Publication Search

This research was motivated by the company increasing competition in the mobile phone operator in Indonesia. This affects the Prime XL card sales which fluctuated during the years 2016-2018.This study was conducted to determine how to analyze the influence of the brand influence impulse buying prepaid cards XL in Semarang. In this study the authors used below the line and positive emotions as independent variables to be studied how they affect impulse buying.  This study using multiple linear regression analysis using SPSS. The population is XL event at Superindo Candi in Semarang where the amount is not known for certain. The sample used as many as 100 people with engineering sample selection of non-probability sampling using accidental sampling. The research sample was determined by purposive sampling technique. Analysis of the data obtained in multiple linear regression analysis, hypothesis testing t test results showed that each - each variable below the line and positive emotions partially influence and significant to the variable impulse buying.

Penelitian ini  bertujuan untuk  menguji pengaruh beberapa variabel seperti  Pemahaman sistem akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi,  kompetensi sumber daya manusia terhadap Kualitas laporan keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini kepala bidang dan seksi keuangan sebanyak 57 di kantor kabupaten Magelang, dan data yang  diperoleh melalui penyebaran kuesioner (angket), sedangkan metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan Pemahaman Sistem Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, serta Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh etika, prosedur kerja, kualitas penyedia barang dan jasa, dan informasi kebutuhan barang dan jasa terhadap fraud dalam proses pengadaan barang dan jasa perusahaan swasta di Semarang. Metode penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuisoner. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan swasta di wilayah Semarang dengan jumlah sampel 45 orang yaitu seluruh karyawan bagian pembelian yang bekerja minimal 5 tahun. Teknik analisis yang dipakai adalah dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah Etika pengadaan barang dan jasa berpengaruh negatif signifikan terhadap fraud pengadaan barang dan jasa.. Prosedur kerja pengadaan barang dan jasa berpengaruh negatif terhadap fraud pengadaan barang dan jasa. Semakin tinggi tingkat prosedur kerja pengadaan barang dan jasa maka akan menurunkan fraud pengadaan barang dan jasa. Kualitas penyedia barang dan jasa berpengaruh negatif signifikan terhadap fraud pengadaan barang dan jasa. Mereka beranggapan semua hal yang terjadi dalam proses pemilihan supplier di luar kendali mereka, dan orang yang mengendalikan adalah atasan, sehingga penurunan kualitas penyedia barang dan jasa, akan meningkatkan fraud dalam pengadaan barang dan jasa. Informasi kebutuhan barang dan jasa berpengaruh negatif signifikan  terhadap fraud pengadaan barang dan jasa. Semakin banyak pihak yang terlibat maka akan menurunkan fraud pengadaan barang dan jasa. Hal ini akan memudahkan para pegawai bagian pembelian mendapat penilaian kinerja yang baik dari perusahaan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen seperti pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan kualitas pelayanan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota semarang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99 responden dengan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner (angket). Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster random sampling (teknik sampling daerah), sedangkan metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sekalipun UMKM belum memahami pajak yang dibayar secara lengkap tetapi mereka tetap patuh membayar pajaknya. Sanksi pajak pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi bagi ketidakpatuhan wajib pajak membayar kewajiban pajaknya menjadi mereka patuh memenuhi kewajibannya.. Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pelayanan yang bersifat membantu kelancaran wajib pajak memenuhi kewajibannya merupakan harapan dan kenyataan wajib pajak yang harus dilaksanakan.

Upaya memenuhi ketersediaan darah untuk kebutuhan pelayanan kesehatan selama ini telah dilakukan oleh Palang Merah Indonesia melalui Unit Transfusi Darah yang tersebar di seluruh Indonesia. Humas UDD PMI Cabang Kota Semarang telah menggunakan strategi kampanye untuk mengajak masyarakat menjadi pendonor darah sukarela sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan, sikap dan memberikan motivasi sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan darahnya. Penelitian ini menggunakan jenis survei analitik. Populasi penelitian ini adalah seluruh pendonor darah sukarela di UDD PMI Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sebanyak 70 pendonor. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pengetahuan donor darah sukarela di UDD PMI Kota Semarang cukup baik yaitu 48,0%.Sebagian besar pendonor memiliki sikap yang cukup baik terhadap donor darah yaitu 35,0%.Tingkat motivasi pendonor terhadap donor darah cukup baik yaitu 33,0%. Pendonor darah sukarela di UDD PMI Kota Semarang memiliki tingkat pengetahuan, sikap, dan motivasi yang cukup baik mengenai donor darah.

