Publication Search

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk gadai emas merupakan salah satu layanan pembiayaan jangka pendek yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan tanpa harus menjual aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pegawai yang menangani produk gadai emas, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, buku, jurnal, peraturan, dan fatwa yang berkaitan dengan pembiayaan gadai emas syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan praktik yang diterapkan di perusahaan dengan ketentuan syariah yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dan penaksiran emas, penentuan jumlah pembiayaan, pelaksanaan akad, dan pencairan dana kepada nasabah. Berdasarkan hasil analisis, prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan gadai emas, baik dari aspek pelaksanaan akad maupun penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan perbankan syariah

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan PTSL dalam sistem hukum agraria Indonesia serta menganalisis keterkaitannya dengan asas fungsi sosial tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PTSL masih berorientasi pada kepastian hukum formal melalui percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah, sementara asas fungsi sosial tanah belum terintegrasi secara operasional dalam norma pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi PTSL agar tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legalisasi aset, tetapi juga menjamin pemanfaatan tanah sesuai dengan fungsi sosial dalam rangka mewujudkan keadilan agraria.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris akademik mahasiswa melalui pelatihan TOEFL di Akademi Kesehatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Permasalahan utama adalah rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap struktur TOEFL dan strategi pengerjaan soal. Metode yang digunakan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan pendekatan Communicative Language Teaching (CLT). Sebanyak 54 peserta mengikuti pelatihan yang mencakup listening, structure, dan reading serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dengan rata-rata skor meningkat dari 457,26 menjadi 527,74. Tingkat kelulusan meningkat dari 66,7% menjadi 88,9%, dan peserta remedial mencapai kelulusan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan TOEFL berbasis praktik efektif dalam meningkatkan kompetensi bahasa Inggris mahasiswa.

Anemia masih menjadi problematika gizi utama pada remaja putri di Indonesia yang berdampak buruk terhadap performa akademik serta kesehatan reproduksi jangka panjang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran gizi terkait pencegahan anemia melalui intervensi edukasi sadar gizi di SMAN 1 Sampang. Metode yang diterapkan berbasis pendekatan partisipatif interaktif, meliputi ceramah, pemanfaatan media visual (leaflet dan poster), simulasi penyusunan menu sehat kaya zat besi, serta kuis edukatif. Evaluasi program diukur secara kuantitatif melalui instrumen pre-test dan post-test, serta secara kualitatif melalui observasi keaktifan peserta. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai definisi, dampak, dan pencegahan anemia, serta perubahan sikap positif terhadap pola konsumsi seimbang dan kepatuhan sarapan. Kesimpulannya, edukasi gizi yang terstruktur dan interaktif terbukti efektif dalam membangun kesadaran kesehatan remaja, sehingga dapat dijadikan strategi preventif yang berkelanjutan di lingkungan sekolah.

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mendorong pentingnya kemampuan personal branding bagi generasi muda, khususnya siswa sekolah menengah atas. Personal branding menjadi salah satu strategi yang dapat membantu individu membangun citra diri positif, meningkatkan kepercayaan diri, serta mempersiapkan diri menghadapi dunia pendidikan maupun karier di masa depan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya personal branding melalui workshop interaktif di SMA Negeri 1 Batujaya. Kegiatan melibatkan 12 siswa yang terdiri atas duta siswa dan perwakilan aktif sekolah. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, praktik sederhana, dan refleksi bersama. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi partisipatif dan umpan balik peserta selama kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memiliki antusiasme tinggi serta mengalami peningkatan pemahaman mengenai pentingnya membangun citra diri positif dan penggunaan media sosial secara lebih strategis dalam mendukung pengembangan diri. Pendekatan partisipatif melalui workshop interaktif dinilai efektif dalam meningkatkan keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung.

