SciRepID - Scientific Publication Search

Publication Search

50,562 articles from 425 journals · 1,447 citations tracked

Showing 5741-5760 of 5,823

Analytics

Samadi, Wibowo Murti; Suryanto, Edy -

Wacana Hukum 2013 Faculty of Law, Universitas Slamet Riyadi

Abstract: BPN is an institution that is authorized to perform the duties of government land,among others implement acceleration land registration. Based on GovernmentRegulation No. 24/1997 concerning PRONA (national programe) policies, namelyproviding land registration services and legal certainty as to realize the achievement ofchess orderly land sector. If Government Regulation No. 24/1997 implemented properly,it will provide legal certainty, that the rule of law: land rights holders; lay of the land;acreage and others. Completeness and actual information on every subject in the landregistration law, it will be easier to take legal actions against the parcel of land that hasbeen registered.Key words: national programe, acceleration of land registration.

Widiastuti, Tri Wahyu

Wacana Hukum 2013 Faculty of Law, Universitas Slamet Riyadi

Abstract:Law enforcement to juvenile delinquency, need looking children with all distinctivenesscharacteristic although child was maturation but situation or environment caninfluence his behaviour. So we must different appreciation and sanction treatment tochild and mature. The goal of law enforcement are defence (protection) to childrenwith concern to the best children, in order to the best future for children.Key word: Law enforcement, juvenile delinquency.

Indrastuti, Lusia -

Wacana Hukum 2013 Faculty of Law, Universitas Slamet Riyadi

Abstract:Licensing regulations on fishing effort is regulatory role in maintaining thesustainability of fish resources and the environment, and improve the welfare offishermen's economic contribution to the state in accordance with the objectives offisheries development.According to Law No. 31 of 2004 on Fisheries is distinguishedfisheries business license on fishing and fish breeding. Regulation of the Minister ofMarine Affairs and Fisheries No. 12 / MEN/2012 on Business fisheries on the high seasis concerned with conservation of fish resources, fishing license can be used as a toolto control fishing effort to pay attention to the fish resource conservation issues.Keywords: control, conservation, fish resources.

-, Dahlia -

Wacana Hukum 2013 Faculty of Law, Universitas Slamet Riyadi

Abstract: Jamsostek program is a form of economic and social protection programs to provideprotection in the form of compensation for the loss of income in the form of cash andprotection in the form of services, care or treatment at the time of a worker hit bycertain risks. Jamsostek existence as living safeguard employment in a company isvery beneficial, and therefore as a measure to ensure the life of labor, the companywill enter the workforce in Jamsostek program managed by PT. JAMSOSTEK.Key words: Jamsostek Program, Worker Protection Law

Hardijanto, Heru Purwadi

Wacana Hukum 2013 Faculty of Law, Universitas Slamet Riyadi

Abstract:Law formulation of protection eyewitness is law phenomenon crime system in theIndonesia as crime system of judicature, where as law straightening of alwayscorrelation by law enforcer. Law straightening in eyewitness protection has been foundthat often witnesses do not get protection law and even become accused. As that way informulation wisdom punish about eyewitness protection and it needed in future withlaw balance such as KUHP, it form in unity law system, so easy to do law. Law ofprotection of eyewitness and victim and is new masterpiece of nation in the Indonesiawhich inspiring a law aspiration protecting the whole Indonesian nation especiallyeyewitness rights and victim in course of criminal justice. So that thereby punishprotection of victim and eyewitness represent guidance in conducting criminal lawformulation in one standard law system that is in a formulation punish Indonesia crimesystem of judicature.Key words: protection punish victim and eyewitness, process criminal justice.

