The purpose of this research is to determine the legal consequences that can be borne by the giver of the name in the nominee agreement against defaulting paylater borrowers and the form of legal protection for the name giver in cases of default by paylater borrowers. The paylater payment method is a popular payment method in the community, but in its use abuse is often found, namely borrowing names, where borrowing names is done orally on the basis of trust which often results in default. This research uses normative legal research methods with the type of library research and uses statue approach and conceptual approach. The results of the study show that due to the insistence on norms, the legal consequences that arise are that the debtor or the party giving the name must be fully responsible if a default occurs by a third party, because the payment provider does not care who binds himself while the terms of the agreement are agreed, other than that the form Legal protection for lenders for the use of later payments is not specifically regulated in laws and regulations, while protection can be carried out, namely by holding amicable deliberations to ask for the fulfillment of obligations accompanied by compensation. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang dapat ditanggung oleh pemberi nama dalam perjanjian pinjam nama terhadap peminjam paylater yang wanprestasi dan bentuk perlindungan hukum bagi pemberi nama dalam kasus wanprestasi oleh peminjam paylater. Metode pembayaran paylater menjadi metode pembayaran yang popular dimasyarakat, tetapi dalam penggunaanya kerap kali ditemukan penyalahgunaan yakni terjadi pinjam nama penggunaan paylater, yang mana pinjam nama ini dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan yang tidak jarang menimbulkan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan adalah debitur atau pihak pemberi nama harus bertanggung jawab penuh jika terjadi wanprestasi oleh pihak ketiga, karena pihak penyedia paylater tidak peduli dengan siapa mengikatkan diri selagi syarat dalam perjanjian terpenuhi, selain itu bentuk perlindungan hukum bagi pemberi pinjam nama penggunaan paylater ini tidak secara khusus diatur dalam perundang-undangan, adapun perlindungan yang dapat dilakukan yakni dengan cara melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk meminta pemenuhan kewajiban disertai dengan ganti rugi.

The problem of the level of consumer trust and satisfaction is important in the trade business. However, not all products that have been and have not been regulated have adequate after-sales service. The purpose of this study was to determine the effect of after-sales service, product quality and product warranty on customer satisfaction. The number of samples in this study amounted to 100 consumers from a population of 180 consumers and are active consumers of PT Karya Bahari Abadi Jakarta. The sampling technique is by accidental sampling. The data collection technique is primary data or data taken directly from the respondents through a questionnaire. This study uses multiple linear regression and comparative analysis for data analysis with the help of SPSS Ver. 21, This study obtained the results that the quality product, after-sales service, product guarantee has a positive effect simultaneously on customer satisfaction, quality product, after-sales service, product guarantee has a partial positive effect on customer satisfaction. Through data processing, researchers can provide input or advice to companies, namely companies are expected to be able to maintain product quality that has been rated well by customers and pay more attention to after-purchase services to create satisfaction which ultimately impacts on customer loyalty.

This research aims to investigate the multifaceted components influencing the competitive edge of Small and Medium Enterprises (SMEs). The research model integrates financial knowledge, AI integration, human capital, and digital marketing to explore their collective impact on SME competitiveness. Through purposive sampling, SMEs across diverse sectors will be selected for in-depth interviews and focus group discussions. Data analysis will employ thematic analysis techniques to derive rich insights from qualitative data. The study anticipates uncovering nuanced relationships between the aforementioned variables and SME competitiveness. Findings will contribute to enhancing understanding of the intricate dynamics shaping SME competitiveness and inform strategic interventions to bolster their competitive edge in the market landscape.

