IJIN LOKASI SEBAGAI PENGENDALI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN

Haryanto ; Totok Dwinur
Wacana Hukum 📅 2013 Vol 7, No 2 🔗 DOI: 10.33061/wh.v7i2.528
Abstract
Abstarct Population growth as a result of the development drive the need of land. Land then is not only related of agriculture. It is related to other usage to give other prosperity. To stop land usage shift to other non-agriculture purposes, it is necessary to regulate, to limit the shift. One of the ways is by regulating location premission. It is hoped that land usage shift to other purposes will not misused. Key words : location premition, land for non-agriculture
How to Cite

Haryanto & Totok Dwinur (2013). IJIN LOKASI SEBAGAI PENGENDALI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN. Wacana Hukum, 7(2). https://doi.org/10.33061/wh.v7i2.528

Haryanto, Totok Dwinur, "IJIN LOKASI SEBAGAI PENGENDALI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN," Wacana Hukum, vol. 7, no. 2, 2013.

Haryanto, Totok Dwinur. "IJIN LOKASI SEBAGAI PENGENDALI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN." Wacana Hukum, vol. 7, no. 2, 2013.

Haryanto, Totok Dwinur. "IJIN LOKASI SEBAGAI PENGENDALI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN." Wacana Hukum 7, no. 2 (2013).

Haryanto & Totok Dwinur (2013) 'IJIN LOKASI SEBAGAI PENGENDALI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN', Wacana Hukum, 7(2). doi: 10.33061/wh.v7i2.528.

Haryanto, Totok Dwinur. IJIN LOKASI SEBAGAI PENGENDALI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN. Wacana Hukum. 2013;7(2).

Artikel Terkait

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013

di, Arben

PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Pangestika, Elza Qorina

MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Aminah, Siti

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir

ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Arbani, Tri Suhendra

REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH

toro, Iswan
Tren Sitasi Jurnal