Penelitian ini bertujuan   untuk menganalisis, mengetahui dan memahami  perlindungan hukum perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah pada jasa konstruksi sesuai dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana kelemahan dan solusi atas pelaksanaan perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah pada jasa konstruksi. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuridis normatif.   Hasil dari penelitian ini Perlindungan hukum dalam perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah ini berarti dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No 20 Tahun 2009 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan  Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Perlindungan tersebut berupa keharusan perjanjian kemitraan harus dibuat secara tertulis sebagai usaha untuk menghindari adanya perselisihan dan sengketa dan diakuinya perjanjian kemitraan sebagai bukti pengalaman pekerjaaan yang sangat bermanfaat bagi UMKM.  

Pengurusan dokumen impor sementara sangat penting untuk barang-barang yang akan di ekspor kembali ke negara asal (re-ekspor). Beberapa masalah yang ada antara lain: barang impor sementara tidak memiliki paspor, serta penolakan atas permohonan ijin impor sementara oleh Bea & Cukai. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui proses impor sementara, 2) mengetahui proses pengurusan dokumen dan perijinan impor sementara, dan 3) untuk mengetahui adakah hambatan dalam pengurusan dokumen impor sementara.Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif yang akan mendeskripsikan bagaimana proses impor sementara dan proses pengurusan dokumen impor sementara. Penelitian dilaksanakan pada Februari sampai dengan Agustus 2019 di PT Jatrindo Antaransentra Jakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara pada narasumber kantor PT Jatrindo Antaransentra Jakarta. Teknik analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan impor sementara di PT Jatrindo Antaransentra diuraikan dalam tiga tahap yaitu (1) pelengkapan dokumen sebelum dilaksanakan impor sementara, (2) pengajuan ke Bea & Cukai serta pelaksanaan impor sementara, dan (3) pengembalian barang ke negara asal. Proses pengurusan dokumen impor sementara dilaksanakan dengan: (1) persiapan petugas bagian customs, (2) persiapan dokumen ke Bea & Bukai, (3) pengajuan surat permohonan ijin impor sementara, (4) pembuatan dokumen pemberitahuan impor barang, (5) penerbitan surat penjaluran, (6) pemeriksaan barang di pelabuhan, (7) pengambilan delivery order, (8) penerbitan surat penyerahan peti kemas, dan (9) proses unstuffing. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada yaitu: (1) penolakan dari Bea & Cukai untuk permohonan ijin dengan jaminan tertulis, maka pihak importir melakukan pengajuan kembali dalam bentuk permohonan jaminan customs bond sehingga mendapatkan ijin dari Bea & Cukai, (2) masalah keterlambatan original dokumen, pihak importir bagian messenger selalu menghubungi dan memastikan untuk permintaan original dokumen supaya segera dikirim agar dapat segera diselesaikan pengurusan impor supaya tidak timbul demurrage.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa konsep ideal dalam penerapan iktikad baik dalam hukum perjanjian. Pengaturan itikad baik sebaiknya dirumuskan sebagai sikap atau perilaku berpegang teguh pada perjanjian untuk memberikan kepada lawan janji apa yang menjadi haknya dan tidak mencari-cari celah untuk melepaskan diri dari apa yang telah diperjanjikan berdasarkan kepatutan dan kerasionalan. Standar yang digunakan dalam itikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Perilaku para pihak dalam perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut. Fungsi itikad baik yang ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan. Beberapa para pakar hukum sebelum perang berpendapat bahwa itikad baik juga memiliki fungsi ini. Mereka mengajarkan bahwa suatu perjanjian tertentu atau suatu ketentuan undang-undang mengenai kontrak itu dapat dikesampingkan, jika sejak dibuatnya kontrak itu keadaan telah berubah, sehingga pelaksanaan kontrak itu menimbulkan ketidakadilan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar dan mengapa perlindungan terhadap merek yang terdaftar dapat berakhir.  Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari stategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenal dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya. Hal ini yang menjadikan sebab menagpa sering terjadi sengketa terhadap merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Temuan dari hasil penelitian ini bahwa terdaftarnya merek dapat berakhir karena berakhirnya masa berlakunya merek, penghapusan merek karena permintaan sendiri dari pemilik merek, penghapusaan merek terdaftar atas prakarsa dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek, dan Penghapusan merek karena adanya gugatan dari pihak ketiga terbahwa adanya perlindungan merek dimulai dari pendaftaran merek, perlindungan merek selama masa jangka waktu terdaftarnya merek dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama, adanya penindakan baik gugatan secara perdata, penuntutan secara pidana maupun langkah administratif berupa penolakan pendaftaran merek dan penghapusan merek.  