Pandemi Covid-19 menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, akibat pengaruh globalisasi  yang  didukung  oleh  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi. Mengglobalnya Covid-19 telah membawa dampak pada kehidupan masyarakat, dunia usaha swasta, dan pemerintahan. Dampak pandemi Covid-19, khususnya bagi Birokrasi Pemda berupa munculnya permasalahan adanya kelemahan pada aspek kelembagaan dan perilaku aparatur birokrasi. Namun di samping itu juga terdapat tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dengan baik dalam pembuatan kebijakan untuk mengatasi masalah yang muncul pasca pandemi. Dalam konteks tersebut, penanganan pandemi akan dapat diatasi dengan baik jika didukung oleh adanya good governance dan bikrokasi digital. Pendekatan reformasi kelembagaan dan perilaku birokrasi Pemda akan menjadi baik. Pendekatan reformasi kelembagaan Pemda baik perbaikan bentuk dan misi organisasi, regulasi (kebijakan), prosedur, metode, maupun mekanisme kerja pelayanan publik akan menjadikan birokrasi Pemda mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengatasi pandemi. Adapun   reformasi   melalui   perbaikan   perilaku   aparatur   birokrasi   (ASN)   baik   melalui pendidikan dan latihan, kebijakan renumerasi, pengembangan karier ataupun lainnya akan menjadikan birokrasi Pemda dapat menyelenggarakan pelayanan publik pasca pandemic Covid-19 dengan baik.

Dalam Upaya peningkatan stabilitas ekonomi masyarakat, peran UMKM sangat penting untuk menopang   kehidupan   bermasyarakat   prioritas   pada   industri   kecil   atau   home   industri. Khususnya  pada kondisi pandemi covid -19  yang  belum  berakhir.    Untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil (UMKM) adalah dengan membuat strategi baru tentang pemasaran dan penjualan baik secara online dam offline di era new normal. Dampak globalisasi  menyebabkan  persaingan  ketat  dalam  import  ekspor  barang  dan jasa, sehingga pertumbuhan perekonomian dan kemakmuran rakyat tercapai secara merata. Isue yang berkembang adalah upaya meningkatkan kemandirian UMKM masa yang akan datang, perlu strategi   baru   dalam   membangun   hubungan   antara   UMKM   dengan   Bank.   Agar   tujuan pemerataan ekonomi terlaksana perlu kebijakan pemerintah dalam mengatur regulasi pertumbuhan usaha UMKM dan percepatan perwujudan kemandirian usaha masyarakat, peran serta pemerintah dalam mendukung pertumbuhan UMKM modern perlu dituangkan dalam peraturan yang baru agar pemerataan ekonomi segera terwujud.

Pandemi covid-19 yang berlangsung sejak awal 2020, telah berdampak pada Kesehatan, social dan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang biasanya menjadi roda kehidupan keonomi masyarakat tidak mampu bertahan. Berbagai kebijakan yang diuluncurkan pemerintah suka tidak suka harus diterima demi Kesehatan sekaligus uasaha yang tidak berhenti. Deregulasi dan debirokratisasi menjadi tempat untuk menguatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana deregulasi dan debirokratisasi mampu memberikan peluang bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Fokus penelitian ini meliputi respon kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah UMKM, dan kemampuan UMKM dalam meningkatkan kemampuan bertahan menghadapai pandemic covid-19. Lokus penelitian di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukan deregulasi dan debirokratisasi mampu untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah menghadapi pandemic covid-19. Meskipun poeningkatannya masih cenderung melambat namun berbagai upaya telah membantu bangkit dan bekerja.

