Publication Search

Community welfare is an indicator of developme t goals. In its implementation, economic development will be faced with various problems that can hinder the success of such development. One of the complex problems related to the prosperity of the population is poverty. High poverty can have an impact on the emergence of various other social problems. It is difficult to know the exact cause and how effective control is to reduce poverty in Pandeglang Regency. The use of analytical tools in this study was carried out to identify and determine specific problems as a factor in the occurrence of poverty in Pandeglang Regency. In addition, this analysis method will contain information about events that must be considered in the scope of poverty alleviation that occurred in Pandeglang district. The final part of this journal discusses the design of poverty control procedures in Pandeglang Regency in approximately five years. Finally, it is hoped that the final results of this research will be very important to prevent poverty in Pandeglang Regency. 

This study aims to determine how much influence training and work motivation partially or simultaneously on the performance of employees of PT Berlian Jasa Terminal Indonesia. The method that will be used is explanatory research and hypothesis testing. With the survey technique, the questionnaire was distributed with a Likert scale. The determination technique uses saturated sampling with 100 respondents mainly employees who work in the operational division. The data analysis techniques used were descriptive analysis and inferential statistical analysis, namely: 1. Validity and Reliability Test, 2. Multiple Regression Analysis, 3. Coefficient of Determination Analysis (R2), 4. Hypothesis Testing with Partial Test (t test) and Simultaneous Test ( F test) The results of the test and analysis are as follows:1.  There is a positive and significant effect between training on employee performance, with an R Square of 0.489 or 48.9%. Hypothesis test p value 0.000 <0.05,2. There is a positive and significant effect between motivation on employee performance, with an R Square of 0.470 or 47.0%. Hypothesis test p value 0.000 <0.05.and 3. There is a positive and significant effect between training and motivation simultaneously on employee performance, with an R Square of 0.591 or 59,1%. Hypothesis test p value 0.000 <0.05.  

Tujuan penelitian ini  Bagaimana proses penerapan  sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat bagi Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana’ dan kendala-kendala yang dihadapi serta cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data adalah data sekunder (kepustakaan) dan data primer (wawancara). Penyajian data dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk uraian dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif. Hasil Penelitian proses penerapan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bagi TNI AD yang melakukan tindak pidana adalah yang dikenai sanksi administrasi dan sanksi dispilin militer.adapun kendal kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi ada (a) kesalahan komdan  satuan dalam menjatuhkan sanksi administratif terlambat menjatuhkan sanksi administratif. (b). Upaya mengatasi kendal kendala tersebut dengan cara setiap kotama komandan atas secara teliti dalam menegakkan hukum didalam kesatuan masing masing serta menyelenggarakan penyuluhan pada seluruh satuan jajaran KODAM IV Diponegoro. Bahwa : tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang melakukan pelanggaran dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer yang diancam dengan Kumplin militer dan hukuman Pidana Militer serta sanksi administrasi yang berujung pemecatan. Sehingga diharapkan setelah diterapkannya sanksi administrasi dapat menekan angka pelanggaran dan menimbulkan efek jera terhadap Prajurit TNI AD Kodam IV/Diponegoro. Akibat hukumya melekat pada personel tersebut sampai akhir dinas dan solusinya dengan dibuatkan surat laporan perkembangan kepribadian oleh Komandan satuan masing-masing yang menyatakan bahwa sudah selesainya menjalani segala proses hukum guna melanjutkan karir selanjutnya.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaruh undang - undang cipta kerja  (Omnibus Law) bagi pekerja/buruh dalam hubungan kerja diperusahaan metode penelitian yang digunakan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap , penilaian , perilaku ,yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan penelitian lapangan. Sumber data utamanya adalah data primer dan data sekunder sebagai data penunjang metode Analisa yang digunakan dikriptif kualitatif. Hasil penelitian ; Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai pro dan kontra dari berbagai kelompok masyarakat, salah satunya kelompok pekerja/buruh yang terus menerus melakukan penolakan dari proses rancangan undang-undang (RUU) dalam bentuk Omnibus Law hingga sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pihak pekerja/buruh berpendapat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang dikemas dalam bentuk Omnibus Law ini syarat kepentingan pemilik modal dan telah merugikan kepentingan pekerja/buruh, bahkan dapat dikatakan telah mendegradasi kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja/buruh. Undang-Undang Cipta Kerja lebih fokus terhadap tujuan peningkatan ekonomi Nasional namun telah mengabaikan peningkatan kompetensi dan sumberdaya manusia. Konsep Omnibus Law tidak lepas adanya kepentingan politik untuk merubah tatanan hukum ketenagakerjaan yang sudah ada, sehingga implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) akan berdampak terhadap hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja di dalam perusahaan.

