Publication Search

Sangkar burung Kelurahan Mojosongo merupakan setra industri sangkar burung terbesar. Terdapat 55 pengrajin sangkar burung yang terbesar di 7 RW. 43 pengrajin diantaranya ada di RW 04. Berdasarkan analisis situasi di atas, maka secara umum permasalahan pokok yang dihadapi mitra adalah: (1) Belum mempunyai kemampuan mengelola keuangan dengan benar. (2) Belum mempunyai kemampuan membuat pembukuan keuangan usaha. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi: (1) Ceramah (2) Diskusi (3) Tanya Jawab (4) Pendampingan. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh UKM Sangkar Burung di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dalam kaitannya dengan kemampuan mengelola keuangan serta pembukuan dengan benar, maka Program Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk transfer iptek yang dilakukan berupa sosialisasi dan penyuluhan kegiatan dilakukan melalui pembekalan wawasan pengetahuan, sehingga harapannya UKM Sangkar Burung di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta yang diberi penyuluhan dapat memiliki kemampuan mengelola keuangan serta pembukuan dengan benar. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan, maka akan dilakukan evaluasi minimal 3 (tiga) kali, yaitu evaluasi proses, evaluasi akhir dan evaluasi tindak lanjut. Setelah diberikan penyuluhan oleh Tim Pelaksana dari Universitas Slamet Riyadu Surakarta, UKM Sangkar Burung di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dapat memahami dengan jelas materi sosialisasi tentang mengelola keuangan serta pembukuan dengan benar. Berdasarkan transfer Iptek yang telah dilaksanakan pada UKM Sangkar Burung di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan yaitu : Bagi UKM Sangkar Burung di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta sebagai informan kunci penyebarluasan informasi, hendaknya mampu memberdayakan hasil pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dari kegiatan P2M bagi masyarakat pentingnya bagaimana cara mengelola keuangan serta pembukuan dengan benar.

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam berkomunikasi antara pamong Kelurahan Purbayan-Baki, Kabupaten Sukoharjo dengan warganya dan memanfaatkan teknologi yang dimiliki Kantor Kelurahan Purbayan-Baki, Kabupaten Sukoharjo oleh untuk membantu mempercepat kinerja terutama dalam hal berkomunikasi. Peningkatan kecepatan dan ketepatan berkomunikasi antara pihak Kelurahan Purbayan-Baki, Kabupaten Sukoharjo dan Warga Kelurahan Purbayan-Baki, Kabupaten Sukoharjo adalah dengan menawarkan pelatihan pembuatan Blog menggunakan tempalete wordpress gratisan yang mudah dan tidak berbayar sebagai wadah komunikasi dan interaksi kedua belah pihak tersebut. Pada kegiatan pengabdian ini digunakan metode simulasi dengan mendorong para pamong untuk melakukan pembuatan Blog. Sehingga pemanfaatan teknologi yang dimilki Kantor Purbayan-Baki, Kabupaten Sukoharjo secara optimal dapat dimanfaatkan dan berguna untuk seluruh warga.Kata kunci: Blog, Wordpress, Komunikasi, Pemerintahan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan tindak lanjut dari fenomena-fenomena kepemudaan yang harus senantiasa ditingkatkan, diantaranya tenggang rasa, kerja sama, kebersamaan, hard skill, soft skill, dan sebagainya, dan untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat pemuda yang implikasinya pada peningkatan soft skill dan hard skill baik dilingkungan keluarga, sekolah/tempat bekerja, maupun masyarakat. Bahasa sebagai media komunikasi verbal maupun tulisan memiliki peranan baik secara interpersonal maupun transaksional untuk menunjang kompetensi berkomunikasi sehingga pesan yang tersurat maupun tersirat akan tersampaikan dan difahami sesuai maksud dari interlocutor. Bahasa asing (Inggris) berperan sebagai media untuk memudahkan komunikasi pemuda dengan anggota masyarakat maupun dengan bacaan tertulis. Interaksi dengan anggota masyarakat bermakna bahwa pemuda memerlukan bahasa Inggris untuk berinteraksi dengan sesama pengguna bahasa Inggris untuk mencapai tujuan tertentu, diantaranya interaksi dengan tenaga pendidik bahasa Inggris (apabila pemuda masih menempuh pendidikan), interaksi dengan rekan kerja maupun relasi asing, dan sebagainya. Interaksi dengan bahasa cetak bermakna aktifitas pemuda terhadap bahasa tulis, diantaranya materi bacaan cetak maupun non-cetak berberbahasa Inggris, dan sebagainya. Materi pengabdian ini adalah strategi belajar mendiri menggunakan ebooks dan media sosial. Belajar mandiri merupakan suatu kegiatan belajar secara sadar baik didalam maupun diluar kelas sebagai bentuk tanggung jawab peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Self-study dilatarbelakangi kesadaran dan kemauan peserta didik untuk belajar. Media sosial merupakan media komunikasi verbal maupun non-verbal sehingga dapat dipergunakan untuk mempraktikkan penggunaan bahasa secara interpersonal maupun transaksional. Pengabdian ini telah dilaksanakan pada 11 pemuda Desa Jetak 02/03, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar. Pada hari Sabtu, 26 November 2016 pukul 16.00 -17.00. Hasil pengabdian ini adalah (1) para pemuda memahami penggunaan media sosial tidak hanya sekedar mengirim dan menerima informasi namun juga sebagai sarana praktik penggunaan bahasa Inggris secara tertulis; (2) pemuda memahami dan akan mencoba mempraktikkan belajar mandiri menggunakan ebooks sebab waktu mereka untuk belajar bahasa Inggris dibawah bimbingan guru hanya disekolah dan beberapa jam dilokasi les; dan (3) pemuda membentuk group blackberry dan whats up sebagai tindak lanjut dari pengabdian ini untuk mempraktikkan komunikasi non-verbal dengan sesama pengguna.