Proses reformasi birokrasi yang dimulai dengan penyusunan Desain Besar (grand design) mengenai Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Grand esign Administrative Reform 2010-2025) telah dituangkan ke dalam Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 dengan tujuan besarnya untuk menciptakan birokrasi berkelas dunia di tahun 2025. Reformasi birokrasi merupakan sebuah proses politik yang di desain untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan elemen-elemen lain dalam masyarakat, seperti masyarakat sipil dan swasta, maupun di dalam birokrasi itu sendiri. Dalam desain besar tersebut, Road Map reformasi telah dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap setiap lima tahunan yang memuat sasaran-sasaran strategis. Tidak terasa Grand Design Reforrmasi Birokrasi tersebut telah memasuki pada tahap terakhir atau periode ketiga, pada periode terakhir ini sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada tahap II hingga akhirnya tujuan akhir untuk mewujudkan pemerintah kelas dunia. Namun banyak berpendapat bahwa pada Tahap I dan Tahap II dinilai belum ada dampak yang signifikan, apakah Reformasi Birokrasi di Indonesia bisa dikatakan “Jalan di Tempat”. Pada tahap ketiga iniKementerian PANRB mencanangan Reformasi Birokrasi Temtikdengan empat focus yaitu: 1. Pengentasan Kemiskinan; 2. Peningkatan Investasi; 3. Percepatan Prioritas Aktual Presiden; 4. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Reformasi Birokrasi diharapkan menjawab keinginan dan amanat Bapak Presiden Joko Widodo untuk Reformasi Birokrasi yang berdampak pada masyarakat dan pembangunan.

Peran pemerintah dalam melaksanakan pelayanan seperti menyediakan pelayanan pendidikan, kesehatan, penerbitan surat izin, penerbitan E-KTP dan akta kelahiran pembangunan gedung, pembangunan jembatan, pengairan, dan sebagainya. Akibatnya, peran pemerintah memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga ia berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik semaksimal mungkin. Peningkatan pelayanan publik berkaitan erat dengan konsep desentralisasi. Desentralisiasi melalui pembentukan otonomi daerah di Indonesia menjadi isu yang sangat menarik untuk dibahas, terutama mengenai peningkatan pelayanan publik mengingat desentralisasi memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan pelayanan publik. Terkait desentralisasi, Pemerintah Kota Semarang bersama perangkat daerahnya pun memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri secara luas dan bertanggung jawab dalam rangka menyejahterakan masyarakatnya melalui pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan bidang administrasi di Kota Semarang salah satunya dimana Wali Kota Semarang melimpahkan kewenangan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan salah satu pelayanan yang diselenggarakan adalah akta kelahiran. Akta kelahiran adalah bentuk identitas seseorang.

Dampak negative akibat pandemic COVID-19 mengakibatkan krisis global di segala aspek bidang kehidupan seluruh Negara salah satunya di Indonesia, dampak  tersebut melemahkan sector perekonomian yaitu penurunan permintaan dunia terhadap barang-barang eksport asli produk Indonesia, sehingga menyebabkan ledakan besar pengangguran. Sedangkan Produk Dalam Negeri merupakan katup penyelamat bagi industri produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang semula berorientasi eksport dan domestic, kini berbalik menjadi import alat kesehatan dan perbekalan farmasi berupa vaksin COVID-19.  Selain dampak negative pandemic COVID-19 juga adanya dampak positife revolusi industri 4.0 atau yang dikenal dengan istilah “cyber physical system” yang melahirkan banyak perubahan hampir di semua sektor industri. Pengalihan dari cara konvensional menjadi serba internet dengan menekankan pada unsur kecepatan dan ketersediaan informasi yang dapat diakses bagi siapapun, kapanpun dan dimanapun yang membutuhkan serta memudahkan dalam jual beli barang/jasa. Era industrial 4.0 yang semakin cepat berkembang ini menjadi tantangan dan tuntutan bagi birokrasi untuk segera mereformasi mewujudkan e-government yang kreatif, inovatif, komunikatif dan transparan sehingga melahirkan berbagai layanan Pemerintah berbasis elektronik salah satunya adalah penerapan e-procurement atau yang dikenal sebagai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik yang dapat dijadikan peluang bagi Produk Dalam Negeri dan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.  