Logo merupakan identitas visual yang memiliki peran penting dalam membangun citra dan meningkatkan daya saing suatu usaha, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki logo yang menarik dan representatif, seperti yang terjadi pada UMKM Maira Produksi di Kota Bima. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam merancang logo usaha sebagai bagian dari strategi branding dan pemasaran produk. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pelatihan dengan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi dan praktik langsung pembuatan desain logo. Pelatihan dilaksanakan selama dua hari di rumah pelaku usaha. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu memahami konsep dasar desain logo serta berhasil membuat logo yang sesuai dengan karakteristik produk masing-masing. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kreativitas dan inovasi pelaku usaha dalam mengembangkan identitas produk. Dengan demikian, pelatihan pembuatan logo ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas branding, daya tarik produk, dan daya saing UMKM di pasar.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dituntut menghasilkan lulusan yang siap kerja dan mampu beradaptasi dengan perkembangan industri. Namun, proses pembelajaran akuntansi di beberapa SMK di Kabupaten Karawang masih didominasi metode konvensional yang berpusat pada guru dan belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran berbasis pemecahan masalah sesuai kebutuhan dunia kerja. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi guru akuntansi melalui pembelajaran berbasis Design Thinking. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pelatihan partisipatif yang meliputi identifikasi kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan pelatihan, pendampingan, dan evaluasi kegiatan. Pelatihan memperkenalkan tahapan Design Thinking yang terdiri atas empathize, define, ideate, prototype, dan test. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, pre-test dan post-test, serta penilaian terhadap perangkat pembelajaran yang dihasilkan peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan guru dalam menerapkan pembelajaran akuntansi yang inovatif. Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap konsep Design Thinking, kemampuan menyusun perangkat pembelajaran kontekstual, serta motivasi untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hasil post-test menunjukkan rata-rata pemahaman guru mencapai 75,88 dan lebih dari 80% peserta mampu menjawab dengan benar tahapan Design Thinking. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa Design Thinking dapat menjadi pendekatan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru serta mendukung pengembangan pembelajaran akuntansi yang kontekstual, kolaboratif, dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Penelitian ini bertujuan memahami pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai upaya meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila pada siswa kelas 5A di SDN 1 Bendogerit Kota Blitar. Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya pendidikan karakter berlandaskan Pancasila dalam membentuk generasi berakhlak, disiplin, dan bertanggung jawab di tengah tantangan globalisasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode wawancara terpusat dan observasi langsung terhadap guru serta proses pembelajaran. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan guru berperan aktif sebagai teladan dalam membentuk nilai disiplin, tanggung jawab, kerja sama, sopan santun, dan kejujuran siswa. Penguatan nilai Pancasila juga didukung budaya sekolah melalui program pagi rutin dan kegiatan literasi berkelanjutan. Faktor pendukung utama ialah keteladanan guru dan lingkungan yang kondusif, sedangkan tantangan meliputi kebutuhan siswa yang beragam serta keterbatasan sarana digital. This study aims to understand the implementation of Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) as an effort to enhance students’ understanding of Pancasila values among fifth-grade students at SDN 1 Bendogerit, Blitar City. The research is motivated by the importance of character education based on Pancasila in shaping a generation that is virtuous, disciplined, and responsible amid the challenges of globalization. A descriptive qualitative approach was employed, using focused interviews and direct classroom observations involving teachers and the learning process. Data were analyzed through the stages of data reduction, presentation, and conclusion drawing systematically. The results indicate that teachers play an active role as role models in cultivating students’ values of discipline, responsibility, cooperation, politeness, and honesty. The reinforcement of Pancasila values is also supported by the school culture through regular morning programs and continuous literacy activities. The main supporting factors include teacher exemplarity and a conducive school environment, while challenges involve diverse student needs and limited digital learning facilities. 

Pendidikan karakter menjadi fokus penting dalam dunia pendidikan karena meningkatnya tantangan moral peserta didik di era globalisasi dan digitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah menengah, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya, serta menganalisis dampaknya terhadap perkembangan moral peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di SMK Plus Al-Ghifari. Subjek penelitian meliputi guru Bimbingan dan Konseling, wali kelas, dan siswa yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi, dan analisis dokumen sekolah, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter telah diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan budaya sekolah, dengan dukungan utama berupa kepedulian guru, kerja sama dengan orang tua, serta inisiatif peserta didik. Namun, implementasi masih menghadapi kendala seperti pengaruh lingkungan sosial, keterlibatan keluarga yang belum optimal, ketidakkonsistenan ketegasan pendidik, dan kesulitan adaptasi peserta didik baru. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas pendidikan karakter.