-, Supriyanta -

Wacana Hukum 2013 Faculty of Law, Universitas Slamet Riyadi

ABSTRAK :Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukumpidana dan para ahli dalam “criminal justice science” di Amerika Serikat seiringdengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum daninstitusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum danketertiban. Dalam literatur dikenal beberapa model peradilan pidana yakni CrimeControl Model, Due Process Model,Family Model dan Integrated Model.Kata Kunci : Sistem peradilan Pidana

-, Supriyanta -

Wacana Hukum 2013 Faculty of Law, Universitas Slamet Riyadi

AbstrakDoktrin precedent dikenal dalam tatanan hukum Anglo Saxon, dimana hakim terikat pada putusan hakim terdahulu jika menghadapi kasus-kasus yang mirip. Di Amerika Serikat menganut the binding precedent dan persuasive precedent,sedangkan di Inggris menganut “the binding precedent”. Dalam sistem hukum acara pidana di Amerika Serikat juga mengenal plea bargaining system dimana antara jaksa dan terdakwa atau pembelanya dimungkinkan melakukan negosiasi jenis kejahatan yang akan dikenakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut di muka persidangan, sistem ini tidak dianut dalam sistem hukum di Indonesia.Kata Kunci : Precedent, Plea Bargaining Syste

Yuliana, Endang

Wacana Hukum 2013 Faculty of Law, Universitas Slamet Riyadi

ABSTRAK: Potret “Penjahat ” Lingkungan Hidup adalah orang atau badan hukum yang melakukan perusakan dan atau pencematan lingkungan hidup berupa eksploitasi hutan secara besar-besaran. Dalam tulisan ini disebutkan beberapa contoh dari kegiatan penjahat Iingkungan hidup yang salah satu pelakunya telah dijatuhkan pidana. Contoh potret tersebut adalah menggambarkan bahwa begitu rapuh dan tak berdayanya penegak hukum. Kembali membicarakan masalah Penjahat Lingkungan Hidup maka pertimbangan yang muncul atas fenomena tersebut, jelaslah bahwa hukum digunakan alat penguasa dalam rangka melegitimasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kata Kunci : Penjahat, Lingkungan Hidup

Haryanto, Totok Dwinur

Wacana Hukum 2013 Faculty of Law, Universitas Slamet Riyadi

AbstrakAspek hukum tidak ada hambatan dalam memasukkan teknologi asing. Semua kontrak alih teknologi dilindungi oleh asas kebebasan berkontrak, tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan kontrak tersebut ke instansi pemerintah. Kontrak alih teknologi bisa dilakukan oleh swasta murni tanpa campur tangan pemerintah, dengan demikian hukum alam menjadi sangat berperan dalam arti yang menguasai teknologi akan menentukan syarat-syarat alih teknologi (terms and conditions) dan pembeli teknologi mendapatkan dirinya dalam posisi yang lemah, tergantung pada pemilik teknoilogi. Kata kunci : Penanaman Modal Asing dan Transfer

Haryanto, Totok Dwinur

Wacana Hukum 2013 Faculty of Law, Universitas Slamet Riyadi

Abstarct Population growth as a result of the development drive the need of land. Land then is not only related of agriculture. It is related to other usage to give other prosperity. To stop land usage shift to other non-agriculture purposes, it is necessary to regulate, to limit the shift. One of the ways is by regulating location premission. It is hoped that land usage shift to other purposes will not misused. Key words : location premition, land for non-agriculture

Suryanto HP, Eddy

Wacana Hukum 2012 Faculty of Law, Universitas Slamet Riyadi

Abstrak Era kebangkitan konsumerisme telah nyata baik secara global maupun nasional dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Demokratisasi dan penguatan hak-hak sipil warga negara menjadikan konsumen berkehendak keras memperbaiki bergaining powernya di hadapan pelaku usaha dan pemerintah. Sudah bukan jamannya lagi pelaku usaha menempuh segala cara yang tidak jujur, mereka bisa digugat melalui class action. Kata kunci : Bergaining power konsumen.

Suryanto, HP., Eddy

Wacana Hukum 2012 Faculty of Law, Universitas Slamet Riyadi

ABSTRAK  : Arah kebijakan pembangunan hutan rakyat diarahkan pada wilayah-wilayah prioritas yang mempunyai potensi tinggi untuk pengembangan hutan rakyat dan dengan sentra-sentra industri pengolahan kayu disamping lahan milik masyarakat, lahan terlantar dan kawasan hutan. Untuk menggali potensi hutan rakyat diperlukan suatu perencanaan dan strategi pembangunan pengelolaan hutan rakyat guna mendorong dan mewujudkan unit-unit usaha perhutanan rakyat di lingkungan petani.   Kata Kunci : Pengelolaan, Hutan Rakyat, Otonomi.