Perkembangan zaman saat ini yang semakin global di tengah revolusi industry 4.0 dan Reformasi Birokrasi menuntut ASN memiliki kompetensi yang relevan dengan kemajuan zaman agar dapat memanfaatkan perubahan lingkungan menjadi suatu peluang dalam memberikan pelayanan dan perumusan kebijakan yang lebih berkualitas. Perubahan paradigma pengembangan kompetensi mampu mendukung terwujudnya Smart ASN untuk pemerintahan berkelas dunia. Reformasi Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membangun birokrasi sesuai dengan  Grand  Design  Reformasi  Birokrasi.  Dalam  menajdikan  ASN bertaraf internasional ini tidaklah mudah karena harus didukung oleh semua pihak baik itu regulasi yang jelas dan juga kesadaran dari masing-masing individu ASN. Peningkatan kinerja dan pengembangan kompetensi disini memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan menuju ASN bertaraf internasional karena kinerja dan komptensi inilah yang menjadi modal  dalam  pelaksanaan  pelayaanan  publik  yang  semakin  berkualitas sesuai tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam menghadapi hal tersebut pemerintah memiliki program yang dinamakan 6P, yang masuk dalam Human Capital Management Strategy. Program 6P itu melingkupi perencanaan, perekrutan dan seleksi, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja dan penghargaan, promosi, rotasi, dan karier, serta peningkatan kesejahteraan.

The implementation of tax autonomy by the central and regional governments separately provides the flexibility to be more independent in tax arrangements in order to increase the income of each region. The objective of this research is to determine whether the West Java provincial government's application of  vehicle tax collection  is effective in increasing Regional Original Income (ROI) in West Java. The methodology used in this research is qualitative. Analysis of the data used is analysis by calculating the effectiveness of tax collection. The results of data analysis show that the efficiency of  vehicle tax collection has an impact on increasing local revenue in West Java.

Cukup menarik untuk mencermati mengapa para rohaniwan sekarang ini berminat terjun dalam politik praktis. Di kalangan Islam, misalnya, ditemukan Kiai-kiai yang mendirikan partai-partai politik. Bahkan mencalonkan diri menjadi eksekutif atau pun legislatif. Kenyataan itu mestinya menjadi alasan untuk mempertanyakan secara mendalam alasannya, mengapa mereka harus terlibat

Pergaulan bebas merupakan suatu tindakan yang bertolak belakang dengan tindakan moral, karakter, dan spiritual. Mengantisipasi pergaulan bebas di kalangan peserta didik di Sekolah Menengah Atas (SMA) Shalom Bengkayang sangat penting untuk dilakukan oleh guru pendidikan agama Kristen.

This work is the result of research that describes the application of the law described in the Quran and Al-Hadith as well as the Law of IHL in addressing the concepts of Iddahh and Ihdad for career women. Usually, a woman not only becomes a housewife, but also contributes to the family home by working outside the home. The discussion in this study aims to uncover everything related to women's freedom to carry out activities outside the home, but there are also demanding and restrictive religious prescriptions that must be informed by research. The research method used is qualitative field research with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques are carried out by observation, interviews and documentation. To get these answers, researchers used primary and secondary data. Both data were analyzed using qualitative analysis methods. The underlying problem is career women who do not go through the period of Iddahh and Ihdad according to Islamic law. Based on research in Jambesari Hamlet, Jambesari Darussolah District, it was found that many women whose husbands died or were divorced did not know the period of Eiddahh according to Islamic teachings. They only follow the local village customs. From the above results it can be concluded that a wan.

