Publication Search

Interest in buying a motorcycle is certainly caused by various criteria, from the criteria of brand, model, type, price, engine capacity, transmission, braking, year of manufacture and fuel consumption. Of the many criteria, of course, makes buyers get a variety of choices according to their wishes. However, in practice, there are difficulties in determining the criteria in the selection of motorcycles because many consumers do not understand the criteria for motorcycles. The weight of the assessment criteria for the COPRAS method for choosing motorcycles are namely price criteria weighing 40%, fuel consumption weighing 30%, engine capacity weighing 20% ​​and year of manufacture weighing 20%. The recommendation results from the selection of criteria for the Honda brand, type of scooter, automatic transmission and single disc braking, the recommendation results obtained are Beat Street with a value of 1,000, Genio with a value of 0.995, Scoopy with a value of 0.929, Vario 150 with a value of 0.866, PCX with a value of 0.812 and ADV with a value of value 0.796.

Farmers often have difficulty in choosing the pesticides to use. Where pesticide products are very widely circulated in the market and offer various advantages of each product, but farmers often experience incompatibility with what has been offered by each product. The inappropriate use of pesticides on shallots used by farmers can affect the yield of shallots. The WASPAS assessment criteria in the selection of pesticides on shallots consisted of price criteria weighing 40%, size criteria weighing 10%, area criteria weighing 30% and expiration criteria weighing 20%. The results of the recommendation for the selection of pesticides on shallots were obtained from the highest Q_i value. Of all the pesticides on shallot plants above, the highest Q_i value is Agrithane with a Q_i value of 0.897. Agrithane has the highest value because it has the lowest price where the price criterion has the highest percentage weight.

UMKM Herbal bu Pini merupakan bidang usaha yang bergerak pada bidang produksi dan penjualan produk herbal atau yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai jamu. Saat ini, metode penjualan yang dilakukan adalah secara konvensional yakni penjualan di sebuah kios. Dengan metode ini, maka menyebabkan luasan jangkauan penjualan terbatas pada skup tertentu saja yaitu hanya pada area tempat berjualan. Disertai dengan diberlakukannya kebijakan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah guna menanggulangi pandemi Covid-19 berdampak pula pada hasil penjualan bagi UMKM tersebut. Seiring dengan metode pembelanjaan melalui platform digital yang mulai digemari oleh masyarakat, penerapan e-commerce dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk dapat mulai bergerak menuju arah digitalisasi sebagai sarana dalam penyebaran produk ke berbagai daerah. Dengan diterapkannya e-commerce pada UMKM ini, jangkauan pemasaran dan penjualan produk dapat mengalami peningkatan sehingga pendapatan bagi UMKM ini secara tidak langsung mampu mengalami peningkatan.

The internet is currently very much needed because of the increasing use of many people depending on the internet because this information technology is very fast.In this case, it has a very big impact, the need for a very efficient internet service provider is needed. One of the technologies that is becoming a trend in computer networks is wireless computer networks (wireless local area network/WLAN) This technology is the development of local computer network technology (local area network) which allows efficiency in the implementation and development of computer networks that can increase user mobility with computer network technology using cable media. Bandwidth management is a way to manage the internet network for even distribution of bandwidth usage even though many network users use it. Hierarchical token bucket (HTB) one method to do a bandwidth management in this HTB

Technology is a means of information which is very important for a company. information is expected to facilitate work to achieve goals optimal. With the increasing popularity of the internet, many business fields, especially those held large already provides online services. An example is a car rental business with take advantage of website services that contain information and the order is expected to be promotional media and will expedite the process booking. The research method used in build a car rental booking application with PHP and MySQL based website service is by analyzing needs, system design, database design, and design dialog screen.

Dewasa ini pemerintah Indonesia mempercepat pertumbuhan investasi pada Indonesia guna mewujudkan penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan pendapatan per kapita di seluruh masyarakat Indonesia. Namun kebijakan itu memiliki resiko pada lingkungan karena peningkatan aktivitas industrial yang menimbulkan pencemaran. Pembangunan berkelanjutan merupakan tahapan dari pembangunan (lahan, kota, bisnis, dan masyarakat) yang berpedoman atas pemenuhan kebutuhan saat ini dengan tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan dari generasi yang akan datang. Syarat dalam perizinan pada bagian hukum lingkungan yaitu jika aktivitas usaha itu wajib mempunyai AMDAL. Dokumen tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 angka 35 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Pasal 1 angka 1 tentang Izin Lingkungan. Metode yang digunakan ialah Metode Pustaka, merupakan metode pembelajaran dari berbagai macam bacaan referensi serta hasil dari gubahan sebelumnya yang sama dan berguna untuk mendapatkan landasan teori pada studi kasus yang akan dikaji dalam penulisan saat ini.