Modern society is the result of joint relations between men and women. Nowadays, women’s subordination obstacle to women ‘s development and advancement. Women’s subordination as a kind of patriarchy system also deeper poverty. No progres of society without women activities. Empowering of women become a way to increase human security. The purpose is how to empower village women of Brujul, sub-district Jaten, Karanganyar regency. Increasing empowerment of village women is very important. It can develop and progress society in that village. There are three indicators of women empowerment: security, decision making and mobility. Method of this community service is meeting and discussion with the women of Brujul village. The result of this discussion that security of the women from Brujul still influenced by patriarchy system and lower education. Furthermore, the older married women had less power to increase their security. The younger married women with higher education have more power in decision making process of houshold and health. Higher education background can influence of women mobility. The women mobility also dependent upon how their family view women’s right. The result of this community service show that increasing knowledge about human right, human security and empowerment is very important for the women of Brujul village.Key words: women, empowerment, human security

Bisnis ritel banyak diminati masyarakat Surakarta untuk dikembangkan karena tidak membutuhkan sumber daya yang materiil. Demikian halnya di Kalurahan Nusukan, sebagian masyarakat mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang ritel dengan jenis usaha beragam seperti pedagang kelontong, makanan, sembako, pakaian, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya usaha ritel di Cangakan Kalurahan Nusukan belum dapat berkembang dengan baik. Hal ini disebabkan pengusaha dalam memulai usahanya tanpa bekal pengetahuan yang cukup. Aspek pemasaran dan keuangan belum diterapkan dngan baik. Target penyuluhan adalah pengusaha bisnis ritel di Cangakan Kalurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Metode yang digunakan dalam mengatasi masalah pengusaha bisnis ritel di Cangakan adalah penyuluhan sistim pemasaran dan penyuluhan sistem pengelolaan keuangan. Hasil yang dicapai adalah peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan usaha pada aspek pemasaran dan keuangan serta peningkatan laba usaha.Kata kunci : Pemasaran, Keuangan, Laba.

Pencemaran lingkungan hidup tidak hanya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam kelangsungan hidupnya kelak. Adanya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari adanya pembuangan limbah ke sungai yang berulang membuat perlunya ada penegakan sanksi pidana yang didasarkan pada UUPPLH. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah kasus pencemaran air di sungai Klampisan oleh PT. Marimas pada tahun 2013 yang berdampak pada warga di sekitar sungai Klampisan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan sanksi pidana dalam pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari UUPPLH dan menjelaskan hambatan dalam penegakan sanksi pidana dalam pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari UUPPLH. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif PT. Marimas, Semarang belum dikenakan sanksi pidana atas pencemaran sungai Klampisan yang diakibatkan karena kurangnya alat bukti dalam pembuktian pencemaran lingkungan sehingga penegakan sanksi pidana dalam pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari UUPPLH di PT. Marimas, Semarang belum berjalan. Hambatan dalam penegakan sanksi pidana dalam pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari UUPPLH di PT. Marimas, Semarang adalah kurangnya sosialiasi kepada masyarakat terkait hukum lingkungan, kendala dalam pembuktian karena di sepanjang Kali Klampisan terdapat sekitar 7 industri yang punya andil membuang limbah ke badan sungai tersebut dan pembangunan instalasi Pengelolaan Air Minum (PAM) di wilayah Purwoyoso, dan belum maksimalnya infrastruktur penegakan hukum yang disebabkan oleh kurangnya ketegasan dalam pelaksanaan peraturan perundangan dan sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup yang jumlahnya belum memadai untuk melakukan pengawasan.

