TINJAUAN HUKUM PROGRAM NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN SUKOHARJO

Samadi ; Wibowo Murti ; Suryanto ; Edy -
Wacana Hukum 📅 2013 Vol 11, No 1 🔗 DOI: 10.33061/wh.v11i1.729
Abstract
Abstract: BPN is an institution that is authorized to perform the duties of government land,among others implement acceleration land registration. Based on GovernmentRegulation No. 24/1997 concerning PRONA (national programe) policies, namelyproviding land registration services and legal certainty as to realize the achievement ofchess orderly land sector. If Government Regulation No. 24/1997 implemented properly,it will provide legal certainty, that the rule of law: land rights holders; lay of the land;acreage and others. Completeness and actual information on every subject in the landregistration law, it will be easier to take legal actions against the parcel of land that hasbeen registered.Key words: national programe, acceleration of land registration.
How to Cite

Samadi, et al. (2013). TINJAUAN HUKUM PROGRAM NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN SUKOHARJO. Wacana Hukum, 11(1). https://doi.org/10.33061/wh.v11i1.729

Samadi, Wibowo Murti; Suryanto, Edy -, "TINJAUAN HUKUM PROGRAM NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN SUKOHARJO," Wacana Hukum, vol. 11, no. 1, 2013.

Samadi, Wibowo Murti; Suryanto, Edy -. "TINJAUAN HUKUM PROGRAM NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN SUKOHARJO." Wacana Hukum, vol. 11, no. 1, 2013.

Samadi, Wibowo Murti; Suryanto, Edy -. "TINJAUAN HUKUM PROGRAM NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN SUKOHARJO." Wacana Hukum 11, no. 1 (2013).

Samadi, et al. (2013) 'TINJAUAN HUKUM PROGRAM NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN SUKOHARJO', Wacana Hukum, 11(1). doi: 10.33061/wh.v11i1.729.

Samadi, Wibowo Murti; Suryanto, Edy -. TINJAUAN HUKUM PROGRAM NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN SUKOHARJO. Wacana Hukum. 2013;11(1).

Artikel Terkait

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013

di, Arben

MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Aminah, Siti

PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Pangestika, Elza Qorina

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir

REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH

toro, Iswan

ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Arbani, Tri Suhendra
Tren Sitasi Jurnal