Laporan Tugas Akhir ini berjudul “Mekanisme Penagihan Piutang Tertunggak Pelanggan PT XYZ Pada. Tujuan Laporan Tugas Akhir ini Adalah untuk menganalisis mekanisme penagihan piutang tertunggak pelanggan PT XYZ pada PT XYZ, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan, serta mengetahui upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses penagihan piutang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan mekanisme penagihan piutang tertunggak di perusahaan.

Kemampuan baca tulis Al-Qur’an (BTQ) merupakan kompetensi dasar dalam pendidikan Islam yang perlu dikembangkan secara sistematis sejak usia dini. Namun, dalam praktik pembelajaran di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), masih ditemukan permasalahan berupa rendahnya kemampuan membaca, menulis huruf hijaiyah, serta ketidakseimbangan antara aspek tajwid, makhraj, dan kefasihan bacaan santri. Kondisi ini menunjukkan perlunya inovasi metode pembelajaran yang lebih efektif dan terstruktur. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan BTQ santri melalui pendampingan berbasis integrasi metode imla’ dan talaqqi di TPQ Nurul Huda Sentani Jayapura. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain library research yang didukung oleh data lapangan kegiatan pengabdian. Proses pelaksanaan dilakukan secara partisipatif dan aplikatif melalui tahapan pembelajaran membaca (talaqqi), menulis (imla’), serta penguatan melalui muroja’ah terjadwal. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan santri pada berbagai aspek. Pada aspek kelancaran membaca dan hafalan, lima santri memperoleh nilai 5, empat santri nilai 4, dan enam santri nilai 3. Pada aspek tajwid, empat santri mencapai nilai 5, enam santri nilai 4, dan lima santri nilai 3. Sementara itu, pada aspek kefasihan bacaan, sembilan santri mencapai nilai 5. Secara umum, penerapan metode imla’ dan talaqqi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kemampuan membaca, menulis huruf hijaiyah, serta ketepatan makhraj dan tajwid santri. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa integrasi metode imla’ dan talaqqi efektif dalam meningkatkan kemampuan BTQ santri, serta berdampak positif terhadap motivasi, kedisiplinan, dan keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Model ini dapat menjadi alternatif strategi pembelajaran BTQ di TPQ, khususnya di wilayah dengan keterbatasan sumber belajar.  

Penelitian ini menganalisis efektivitas hukum pelaksanaan lelang kendaraan dinas melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam memperkuat transparansi pengelolaan aset pemerintah. Permasalahan penelitian difokuskan pada bagaimana implementasi empiris mekanisme lelang berkontribusi, apakah pelaksanaan telah memenuhi Peraturan Menteri Keuangan, serta faktor kelembagaan yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian antara kerangka regulatif dan praktik administratif dalam pelaksanaan lelang kendaraan dinas. Penelitian hukum empiris serta pendekatan kualitatif diaplikasikan sebagai metode dengan melaksanakan wawancara dan studi dokumen di KPKNL Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan lelang elektronik meningkatkan transparansi prosedural melalui keterbukaan informasi, mekanisme yang terstandar, dan proses yang dapat ditelusuri. Namun, transparansi substantif masih dipengaruhi oleh kesiapan administrasi, koordinasi antar instansi, serta literasi digital masyarakat. Dengan demikian, lelang kendaraan dinas efektif secara prosedural, tetapi memerlukan penguatan kelembagaan guna mewujudkan tata kelola aset yang transparan dan akuntabel secara optimal.

Desa Suka Makmur di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo merupakan wilayah beriklim panas dengan kondisi permukiman yang cenderung gersang akibat minimnya pemanfaatan pekarangan rumah. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai teknologi budidaya sederhana menyebabkan pekarangan dibiarkan kosong dan tidak memberikan manfaat ekologis maupun ekonomi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan melalui penerapan teknologi hidroponik Nutrient Film Technique (NFT) sebagai upaya penghijauan lingkungan dan penguatan ketahanan pangan lokal. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan teknis, pendampingan perakitan instalasi hidroponik, serta praktik budidaya langsung. Pelaksanaan program menghasilkan peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat secara signifikan, ditandai dengan kemampuan warga merakit sistem NFT, mengelola nutrisi, serta memelihara tanaman hingga masa panen. Selain itu, pekarangan warga mulai mengalami perubahan menjadi ruang hijau produktif yang mampu menurunkan kesan gersang pada lingkungan permukiman. Kegiatan ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi hidroponik dan pendekatan pemberdayaan masyarakat efektif dalam menciptakan lingkungan yang lebih hijau, meningkatkan kemandirian pangan, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan secara berkelanjutan.

