Publication Search

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya bahasa dan menjelaskan mengenai makna yang ada di dalam lirik lagu “takut” dalam album semoga sembuh.Yang dinyanyikan oleh Idgitaf dengan menggunakan metode studi pustaka. Dalam penelitian ini menghasilkan sebuah makna dalam lirik lagu yang berisikan berbagai ketakutan dalam fase dewasa. Dalam lagu “takut” juga terdapat gaya bahasa penegasan. Selain itu, periset tertarik untuk mengenali majas apa yang terkandung dalam lirik lagu itu,karena dalam lirik lagu ini memiliki makna dan harapan yang mau di informasikan secara langsung dan tidak langsung. Setelah itu tata cara yang digunakan dalam riset ini merupakan tata cara deskriptif kualitatif ialah suatu  tata cara dengan metode menganalisis informasi serta hasil informasinya setelah itu di proses ke dalam wujud teks deskripsi. Subjek yang di analisis berbentuk lirik lagu bertajuk “Takut”. Hasil analisis lirik lagu ini menunjukkan adanya majas personafikasi, majas retorika, majas paradoks. Makna dan arti yang terkandung dalam lirik lagu “Takut” adalah cerita seseorang yang piawai menyembunyikan luka meski sering terlihat tertawa.

Artikel dengan judul gaya bahasa Iklan dan berjualan tepung pati irut di pasar elektronik ini bertujuan untuk menerangkan dan membahas penempatan kalimat gaya bahasa dan beberapa jenis kata yang ada dalam deskripsi produk dan juga penamaan produk serta pada cara promosi produk tepung pati irut kepada konsumen. Artikel ini sekaligus bertujuan untuk memberitahu para penjual bagaimana menjadi penjual yang baik dan benar dalam berkomunikasi dengan konsumen, supaya konsumen dapat tertarik hanya karena gaya bahasa yang mudah difahami oleh mereka dan membuat mereka tertarik dengan produk yang kita jual di pasar elektronik tersebut. Gaya bahasa yang digunakan dalam komunikasi pada media elektronik biasanya bisa menjadi salah satu penyebab kesalah fahaman antara penjual dan pembeli, kemungkinan hal tersebut karena tidak adanya intonasi berbicara, dan hal ini bisa menyebabkan kerugian pada penjual karena konsumen bisa tidak jadi membeli produk tersebut.

Dewasa ini penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar dalam komunikasi siswa dirasa semakin berkurang. Menurunnya semangat untuk menggunakan bahasa secara baik dan benar saat ini menjadi topik yang penting untuk dikaji. Maka dari itu, sebagai pemakai bahasa Indonesia selayaknya memiliki rasa kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia. Namun di lingkup perguruan tinggi, sikap berbahasa yang positif belum sepenuhnya dimiliki oleh sebagian besar mahasiswa. Kesadaran rasa setia, bangga memiliki, dan memelihara bahasa Indonesia tampaknya masih kurang. Hal ini disebabkan mahasiswa cenderung bersikap lebih percaya diri ketika menggunakan Bahasa Asing dibandingkan dengan Bahasa Indonesia. Dalam konteks pembelajaran Bahasa Indonesia, tugas tersebut malah hanya dibebankan kepada para guru dan dosen Bahasa Indonesia. Paradigma seperti ini semestinya dapat diubah karena membiasakan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar akan menuai hasil maksimal dalam peningkatan prestasi akademik mahasiswa. Pemahaman bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar diperlukan bagi mahasiwa agar mempunyai sikap positif dalam menggunakan bahasa Indonesia. Sikap berbahasa Indonesia yang positif dapat ditunjukkan dalam bentuk kesetiaan berbahasa, kebanggaan berbahasa, dan kesadaran adanya norma bahasa.