One of the biggest state revenue to support the country's life is taxes. Tax compliance is one of the factors that affect the size of a state income tax. This study aimed to examine the effect of tax knowledge, tax awareness, quality of service tax authorities, tax rates, and tax penalties on tax compliance SMEs.The population in this study is the taxpayer SMEs in Gayamsari, Semarang City as much as 80 SMEs that are in 7 villages namely, Gayamari, Tambakrejo, Kaligawe, large rice fields, Siwalan, Tendean Lamper, Sambirejo. The sampling method is done by census sampling method, the number of taxpayers SME population in Sub Gayamsari entirely used as a sample in the study. The analysis tool used is multiple linear regression.The results showed that knowledge of tax significant positive effect on the SME tax compliance, tax awareness significant positive effect on the SME tax compliance, service quality fiskus significant positive effect on the SME tax compliance, tax rates significant positive effect on the taxpayer kepatuhaan SMEs, and tax penalties significant positive effect on the SME. Keywords: Knowledge Tax,Tax Awareness,Service Quality authorities,Tax Rate Tax Sanctions, Taxpayer Compliance SMEs.

This research aims to investigate and analyze factors that influence provincial government disclosurefiscal years 2013-2015. Disclosure of goverment financial statements is a form of goverment transparency and accountabilit, but many local goverments do not disclose the full financial statements. Population of this research are provincial goverment financial statements in Indonesia fiscal year 2013-2015 based on Government Accounting Standard. Samples are included in the criteria of this study were 101 financial statements using purposive sampling method. This research data analysis methods using the multiple linear regression analysis by SPSS 23.0. The results showed that realized of revenue and number of units under Provincial (SKPD) have positiveand significant influence on the disclosure level of provincial government financial statements. While total asset have negative effect and significant influence on the disclosure level of provincial government financial statements. However, the level of dependence,population, number of audit findings and level of financial irregularities do not significantly influence the disclosure level of provincial government financial statements. Keywords: Influence provincial government disclosure, BPK audit results, Government Accounting Standard.

This study aims to describe the financial performance of banks based on the results of banking financial ratio analysis. The type of research used in this study is descriptive research type using a quantitative approach. The results of banking financial ratio analysis on liquidity ratio analysis shows the condition of financial performance of PT. Bukopin (Persero), Tbk period 2014-2015 can be said good. The average CR of 17.57%, RR 539,239 LDR of 85.12%, LAR of 68.97% has met the standards set by Bank Indonesia and has also exceeded the average of the Commercial Bank of the Company (BUP). The results of solvency ratio analysis, financial performance condition of PT Bukopin (Persero) Tbk in 2014-2015 can be said good because the average CAR of 13.88%, LDAR of 2.39%, DER of 1057.92%, the value has been meet the requirements of Bank Indonesia. In the analysis of earnings ratio, the condition of financial performance can be said not good, because the average on ROA is only 0.97%, ROE of 11.20%, and BO / PO of 88.39%, NPM of 9.49%, the value is still below the average BUP and under the terms of Bank Indonesia. From all financial ratio analysis hence can be known how financial condition of PT. Bukopin (Persero), Tbk. Keywords: financial ratios, corporate financial condition

This study is performed to test the effect of LDR, and BOPO toward NIM to increase ROA. The objective to analyze the effect of the bank financial ratios performance (LDR and BOPO) toward NIM to increase ROA in banking industry over period 2011-2013. Sampling technique used here is pusposive sampling. The data was taken Otoritas Jasa Keuangan (OJK). It is gained sample amount of 114 data. The analysis technique used here is multiple regression with the least square difference and hypothesis test using t-statistic to examine partial regression coefficient and f-statistic to examine the mean of mutual effect with level of significance 5%. In addition, classical assumption is also performed including normality test, multicolinearity test, and heteroscedasticity test. The result shows LDR and BOPO to have influence toward NIM at level of significance less than 5%, and LDR and BOPO, and NIM have influence toward ROA at level of significance more than 5%. Key words:LDR, BOPO, ROA, Net interest margin

