KAJIAN TENTANG KEWENANGAN PRA-PERADILAN DALAM MEMUTUS PENETAPAN TERSANGKA
Febri Rendragraha P. & Wisnu Rustam Aji Hardani Dyah Ayu P. (2018). KAJIAN TENTANG KEWENANGAN PRA-PERADILAN DALAM MEMUTUS PENETAPAN TERSANGKA. Wacana Hukum, 23(1). https://doi.org/10.33061/wh.v23i1.2029
Febri Rendragraha P., Wisnu Rustam Aji Hardani Dyah Ayu P., "KAJIAN TENTANG KEWENANGAN PRA-PERADILAN DALAM MEMUTUS PENETAPAN TERSANGKA," Wacana Hukum, vol. 23, no. 1, 2018.
Febri Rendragraha P., Wisnu Rustam Aji Hardani Dyah Ayu P.. "KAJIAN TENTANG KEWENANGAN PRA-PERADILAN DALAM MEMUTUS PENETAPAN TERSANGKA." Wacana Hukum, vol. 23, no. 1, 2018.
Febri Rendragraha P., Wisnu Rustam Aji Hardani Dyah Ayu P.. "KAJIAN TENTANG KEWENANGAN PRA-PERADILAN DALAM MEMUTUS PENETAPAN TERSANGKA." Wacana Hukum 23, no. 1 (2018).
Febri Rendragraha P. & Wisnu Rustam Aji Hardani Dyah Ayu P. (2018) 'KAJIAN TENTANG KEWENANGAN PRA-PERADILAN DALAM MEMUTUS PENETAPAN TERSANGKA', Wacana Hukum, 23(1). doi: 10.33061/wh.v23i1.2029.
Febri Rendragraha P., Wisnu Rustam Aji Hardani Dyah Ayu P.. KAJIAN TENTANG KEWENANGAN PRA-PERADILAN DALAM MEMUTUS PENETAPAN TERSANGKA. Wacana Hukum. 2018;23(1).
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir
ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Arbani, Tri Suhendra
PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
Pangestika, Elza Qorina
REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
toro, Iswan
MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Aminah, Siti
PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013
di, Arben