Tujuan dari penelitian jurnal ini untuk mengetahui gaya bahasa dan makna yang terdapat pada lirik lagu “Dunia Tipu-Tipu” Yura Yunita. Riset terhadap penelitian ini menggunakan analisis data, yaitu dengan mendengarkan lagu yang akan dianalisis, memahami isi lirik tersebut kemudian, mencari kata-kata yang mengandung majas atau gaya bahasa lalu mendeskripsikan makna dari lagu ini yang tertuju kepada teman, keluarga dan orang terdekat maka dari itu kami menemukan beberapa majas yang ada didalam lirik lagu tersebut, penelitian yang kami dapatkan adalah beberapa majas yaitu majas hiperbola, majas paradoks, majas eufimisme, majas metafora, dan majas personifikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) mengkaji makna yang terdapat pada lirik lagu “Hanya Rindu” pada album anmesh kamaleng (2) penggunaan gaya bahasa yang terkandung di dalam lirik lagu “ hanya rindu” pada album  Andmesh Kamaleng. Peneliti tertarik menganalisis diksi dan gaya bahasa pada lirik lagu  hanya rindu ini karena ingin mengetahui apa makna yang terkandung dalam lirik lagu tersebut.dan anmesh kamaleng ini dia adalah salah satu penyanyi dan pencipta lagu yang  mempunyai cara tersendiri atau ciri khas tersendiri dalam menyampaikan atau mengarang sebuah lagu. Makna adalah pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan,setiap kata saling berkaitan satu sama lain. Gaya bahasa adalah  pemanfaatan kekayaan bahasa dalam berbicara maupun menulis guna untuk memperoleh efek efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup dan untuk mempengaruhi atau meyakinkan seorang pembaca atau penyimak tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi. Sumber data yang digunakan berupa dokumen yang berisi tentang lirik lagu hanya rindu dari album Andmesh Kamaleng.Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik menyimak dan mencatat. Dalam lirik lagu hanya rindu ini mengandung tiga macam makna yaitu makna denotasi,konotasi dan mitos. Gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang yaitui 3 ragam gaya bahasa yang masuk pada lirik lagu ini, yakni: gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, dan gaya bahasa perulangan.

Bahasa adalah alat yang digunakan orang setiap hari untuk mengekspresikan diri dan berkomunikasi dengan orang lain. Teknologi dan pengetahuan berkembang pesat sebagai akibat dari globalisasi. Salah satunya adalah internet, teknologi kompleks yang mencakup berbagai platform media sosial. Media sosial memiliki dampak karena berfungsi sebagai platform untuk komunikasi pendidikan dan memungkinkan pengguna untuk berbagi pengetahuan dan pemikiran satu sama lain. Di sisi lain, penggunaan dan penulisan bahasa Indonesia juga dapat dipengaruhi oleh media sosial. Pengguna media sosial memiliki kemampuan untuk menampilkan aktivitasnya, berbagi pemikiran, dan mengomunikasikan perasaannya.

Mengingat pendidikan karakter akan berjalan dengan baik jika sistem pendidikan nasional mendapat dukungan yang baik, maka nilai-nilai dalam pendidikan karakter dapat dilaksanakan secara berbeda berdasarkan metode pengajaran guru. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi guru bahasa Inggris SMP dan SMA dalam menyampaikan nilai-nilai karakter dalam pembelajarannya di sebuah sekolah swasta di wilayah Bandung. Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif melalui kuesioner, wawancara dalam pengumpulan data, penelitian ini menghasilkan bahwa sebagian besar guru di sekolah menengah telah menerapkan pembentukan nilai karakter dalam cara mereka mengajar, dalam berbagai kegiatan di kelas. Kesimpulannya, meskipun implementasi dari implementasi character building bisa berbeda-beda untuk setiap guru bahasa Inggris, dan kemajuannya tidak dapat diketahui secara instan, upaya tersebut telah dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, guru harus terus-menerus mengubah cara mengajarnya agar siswa tidak benar-benar “sadar” bahwa karakter mereka dibangun secara singkat, dan mengabaikannya sebagai pendidikan nilai yang diacu.

Abstrak Lunturnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu tampaknya mulai marak di kalangan generasi muda. Banyak sekali generasi muda yang justru bangga ketika dalam kesehariannya fasih dalam berbahasa asing dan justru tidak memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di tengah keironian tersebut, penulis memberikan analisis singkat mengenai betapa pentingnya berbahasa Indonesia dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme. Diharapkan dengan adanya analisis singkat ini akan menyadarkan generasi muda betapa pentingnya memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Analisis kali ini menggunakan metode analisis deskriptif dimana penelitian berusaha mendiskripsikan suatu fenomena atau kejadian yang terjadi yang datanya berupa sajian data lisan ataupun tertulis dari orang-orang disekitar kawasan objek penelitian yaitu bahasa Indonesia itu sendiri. Dari analisis singkat ini didapatkan kesimpulan bahwa untuk membentuk generasi bangsa yang nasionalis dapat dimulai dari langkah kecil seperti membiasakan diri sendiri untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa keseharian dan terus menerus mengasah kemampuan berbahasa Indonesia baik melalui keterampilan menulis ataupun berbicara.