Heru Suprapto, Bambang Ali Kusuma &

Wacana Hukum 2012 Faculty of Law, Universitas Slamet Riyadi

ABSTRAKPenyelesaian melalui sarana ini merupakan cara yang terbaik, karena para pihak yang berselisih dalam menyelesaikannya tidak meliputkan pihak ketiga. Para pihak berunding untuk mencari penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya hasil musyawarah itu dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. kata kunci : Lembaga Arbitrase, Perselisihan Hukum

-, Sunarno

Wacana Hukum 2012 Faculty of Law, Universitas Slamet Riyadi

Abstract : The working strike is the basic right of worker. Therefore, everyone can not stop implementing his right. If anyone is against this regulation, so can be punished.This right is implemented in according to regulation specially UU Nomor 13 Tahun 2003 and Kepmenakertrans Nomor: Kep-232/Men/2003 in order to evaluate as a legal working strike.The working stike can only be implemented at the certain factory, and there are no time’s regulation to implement working strike. Key words: The working strike and to implement

Widiastuti, Tri Wahyu

Wacana Hukum 2012 Faculty of Law, Universitas Slamet Riyadi

Abstract  : Violence to the woment involve every violence based on different of sex which   in cause lost or injury physical, sexual or phychological of woment, involve threat or robbery of independent in privat or public aspect.       Cause of violence to the woment are poverty which cause violence as a cannal of frustration and aggression, instability of society cause of  increase of sadism culture. Brutality is the part of society weapon which flaming because of war.Protection to the woment from brutality  are give same role  of woment  and man  at all aspect and empowering of woment Key word  : Protection, woment, violence. Â

Haryanto, Totok Dwinur

Wacana Hukum 2012 Faculty of Law, Universitas Slamet Riyadi

Abstract : Engagement of the State into the economic activities comes out from the objective of the State to reach a just and prosperous society. The State is obliged not only to maintain orderly society, but is has a task well to participate in every sector of public life. The development of economic policy concerning the role and status of the State within the economic activities gave birth the idea of Etatism Economic Politics, economy politics with the Market Economy System or combination of both systems. Key words :State Owned Enterprise, Etisme.

-, Widiastuti

Wacana Hukum 2012 Faculty of Law, Universitas Slamet Riyadi

Abstract : The increasing number of judicial review cases on acts/ordinances demanded by the public to the Court of Constitution has indicated an unsatisfactory  attitude concerning the contents of the acts/ordinances as they are in conflict with their rights. Several decision of the Court of Constitution accepted the judicial review claimed by the public  by abrogating article(s) or part of the act/ordinance could be seen as a category of the Court of Constitution’s authority to protect human rights. Nevertheless, in practice such a decision of the Court of Constitution cannot be implemented at once since law itself is a system.   Key words : Court of Constitution. Human rights.

-, Supriyanta

Wacana Hukum 2012 Faculty of Law, Universitas Slamet Riyadi

Abstract :as one the elements of democracy, kaw should be the foundation of transparent, accountable and responsive governance, establishment of an honest and fair, general election system, protection of human rights and the existence of a democratic and contident society. Law should be able as well to guarantee  that the state administrators transparently do obey the rule of law in exercising their tasks. Law enforcement within a state should correspondent to the ideal of law of nation concerned. It means that the law enforcement should be in accordance with the philosophy, way of life, norms  and principles followed by the society concerned. Key word : Democracy. Law enforcement.

Doyoharjo, Anggo

Wacana Hukum 2012 Faculty of Law, Universitas Slamet Riyadi

ABSTRACT:   The price of farming commodity is always low during the harvest season Iit is resulted in the income of the farmers. The issue of warehouse financing will postpone the selling. In fact, warehouse financing can be purchased and even can be used as a credit guarantee.  Using this warehouse financing, farmers will have access in getting loans from banks with warehouse finance guarantee. If the credit is paid, the guarantee can be returned  and the owner has the right to regret the goods. In the other hand, if the owner cant pay the bill, the goods is cold in auction or through  direct by the bank to pay the owner’s credit. KEYWORDS: Warehouse system financing.