Kota Bukittinggi. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris. Jenis data yang dipakai adalah data primer yang berupa hasil wawancara serta dokumen-dokumen yang di dapat secara langsung dari lokasi penelitian, serta menggunakan data sekunder sebagai bahan penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank BRI Kota Bukittinggi terjadi dalam bentuk terlambat berprestasi. Perjanjian kredit di Bank BRI Kota Bukittinggi tidak mencantumkan secara jelas dan terperinci tentang upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi, namun upaya yang telah dilakukan oleh Bank BRI Kota Bukittinggi dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi telah melalui 3R yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), dan restructuring (penataan kembali). Penyelesaian wanprestasi dapat juga dilakukan dengan melakukan pelelang benda jaminan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penjatuhan pidana rehabilitasi terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penjatuhan pidana rehabilitasi dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda kurang sesuai dengan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3), serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Oleh karenanya, seharusnya Hakim dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda menjatuhkan pidana untuk dilakukannya rehabilitasi terhadap Terdakwa, karena Terdakwa telah memenuhi syarat dapat dilakukannya rehabilitasi dalam SEMA No 4 Tahun 2010.

Tradisi merupakan sesuatu fenomena kebudayaan, karena tradisi adalah praktek kebudayaan dari suatu komunitas. Praktek kebudayaan memperlihatkan makna dari nilai-nilai sesuatu kebudayaan, dimana nilai-nilai kebudayaan merupakan tujuan dari manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tradisi yang masih melekat secara turun-temurun dari nenek moyang dan masih populer di minangkabau hingga masa sekarang. Tujuan penelitian fokus untuk mengatahui bagaimana pandangan Hukum Islam dari segi Urf terhadap larangan pernikahan sasuku yang ada diminangkabau terkhusus di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok. Kajian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara dengan pemuka adat istiadat sedangkan data sekunder dari buku-buku dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan mamangkeh dan maasok gombak yang sudah menjadi adat di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok, tidak bertentangan atau berlawanan dengan hukum Islam, karena memotong rambut tidak ada terdapat larangannya dalam hukum Islam sebelum melaksanakan akad pernikahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi mamangkeh dan maasok gombak hukumnya mubah (boleh). Selain itu, tradisi ini mengandung maslahah atau kebaikan bagi calon yang akan melaksanakan suatu pernikahan, seperti memberikan atau mengumpulkan berupa penggalangan dana (uang) pada saat pelaksanaan acara mamangkeh dan maasok gombak, yang dapat membantu secara ekonomi untuk melangsungkan acara resepsi perkawinan, disamping itu, kedua mempelai mendapatkan nasehat dan siraman rohani yang berkenaan dengan perkawinan, tanggung jawab serta hak dan kewajiban satu sama lain agar lebih siap untuk menempuh hidup berumah tangga.

Penelitain ini dilakukan di Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis,menjelaskan Implikasi dan hambatan Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung menjadi Perusahaan Umum Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Sosiologis. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan pengelompokan peraturan Perundang-Undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalah dalam penelitian ini.Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi. Berdasarkan hasil penelitian. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan (Field Research) dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden yang berhubungan dengan Implikasi Perubahan bentuk PDAM Tirta Agung Menjadi Perumda Air Minum Tirta Agung kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun Teknik analisis yang dipakai pada pada penelitian ini teknik Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan, mengurai dan mengungkapkan semua peraturan yang ada dan lalu ditarik kesimpulan secara deduktif.

Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 membuka kebijakan hukum baru pada pencucian uang di Indonesia di mana kewenangan penyidikan pencucian uang dapat dilakukan  oleh Penyidik PNS namun hal itu menimbulkan problematika hukum apabila implementasi penyidikan pencucian uang dilakukan oleh Penyidik PNS. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Teori Sadd Az-Zar?’ah pada Putusan MK a quo tentang Kewenangan Penyidik PNS menyidik Tindak Pidana Pencucian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka/library research dengan tiga pendekatan (undang-undang, kasus, dan konseptua). Jenis data kualitatif dengan sumber data yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang dikumpulkan melalui metode pustaka akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa lahirnya Parallel Investigation sebagai metode penyidikan baru pencucian uang termasuk Penyidik PNS berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang dalam lingkup kewenangannya menruut undang-undang, problemnya ialah sikap tranparansi, netralitas, dan integritas Penyidik PNS dalam menyidik pelaku yaitu rekan kerjanya sendiri, yang hasil temuannya bersih dan tidak ada masalah serius untuk ditindak lanjuti, serta analisis Sadd Az-Zar?’ah terhadap Putusan MK a quo diketahui bahwa Putusan MK a quo mengarah pada mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya sebab tidak membawa upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, maka dengan segera hal itu harus dicegah untuk menghilangkan kerusakan.

