DEMOKRATISASI DALAM PENEGAKAN HUKUM
Abstract :as one the elements of democracy, kaw should be the foundation of transparent, accountable and responsive governance, establishment of an honest and fair, general election system, protection of human rights and the existence of a democratic and contident society. Law should be able as well to guarantee that the state administrators transparently do obey the rule of law in exercising their tasks. Law enforcement within a state should correspondent to the ideal of law of nation concerned. It means that the law enforcement should be in accordance with the philosophy, way of life, norms and principles followed by the society concerned. Key word : Democracy. Law enforcement.
- & Supriyanta (2012). DEMOKRATISASI DALAM PENEGAKAN HUKUM. Wacana Hukum, 7(1). https://doi.org/10.33061/wh.v7i1.404
-, Supriyanta, "DEMOKRATISASI DALAM PENEGAKAN HUKUM," Wacana Hukum, vol. 7, no. 1, 2012.
-, Supriyanta. "DEMOKRATISASI DALAM PENEGAKAN HUKUM." Wacana Hukum, vol. 7, no. 1, 2012.
-, Supriyanta. "DEMOKRATISASI DALAM PENEGAKAN HUKUM." Wacana Hukum 7, no. 1 (2012).
- & Supriyanta (2012) 'DEMOKRATISASI DALAM PENEGAKAN HUKUM', Wacana Hukum, 7(1). doi: 10.33061/wh.v7i1.404.
-, Supriyanta. DEMOKRATISASI DALAM PENEGAKAN HUKUM. Wacana Hukum. 2012;7(1).
PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013
di, Arben
MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Aminah, Siti
PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
Pangestika, Elza Qorina
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir
REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
toro, Iswan
ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Arbani, Tri Suhendra