Penataan kembali kewenangan lembaga penegak hukum merupakan agenda strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel pasca reformasi 1998. Reformasi kelembagaan yang berjalan selama ini cenderung parsial, tidak komprehensif, sehingga melahirkan fragmentasi kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya koordinasi. Tulisan ini bertujuan mengkaji pengaturan lembaga penegak hukum dalam tata kelola pemerintahan, mengidentifikasi kendala pelaksanaan penegakan hukum pasca reformasi, Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis melalui kajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan konstitusional penataan lembaga penegak hukum berpijak pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kendala utama yang ditemukan meliputi intervensi politik , ego sektoral antarlembaga, dan budaya impunitas yang mengakar. Penataan kewenangan yang ideal mensyaratkan empat langkah: rasionalisasi kelembagaan, delineasi kewenangan yang tegas, pembangunan mekanisme koordinasi antarlembaga yang efektif, serta penguatan lembaga pengawas independen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas tata kelola pemerintahan hanya dapat terwujud melalui pergeseran paradigma dari rule by law menuju rule of law yang berkeadilan substantif.

Penelitian ini membahas akibat hukum dari penggunaan kuasa jual yang dipalsukan dalam proses balik nama sertipikat hak atas tanah oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan kuasa jual, kedudukan hukum sertipikat yang telah dibalik nama berdasarkan kuasa palsu, serta perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan kuasa jual untuk balik nama sertipikat merupakan tindak pidana yang menimbulkan konsekuensi hukum tidak hanya bagi pelaku utama, tetapi juga bagi PPAT yang lalai dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Sertipikat yang telah dibalik nama berdasarkan akta palsu dapat dibatalkan demi hukum karena cacat administratif dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Pemilik berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan hak atas tanah maupun ganti kerugian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan PPAT serta kehati-hatian dalam proses balik nama sertipikat untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam bidang pertanahan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya persoalan yuridis dalam pelaksanaan mekanisme Agunan yang Diambil Alih (AYDA) oleh perbankan, terutama terkait validasi Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PPh TB). Kasus BPR RAY memperlihatkan kebuntuan administratif akibat penolakan validasi pajak oleh DJP, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelamatan kredit bermasalah. Rumusan masalah mencakup: (1) bentuk pertentangan norma antara POJK 33/2018 dan PMK 261/2016; (2) penyebab disharmonisasi norma; dan (3) akibat hukumnya terhadap pelaksanaan AYDA. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk, penyebab, dan akibat hukum dari disharmonisasi tersebut. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bentuk pertentangan antara PMK 261/2016 yang mengedepankan pendekatan formal kepemilikan dan POJK 33/2018 yang menekankan substansi penguasaan aset. Disharmonisasi ini disebabkan oleh pengambilalihan AYDA secara sukarela, penafsiran subjek pajak penghasilan, serta ketiadaan regulasi penghubung antarregulator. Akibat hukum disharmonisasi ini terjadi di sektor perbankan, perpajakan dan pertanahan. Hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum, teori hukum responsif dan teori keadilan distributif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan disharmonisasi norma menimbulkan hambatan dalam praktik AYDA dan menimbulkan akibat hukum di berbagai sektor. Di akhir, peneliti memberikan saran akademik mendorong penelitian AYDA yang multi kasus dengan teori hukum yang lebih variative. Untuk saran praktis penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antar regulator sehingga pengaturan AYDA tidak saling bertentangan. Beban pajak sebaiknya disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kemampuan membayar. BPR maupun masyarakat dapat menempuh judicial review ke Mahkamah Agung untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman tafsir regulasi