Distribution of information has an integral role in village governance. The village government needs to prioritize information services and management to fulfill the ideas of an informative village. This community service takes place in Holmafen village, East Sarmi district, Sarmi regency. The purpose of this service is to the improve information infrastructure in Holmafen. Holmafen is one of the villages in the East Sarmi district which has the potential to be developed, one of the reasons is due to the tourism potential. The method used in this community service is by making physical infrastructure in the form of village information boards (village and Bamuskam nameplates, village monographs - programs, and village organization boards). In conclusion, this service has helped the community and the village government of Holmafen in providing information infrastructure.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hak cipta lagu dan musik yang digunakan secara komersial oleh orang lain berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan peran dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terhadap penggunaan karya ciptaan bagi perlindungan hak cipta. Lagu dan musik ialah karya ciptaan yang mudah disalahgunakan secara ilegal, sehingga dalam hal ini perlindungan terhadap hak cipta sangat dibutuhkan. Seperti yang terjadi di Surabaya, tempat hiburan karaoke menggunakan karya ciptaan berupa fonogram tanpa ada izin dari pencipta lagu. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan yang dapat dilakukan terhadap penggunaan karya ciptaan di tempat karaoke dan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam perlindungan karya cipta. Jenis penelitian bersifat yuridis normatif, dengan kajian pustaka dan pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam sumber penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan karya cipta untuk penggunaan komersial diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Upaya perlindungan hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya pencegahan dan penindakan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Kemenkumham telah membentuk suatu lembaga untuk melindungi dan menegakkan hukum yang mengatur penggunaan karya berhak cipta yang dibuat oleh pemerintah. lembaga non-APBN yang dibentuk adalah LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) sebagai lembaga yang diberdayakan untuk mengelola hak cipta. LMK dan LMKN bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Dengan demikian, dalam perlindungan hak cipta, lembaga ini memainkan peran tertentu, karena berwenang untuk mengelola hak ekonomi pencipta.Kata kunci:  Abstract The purpose of this study is to examine the copyright protection of songs and music that are used commercially by other people based on the Copyright Act and the role of Management Institutions. Songs and music are creations that are easily misused illegally, so in this case, copyright protection is needed. In Surabaya, karaoke entertainment venues use  phonograms without the permission of the songwriters. The purpose of this research is to regulate the protection that can be carried out against the use of works of creation in karaoke venues and the role of the National Collective Management Institute (LMKN) in protecting copyrighted works. This type of research is normative juridical, with literature review and statutory approaches used in research sources. The results of this study indicate that the protection of copyrighted works for commercial use is regulated in the Copyright Law 2014 and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Song and/or Music Copyright Royalties. Efforts to protect copyright can be carried out in two method, prevention and enforcement efforts. The Directorate General of Intellectual Property  is under the Ministry of Law and Human Rights has established an institution to protect and enforce laws governing the use of copyrighted works created by the government. The non-APBN institutions formed are the LMK (Collective Management Institute) and LMKN (National Collective Management Institute) as institutions empowered to manage copyrights. LMK and LMKN are responsible for collecting and distributing royalties. In copyright protection, this institution have a role, because it is authorized to administer the economic rights of the creator. 

Kondisi hiperglikemia yang berkepanjangan akan beresiko terhadap komplikasi peningkatan tekanan darah abnormal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kadar glukosa di dalam darah (sewaktu) yang tinggi terhadap tekanan daгah pada pasien Diabetes Melitus tipe II dengan hipertensi di Puskesmas Dinοyo, Kota Malang. Desain korelasi dengan pendekatan retrospektif digunakan terhadap populasi penelitian sebanyak 108 penderita diabetes dengan hipertensі. Sampel penelitian sebanyak 52 responden dipilih menggunakan Simple Random Sampling. Data kadar glukosa di dalam daгah (sewaktu) dan tekanan darah diperoleh dari rekam medis pasien pada bulan November 2022 - Januari 2023. Pengujian data menggunakan Chi Square analysis. Hasil penelitian membuktikan sebagian besar 31(59,6%) pasien memiliki kadar glukosa daгah (sewaktu) kategori sangat tinggi dan sebagian besar 37 (71,2%) responden mengalami tekanan darah kategori hipertensі tahap 1. Hasil uji hipotesa menunjukkan hubungan yang signifikan antara kadar glukosa di dalam darah (sewaktu) yang sangat tinggi terhadap tekanan daгah pada penderita Diabetes Melitus tipe II dengan hipertensі dengan p value = 0.000 0.050. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengukur faktor lain yang mempengaruhi peningkatan kadar glukosa di dalam darah (sewaktu) dan tekanan daгah seperti kebiasan konsumsi makanan manis dan asin (pola makan), genetik, dan gaya hidup.

This study to determine the effect of organizational commitment on employee performance at PT. Senyum Sehat Sejahtera. This study uses quantitative research with an descriptive approach. In this study saturated sampling was used as a sampling technique, as many as 20 employees at the company as samples in this study. Data collection techniques were in the form of observation and questionnaires. The results of this study indicate that Organizational Commitment (X1) has a partially positive and significant effect on Employee Performance.

This research was carried out based on data saying that Elzatta in the period from year to year experienced an increase in percentage as the brand with the best quality, it's just that in 2019 it experienced a slight decrease in numbers, this might have been due to the Covid-19 pandemic that hit the Indonesian nation at that time and of course slightly affected the brand process at Elzatta. Thus, based on the results of the initial observations and analysis above, which found a uniqueness in Elzatta using a sharia marketing strategy for their products, the researcher was compelled to describe this phenomenon, namely related to the Islamic marketing strategy implemented by the Elzatta store so that it continues to exist in the face of real world business competition
This research uses a type of qualitative research by using data collection methods in the form of observations, interviews, and documentation. The technique of analyzing the data is by filtering the data, presenting the data, and cross-checking the data. While testing the validity of the data is done using triangulation techniques.
The results of this study found that: 1. Elzatta's product sharia marketing strategy was carried out with three main strategies, namely: (1) Market segmentation; (2) Targeting and Positioning; and (3) combination strategy which includes: strategy in maintaining the product; price range strategy; strategy in choosing a point of sale; strategy in the field of product promotion; strategy in HR management; strategy in the easy shopping process; strategy in the marketing process through social media. 2. Supporting factors for the sharia marketing strategy for Elzatta products are due to several factors, namely: Maintaining service quality; Understanding customer needs and company needs through SWOT analysis; Neat employee appearance; Responsiveness in helping customers online/offline; Providing supplies/training to employees/SPG; Sensitivity to the development of global business competition. 3. The inhibiting factors for Elzatta's sharia marketing strategy are internal and external factors. Internal reasons, including: capital, promotion constraints in the field. Meanwhile, these external factors include: price competition and the promotion strategy of Elzatta Jambi's competitors.

X is one of the distribution agents of PT. Y whose main focus is on the distribution of BBM (Fuel Oil). The phenomenon in the company is that employee performance decreases because the workload received by employees is too heavy and employee turnover is quite high.This research uses quantitative descriptive research. The total population in the study was 93 employees with the sampling technique using saturated samples so that there were 93 samples.Simultaneously there is a significant effect between workload and employee turnover variables on the performance of PT. X. While partially found the workload variable has no significant effect on the performance of employees of PT. X. Partially it was found that the employee turnover variable had no significant effect on the performance of the employees of PT. X.

This research aims to examine the urgency of providing diversion in criminal law enforcement against juvenile perpetrators of klitih crimes. Klitih, which leads to violence or even murder, can involve a child in legal processes. Involving a child in the criminal justice system can neglect the child's rights in terms of their physical, mental, and social well-being. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System was established to achieve restorative justice and protect the interests of children. The provision of diversion for juvenile offenders is a form of restorative justice. The effective implementation of diversion relies not only on law enforcement agencies but also on the responsibility of parents in supervising and guiding their children who have been involved in criminal activities. The research method used in this study is normative juridical with a legislative approach, supported by comparative approaches and primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of this research indicate that the provision of diversion with the return of the child to their parents needs to be emphasized in terms of accountability to prevent tolerance and recurrence of crimes.Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi pemberian diversi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku kejahatan klitih. Klitih yang menyebabkan kekerasan atau bahkan pembunuhan bisa menyebabkan seorang anak terlibat proses hukum. Melibatkan anak dalam sistem peradilan pidana dapat mengabaikan hak-hak anak baik dari fisik, mental, maupun sosialnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk untuk mewujudkan keadilan restoratif untuk melindungi kepentingan anak. Adanya pemberian diversi bagi anak pelaku kejahatan merupakan bentuk dari keadilan restoratif. Pemberlakuan diversi yang efektif tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja, namun faktor utama dari keberhasilan pemberian diversi bagi anak pelaku tindak kejahatan klitih adalah pertanggungjawaban dari orang tua terhadap pengawasan, pembinaan, dan pola asuh kepada anak-anaknya yang pernah terlibat kejahatan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif yang didukung bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun hasil dari penelitian ini yang menunjukan bahwa pemberian diversi dengan pengembalian anak kepada orang tua perlu ditegaskan kembali pertanggungjawabannya agar tidak terjadi pembiaran dan pengulangan kejahatan.