The flavor program can align management interests with company owners, in addition it is expected to improve the performance of agents that will be reflected in the quality of corporate profits. Companies that implement the program. Have, employees, management, and executives, with their prisipals. Employees will also enjoy such results. With so risky that the company can continue to be minimized. Investor and creditor confidence will ensure their funds will make the company's capital cost decrease. The data in this study is obtained from the Indonesia Stock Exchange.19 The sample of companies implementing the MCC program during 2008 to 2014. The amount of observation that during that period was 60 observations, this is because the implementation period of each company MCC is different. Testing this research hypothesis using path analysis test using SmartPLS 2.0 M3 software. The empirical results of this study indicate the presence of PKS is also significantly positive and significant to the cost of corporate equity. Profit quality is proxied by significant discretionary accruals and significant to the cost of equity. The MCC does not reflect on the costs to be paid. There is no effect between the cost of the MCC on the cost of the company's capital. Keywords: share ownershop program, profit quality, cos of equity

This study examines the factors that affect the quality of audits at the existing KAP offices in the city of Semarang. This research was conducted in seven offices of KAP located in Semarang city by using auditor's analysis unit working in KAP office.The sampling method using Convenience sampling. The relationship or influence between variables is explained by using multiple linier regression analysis method and hypothesis test (t test). The results showed that the competence variables have a positive and significant impact on audit quality. The independence variable has a positive and significant influence on audit quality. The ethical variable of the auditor has a positive and significant influence on audit quality. The auditor experience variable has a positive and significant influence on audit quality. Professional skepticism audit variables have a positive and significant impact on audit quality,. The auditor's objectivity variable has a positive and significant influence on audit quality,. The auditor's integrity variable has a positive and significant influence on audit quality.  Keywords:  competence, independence, auditor ethics, auditor experience, professional skepticism of auditors, auditor objectivity, auditor integrity and audit quality.

The purpose of this article is to describe Corporate Social Responsibility(CSR) Disclosure using postmodern perspectives, Lyotard’s and Jean Baudrillard’s thinking. From Lyotard’s thinking, CSR disclosure can be viewed as grand narration used to camouflage real social and environmental problems.CSR disclosure guideliness arranged by Global Reporting Initiative (GRI) is a form of universalims that strongly opposed by postmodernism. CSR disclosure practices that accommodate Indonesian cultures and values will be able to break grand narration in CSR disclosure. From Baudrillard perspective, CSR disclosure can be viewed as simulacrum. The simulacrum is shown by (a) the disconnect between reality and its representations, especially the lack of tranparancy in negative business impact disclosures; (b) The control and manipulation of information, and (c) the proliferation of misleading images. To break the CSR disclosure simulacra, it takes CSR concept that based on love, which are love to God, love to human being and love to nature.  Keywords: corporate social responsibility disclosure, posmodernism, grand naration, simulacra

-

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai kedudukan danperlindungan terhadap pemegang polis pada perusahaan asuransi yang pailit berdasarkanUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Metode yang digunakan adalahpenelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatanperundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer danbahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogismedengan pola berpikir deduktif.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan pemegang polispada perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014tentang Perasuransian, di Pasal 52 Ayat (1) menyebutkan bahwa pemegang polis mempunyaikedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya ketika perusahaan asuransi dipailitkanatau sebagai kreditur preferen. Sementara itu, perlindungan pemegang polis pada perusahaanasuransi yang pailit diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransisyariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.Kata kunci: asuransi, pemegang polis, pailit

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum adatdalam mencapai ketertiban umum, sebagai salah satu opsi pemecahan masalah pelanggaranketertiban umum yang terjadi pada lingkungan masyarakat di Indonesia. Di samping hukumpidana yang berlaku di Indonesia, hukum adat juga memiliki peradilan untuk mengadilipelanggar ketertiban umum. Peradilan yang dimiliki hukum adat lebih bersifat kekeluargaan,berupa musyawarah untuk tercapainya mufakat, sanksi yang tepat untuk pelanggar ketertibanumum tersebut.Apabila hukum pidana di Indonesia hanya melakukan sistem peradilan saja maka hukumadat mempunyai sistem yang lebih kompleks. Sistem pencegahan, perundingan, peradilan,dan pemberian sanksi terhadap suatu tindak pidana dalam masyarakat pada hukum adatmempunyai tingkat keefektifan yang lebih baik daripada hukum pidana yang hanya melakukanperadilan. Hukum adat dalam satu daerah dengan daerah yang lain di Indonesia berbedabeda.Penerapan pencegahan sampai pemberian sanksi pun berbeda-beda, tergantung darimasyarakat yang menerapkannya.Kata kunci: hukum adat, ketertiban umum, hukum pidana

