Keabsahan Perjanjian Elektronik Sebagai Akta di Bawah Tangan dalam Perspektif Kuh Perdata dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Winta Hayati
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 📅 2026 Vol 4, No 1 🔗 DOI: 10.55606/birokrasi.v4i1.2436
Abstract
The growth of digital transactions in Indonesia has raised important legal questions about the status of electronic agreements. Data from APJII (2024) shows that internet users in Indonesia reached 221 million people, while BPS (2023) recorded national e-commerce transactions at Rp 476.3 trillion in 2022. These figures indicate that electronic agreements have become a primary instrument in everyday legal interactions. This study aims to analyze: (1) whether an electronic agreement can be categorized as a private deed (akta di bawah tangan) as stipulated under Article 1874 of the Indonesian Civil Code in conjunction with Articles 5 and 11 of Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE); and (2) the evidentiary strength of electronic agreements as private deeds in court proceedings. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, this study finds that electronic agreements fulfill the requirements of a private deed when they contain an electronic document recognizable under Article 5 UU ITE and a certified electronic signature meeting the requirements of Article 11 UU ITE. As to evidentiary strength, the electronic agreement has perfect evidentiary force when acknowledged by the opposing party under Article 1875 of the Civil Code, but is subject to further verification when disputed. The study recommends harmonization between the Civil Code and UU ITE, and institutional strengthening of electronic certification bodies.
Keywords
Civil Code; Electronic Agreement; Evidentiary Strength
How to Cite

Winta Hayati (2026). Keabsahan Perjanjian Elektronik Sebagai Akta di Bawah Tangan dalam Perspektif Kuh Perdata dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 4(1). https://doi.org/10.55606/birokrasi.v4i1.2436

Winta Hayati, "Keabsahan Perjanjian Elektronik Sebagai Akta di Bawah Tangan dalam Perspektif Kuh Perdata dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, vol. 4, no. 1, 2026.

Winta Hayati. "Keabsahan Perjanjian Elektronik Sebagai Akta di Bawah Tangan dalam Perspektif Kuh Perdata dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, vol. 4, no. 1, 2026.

Winta Hayati. "Keabsahan Perjanjian Elektronik Sebagai Akta di Bawah Tangan dalam Perspektif Kuh Perdata dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 4, no. 1 (2026).

Winta Hayati (2026) 'Keabsahan Perjanjian Elektronik Sebagai Akta di Bawah Tangan dalam Perspektif Kuh Perdata dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik', Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 4(1). doi: 10.55606/birokrasi.v4i1.2436.

Winta Hayati. Keabsahan Perjanjian Elektronik Sebagai Akta di Bawah Tangan dalam Perspektif Kuh Perdata dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA. 2026;4(1).

Artikel Terkait

Implementasi Kebebasan Beragama di Tanggerang terhadap Etnis Umat Beragama Kristen

Osvaldo Antonio Linjewas; Abrar Rosyan Ali Barus; Nur Rahman

Perlindungan Hak Cipta atas Materi Stand-up Comedy terhadap Tindakan Duplikasi tanpa Izin

Umair Umair; Dudung Hidayat; Raden Handiriono

Analisis Yuridis Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Transformasi Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 dan Perlindungan Hak Konstitusional

Putri Rut Sri Jaya Lubis; Putri Dwi Rahmadani; Izumi Bernadetta Gultom

Apakah Siswa pada Sekolah Swasta Berhak Mendapatkan Pendidikan Gratis?: Analisis Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024

Nadia Anatasya; Puti Alya; Indah Nabila Vandini

Asimetri Kekuasaan dan Potensi Pelanggaran HAM: Studi Kasus Interaksi Brimob dengan Pengemudi Ojek Online

Riska Aulia; Caesya Nur Amarha; Syifa Aurelia

Ketidaksesuaian antara Regulasi dan Realitas Sosial dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Indonesia

Andi Dita Kobayashi; Putri Dea Syahhira; Chelsha Christy Napitupulu
Tren Sitasi Jurnal