Financing is the main function and product of Islamic banking, namely the distribution of funds aimed at helping those in need, and if managed properly, can contribute significantly to Islamic banking income. However, in their distribution, funds carry many risks due to the uncertain and diverse nature of humans. This risk is reflected in the existence of loans that face problems that reduce the profits or profitability of Islamic banks. The purpose of this study is to explain the effect of Financing, Non-Performing Financing (NPF) and Financing to Deposit Ratio (FDR) on the profitability (ROA) of Bank Kaltimtara Syariah By including Financing, Non-Performing Financing (NPF) and Financing to Deposit Ratio (FDR) as the independent variable and profitability (ROA) as the dependent variable. This is a quantitative research with multiple linear regression analysis techniques. The population or research theme is the annual report of Bank Kaltimtara Syariah. A total of 9 samples were taken from the Bank Kaltimtara Syariah Quarterly Financial Report for the 2016-2018 period. Based on the test results, it is known that tcount = - 1.4 98 < t table = 1.8 3 3 Financing and NonPerforming Financing (NPF) both have no significant positive effect on Return On Assets (ROA). While the Financing to deposit Ratio (FDR) regression shows a significant influence on Profitability (ROA). The amount of tcount is 1.859 > ttable 1.833

Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT mempunyai wewenang membuat akta otentik, PPAT dalam menjalakan tugas dan jabatannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini penulis beri judul: Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Yang Dibuat Yang Menimbulkan Perkara Pidana. Permasalahan penelitian ini: 1). Faktor-faktor apa yang menimbulkan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta yang diterbitkan yang menimbulkan perkara pidana, 2). Bagaimana pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta yang diterbitkan yang menimbulkan perkara pidana, 3) Apa  akibat hukum terhadap akta yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menimbulkan perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi bersifat deskriptif analitis, Sumber data sekunder dan data primer, metode pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, data kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian diketahui bahwa 1) Faktor pertanggungjawaban PPAT dengan sengaja dan secara sadar bekerja sama dengan penghadap, tidak mempedomani aturan-aturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 2) Pertanggungjawaban PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 102/PID/ 2017. PT.YYK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik’’ dan pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 676/Pid.B/2016/PN. Smg. PPAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Akta Otentik Secara Bersama-sama, maka PPAT dikenakan pasal 264 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 3) Akibat hukum terhadap pembuatan akta PPAT yang menimbulkan perkara pidana maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. ?Bagaimana akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dalam dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. ? Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dapat dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil akta hibah. Akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur yang tidak memenuhi syarat materiil akta hibah tidak menyebabkan akta hibah batal demi hukum namun dapat dibatalkan jika dapat dibuktikan danya syarat materiial yang tidak terpenuhi. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dapat dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil akta hibah. Akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur yang tidak memenuhi syarat materiil akta perjanjian hibah tidak menyebabkan batal demi hukum.

Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk memberikan rasa aman bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur melalui eksekusi Hak Tanggungan, namun upaya hukum dari debitur  berupa  gugatan agar pelaksanaan lelang eksekusi ditangguhkan dan permohonan restrukturisasi kredit menimbulkan permasalahan baru. Penelitian ini memberikan rumusan masalah mengenai 1). Pertimbangan Hakim (Racio Decidendi) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 2). bentuk perlawanan yang dilakukan oleh debitur dalam putusan Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 3).Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemenuhan perjanjiannya melalui eksekusi Hak Tanggungan dengan Parate Eksekusi, tujuan penelitian 1). Untuk mengkaji dan menganalisa Pertimbangan Hakim (Racio Decidendi) dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 2).Untuk mengkaji dan menganalisa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh dalam putusan Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi 3).Untuk mengkaji dan menganalisa Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemenuhan perjanjiannya melalui eksekusi Hak Tanggungan dengan Parate Eksekusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data yang digunakan adalah Undang-Undang dan buku-buku literatur, Analisis bahan Hukum yang disajikan secara sistematis. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa 1).Tidak adanya  restrukturisasi  pinjaman  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  menunda  eksekusi  hak tanggungan, 2).Debitur hanya dapat mengajukan  gugatan penangguhan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan apabila  didasarkan pada  adanya cacat  hukum pada  perjanjian  kredit, 3).Eksekusi hak tanggungan melalui parate eksekusi dengan adanya perlawanan dari debitur tetap memberi perlindungan untuk kreditur dalam memperoleh pelunasan utangnya.