Every human being is created in pairs between a man and a woman, thus forming a marital relationship. But navigating the marriage ship will not go the way you want it to, with divorce sometimes being a shortcut in the marital relationship. Divorce in marriage will have many repercussions, including raising children after divorce. As child support is often overlooked by heirs to their rights and obligations, Islamic law and civil law provide for alimony during marriage or after marriage (divorce). The methodology of this research uses a normative juridical approach and the type of research is library research. Then the primary data sources used are Islamic Family Law and Civil Law. The secondary data sources used are books related to problem formulation and discussion. The data validity testing technique in this research uses data source triangulation. The result of this study is that child maintenance after divorce according to Islamic family law is fully borne by the father, but this obligation can be reduced, if the father cannot work for a living (paralyzed, etc.) and does not have a trump card to give. Meanwhile, child maintenance after divorce according to the provisions of civil law is the responsibility of both parents.

The marriage agreement is an agreement made between the prospective spouses which regulates the rights and obligations between the prospective partners after the marriage occurs. The main problem in this thesis is how Islamic law views the content and existence of a marriage agreement before the marriage ceremony and how the effectiveness of the marriage agreement is in an effort to prevent divorce. The writing method in this thesis is a descriptive qualitative method using a type of library research, namely research that aims to be carried out by reading books and collecting data contained in rooms related to libraries, such as books, journals and materials related to problems in research and etc. Data and data sources used in this study are primary data sources, secondary data sources and tertiary data sources. Methods of data collection using the method of research literature and documentation.‎ What is the view of Islamic law regarding the contents and existence of a marriage agreement before the marriage ceremony is that the law of a marriage agreement is mubah law (permit), in the sense that not everyone who is about to get married must agree, there are also those who do not want to make an agreement. Meanwhile, the content of the marriage agreement is related to anything, as long as it does not violate legal boundaries. How is the effectiveness of a marriage agreement in an effort to prevent divorce, namely in making a marriage agreement that has benefits including avoiding divorce, for example a husband and wife make an agreement if there is a divorce, the agreement is that if there is a divorce, property belongs to a wife, therefore the husband does not divorce his wife because if the husband divorces his wife then nothing will get.

Tamanan sub district is a developed sub district, always keeping up with the times. Especially with today's socialization, parents must also participate in monitoring the socialization of their children, because one of the factors causing underage marriage is uncontrolled socialization so they are afraid of causing accidents. The above fact is an interesting phenomenon to study. Therefore, it provides an opportunity for writing to analyze the factors that cause early marriage in Tamanan District. In addition, the opinions and solutions of religious leaders regarding early marriage.In this study, the research used by the compiler is a type of field research (field research), to the Tamanan KUA and several Tamanan religious leaders regarding their views on early marriage. The nature of the research used is descriptive, analytical, primary data, namely the original source without previous intermediaries, which is the source of data on the words or actions of a person who is observed or interviewed. In this study, the authors used Law No. 16 of 2019 concerning marriage, especially articles related to the discussion in this thesis. Based on the methods used above, it was revealed that the factors causing early marriage in the District itself, namely: environmental factors, economic factors and also factors regarding understanding of religion. these factors are what cause many early marriages in Tamanan District. Then the opinion of the figures is that there are some who agree with the existence of early marriage or in the legal language of marriage dispensation. Because there are dasrnya that allow marriage dispensation. Some religious leaders disagree with early marriage. Because a marriage needs readiness from various aspects. One of the figures agreed with early marriage, as long as the marriage was carried out in accordance with the terms and conditions.

 The purpose of this study was to determine the Accounting Information System for Cash Receipts in CV. Merapi Kendal, Central Java. The type of research that will be used is associative with a quantitative approach. The population in this study were employees of CV. Merapi Kendal, Central Java, which found 183 people, while the sample used in this study was 40 respondents using purposive sampling technique. The method of data collection through the distribution of the analysis questionnaire used in this study was multiple linear regression The results showed that Internal Control, Human Resource Competence and Organizational Commitment had a positive and significant effect on Accounting Information Systems and the adjusted value of R square in the regression model obtained was 0.816, which means that 81.6 percent of Accounting Information System variables can be explained by the variable Internal Control, Human Resource Competence and Organizational Commitment while the remaining 18.4 percent is explained by other variables outside this study.