Publication Search

Keberadaan wali dalam pernikahan bertujuan untuk memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Pada prakteknya, masih banyak yang belum memahami tentang pentingnya keberadaan wali nikah, dimana calon mempelai tidak mengajukan wali nasab sebagai walinya. Permasalahan dalam penelitian adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl, bagaimana prosedur pembatalan perkawinan yang disebabkan karena penggantian wali nasab oleh wali hakim dalam Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl dan akibat hukum pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl. Metode penelitian menggunakan yurudis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembatalan perkawinan dalam pengadilan agama nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl adalah Perkawinan dilaksanakan dengan wali yang tidak berhak (wali hakim) dan penggantian wali nasab oleh wali hakim tidak sesuai prosedur. Prosedur pembatalan perkawinan yang disebabkan karena penggantian wali nasab oleh wali hakim dalam putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl adalah pengajuan gugatan, penerimaan perkara, pemanggilan, persidangan. Akibat hukum pembatalan perkawinan pada putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl adalah perkawinan dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun isteri.

Pendaftaran peralihan hak atas tanah yang dianut di Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui jual beli pada dasarnya untuk menjalankan asas publisitas untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pembeli. Akan tetapi masih ada masyarakat yang tidak melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap pembeli hak atas tanah melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang tidak didaftarkan, pertimbangan hakim didalam memutus perkara berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pembeli hak atas tanah melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang tidak didaftarkan dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/ PN.Wat, dan akibat hukum terhadap pembeli hak atas tanah melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang tidak didaftarkan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber data sekunder, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research), setelah data terkumpul akan dianalisis dan disistematisasikan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pembeli tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap jual beli hak atas tanah melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang tidak didaftarkan karena pembeli tidak mendapatkan surat tanda bukti kuat yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa sertifikat tanah. Pembeli dapat memperjuangkan terhadap perlindungan dan kepastian hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan (2) hakim memberikan pertimbangan hukum dengan melihat peristiwa hukum yang telah terjadi dengan dasar adanya Akta Jual Beli Nomor 62/2001 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan juga bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara tersebut. (3) Akibat hukum terhadap Pembeli yang tidak melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah yaitu pembeli tidak mendapatkan sertifikat tanah sebagai alat pembuktian yang kuat kepemilikan tanah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, menyatakan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Namun, masih ada Lembaga Pembiayaan yang tidak melaksanakan putusan tersebut sebagaimana ternyata dalam putusan PN Kotamobagu Nomor 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg; bagaimana akibat hukum eksekusi obyek jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg; dan bagaimana kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka, dan teknik analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Kreditur telah melanggar prosedur eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dimana kreditur melakukan eksekusi tanpa adanya persetujuan dari debitur yang akhirnya kreditur tidak berhasil melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dan harus mengembalikan objek jaminan fidusia kepada debitur; Akibat hukum dari perbuatan kreditur melakukan eksekusi terhadap objek jaminan dalam putusan pengadilan a quo dinyatakan sebagai eksekusi yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan harus menyerahkan kembali objek jaminan fidusia; dan Kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah sangat lemah dibanding sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Sertifikasi aset Pemerintah selain sebagai bentuk tertib administrasi juga menjadi atensi dari KPK, karena sertifikasi aset merupakan upaya pencegahan kehilangan aset negara. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tengah mendaftarkan seluruh bidang tanah asetnya namun belum semua aset tersebut dapat disertifikasi/disertifikatkan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian pendaftaran tanah aset Pemerintah Banyuwangi; jenis Hak Atas Tanah yang diberikan; dan hambatan apa yang terjadi serta upaya yang dapat diambil  untuk mengatasinya. Hasil penelitian ini antara lain Penyelesaian sertifikasi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran tanah. Kantor Pertanahan memberikan fasilitas loket prioritas serta tim khusus agar sertifikasi aset Pemerintah dapat segera diselesaikan. Hak atas tanah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah Hak Pakai Selama Dipergunakan. Jenis hak ini diberikan karena penggunaan bidang tanah aset yang didaftarkan untuk kepentingan umum/masyarakat banyak. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pendaftaran aset antara lain, terjadinya pencatatan ganda antar instansi, masuknya aset pada kawasan kehutanan, ketidaklengkapan bukti alas hak, ketidaksingkronan satuan data, Sumber Daya Manusia, serta kendala penganggaran. Kendala tersebut dapat diatasi dengan mengadakan rapat koordinasi lintas instansi dengan supervisi dari KPK agar masing-masing instansi dapat saling melakukan crosscheck asetnya, Koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, pembuatan Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Kuasa Pengguna Barang sebagai penguat alas hak, persiapan sertifikasi aset serta penganggaran dilakukan satu tahun sebelum dilaksanakan, bekerja sama dengan kantor pertanahan mengadakan pelatihan pendaftaran tanah untuk pegawai.

Harta Bersama dalam perkawinan adalah Harta yang didapat secara Bersama – sama maupun sendiri dalam ikatan perkawinan oleh Suami maupun dan Istri, dalam kasus a quo terjadi suatu peristiwa hukum dimana Istri ( Tergugat ) membeli tanah tanah dari Ayahnya dengan bukti AJB tertanggal 2008. Dimana pernikahan antara Penggugat ( Suami ) dan Istri ( Tergugat ) terjadi pada tahun 1999. Bahwa karena AJB tidak terdapat kwitansi jual beli dan penerimaan uang dari Tergugat ( Istri) kepada Ayahnya ( Penjual ), maka hakim menilai itu adalah hibah dan tidak dapat dianggap sebagai Harta Bersama. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan harta bersama dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?  Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Putusan 0541/Plt.G/2013/PA.Kra terkait Harta Pemberian Orang Tua kepada Anak melalui Jual Beli ? Bagaimana Akibat Hukum terhadap Putusan 0541/Plt.G/2013/PA.Kra terkait Harta Pemberian Orang Tua kepada Anak melalui Jual Beli ?. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian ini adalah UU Perkawinan menyatakan bahwa harta warisan tidak dapat dialihkan atau diubah menjadi harta bersama tanpa adanya perjanjian perkawinan terlebih dahulu antara suami dan istri. Sebab, harta diperoleh dari hasil kerja keras satu pihak dan hadiah dari pihak lain. Dalam kasus di Pengadilan Agama Karanganyar, bukti menunjukkan adanya proses jual beli dalam pernikahan. Namun majelis hakim menetapkan tidak ada keuntungan bersama dalam proses tersebut dan tanah serta dua bangunan tersebut bukan merupakan milik bersama. Keputusan tersebut dinilai sejalan dengan keadilan substantif dan hukum progresif yang mengedepankan moral, etika, dan agama. Kasus ini menyoroti pentingnya pluralisme hukum dalam menangani nilai-nilai masyarakat dan hati nurani.

Suatu merek yang memiliki persamaan dengan merek yang sudah terdaftar  dapat menimbulkan sengketa hak atas merek terdaftar karena dianggap merugikan pemegang merek terdftar pertama kali. Permasalahan dirumuskan  sebagai berikut: 1). Apa yang melatar belakangi terjadinya sengketa hak atas merek pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020? 2). Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020? 3). Apa akibat hukum bagi para pihak atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yaitu data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi pustaka. Metode analisis data secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan: 1). Hal yang melatarbelakangi terjadinya sengketa hak atas merek pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu adanya gugatan pembatalan merek karena merasa sebagai pendaftar pertama (First to File). 2). Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu: a. Unsur Kesamaan, b. Unsur Itikad tidak baik. 3). Akibat hukum bagi para pihak atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu Ruben Samuel Onsu tidak lagi bisa menggunakan ke enam merek yang telah dibatalkan pendaftaranya oleh Pengadilan.

Persekutuan Komanditer adalah suatu perusahaan yang terdiri dari satu atau lebih sekutu komplementer dan satu atau lebih sekutu komanditer. Pasal 23 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menentukan bahwa persekutuan yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya peraturan tersebut wajib melakukan pencatatan pendaftaran pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab sekutu terhadap akta pendirian Perseroan Komanditer yang tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, kedudukan akta pendirian Perseroan Komanditer yang dibuat sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, serta fungsi pendaftaran Persekutuan Komanditer sebelum dan sesudah berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) letak tanggung jawab atas pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer ada pada sekutu komplementer (2) akta pendirian Persekutuan Komanditer yang tidak didaftarkan pada Pengadilan Negeri tidak mengakibatkan akta pendirian dan segala perubahannya menjadi akta dengan kekekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (degradasi) serta tidak termasuk dalam kategori akta yang dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum (3) Fungsi pendaftaran akta pendirian Persekutuan Komanditer pada Pengadilan Negeri dan SABU adalah untuk memenuhi asas publisitas dan untuk sinkronisasi data serta syarat memperoleh Perizinan Berusaha.

This research uses qualitative methods with semiotic analysis from Roland Barhes. Semiotics is a method for analyzing signs to find meaning in social and cultural phenomena. The aim of this research is to find out what visual meaning is contained in the Ichsan Gorontalo University logo which is used as an agency identity in terms of denotation, connotation and myth. Corporate identity is a reflection of the vision and mission which are visualized through the logo. This research uses a qualitative descriptive method, namely the data collected is in the form of words and images. With the right logo, the message regarding the company's desired identity can be represented effectively. Data collection techniques use documentation/library techniques and observation. The results of this research will explain the meaning of the Ichsan Gorontalo University logo which has signs/symbols and colors that will be differentiated based on Roland Barthes' approach.

Video games are a form of entertainment that are very popular with the primary reason people play games being for social reasons that resulted in the co-op genre becoming one of the most popular genres to be played. The aim of this research is to see analyze the viability of using cooperative video games specifically overcooked! 2 as a way of getting players to show certain behaviors that can be used to assess their friendship quality and also to see whether playing together has an effect towards the friendship quality between friends. This research will be done using an experimental method in which the writer will observe the players throught their session and following up with an interview. After the experiment was completed the author was able to reach the conclusion that cooperative video games can be used to bring out behaviors that can be used evaluate friendship quality and also effect friendship quality even if only temporary.

Sambas has a traditional craft of songket cloth known as Kain lunggi or kain Bannang ammas because the motif is woven from gold and silver colored threads. Lunggi fabric has many weaving motifs, one of the most famous weaving motifs is the motif of bamboo shoots (Pucuk Rebung). But not a few people who do not know other motifs besides woven fabrics and other information about the motif of Sambas woven fabrics that are already quite global. So it is important to convey this information to the public interestingly. One of the media that can be used is through 3D animated films. This study was conducted by applying the MDLC method in which the process of modeling, rigging texturing, editing and animating in it. Based on the test results of 2 media experts at 84%, 2 material experts at 89%, and 30 general public at 89.46%, this animated film deserves to be published with a duration of 15 minutes and mp4 format.

The Merdeka Curriculum is a curriculum that will be used nationally starting in 2024. This research was conducted to find out how much knowledge students of the Indonesian Language and Literature Education study program from UIN Jakarta have regarding the Merdeka Curriculum. The method used in this research is descriptive qualitative. The data from this research were obtained from the answers of Indonesian Language and Literature Education students in semester 3 class B to questions on Google Forms related to the Independent Curriculum chosen by the researcher. Of the 35 respondents, 10 respondents were classified as already knowing more about the Independent Curriculum information, while the other 25 respondents' level of knowledge regarding the Independent Curriculum information was still quite low.

This study aims to describe how students develop during the elementary school period (6-12 years) in Indonesia. This research is descriptive research with a qualitative approach. The data collection method is a literature study obtained from several sources such as books, journals and research articles that are appropriate to this research. The research results show that the characteristics of a child's development are different, and it depends on the factors that influence a person's development. The developmental characteristics of school-aged children include physical, motoric, intellectual, language development, social & emotional development, religious moral awareness. There are many factors that influence development which will cause problems in development. These factors include genetic factors and environmental factors. In this case, teachers must have knowledge in maximizing aspects of children's development. Apart from that, teachers must be able to foster good cooperation with parents, the community and all people involved in the smooth running of the education process at school.

This study discusses the evaluation of the implementation of the "kurikulum merdeka" (independent curriculum). Educational institutions are now encouraged to implement a "kurikulum merdeka" that is oriented towards liberation and independence. The "kurikulum merdeka" serves as an educational approach aimed at granting students the freedom to develop their own potentials and interests, as well as preparing them to face real-world challenges. This research falls under the category of literature review, conducted by utilizing literature sources such as books, notes, and research reports from previous studies. Based on the findings and discussions related to the evaluation of the "kurikulum merdeka" in educational institutions, it can be concluded that evaluation is an integral component of the ongoing curriculum process. Steps involved in the evaluation of the "kurikulum merdeka" include establishing evaluation goals, identifying performance indicators, data collection, data analysis, discussion and collaboration, formulation of recommendations, as well as continuous monitoring and evaluation. The evaluation of the "kurikulum merdeka" should involve the participation of all stakeholders and be open to changes and continuous improvement. Thus, evaluation becomes not only a necessity but also an instrument to continually advance educational institutions towards improvement.

Al- Quran a part from its position as the main source of Islamic teachings, the Koran is also a significant one. Therefore, since the time of the Prophet Muhammad SAW, and his companions until now, the ulama have produced various works of interpretation with a variety of methods and styles as their reflection on the Al-Quran. However, these interpretations are not an easy thing, because a person's understanding cannot be separated from several factors such as scientific background, experiences, socio-political conditions and so on. The problem regarding the view of death is that recently there has been no clear definition of death, as a result of increasingly sophisticated technology and also the existence of several deaths before entering the era of technological sophistication. Death in the world of modern medicine has the definition of the end of certain biological functions, the cessation of vital organs. such as breathing, heart rate, or blood pressure. However, advances in medical technology have given rise to controversy regarding what criteria should be used to determine whether a person is dead, because currently, in the world of modern medicine, the reference for determining death is the death of the brain stem (brain death).

This socialization or community service aims to provide knowledge to the community about the importance of the role of parents in children's education. Through this socialization, it is hoped that the community will pay more attention to their children's education, not depending on the teacher alone, but rather on collaboration between the teacher and the child's parents. The method used in this socialization is a discussion method where there is someone as a presenter and there is someone in the audience who asks questions and is answered by the presenter. The results of observations carried out by researchers in Mattirotasi village showed that parents did not contribute enough to their children's education, which had an impact on learning motivation and also the quality of children's education in Mattirotasi village. The impact of the lack of parental contribution can be seen from the large number of children whose cognitive level does not match the child's own age or educational level, there are still many children who behave negatively towards their friends, for example hitting and making fun of their classmates.

The Indonesian Muslim Scholars Association (ICMI) is a community organization that is Islamic, Indonesian, cultural, scientific, and intellectual. ICMI aspires to realize a moral and competitive civil society life order, so that it is prosperous outwardly and mentally. This research was motivated by the curiosity of researchers to find out the contribution of ICMI Wonosobo Regency to the lives of Muslims in Wonosobo. This paper is a qualitative field research, and is analyzed excitively. Conducted on Thursday, November 23, 2023 in Wonosobo Regency, with the object of research ICMI Regional Deliberation VII Wonosobo Regency Regional Organization, and the research subjects consisted of the activity committee, ICMI Wonosobo regency administrators, and several organizations, which involved 27 responses. The results of this activity show that the existence of the Indonesian Muslim Scholars Association (ICMI) in Wonosobo Regency implicitly has an impact on the community through inspiration. The idea emerged from the Indonesian Muslim Scholars Association in Wonosobo Regency to be able to advance Muslims themselves. The real impact can be proven by the large number of cadres of the Association of Scholars who enter the government bureaucracy with expertise in their respective fields. The conclusion focuses on the importance of the Indonesian Association of Muslim Scholars and its contribution and implications for the expansion of community empowerment in the social domain of the community. This research contributes to more specific future research directions and their contribution to sustainable human resource development.

The church is faced with an urgent responsibility to address the environmental crisis by building awareness of eco-tourism. By promoting eco-tourism as a tool to preserve nature and support sustainable development, the church not only provides theological understanding but also acts as a real agent of change in supporting environmental conservation efforts. A literature review of environmental ecology theory, eco-tourism theory, and Christian religious views provides a foundation for understanding human behavior towards nature. This research, using a descriptive qualitative method, combines literature analysis with the author's field experience to formulate a theoretical proposal. The church is considered to have a crucial responsibility in protecting the environment and building eco-tourism by supporting environmental programs, collaborating with NGOs, providing environmental education through worship, playing an active role in commemorating environmental days, and taking concrete steps in the development of sustainable eco-tourism. Conclusions highlight three concepts of the human view of the environment, with humans together with nature approaching the values of Christian eco-theology, while suggestions include church support on government environmental programs and close cooperation with NGOs to raise the environmental awareness of its members.  

Umumnya, bisnis seperti ini masih dalam tahap awal dan perlu mengembangkan strategi dan manajemen.Strategi yang dimaksud adalah meningkatkan kualitas pemasaran, manajemen, pelayanan, dan lain-lain, termasuk penerapan teknologi informasi.Berdasarkan pengamatan, sistem informasi mempengaruhi banyak aspek termasuk pada sisi penjualan, namun pada sisi penjualan masih berupa sistem tradisional yang biasanya hanya berupa buku besar dan catatan dari pejabat untuk mengamankan data penjualan.Ketika banyak konsumen berkumpul, kasir sering melakukan kesalahan.Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai komputerisasi sistem informasi data penjualan dan membuat data penjualan menjadi lebih efisien dan akurat.Sistem informasi penjualan memungkinkan kasir mengelola data penjualan dengan lebih efisien dan akurat

Perkembangan pesat dalam teknologi saat ini telah menghasilkan berbagai alat elektronika yang memberikan manfaat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu inovasi yang muncul adalah flip-flop, sebuah rangkaian yang terdiri dari gerbang logika dan berfungsi untuk menyimpan satu bit sementara, hingga menerima perintah untuk mengubah nilai bit yang tersimpan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka, perancangan, eksperimen, dan evaluasi berdasarkan artikel dan buku yang relevan. Hasil perancangan flip-flop ini menunjukkan bahwa rangkaian dapat menghasilkan efek menyala secara bergantian atau berkedip, mirip dengan lampu hias, sehingga memberikan nilai estetika pada penggunaannya.  

Ethnobotany has a very important role in society, including as a symbol of identity for a community group, including in the traditional area of ​​Cikondang Traditional Village, Bandung Regency, West Java Province. The traditional area is a small part of the traditional village covering an area of ​​3 hectares which consists of 7 sub-regions including prohibited forest, traditional rice fields, traditional gardens, traditional houses, traditional graves, saung lisung and bale paseban. The aim of this research is to examine the use of plants in traditional areas by the people of Cikondang Traditional Village in daily life, architecture and traditional ceremonies. This research is a qualitative research approach using survey methods and semi-structured interviews. 34 types of plants from 24 families were obtained, the highest use was as traditional ritual materials and the most widely used part of the plant was fruit. The people of Cikondang Traditional Village have a strong attachment to plants as evidenced by the use of plants in various aspects of their lives.