<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar dan mengapa perlindungan terhadap merek yang terdaftar dapat berakhir.  Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari stategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenal dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya. Hal ini yang menjadikan sebab mengapa sering terjadi sengketa terhadap merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Temuan dari hasil penelitian ini bahwa terdaftarnya merek dapat berakhir karena berakhirnya masa berlakunya merek, penghapusan merek karena permintaan sendiri dari pemilik merek, penghapusan merek terdaftar atas prakarsa dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek, dan penghapusan merek karena adanya gugatan dari pihak ketiga. Adanya perlindungan merek dimulai dari pendaftaran merek, perlindungan merek selama masa jangka waktu terdaftarnya merek selama 10 (sepuluh ) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama, adanya penindakan baik gugatan secara perdata, penuntutan secara pidana maupun langkah administratif berupa penolakan pendaftaran merek dan penghapusan merek.</p>

<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji dan menganalisa konsep ideal dalam penerapan iktikad baik dalam hukum perjanjian. Pengaturan iktikad baik sebaiknya dirumuskan sebagai “sikap atau perilaku berpegang teguh pada perjanjian untuk memberikan kepada lawan janji apa yang menjadi haknya dan tidak mencari-cari celah untuk melepaskan diri dari apa yang telah diperjanjikan berdasarkan kepatutan dan kerasionalan. Standar yang digunakan dalam iktikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Perilaku para pihak dalam perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik tersebut. Fungsi iktikad baik yang ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan. Beberapa para pakar hukum sebelum perang berpendapat bahwa iktikad baik juga memiliki fungsi ini. Mereka mengajarkan bahwa suatu perjanjian tertentu atau suatu ketentuan undang-undang mengenai kontrak itu dapat dikesampingkan, jika sejak dibuatnya kontrak itu keadaan telah berubah, sehingga pelaksanaan kontrak itu menimbulkan ketidakadilan.</p>

Waqf information system In April 2020 shows the number of waqf land in Indonesia has an area of ??51,259.84 Ha. More waqf received in the form of land creates a problem of disputes and disputes that lead to legal cases Muhammadiyah is the second-largest Islamic organization that has assets in the form of waqf land that has not been able to resolve existing problems. In this study, an analysis of legal potential and waqf land disputes is used using ID3 Algorithm to classify potential land disputes based on the status of the land deed, owner's name, location of waqf and its use so that it can produce data on the ownership rights of waqf land which has the potential for legal disputes and no legal disputes. research shows that potential legal problems are still present. The ID3 algorithm is able to produce information as a basis for reducing disputes and the loss of waqf land.

Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal kerjasama antar negara, mengakibatkan impor barang menjadi semakin banyak. Dalam penanganan dokumen impor barang, pelayanan dokumen yang tidak tepat atau pengisian dokumen yang kurang tepat menghambat tahapan-tahapan yang lain, menimbulkan biaya-biaya tambahan akibat terkena demmurage. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui bagaimana cara pengurusan dokumen import tekstil oleh PT Dinamika Expressindo cabang Semarang 2) mengetahui adakah hambatan dalam pengurusan dokumen import tekstil oleh PT Dinamika Expressindo cabang Semarang.Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, dilaksanakan di PT Dinamika Expressindo Cabang Semarang. Penelitian ini dilaksanakan bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2019. Uji keabsahan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data. Dalam proses analisis terdapat tiga komponen utama yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan serta verifikasinya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengurusan dokumen import tekstil oleh PT Dinamika Expressindo adalah :1) Pengambilan dokumen Delivery Order (DO), 2) Pembuatan draft PIB dengan menginput data ke progam EDI, 3) Pengurusan dokumen PIB dan pembayaran pajak dalam rangka impor untuk penyelesaian dokumen PIB, 4) Cetak Job Order untuk pembayaran lift on container, 5) Pembayaran lift of emepty container di Depo container bersamaan dengan pengembalian empety container, 6) Penyerahan dokumen-dokumen impor ke pemilik barang dan ke Bea Cukai. Hambatan yang terjadi dalam penanganan dokumen impor tekstil yaitu: 1) keterlambatan dokumen yang diberikan oleh importir sehingga mendapatkan jalur kuning dalam pemeriksaan dokumen di Bea dan Cukai, 2) perubahan nilai tukar rupiah (kurs) yang mengakibatkan perubahan nilai pajak dan nilai custom bond yang terjadi disetiap hari rabu, 3) perbedaan nilai satuan pada PIB dan COO yang di akibatkan oleh kesalahan saat input PIB, serta 4) permasalahan dari Electronic Data Interchange (EDI) yang mengalami error dan mengakibatkan keterlambatan pengeluaran respon PIB.