Kebutuhan untuk melindungi lingkungan lebih umum dari sebelumnya. Bisnis memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan mereka dilakukan secara berkelanjutan. Corporate Environmental Responsibility (CER), juga dikenal sebagai “Green CSR” telah menjadi tren global selama beberapa waktu. Istilah ini berasal dari Corporate Social Responsibility atau CSR, dan mengacu pada tugas untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif perusahaan terhadap lingkungan. Tanggung jawab individu dan perusahaan adalah dasar untuk pembangunan berkelanjutan masyarakat dan dunia. Tanggung jawab lingkungan badan usaha merupakan prasyarat bagi kelangsungan hidup manusia, oleh karena itu merupakan aspek penting dari tanggung jawab perusahaan. Tugas corporate adalah untuk tidak hanya memperhatikan pelanggan, pemasok, dan karyawan mereka, tetapi juga planet ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: a)  kedudukan anak di luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; b) akibat hukum pengakuan anak di luar kawin setelah berlakunya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010; dan c) hambatan yang ditemui terhadap adanya pengakuan anak di luar kawin setelah berlakunya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: a) kedudukan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu anak yang lahir di dalam perkawinan yang tidak tercatat termasuk dalam anak yang lahir di luar perkawinan, karena perkawinan tidak tercatat maka tidak sah dalam kacamata hukum positif di Indonesia; b) akibat hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, maupun anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan menurut Keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 kedudukannya sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, sepanjang ayah biologisnya dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti yang sah menurut hukum; dan c) hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum dapat diimplementasikan di wilayah Pengadilan Negeri Semarang. Hal ini disebabkan putusan MK tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh para hakim maupun nilai-nilai agama, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat, bahkan Undang-undang Perkawinan. Sedangkan di Pengadilan Agama Semarang, Putusan MK tersebut berjalan secara efektif, khususnya terhadap pernikahan yang sah menurut agama Islam, tetapi tidak dicatatkan. Namun terhadap keturunan dari hasil hubungan tanpa dilangsungkannya pernikahan (zina), tidak dapat memperoleh pengakuan sebagai anak sah.

Saat ini dengan meningkatnya persaingan dari segi bisnis perumahan, antara developer dengan Bank telah dibuat suatu perjanjian kerjasama dengan buy back guarantie. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah jual beli rumah dimana sertipikat belum siap, atau masih induk sehingga antara developer dengan konsumen menandatangani perjanjian pengikatan jual beli dan nanti setelah sertipikat sudah siap untuk dilakukan jual beli, konsumen akan dipanggil kembali untuk penandatanganan yang kedua, yaitu penandatanganan akta jual beli dengan developer dan pengikatan agunan dengan Bank. Hal ini sebenarnya cukup berisiko bagi Bank selaku penyandang dana, karena Bank belum mempunyai hak preferensi atas agunan berkaitan dengan fasilitas kredit yang telah diberikan kepada konsumen/debitor. Untuk mengatasi masalah risiko tersebut, maka dalam Perjanjian Kerjasama antara Bank dengan developer dicantumkan suatu janji dari developer untuk membeli kembali agunan apabila fasilitas kredit yang diberikan Bank kepada debitor tersebut tidak lancar pembayarannya atau terjadi kredit macet sebelum sertipikat atas agunan tersebut diterbitkan. Rumusan Masalah yang diambil yaitu 1) bagaimana penyelesaian perjanjian kredit pemilikan rumah akibat konsumen wanprestasi, 2) bagaimana proses pengambilalihan objek perjanjian oleh developer akibat wanprestasi konsumen dalam perjanjian kredit pemilikan rumah, 3) bagaimana kedudukan dan peranan penjaminan buy back guarantee dalam kredit pemilikan rumah (KPR) dan kendala yang timbul dengan adanya proses buy back guarantee. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif empiris yang bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Data-data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis dan ditafsirkan secara logis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian wanprestasi atas kredit pemilikan rumah dapat dilakukan dengan pengambilalihan objek jaminan oleh developer berdasarkan penjaminan buy back guarantee, dimana pihak bank belum dapat melakukan pengikatan agunan, sedangkan proses pengambilalihan objek ini dilakukan developer dengan melakukan pelunasan atas tunggakan-tunggakan yang dialami debitur, dan kedudukan dan peranan penjaminan buy back guarantie dalam transaksi jual beli unit perumahan dengan fasilitas KPR adalah developer akan membeli tanah dan bangunan yang telah terjual dalam hal debitor lalai, selain itu penjamin akan membantu bank sampai bank mendapat/menguasai tanah dan bangunan, jaminan yang dilakukan developer akan berlaku terus menerus sampai dengan bank mendapat jaminan atas dapat diikat sebagai hak tanggungan.

UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dalam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa kekayaan Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung. Faktanya, terdapat Rumah Sakit dari suatu Yayasan yang karena terdesak oleh kebutuhan peningkatan manajemen Rumah Sakit, Yayasan tersebut yang mengelola unit usaha Rumah Sakit membentuk PT untuk mengelola unit usaha Rumah Sakit. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran Notaris dalam proses peralihan aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang berbentuk PT; 2) Bagaimana mekanisme proses peralihan aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang berbentuk PT; 3) Bagaimana tanggung jawab hukum organ yayasan dalam upaya peralihan aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang berbentuk PT. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil analisis disajikan secara Kualitatif. Data di lapangan diambil melalui wawancara dengan Pihak Yayasan dan Notaris yang membuat akta sewa menyewa tersebut. Hasil Penelitian ini adalah peran Notaris dalam peralihan aset tersebut adalah Notaris berperan sebagai pembuat perjanjian sewa menyewa atas tanah milik PT Husada kepada Rumah Sakit Khoirunissa. Mekanisme proses peralihan aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang berbentuk PT adalah melalui perjanjian sewa menyewa. PT Husada menyewakan assetnya berupa tanah dan disewa oleh Yayasan Khoirunisa yang diatasnya didirikan sebuah Rumah Sakit Yayasan bernama RSIA Umi Barokah. Setiap organ yayasan melaksanakan kewenangan dan kewajibannya dengan itikad baik dan kejujuran.

Hubungan hukum dalam pengelolaan lingkungan satuan rumah susun, melibatkan pengelola yang ditunjuk oleh penjual atau perhimpunan pemilik dan penghuni yang dibentuk oleh pemilik dan penghuni satuan rumah susun itu sendiri. Substansi sengketa berkisar mengenai penetapan service charge/IPL (luran Pengelolaan Lingkungan), retribusi dan beban-beban lain yang dianggap oleh pemilik/penghuni rumah susun tidak memperhatikan rasa keadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan rumah susun antara pengelola dengan pemilik?, 2) Apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan rumah susun antara pengelola dengan pemilik pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 318/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Pst. dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor: 687/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr.?, 3) Bagaimana akibat hukum putusan tersebut bagi pengelola dengan pemilik? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research). Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan rumah susun antara pengelola dengan pemilik dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yaitu melalui mediasi dan gugatan di pengadilan. Pertimbangan hukum majelis hakim penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan rumah susun antara pengelola dengan pemilik pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 318/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Pst. dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor: 687/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr. berdasarkan keabsahan kedudukan pengelola dan keabsahan perjanjian pengelolaan. Putusan pengadilan memiliki akibat hukum bagi pengelola dan pemilik, yaitu pengelola haus memiliki legal standing sementara  pemilik wajib memenuhi kewajiban.

Perjanjian jual beli hak atas tanah dibuat berdasarkan pada kesepakatan antara para pihak. Adanya keterlibatan pihak ketiga pada transaksi jual beli tanah dalam bentuk pemberian janji untuk pembayaran kompensasi atas jual beli dapat menyebabkan kesepakatan berdasarkan kesadaran tidak mutlak yang dapat menimbulkan permasalahan terutama bila janji demikian tidak terpenuhi. Dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dengan Notaris maka dalam penulisan ini membahas mengenai kekuatan perjanjian di bawah tangan terhadap akta jual beli secara notariil, implikasi pembatalan akta jual beli tanah setelah adanya wanprestasi bagi para pihak, dan pertimbangan hakim dalam mengadili Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 73/Pdt.G/2013/PN.Btl. Kekuatan perjanjian di bawah tangan pada dasarnya berkekuatan hukum apabila kedua belah pihak menandatangani isi perjanjian tersebut dan terdapat saksi yang menyaksikan adanya perjanjian tersebut seperti yang telah diatur dalam Pasal 1865 – 1912 KUHPerdata. Implikasi pada putusan secara hukum ada unsur penipuan dari AM sebagai pihak kedua kepada K selaku penjual dalam bentuk perbedaan harga jual yang sudah disepakati dalam akta di bawah tangan dengan akta jual beli PPAT. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Nomor 73/Pdt.G/2013.PN.Btl didasarkan pada adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga hakim memutuskan sesuai dengan isi perjanjian di bawah tangan dan akta jual beli otentik bahwa apabila Tergugat I melakukan wanprestasi, maka harus menanggung konsekuensi bahwa objek tanah tersebut kembali kepada Penggugat.

Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Keanggotaan koperasi berdasarkan sukarela yang mempunyai hak dan kepentingan, hak dan kewajiban yang sama. Salah satu jenis usaha koperasi adalah simpan pinjam yang membantu anggotanya dalam perkreditan.  Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal dalam memberikan pinjaman mewajibkan adanya jaminan. Terhadap jaminan benda bergerak pengikatannya dalam bentuk perjanjian penyerahan hak milik dan keprcayaan atas barang-barang yang dilegalisasi oleh notaris akan tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini dikarenakan jika didaftarkan akan memerlukan biaya yang memberatkan debitur yang rata-rata berasal dari golongan usaha kecil menengah. Sehingga apabila terjadi kredit macet atau kredit bermasalah penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah antara kreditor dengan debitur. Hal ini dikarenakan prinsip koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya dan bersifat kekeluargaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris sehingga yang diteliti adalah asas hukum dan kaidah hukum yang masih berlaku namun juga didukung dengan data empiris yang berasal dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah terjadinya perjanjian kredit dengan pengikatan jaminan fidusia di Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal merupakan proses pemberian kredit yang melalui tahap pembuatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya kemudian dibuat pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris dan perlindungan hukum bagi kreditur jika debitur wanprestasi dalam hal jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dan perlindungan secara khusus tercantum dalam perjanjian kreditnya dengan klausula penyerahan hak milik atas kepercayaan.

Digitalisasi pertanahan diharapkan meningkatkan pelayanan hak tanggungan yang memenuhi asas-asas dan memanfaatkan teknologi informasi agar prosedur pelayanan hak tanggungan dapat terintegrasi secara elektronik sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Namun pemberlakuan secara serentak tanpa melalui masa transisi dan sosialisasi maka memunculkan banyak persoalan terutama kendala yang dihadapi oleh para Pengguna HT-el, maka penelitian ini berjudul  : Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Oleh BPN Bagi PPAT Di Bidang Pendaftaran Hak Atas Tanah. Rumusan masalahnya adalah : Bagaimana pelayanan Hak Tanggungan elektronik oleh Badan Bertanahan Nasional bagi PPAT di bidang pendaftaran hak atas tanah? Bagaimana akibat hukum apabila ada kesalahan pengisian data bagi pemegang HT-el? Kendala apa yang dihadapi PPAT dalam melaksanakan hak tanggungan secara elektronik dan cara menyelesaikan kendala tersebut? Metode yang digunakan adalah yuridis normatif empiris. Sumber data yang digunakan  dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang terdiri dai bahan hukum primer, sekunder, tersier dan  disamping itu untuk melengkapi penelitian, penulis mengumpulkan data dari hasil wawancara. Hasil penelitian yaitu 1. Pelayanan HT-el oleh BPN bagi PPAT tanah di bidang pendaftaran hak atas tanah belum maksimal, karena faktor internal yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai dari PPAT maupun BPN, faktor eksternal yaitu jaringan dan aplikasi yang sering eror saat digunakan. 2. Akibat hukum apabila ada kesalahan data maka HT-el tidak mempunyai perlindungan dan kepastian hukum. 3. Kendala yang menghambat jalannya hak tanggungan elektronik yaitu, PPAT harus menjadi mitra BPN, pengecekan sertifikat yang lama, roya elektronik yang belum bisa divalidasi, kesalahan saat hak tanggungan terbit.