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Reban, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan fokus pada aspek regulasi dan pembiayaan. Program yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran desa dan ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 dengan kondisi ekonomi terkini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Landasan teori mencakup efektivitas hukum, sistem hukum, hukum responsif, dan kepastian hukum, yang memberikan kerangka analisis dalam konteks pertanahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Reban telah sesuai dengan Pasal 19 UU No. 5/1960 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Program ini mencapai keberhasilan signifikan dengan 349 sertifikat yang berhasil diterbitkan dari 448 bidang tanah yang didaftarkan. Pelaksanaan melibatkan tahapan sistematis mulai dari sosialisasi hingga penerbitan sertifikat, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, BPN, dan masyarakat. Kendala utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri yang menetapkan Rp150.000 per bidang tanah, yang tidak mencukupi biaya operasional akibat inflasi. Hal ini mendorong panitia PTSL di beberapa daerah mengambil inisiatif menetapkan biaya yang lebih tinggi melalui musyawarah.

Tanah adalah objek vital yang bernilai tinggi sehingga transaksi jual beli tanah menuntut kepastian hukum agar tidak menciptakan sengketa. Namun, praktik membeli atau menjual tanah secara tunai tanpa melalui PPAT dan tanpa memiliki sertifikat kepemilikan masih banyak terjadi, sehingga menimbulkan berbagai masalah terkait keabsahan dokumen, perlindungan hukum, serta risiko terjadinya sengketa. Latar belakang inilah yang melandasi penelitian dengan judul Perlindungan Hukum bagi Pembeli atas Tanah dalam Perjanjian Jual Beli: Studi Putusan Nomor 1990/K/PDT/2025. Penelitian ini ditulis guna menganalisis kekuatan hukum perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dan menilai pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada pembeli. Metode penelitian yakni yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya ditemukan dalam Putusan Nomor 1990/K/PDT/2025, perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak terkait jual beli tanah adalah sah dan bersifat mengikat. Para Tergugat dinyatakan wanprestasi atas mengurus penerbitan sertifikat pengganti maupun proses peralihan hak atas tanah. Selain itu, Majelis Hakim memerintahkan agar sertifikat pengganti segera diterbitkan, dilakukan pemecahan bidang tanah, dan dilaksanakan proses balik nama. Untuk menjamin kepastian pelaksanaan putusan, hakim memberikan kewenangan kepada pembeli untuk mengurus sendiri seluruh proses tersebut apabila penjual tetap lalai. Pertimbangan hukum ini mencerminkan sikap hakim yang berorientasi pada perlindungan hak pembeli beritikad baik sekaligus sebagai upaya menegakkan prinsip kepastian hukum dan rasa keadilan.

Perjanjian kredit antara lembaga perbankan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi wanprestasi dari pihak debitur  yang  berdampak  pada  hubungan  hukum  dan keberlangsungan  usaha.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji: 1) bagaimana proses pengajuan dan pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank BRI dan UMKM Konveksi Parasit di Daerah Istimewa Yogyakarta; 2) apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi oleh debitur; dan 3) bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak bank. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan jenis dan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menginterpretasikan norma hukum dan fakta empiris secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) proses pengajuan kredit dilakukan melalui prosedur formal dengan dokumen pendukung yang sah, dan dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang; 2) wanprestasi terjadi karena kombinasi faktor internal seperti pengelolaan usaha yang kurang optimal dan faktor eksternal seperti penurunan permintaan pasar; dan 3) penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui eksekusi agunan, pelaporan ke otoritas keuangan, serta pendekatan persuasif seperti restrukturisasi kredit. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi hukum bagi pelaku UMKM dan penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa kredit.

Dalam pelaksanaannya, jaminan fidusia bisa dieksekusi dengan menggunakan sertifikat jaminan yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan yang sudah bersifat tetap dan mengikat. Namun dalam penerapannya, hal ini menimbulkan polemik karena adanya ketimpangan hukum, hingga terbitlah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penulisan ini membahas mengenai pengaturan kekuatan eksekutorial Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia, baik sebelum maupun sesudah terbitnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan implikasinya dengan menggunakan metode hukum normatif yang berlandaskan studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil yang didapatkan adalah parate eksekusi yang dijalankan cenderung melanggar prinsip due process of law, sehingga terjadi pergeseran paradigma dari sistem eksekusi yang absolut menuju sistem eksekusi yang berkeadilan dan sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian serta perlindungan hak konstitusional para pihak. Pergeseran tersebut menjadikan pembagian hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur menjadi lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif.