Publication Search

Divorce gives rise to various legal consequences relating to the status of the parties, marital property, and the rights and obligations toward children, thereby requiring a legal mechanism that ensures legal certainty, justice, and legal protection. In practice, the parties often express their intention to divorce in the form of a Pre-Divorce Agreement Deed drawn up before a notary. This study aims to analyze the legal standing and evidentiary strength of a Pre-Divorce Agreement Deed as evidence in divorce cases decided by default judgment (verstek). The research employs a normative juridical method with a statutory approach and a case approach, focusing on the Decision of the Ngawi Religious Court Number 425/Pdt.G/2023, through a literature review of primary and secondary legal materials. The findings indicate that a Pre-Divorce Agreement Deed executed in the form of a notarial deed constitutes an authentic deed with perfect evidentiary value as written evidence in divorce proceedings. Although it cannot directly result in the dissolution of marriage, the deed is relevant to prove the existence of an agreement between the parties and the condition of a marital relationship that has irretrievably broken down. In cases decided by default judgment, the deed becomes an important basis for judicial consideration in granting the divorce petition. The implications of this study emphasize that a Pre-Divorce Agreement Deed may be lawfully and proportionately used as evidence to support the proof of grounds for divorce and to realize legal certainty in judicial proceedings.

This study is based on the need to develop a more effective concentrate ration for lactating dairy cows, as existing formulations in the field are greatly influenced by the availability of ingredients and varying quality. Therefore, this study focuses on optimizing concentrate in dairy cow feed rations to meet SNI standards, which include crude protein (CP), Total Digestible Nutrients (TDN), Calcium (Ca), and Phosphorus (P), with more efficient results in terms of price and nutrition. This study uses the Whale Optimization Algorithm (WOA) metaheuristic approach, which balances the exploration and exploitation processes in finding the best solution to optimization problems. This algorithm has fewer parameters than other metaheuristics such as GA, PSO, and DE. WOA runs naturally in continuous space without the need for genetic operators such as crossover and mutation. The dataset used contains types of dairy cow feed ingredients along with nutritional requirements and prices so that researchers can process the data into efficient feed concentrate that is suitable for lactating dairy cows.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti dengan kekuatan hukum sempurna. Namun dalam praktik, notaris tidak jarang terseret perkara pidana ketika akta yang dibuatnya digunakan sebagai sarana tindak pidana. Fenomena tersebut tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021.Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1.Apa saja faktor-faktor yang menjadi sebab adanya tindak pidana penipuan dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli?2.Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 379 K/PID/2021?3.Bagaimana akibat hukum pertanggjungjawaban pidana dalam tindak pidana penipuan pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dari putusan Nomor 379 K/PID/2021?Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan sumber data berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, doktrin), serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan norma hukum yang relevan serta penerapannya.

Kasus pembatalan Akta Hibah berdasarkan Putusan mahkamah agung nomor 1101 PK/Pdt/2022, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fakta perkara dan penerapan hukumnya telah benar bahwa sebagai seorang orang tua atau ibu berhak untuk membatalkan hibah sesuai dengan hukum keluarga khususnya Pasal 1688 KUH Perdata yaitu apabila penerima hibah telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Faktor yang menjadi penyebab pembatalan Akta Hibah oleh pemberi hibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ? 2) Bagaimana akibat hukum atas pembatalan Akta Hibah yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ?  3) Apa pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memutuskan Perkara  tentang Pembatalan akta hibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data Sekunder, metode analisis data dengan menggunakan analisis kualiatif.

Penelitian ini membahas kekuatan hukum akta perjanjian kerja sama yang dibuat di bawah tangan antara Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan Yakes Telkom Area Jawa Tengah–DIY. Perjanjian ini menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi wanprestasi berupa keterlambatan penagihan sebesar Rp5.962.000 pada periode Juni–Agustus 2023. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) kekuatan hukum akta bawah tangan dalam perspektif hukum perdata, (2) efektivitas pembuktian akta bawah tangan dibandingkan akta otentik serta implikasinya terhadap penyelesaian sengketa dan (3) perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta bawah tangan sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, namun memiliki kelemahan pembuktian karena mudah disangkal dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Perlindungan hukum tetap tersedia bagi pihak yang dirugikan, tetapi prosesnya lebih kompleks di pengadilan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan akta otentik melalui notaris agar perjanjian kerja sama memperoleh kekuatan pembuktian sempurna, kepastian hukum, serta perlindungan lebih kuat bagi para pihak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan akta notaris sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian otentik, namun efektivitasnya dalam sengketa merek masih diperdebatkan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kedudukan hukum akta notaris dalam perkara sengketa hak atas merek POLO di Indonesia? (2) apa implikasi yuridis dari penggunaan akta notaris terhadap perlindungan hukum pemilik merek dalam sengketa tersebut? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung data primer melalui wawancara dengan praktisi. Bahan hukum primer berupa UU Jabatan Notaris, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 614 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris memiliki kedudukan kuat sebagai alat bukti otentik dalam perjanjian lisensi maupun pengalihan merek. Namun, dalam kasus POLO, Mahkamah Agung lebih mengutamakan prinsip penggunaan pertama (first use) dibanding sekadar keberadaan akta notaris, sehingga akta tersebut tidak menjadi penentu utama. Kesimpulannya, meskipun akta notaris memberikan kepastian hukum dan perlindungan preventif, efektivitasnya tetap bergantung pada kesesuaian dengan fakta penggunaan merek. Saran penelitian adalah perlunya penguatan regulasi mengenai keharusan pencatatan akta pengalihan atau lisensi merek di DJKI, serta peningkatan peran notaris dalam memastikan substansi akta sesuai fakta hukum agar dapat mendukung perlindungan hukum yang lebih optimal.

Penelitian ini membahas akibat hukum dari penggunaan kuasa jual yang dipalsukan dalam proses balik nama sertipikat hak atas tanah oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan kuasa jual, kedudukan hukum sertipikat yang telah dibalik nama berdasarkan kuasa palsu, serta perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan kuasa jual untuk balik nama sertipikat merupakan tindak pidana yang menimbulkan konsekuensi hukum tidak hanya bagi pelaku utama, tetapi juga bagi PPAT yang lalai dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Sertipikat yang telah dibalik nama berdasarkan akta palsu dapat dibatalkan demi hukum karena cacat administratif dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Pemilik berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan hak atas tanah maupun ganti kerugian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan PPAT serta kehati-hatian dalam proses balik nama sertipikat untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam bidang pertanahan.

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Reban, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan fokus pada aspek regulasi dan pembiayaan. Program yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran desa dan ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 dengan kondisi ekonomi terkini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Landasan teori mencakup efektivitas hukum, sistem hukum, hukum responsif, dan kepastian hukum, yang memberikan kerangka analisis dalam konteks pertanahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Reban telah sesuai dengan Pasal 19 UU No. 5/1960 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Program ini mencapai keberhasilan signifikan dengan 349 sertifikat yang berhasil diterbitkan dari 448 bidang tanah yang didaftarkan. Pelaksanaan melibatkan tahapan sistematis mulai dari sosialisasi hingga penerbitan sertifikat, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, BPN, dan masyarakat. Kendala utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri yang menetapkan Rp150.000 per bidang tanah, yang tidak mencukupi biaya operasional akibat inflasi. Hal ini mendorong panitia PTSL di beberapa daerah mengambil inisiatif menetapkan biaya yang lebih tinggi melalui musyawarah.

The phenomenon occurring in society regarding deeds of sale and purchase drawn up by land deed officials that contain material defects is certainly contrary to what is stipulated by law. Thus, the research questions are: What are the legal consequences of a material defect in a Deed of Sale and Purchase drawn up by a Land Deed Official? and How does a material defect in a Deed of Sale and Purchase drawn up by a Land Deed Official arise? In this study, the researcher uses Otto Jan Michael's theory of legal certainty and R. Soeroso's theory of legal consequences. The research method used in this study is normative juridical research janis, namely legal research with literature studies. The research approaches used are legislation, conceptual approach, analytical approach and case approach. The technique of collecting legal materials is by identifying and inventorying positive legal rules. Literature, journals and other sources of legal materials. For the analysis technique of legal materials, it is carried out by grammatical interpretation, systematic interpretation, analogy construction and legal refinement construction. The results of this study found the conclusion that the legal consequences of the sale and purchase deed being carried out unilaterally made before PPAT caused the sale and purchase deed to not have legal certainty. Although the sale and purchase deed was made formally by and before PPAT, the legal action contained a material defect, and was canceled by the court, there was also a legal relationship between the legal subjects, the cancellation showed legal certainty, but gave birth to a lawsuit due to unlawful acts, and the legal certainty of the sale and purchase deed made by PPAT contained material defects making PPAT not have binding legal force which resulted in unilateral The sale of land must be done by mutual agreement or known to both parties, in addition to having no legal force, the deed is canceled by the court. Thus, the cancellation of the sale and purchase deed contains a material defect in the court, providing legal certainty for matters that are not in accordance with the applicable provisions of the law.

Penelitian ini menganalisis perilaku lentur balok beton bertulang dengan tulangan Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) dibandingkan tulangan baja konvensional, ditinjau dari beban maksimum, lendutan maksimum, dan pola keruntuhan. Pengujian eksperimental dilakukan pada balok beton mutu K-225 berdimensi 150 × 150 × 600 mm menggunakan metode pembebanan dua titik. Benda uji terdiri atas balok kontrol (BKA dan BKB) serta balok variasi (BVA dan BVB). Hasil pengujian menunjukkan bahwa balok bertulangan GFRP memiliki kapasitas beban maksimum yang lebih tinggi, dengan peningkatan dari 28,68 kN menjadi 58,40 kN (103,6%) pada BKA–BVA dan dari 55,71 kN menjadi 68,01 kN (22,1%) pada BKB–BVB. Namun, balok variasi mengalami lendutan maksimum yang lebih besar, yaitu 7,74 mm dan 5,38 mm, dibandingkan balok kontrol sebesar 2,22 mm dan 2,92 mm. Pola keruntuhan menunjukkan bahwa balok kontrol mengalami keruntuhan lentur yang bersifat daktail, sedangkan balok variasi cenderung mengalami keruntuhan rapuh dengan dominasi retak lentur dan geser. Hasil ini menunjukkan bahwa tulangan GFRP efektif meningkatkan kapasitas beban balok, namun disertai dengan lendutan yang lebih besar dan keruntuhan yang lebih cenderung getas.

Penelitian ini membahas peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta hibah, dengan fokus pada implikasi sengketa hukum yang terlihat pada Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tingginya jumlah sengketa terkait akta hibah di Indonesia yang menunjukkan belum optimalnya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjamin keabsahan dan legalitas dokumen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana regulasi mengatur peran dan tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta hibah, serta bagaimana permasalahan hukum yang muncul dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara sengketa akta hibah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan literatur hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab utama PPAT dalam pembuatan akta hibah mencakup syarat formil dan materiil sesuai PP No. 37/1998, KUH Perdata, dan KHI, termasuk verifikasi dokumen, identitas, status tanah, serta persetujuan ahli waris. Sengketa  dalam Putusan No. 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr, timbul akibat dugaan hibah fiktif dan kurangnya kehati-hatian PPAT, namun penggugat PPAT tidak dapat dibuktikan dan akta hibah secara administratif telah memenui syarat.Hakim menyatakan gugatan tidak diterima karena cacat formil Penelitian ini menyarankan agar PPAT lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan lebih proaktif dalam mencegah potensi sengketa hukum terkait hibah tanah.

Perjanjian kredit antara lembaga perbankan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi wanprestasi dari pihak debitur  yang  berdampak  pada  hubungan  hukum  dan keberlangsungan  usaha.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji: 1) bagaimana proses pengajuan dan pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank BRI dan UMKM Konveksi Parasit di Daerah Istimewa Yogyakarta; 2) apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi oleh debitur; dan 3) bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak bank. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan jenis dan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menginterpretasikan norma hukum dan fakta empiris secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) proses pengajuan kredit dilakukan melalui prosedur formal dengan dokumen pendukung yang sah, dan dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang; 2) wanprestasi terjadi karena kombinasi faktor internal seperti pengelolaan usaha yang kurang optimal dan faktor eksternal seperti penurunan permintaan pasar; dan 3) penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui eksekusi agunan, pelaporan ke otoritas keuangan, serta pendekatan persuasif seperti restrukturisasi kredit. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi hukum bagi pelaku UMKM dan penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa kredit.

Penelitian ini menganalisis dasar hukum dan tanggung jawab notaris dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki kewenangan membuat akta otentik yang berkekuatan hukum sempurna, namun hal ini juga menciptakan celah bagi pemalsuan yang merugikan. Pemalsuan akta termasuk tindak pidana pemalsuan surat, menimbulkan kompleksitas dalam menentukan batas tanggung jawab notaris karena kewajiban verifikasi notaris yang terbatas dalam investigasi materiil, serta adanya perbedaan pendekatan antara KUHP dan UUJN. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute dan conceptual, mengkaji peraturan dan literatur hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa notaris dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti sengaja terlibat dalam pemalsuan. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi antara KUHP dan UUJN untuk memastikan kepastian hukum bagi notaris dan masyarakat, dengan penekanan pada pembuktian unsur kesengajaan (dolus) notaris.

This study aims to determine and analyze the Quality of Public Services in Making Birth Certificates at the Population and Civil Registration Office of Gorontalo City. Viewed from the aspects: (1) Tangible (Physical Evidence), (2) Reliability (Reliability), (3) Responsiveness (Responsiveness), (4) Assurance (Guarantee), (5) Empathy (Empathy). This research method uses a Qualitative Approach with a Descriptive type. Data collection techniques used in this study are observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that in general the quality of public services in making birth certificates at the Population and Civil Registration Office of Gorontalo City has been running well, although there are still some obstacles. In the Tangible dimension, the infrastructure is adequate but still needs to be updated on technological devices. In the Reliability dimension, the service has followed the established procedures and completion times, although sometimes hampered by system disruptions. The Responsiveness dimension shows that employees are quite responsive in responding to community needs, but need to increase effectiveness when queues are high. In the Assurance dimension, employees are competent and maintain data security, supported by technical training in population administration management. Meanwhile, in the Empathy dimension, employees are friendly and caring, although individual attention to the public is reduced during peak hours.

Pendidikan seks kepada anak sejak dini dan pemilihan jenis tontonan yang sesuai dengan usia anak perlu menjadi perhatian orang tua sebagai upaya untuk mencegah kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Namun faktanya pendidikan seksual kepada anak usia prasekolah belum dilakukan secara optimal oleh orang tua sehingga pemahaman seksual pada anak masih terbatas selain itu juga anak suka menonton video di aplikasi yang beresiko munculnya video tidak sesuai usia anak. Belum optimalnya orang tua dalam melakukan pendidikan seksual juga ditemukan di TK GMIM Alfa Omega dan TK Pembina, dimana orang tua mengungkapkan tidak mengetahui cara untuk melakukan pendidikan seksual dan anak suka menggunakan youtube untuk menonton. Berdasarkan hal tersebut dibentuk kegiatan pemberdayaan orang tua dalam bentuk kegiatan pelatihan metode story telling.dan pemanfaatan youtube kids. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam melakukan pendidikan seksua dengan metode story telling dan penggunaan youtube kids. Pelaksanaan kegiatan terdiri atas 3 tahapan yaitu sosialisasi, pelatihan serta monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh orang tua anak usia prasekolah di Tk GMIM Alfa Omega dan TK Pembina. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu adanya peningkatan pengetahuan orang tua dan keterampilan orang tua dalam melakukan pendidikan seks kepada anak usia prasekolah dan pemanfaatan aplikasi youtube kids. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini membawa dampak positif terhadap kemampuan orang tua melakukan pendidikan seksual dan pengunaan youtube kids sebagai alternatif tontonan bagi anak.

This study aims to analyze the quality of notarial services in the drafting of sale and purchase deeds at the Office of Notary–PPAT Pramudita Kartikasari, S.H., M.Kn., with a focus on factors influencing client satisfaction. The research background is grounded in the essential role of notaries in ensuring legal certainty in land transactions, which requires services that are prompt, transparent, and professional. The research employed a descriptive qualitative approach through in-depth interviews, observation, and documentation, analyzed using Miles and Huberman’s interactive model. The findings indicate that service quality can be explained through the five SERVQUAL dimensions. In terms of tangibles, physical facilities were considered adequate, although the waiting area and technological equipment remained limited. The reliability dimension showed that deeds produced were legally valid and accurate, yet completion time was not always consistent. Responsiveness was generally satisfactory, though online responses were less prompt. Assurance emerged as the main strength, as the notary was able to provide legal certainty, clear explanations, and professional conduct, while empathy was reflected through attentiveness, flexibility, and personalized care for clients. Assurance and empathy were found to be dominant in enhancing satisfaction, whereas tangibles, reliability, and responsiveness require improvement. The study implies the need for facility improvements, better time management, and standardized communication, while maintaining legal certainty and empathy as the core values of notarial service.

The purpose of this activity is to conduct outreach on improving reproductive management in beef cattle. This activity was carried out in Laitutun Village, Letti District, Southwest Maluku Regency, which took place in September 2025. The target of this activity was beef cattle breeders in Laitutun Village. The implementation of this activity includes two stages, namely: the preparation stage and the implementation stage. In the preparation stage, surveys, licensing coordination, and problem identification were conducted, to identify problems in the livestock sector. In the implementation stage, outreach was conducted on improving reproductive management in beef cattle in Laitutun Village. The material presented was reproductive management and various reproductive problems that can hinder the increase in the beef cattle population in Laitutun Village. This outreach activity involved all Laitutun Village Staff and the livestock community who raise beef cattle. The conclusion of this activity was increased information, knowledge, and understanding of good reproductive management, increased knowledge about the cycle and signs of estrus as well as the right time for mating and producing pregnancy, and increased motivation of the livestock community in developing the beef cattle business by increasing its population.

This research analyses the challenges to service innovation in civil registration, specifically the issuance of birth certificates at the Sidoarjo Regency Department of Population and Civil Registration, within the context of governmental digital transformation. Employing a qualitative approach via in-depth interviews, field observations, and document analysis, the study identifies various obstacles encountered in the process of public service digitisation. The findings indicate that the principal challenges include: (1) resistance to change from both civil servants and the public regarding the digital system; (2) limitations in information technology infrastructure and internet connectivity in rural areas; (3) the digital literacy gap between urban and rural community groups; (4) the complexity of coordination among government agencies within the integrated system; and (5) budgetary constraints for continuous system maintenance and development. The study also found that despite various innovations such as online services, mobile apps, and digital queuing systems, their implementation still faces significant technical and non-technical impediments. These findings contribute to the literature on public sector innovation by revealing the dynamics of e-government implementation at the regency/city level, and offer strategic recommendations for policymakers on optimising the digital transformation of civil registration services. The novelty of this research lies in its comprehensive analysis, which integrates technological, organisational, and social perspectives within the context of local government in Indonesia post-COVID-19 pandemic.

This research aims to analyze the performance of employees in providing birth certificate making services at the Sananakulon Village Office, as well as identify supporting and inhibiting factors in the service process. The approach used is qualitative with data collection methods through in-depth interviews, direct observation, and documentation. The research informants consisted of village officials, service officers, and community members who had taken care of birth certificates, which were selected using the purposive sampling technique. Data analysis is carried out through the stages of data collection, data reduction, and conclusion drawn. The results of the study show that the performance of employees in birth certificate services is quite good, characterized by responsiveness and a friendly attitude towards the community. However, the implementation has not fully met the employee performance indicators according to Dwiyanto's theory (2006), especially in terms of efficiency and accountability. Supporting factors include employee commitment, leadership support, and community participation, while inhibiting factors include limited human resources, infrastructure, and lack of technical training. This study recommends increasing employee capacity and improving technology-based service systems to support more optimal and accountable public services.

This study explores the phenomenon of eclipses from the perspective of Islamic prophetic traditions (hadith), aiming to understand the theological and ritual responses to such celestial events in Islamic teachings. Despite being predictable astronomical occurrences, eclipses have often been associated with myths and superstitions in various cultures. The study investigates how Islamic teachings demystify these phenomena through authentic hadiths. Using a qualitative method with a thematic and historical approach, primary data were drawn from digital hadith sources such as Maktabah Syamilah, Hadith Soft, and the Encyclopedia of Hadith: The Nine Imams. The analysis identified ten relevant hadiths, which were grouped into three main themes: the meaning of eclipses, the spiritual wisdom behind them, and prescribed religious practices. Findings show that Islam emphasizes eclipses as signs of God's greatness, unrelated to death or birth events, and calls for reflective acts such as prayer and charity. This research contributes to the discourse on how religious texts provide a rational and spiritual framework for  natural phenomena