Kelompok Wanita Tani (KWT) Ngudi Rahayu Dusun Lopawon Desa Kebobang Kabupaten Malang diprakarsai oleh Ibu Partini berdiri sejak tahun 2016. Awal pendiriannya KWT Ngudi Rahayu ini masih beranggota 12, namun seiring dengan perkembangan dan kegiatan usaha yang ada saat ini KWT Ngudi Rahayu sudah memiliki 27 orang. Desa Kebobang merupakan salah satu desa di Kabupaten Malang yang memiliki perkebunan kopi yang cukup luas namun, pengolahan proses produksi kopi yang ada masih belum dikelola dengan maksimal seperti masih dilakukan secara individu dan penggunaan teknologi tepat guna yang masih sederhana. Kelompok Wanita Tani ini awalnya dibentuk untuk pengolahan kopi yang tidak bisa dilakukan secara individu bisa dilakukan secara berkelompok. Namun Masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KWT Ngudi Rahayu, yaitu Peralatan yang digunakan masih secara tradisional/manual sehingga jumlah produksi yang dihasilkan masih relatif terbatas selain itu masih belum meratanya semangat dan motivasi dalam peningkatan usaha kelompok kerja, Lamanya waktu proses produksi, kualitas hasil, belum ada kemasan serta kualitas produk menjadi permasalahan yang butuh sentuhan bantuan pada mitra. Beberapa hal ini yang menjadi keterbatasan KWT Ngudi Rahayu, untuk itu hal ini sangat membutuhkan tambahan ketrampilan dan motivasi guna menumbuhkan minat aktifitas usaha/bisnis .Melihat dari kondisi yang ada pada mitra pengabdi merasa penting untuk membantu dan mencari solusi serta penentuan prioritas program dari beberapa permasalahan yang dialami mitra. Pelaksanaan kegiatan pada Mitra KWT Ngudi Rahayu adalah Peningkatan kapasitas proses produksi dengan pengadaan alat bantu mesin semi otomatis., Perluasan pangsa pasar dengan mengadakan pembuatan Web Blog promosi serta Peningkatan minat dan motivasi berwirausaha dengan pelatihan manajemen bisnis usaha. Melalui program PKM yang sedang berjalan ini. Sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan Mitra KWT Ngudi Rahayu , pelatihan akan dilaksanakan pada Bulan Juli dan Agustus. Kegiatan yang saat ini sedang dilakukan adalah: persiapan dalam pengadaan mesin penggoreng kopi semi otomatis, Pelatihan yang sudah selesai dilakukan adalah pelatihan pembuatan label produk , meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi, pendampingan dan implementasinya, serta penetapan Standard operating procedure dan pengenalan promosi produk lewat media online. Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat sampai disusunya laporan kemajuan ini adalah berupa: (1) Bantuan peralatan mesin penggoreng kopi semi otomatis; (2) Pembuatan media pemasaran online dengan blog (3) publikasi media massa (4) Publikasi Ilmiah

Data collection on employee attendance at a company is a must, with the aim of monitoring discipline, calculating employee salaries, and other needs. Data collection on employee attendance at companies that are used today is very diverse, following the development of technology. The United Tronik Semarang office, which employs relatively many employees, currently uses a manual card attendance data collection system that attracts researchers to make the United Tronik Office the object of research.
 Fingerprint is one of the hardware used to support employee attendance data collection which is relatively simple and easy to reach, the accuracy and ease of operation make the fingerprint attendance system more and more in demand. One of the human error problems in the attendance data collection system is attendance recording errors, especially for employees with shift work hours. Arrangement of work shifts in programs built with Visual Basic 2010 can minimize attendance recording errors, because it can set the recording time for employees. To support the ease of data access and shift settings, the researcher uses a Client Server database system with SQL Server 2005 Software.