Penelitian ini mengkaji mengenai putusan hakim dalam perkara pembatalan akta risalah lelang dikarenakan adanya kesalahan prosedur dalam penetapan nilai limit lelang dalam pelaksanaan lelang dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai objek kajiannya. Dasar pertimbangan hakim dalam pembatalan akta risalah lelang didasarkan pada dua (2) hal, yaitu: (a) adanya perbuatan melawan hukum dari kreditur yang telah serta merta tanpa sepengetahuan debitur mengajukan permohonan lelang. (b) adanya kesalahan prosedur dalam penetapan nilai limit lelang dalam pelaksanaan lelang. Akibat hukum yang timbul dengan dibatalkannya akta risalah lelang ada 5 (lima), yaitu: (a) Obyek lelang harus dikembalikan kepada keadaan hukum semula, namun tetap dalam status barang jaminan yang tercatat atas nama kreditur. (b) Hak pemenang lelang atas objek lelang menjadi berakhir. (c) Kreditur harus mengembalikan hasil lelang sejumlah uang yang telah disetorkan kepada pemenang lelang. (d) Debitur tetap diharuskan memenuhi kewajibannya melunasi utangnya sebesar hutang pada posisi semula. (e) Akta risalah lelang dengan sendirinya batal demi hukum. Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas adanya pembatalan akta risalah lelang oleh putusan pengadilan yaitu pemenang berhak mendapatkan kembali haknya atas sejumlah uang yang telah dibayarkan dalam pelaksanaan lelang tersebut.

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam penerapannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/Pid/2013 bahwa terdakwa Notaris terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Otentik, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris; 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh Notaris dalam pemalsuan akta; 3) Bagimana akibat hukum berita acara rapat yang dibuat tidak berdasarkan fakta oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil analisis disajikan secara Kualitatif. Data di lapangan diambil melalui wawancara dengan Notaris Senior di kota Semarang. Hasil Penelitian ini adalah peran Notaris dalam peralihan aset tersebut adalah Pengaturan hukum terkait tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263 KUHP, 264 KUHP dan 266 KUHP. Indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta, antara lain yaitu pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administrasi/Kode Etik. akta yang dibuat oleh Notaris tersebut batal demi hukum dikarenakan adanya unsur pemalsuan surat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah menurut Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima hibah pemegang hak atas tanah yang disengketakan? 3)Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl., putusan Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/AG/2020? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) dengan menggunakan data utama adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung.  Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dapat mengajukan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Perlindungan hukum bagi penerima hibah pemegang hak atas tanah yang disengketakan secara normatif telah diatur  Kompilasi Hukum Islamd. Hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, menurut ketetuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.  Pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA. Kdl., tidak memenuhi rasa keadilan, sementara pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA.Smg. sudah memberikan rasa keadilan bagi penerima hibah. Pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/AG/2020 mengenai judex facti telah salah menerapkan hukum, Mahkamah Agung berpendapat judex facti telah mempertimbangkan dengan benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, sehingga alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya menyatakan judex facti telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan sesuai rasa keadilan.

