PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA DI PENGADILAN

Hardijanto ; Heru Purwadi
Wacana Hukum 📅 2013 Vol 11, No 1 🔗 DOI: 10.33061/wh.v11i1.733
Abstract
Abstract:Law formulation of protection eyewitness is law phenomenon crime system in theIndonesia as crime system of judicature, where as law straightening of alwayscorrelation by law enforcer. Law straightening in eyewitness protection has been foundthat often witnesses do not get protection law and even become accused. As that way informulation wisdom punish about eyewitness protection and it needed in future withlaw balance such as KUHP, it form in unity law system, so easy to do law. Law ofprotection of eyewitness and victim and is new masterpiece of nation in the Indonesiawhich inspiring a law aspiration protecting the whole Indonesian nation especiallyeyewitness rights and victim in course of criminal justice. So that thereby punishprotection of victim and eyewitness represent guidance in conducting criminal lawformulation in one standard law system that is in a formulation punish Indonesia crimesystem of judicature.Key words: protection punish victim and eyewitness, process criminal justice.
How to Cite

Hardijanto & Heru Purwadi (2013). PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA DI PENGADILAN. Wacana Hukum, 11(1). https://doi.org/10.33061/wh.v11i1.733

Hardijanto, Heru Purwadi, "PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA DI PENGADILAN," Wacana Hukum, vol. 11, no. 1, 2013.

Hardijanto, Heru Purwadi. "PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA DI PENGADILAN." Wacana Hukum, vol. 11, no. 1, 2013.

Hardijanto, Heru Purwadi. "PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA DI PENGADILAN." Wacana Hukum 11, no. 1 (2013).

Hardijanto & Heru Purwadi (2013) 'PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA DI PENGADILAN', Wacana Hukum, 11(1). doi: 10.33061/wh.v11i1.733.

Hardijanto, Heru Purwadi. PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA DI PENGADILAN. Wacana Hukum. 2013;11(1).

Artikel Terkait

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013

di, Arben

MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Aminah, Siti

PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Pangestika, Elza Qorina

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir

REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH

toro, Iswan

ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Arbani, Tri Suhendra
Tren Sitasi Jurnal