Perkembangan teknologi informasi ini telah memberikan dampak yang cukup signifikan yang memberikan kemudahan dan efisiensi antara manusia tidak terbatas. Salah satu aspek yang terdampak adalah di bidang hukum terutama di bidang Kenotariatan. Salah satu pemanfaatan teknologi dalam peningkatan pelayanan publik adalah adanya Cyber Notary. maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut UUJN” permasalahanna Bagaimana pengaturan pelaksanaan keabsahan Akta Autentik yang terbit melalui praktik Cyber Notary, Bagaimana penerapan konsep Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik menurut UUJN dan Bagaimana hambatan dan upaya dalam mengatasi penerapan Cyber Notary di Indonesia. Notaris Menurut Pasal 1 (1) UUJN ialah pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik yang tidak dimilik pejabat yg lain. Cyber Notary adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. penelitian ini menggunakan Pendekatan Normatif Empiris, Spesifikasi penelitian deskriptif analisis berfokus pada sumber data primer dengan Teknik pengambilan Non-Random Sampling. sumber data ini menggunakan data sekunder. Penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengaturan Pelaksanaan Keabsahan Akta Autentik Yang Terbit Melalui Praktik Cyber Notary secara umum telah diatur di dalam ketentuan UU ITE). Namun secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan cyber notary belum terdapat UU yang mengaturnya. Penerapan Konsep Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut UUJN menjadi sebuah keharusan. Hal ini dikarenakan perkembangan ITE telah memberikan dampak ke berbagai aspek, salah satunya adalah di bidang Notaris. penerapan cyber notary akan lebih memudahkan bagi Notaris maupun para pihak yang lain terutama jika terdapat kondisi seperti adanya pandemi. Hambatan dalam penerapan cyber notary di Indonesia adalah tidak adanya aturan yang secara khusus tentang cyber notary terutama dalam pembuatan akta otentik dan keabsahannya menjadi alat bukti

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh learning organisasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Selain itu penelitian ini  menguji pengaruh variabel intervening kepuasan kerja pada hubungan pengaruh learning organisasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai. Untuk menguji variabel tersebut, obyek yang digunakan adalah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang sejumlah 135 orang pegawai.  Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa learning organisasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Demikian juga pengujian hubungan tidak langsung learning organisasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening terhadap kinerja pegawai yang menunjukkan hasil pengaruh positif dan signifikan.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja terhadap kinerja dengan mediasi komitmen organisasi. Responden penelitian ini berjumlah 150 guru SMK Kecamatan Gayamsari Semarang. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Structural Equation Model (SEM) dari software AMOS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi, kepuasan kinerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi, komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja, kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja guru, serta kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja guru.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan kerja, mengetahui pengaruh pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja, mengetahui pengaruh pengaruh iklim organisasi terhadap perilaku kewargaan organisasi, mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap perilaku kewargaan organisasi. perilaku kewargaan organisasi dan pengaruh kepuasan kerja terhadap perilaku kewargaan organisasi. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 177 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Setelah itu dilakukan uji validitas menggunakan SPSS sedangkan uji reliabilitas menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Teknik Analisis Data diolah menggunakan SEM dengan program AMOS versi 19.0 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Cityship Behavior , komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Cityship Behavior , kepuasan kerja dan pengaruh positif signifikan terhadap Organizational Cityship Behavior .    

: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepuasan kerja dan stres kerja terhadap komitmen organisasional dan kinerja pegawai. Selain itu, penelitian ini bertujuan menguji pengaruh variabel mediasi komitmen organisasional pada pengaruh kepuasan kerja dan stres kerja terhadap kinerja pegawai. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan memperjelas atau explanatory, sehingga untuk pelaksanaannya dibutuhkan responden dan memerlukan kuesioner, sehingga menemukan kesimpulan yang bersifat memperjelas fenomena empirik. Pada penelitian ini penulis akan memperoleh data primer dari responden, yaitu para pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang. Teknik ini penarikan sampel dengan memperhatikan strata (tingkatan) di dalam populasi, dimana jumlah sampel yang digunakan sebanyak 119 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja dan stres kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional. Kepuasan kerja, stres kerja dan komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Tetapi stres kerja pada penelitian ini berpengaruh negatif terhadap komitmen organisasional dan kinerja pegawai, artinya stres kerja menurunkan komitmen organisasional dan kinerja pegawai. Komitmen organisasional mampu memediasi pengaruh kepuasan kerja dan stress kerja terhadap kinerja.    

  Pengaruh Budaya Kerja, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai (studi pada kantor Kecamatan Mijen). Tujuan penelitian ini  untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Budaya kerja, motivasi kerja, disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Mijen. Populasi dalam penelitian ini adalah  semua pegawai kantor Kecamatan Mijen yang berjumlah 90 orang.  Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh (sensus) artinya teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel serta menggunakan alat analisis regresi berganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel budaya kerja terhadap kinerja pegawai. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel disiplin kerja terhadap kinerja pegawai.