Penelitain ini dilakukan di pangkalan balai Banyuasin Sumatera Selatan.Penelitian ini bertujuan untuk Untukmenganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum bagi anak sebagaikorban kekerasan seksual. (AnalisisPutusan No 5/Pid.Sus/2023/PN Pkb Dan 33/Pid.Sus/2023/PN Pkb). Metode yang digunakan dalam penelitianini adalah metode penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yangberhubungan dengan Kekerasan seksual terhadap Anak yang dilakukan di daerah Pangkalan Balai denganAnalisis Putusan yang ada di Pangkalan Balai, dan mengunakan Teknik Analisis Data dalam penelitian iniyaitu teknik Deskriptif Kualitatif teknik menggambarkan, mengurai dan mengungkapkan semua pertarunganyang ada dan lalu disimpulkan secara induktif yaitu menarik konklusi menurut yang bersifat spesifik keumum. Berdasarkan hasil penelitian, Kekerasan seksual terhadap anak masih ada dan mungkin slalu ad ajikakita tidak Bersama-sama memberantas kasus tersebut dengan tidak mencemoohkan korban, keluarga korban,terlebih korban adalah anak di bawah umur, serta untuk lebih menguatkan iman dan ilmu agama, karena kasuskekerasan seksual kadang pelaku adalah orang terdekatnya sendiri dan Putusan hakim terhadap vonis pidanadalam kasus ini di lihat dari hal-hal yang memberarkan kasus tersebut

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan terkait konsep pemberian hak desain industri dan perlindungan desain industri yang ada di indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Urgensi dari penelitian ini yaitu mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya perlindungan desain industri sehingga menyebabkan maraknya tindakan-tindakan pelanggaran hak desain industri saat ini. Penulis dalam menyusun penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder melalui metode studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini memiliki salah satu fokus bahasan berupa konsep pemberian hak desain industri di Indonesia yang mana belum pernah diteliti pada penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pemberian hak desain industri yang diberlakukan di Indonesia menganut stelsel konstitutif yang merujuk pada asas first to file atau asas pendaftaran pertama diikuti dengan asas kebaruan yang menjadi salah satu syarat supaya desain industri dapat dilindungi. Perlindungan hukum atas adanya pelanggaran hak desain industri dapat dilakukan melalui 2 (dua) alternatif cara yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Perlindungan preventif yang tercermin pada Pasal 2, 6, 9 UU Desain Industri yang mengatur syarat, subjek dan lingkup hak yang diberikan. Sedangkan perlindungan secara represif tercermin pada Pasal 37, 39, 46, 47, dan 54 UU Desain Industri yang mengatur terkait pembatalan pendaftaran desain industri, tata cara gugatan, penyelesaian sengketadan ketentuan pidana tindak pelanggaran desain industri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana tahlilan itu menjadi kewajiban agama bagi masyarakat Sungai Pagu, bagaimana prosesi tahlilan dilakukan  masyarakat sungai pagu sehingga menjadi sebuah kearifan lokal dan bagaimana implikasi tahlilan menjadi suatu bentuk kewajiban agama bagi masyarakat Sungai Pagu Solok Selatan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bawah tahlilan itu menjadi kewajiban agama bagi masyarakat Sungai Pagu, yakni bahwa tahlilan itu hal yang mesti dilakukan atau sebagai kewajiban dilaksanakan pada acara-acara tertentu. Kewajiban itu terletak pada acara khusus yakni setelah adanya kematian. Prosesi tahlilan dilakukan  masyarakat sungai pagu sehingga menjadi sebuah kearifan local yaitu dengan membacakan kalimat-kalimat thayyibah seperti kalimat dzikir. Prosesi tersebut diadakan pada acara-acara tertentu seperti setelah adanya kematian, acara kelahiran bayi, acara perkumpulan kelompok yasinan (majelis ta’lim) dan pada waktu shalat fardhu seperti setelah selesai shalat maghrib dan shubuh. Implikasi tahlilan menjadi suatu bentuk kewajiban agama bagi masyarakat Sungai Pagu Solok Selatan yaitu pertama berpengaruh terhadap sosial masyarakat yang menimbulkan kesolidaritasan yang tinggi dan penguat ukhuwah islamiyah antara sesama masyarakat. Kedua, memperkokoh iman masyarakat. Tahlilan ini merefleksikan bahwa dalam pelaksanaanya, sebagai bentuk sebuah ibadah yang mengingatkan masyarakat kepada Tuhannya.

minuman berpemanis memiliki peminanat dari segala kalangan tanpa mengenal batasan usia. Walaupun banyak peminatnya nyatanya minuman berpemanis membawa dampak negatif bagi kesehatan jiak dikonsumsi secara berlebihan. Salah satu cara untuk mengendalikan konsumsi minuman berpemanis dikalangan masyarkat adalah dengan menerapkan cukai. Maka dari itu dari judul ini peneliti ingin mengangkat 2 rumusan masalah yaitu Perlukah pemungutan cukai atas minuman berpemanis, di Indonesia? Dan Apakah pemungutan cukai minuman berpemanis bisa meningkatkan mutu masyarakat Indonesia? Guna menjawab kedua rumusan masalah tersebut peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari penelitian ini peneliti menemukan bahwa sangat penting diadakan pengaturan hukum mengenai pemungutan cukai untuk minuman berpemanis dan dengan diadakan pengaturan hukum mengenai  cukai untuk minuman berpemanis tersebut mendorong pula peningkatan mutu masyarakat Indonesia baik dari segi kesehatan maupun pengetahuan dari dampak konsumsi minuman berpemanis yang berlebihan Kata Kunci: Cukai, Pengaturan Hukum, Minuman Berpemanis, Mutu Masyrakat