Buruknya proses pengaderan dalam sebuah partai melahirkan kader-kader yangpragmatis serta oportunis, yang mana kader-kader tersebut kurang mampu membaca kebutuhandan keinginan masyarakat. Para kader lebih sibuk untuk memenangkan dirinya dalam suatupertarungan politik, yaitu pemilu, dibandingkan memahami persoalan masyarakat yangsesungguhnya. Maka, tidak heran menjelang pemilu banyak bermunculan kader partai politik,baik kader partai murni maupun kader karbitan (kader yang baru muncul karena ada pemilu).Konflik-konflik yang terjadi di internal partai politik sering kali disebabkan oleh senioritasotoriter pimpinan, artinya partai tersebut lebih mengutamakan kader yang lebih dahulu aktifyang boleh berkiprah tanpa melihat kompetensi. Kader yang baru masuk atau baru sebentarberproses di partai politik tidak diizinkan untuk berkiprah. Namun, ada pula partai politik yangmenggunakan cara instan untuk mendapatkan kader, yakni orang yang dianggap memilikimodal atau materi lebih dapat langsung menduduki posisi strategis dalam sebuah partai politik.Perkembangan politik di Indonesia mengalami fase kemunduran, yang mana sekaranguntuk memenangkan dalam sebuah pemilihan umum seorang kader yang dicalonkan oleh partaipolitik dalam berkampanye lebih sering menggunakan politik identitas, yakni berkampanyedengan cara menyerang lawan politiknya dengan menggunakan isu SARA. Menurut Lukmantoro(2008: 2), politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingankepentingandari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas ataukarakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, maupun keagamaan.Kata kunci: pengaderan, konsistensi, filosofi, ambigu, pragmatis

Kota Surakarta memiliki banyak sekali benda atau bangunan peninggalan bersejarah danpurbakala. Keberadaan cagar budaya di Kota Surakarta masih sangat rawan dari kerusakan,kehilangan, dan mungkin sampai kemusnahan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktoralam atau dapat juga dari perbuatan manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitiankualitatif dan sifat penelitian yang digunakan ialah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitudengan cara menuturkan atau menafsirkan data-data yang berkaitan dengan cagar budayadi Kota Surakarta. Hasil penelitian ini ialah bahwa sejarah cagar budaya di Indonesia sejakzaman Belanda dengan adanya Monumenten Ordonantie No. 19 Tahun 1931, selanjutnya zamanOrde Baru dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar danpada era Reformasi ini sudah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010tentang Cagar Budaya. Perlindungan hukum cagar budaya di Kota Surakarta ialah denganadanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar dan disempurnakan denganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Daerah KotaSurakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Penegakan hukum bagipelaku kejahatan terhadap benda cagar budaya, yaitu berupa hukuman penjara sesuai denganpasal-pasal yang dilanggarnya.Kata kunci: penegakan hukum, kejahatan, benda cagar budaya, Surakarta

-

Stunting is defined as the condition of children aged 0 – 59 months, where the height for age is below minus 2 Standard Deviations (<-2SD) from the WHO median standard. The aim of the research is to determine the factors associated with the incidence of stunting in toddlers at Community Health Centers. Rumbia, Jeneponto Regency. The type of research used was an analytical survey with a cross sectional study approach. The sample was 72 toddlers in Rumbia village using a purposive sampling technique. The results of the research show that there is a relationship between maternal employment and the incidence of stunting in toddlers at the Rumbia health center, Jeneponto Regency with a p value = 0.034 < ? 0.05, there is a relationship between maternal education and the incidence of stunting among toddlers at the Rumbia health center, Jeneponto Regency with a p value = 0.003 < ? 0.05, there is a relationship between the number of children and the incidence of stunting in toddlers at the Rumbia health center, Jeneponto Regency with a p value = 0.016 < ? 0.05. Conclusion: There is a relationship between mother's employment, mother's education and number of children with the incidence of stunting among toddlers at the Rumbia Community Health Center, Jeneponto Regency.