Peraturan PPAT diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998 Pasal 1, Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kode etik. Apabila produk yang dibuat itu cacat, maka dapat membuat PPAT tersebut dituntut oleh pihak terkait yang merasa dilanggar haknya ataupun dirugikan, selain itu PPAT tersebut dapat menjadi sebagai pelaku, turut tergugat atau tergugat dalam suatu peradilan dan apabila dalam membuat akta terdapat unsur-unsur tindak pidana maka PPAT dapat menjadi tersangka, bahwa PPAT tersebut dengan sengaja melakukan pemalsuan akta otentik. Permasalah bagaimana akibat hukum terhadap akta PPAT yang dibuat, sanksi apa yang harus diterima oleh PPAT setelah menyalahgunakan wewenangnya terhadap akta yang dibuat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sumber data yaitu data primer dan data sekunder, Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan akta ppat yang cacat hukum dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum dapat dibatalkan karena tidak dilakukan secara terang dan tunai. PPAT dinyatakan telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “memalsukan surat berupa akta otentik”maka Sanksi yang diterima PPAT yaitu sanksi administrasi dan dijatuhi pidana mengingat Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Salah satu produk bank yang berupa kredit tanpa agunan adalah kartu kredit. Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (merchant). Pemakaian kartu kredit dengan tidak bijak dapat menimbulkan kredit macet. Apabila terjadi kemacetan kartu kredit, maka bank biasanya menggunakan jasa penagihan hutang yang dikenal dengan debt collector. Seringkali debt collector dalam melakukan jasa penagihan hutang bekerja secara tidak profesional bahkan kadang cenderung melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun bank penerbit kartu kredit, karena tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis karena penelitian ini menganalisis kesesuaian praktek penagihan kartu kredit dengan peraturan perundang-undangan.  Bank  dalam  melakukan  penagihan kartu  kredit  terhadap nasabah yang wanprestasi seringkali menggunakan jasa penagihan hutang atau yang  dikenal  dengan  debt  collector.  Permasalahan  dalam  sistem  penagihan nasabah pada pokoknya yaitu petugas penagihan tidak mematuhi pokok-pokok etika penagihan. Hal tersebut menyebabkan nasabah terganggu sehingga mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  guna memperoleh  kepastian  penyelesaian. Bank seharusnya membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai apa yang harus dilakukan oleh debt collector di dalam menjalankan tugasnya dalam menagih hutang nasabah kartu kredit. Selain itu peraturan mengenai debt collector diperlukan untuk mengatur kewenangan debt collector di dalam melakukan pekerjaannya.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Masih banyak kendala dalam penerapan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang biaya pra sertifikat dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Semarang. Rumusan masalah: 1) Faktor apa yang menyebabkan Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis sulit dilaksanakan di Kota Semarang?; 2) Bagaimana pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis?; 3) Bagaimana perlindungan hukum pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ada di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari Kota Semarang akibat Keputusan Bersama 3 Menteri?, Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data melalui metode analisis kualitatif. Hasil penelitian, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis belum mencukupi. Sehingga Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang tahun 2021 masih mengalami hambatan, yaitu adanya perbedaan persepsi di masyarakat berkaitan dengan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). dan diperlukan Perlindungan hukum terhadap pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ada di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari Kota Semarang akibat Keputusan Bersama 3 Menteri.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai eksekusi objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia (kreditur) yang dalam praktiknya dinilai hanya memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara serta merta tanpa parameter, mekanisme dan prosedur hukum yang jelas telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2019 yang pada pokoknya dalam amar putusan menyatakan mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Rumusan masalah dalam penelitian ini masalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia?; (2) Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?; dan (3) Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan metode analisis data menggunakan teknik yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia belum bekerja dengan baik dalam mewujudkan kepastian hukum yang adil, jaminan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, serta terdapat permasalahan konstitusionalitas yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) dinyatakan telah melakukan “cidera janji” (wanprestasi); (2) Hambatan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah belum adanya parameter untuk menentukan kriteria dalam perjanjian fidusia mengenai apa yang disebut sebagai wanprestasi atau cidera janji, dan apakah pengajuan/penanganan sengketa di pengadilan berlaku untuk seluruh objek jaminan fidusia atau hanya untuk objek jaminan fidusia tertentu yang memiliki nilai yang besar; dan (3) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia juga harus dilaksanakan dengan mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg yaitu dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

The development of student learning creativity is inseparable from the role of teacher competence as an educator in transferring effective learning, as well as in SKI learning. This paper aims to see how the four SKI teacher competencies are implemented at SD IT Hidayatul Jannah. This study used a qualitative approach with an analytical descriptive method. As for the results of the study: (1) There are aspects of pedagogic competence that have been fulfilled, it can be seen that the teacher has provided educational learning, can communicate and interact actively, (2) Aspects of personality competence as seen by the stability and personal integrity of a teacher, being fair, honest, objective, and also disciplined in carrying out assignments, (3) Aspects of professional competence that can be seen from the mastery of material, structure, and also scientific thinking concepts that support the subjects that the teacher already has, (4) Aspects of social competence of teachers who can accept the advantages and disadvantages of others, and are able to adapt to the environment, especially to students.