Kasusdpenolakan pasien BPJSdKesehatan di Rumahdsakit swasta sering terjadiddan ini merupakandsalah satu contohdpelanggaran yang merugikandhak peserta BPJS Kesehatan. Baik dari masyarakat golongan atas maupun masyarakatdgolongan bawah, semuanyadberhak atasdkesehatan yangdlayak. Terlepasditu perawatan intensif maupundobat-obat mahal, makadsetiap individu (Peserta BPJS Kesehatan) yang berobatdke Rumah Sakit, klinik, ataudfasilitas kesehatan lainnya berhak mendapatkan tindakan medis berupa pelayanan kesehatan yang baik sesuai takarannya masing-masing. Pendekatan yang peneliti gunakandpada penelitian inidadalah pendekatan yuridisdsosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (Das Sein), dalamdhal ini belumdmaksimalnya perlindungandhukum terhadap pasiendsebagai konsumen jasadpelayanan kesehatan (BPJS). Hasil penelitian inidmenunjukkan bahwa perlindungan hukumdyang diberikan kepada pasien peserta BPJSdkesehatan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS ialah pesertaddiberi hak untukdmenyampaikan keluhandatau pengaduan atasdpelayanan yangddiberikan Rumah Sakit, diberikan saranddan informasi bagaimana cara peserta memperoleh haknya. Hal tersebut diatur dalam PeraturandBadan Penyelenggara Jaminan SosialdKesehatan No 1 Tahund2014 tentangdPenyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pasald25 ayat (1) huruf e jo Pasal 32dUndang-undang no. 44 tahun 2009 tentangdRumah Sakit jo Undang-undang no.36dtahun 2009 tentangdKesehatan

The State of Indonesia in providing protection for patients who receive medical services, doctors and dentists in carrying out medical practices are required to provide medical services according to professional standards and standard operating procedures in accordance with Indonesian law no. 29 of 2004 article 51 letter a,.Informed consent is one of the requirements that must be met before doctors perform medical procedures on their patients.  However, even though there is Indonesian Law No. 29 of 2004, there are still doctors who commit negligence by providing services that are not in accordance with procedures by not asking for approval for medical actions that lead to malpractice claims from their patients.. The research conducted is classified as normative juridical research, using primary legal materials and secondary materials from laws and regulations, court decisions, legal theory, and existing journals as a basis.. The doctor's error by taking actions that are not in accordance with the procedure in the form of without asking for informed consent is an administrative violation so it is categorized as administrative malpractice. Indonesian Supreme Court Decision No. 233 K/PID.SUS/2021 which imposes a prison sentence in an administrative malpractice case on a legal basis that has been declared non-binding by the Indonesian Constitutional Court is an act of carelessness. However, the guilty verdict for the defendant was already correct, because the defendant did not give informed consent before carrying out a risky procedure for his patient

penegakan pada perbuatan penimbunan tabung oksigen di masa pandemi Covid-19, KPPU harus berperan aktif sehingga harga menjadi tidak wajar dan sulit didapat yang masih diperdebatkan apakah sudah tepat atau tidak dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen karena dalam UU Perlindungan Konsumen tidak adanya sanksi yang tegas dan UU Perdagangan yang dinilai tidak berkepastian hukum. Pihak penegak hukum baik itu polisi maupun hakim dalam hal ini polisi sebagai penegak hukum yang ada di lapangan diharapkan lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum karena dalam penerapan suatu penegakan hukum harus berpegang pada asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang harus saling berkesinambungan agar mendukung jalannya prinsip perlindungan hukumPelaku perbuatan penimbunan tabung oksigen dapat dikenakan Pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf b menyebutkan hak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar. Sehingga tindakan tegas dan keras terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam sektor usaha khususnya kejahatan penimbunan barang diharapkan akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan penimbunan.

Professional crime can occur in the health sector, including among veterinarians. This professional crime is in the form of malpractice. Malpractice is the failure to use skills and knowledge that are common or fulfill the rules in their actions as a medical profession according to standards in the same environment. If it's true that a veterinarian has committed malpractice, can he be penalized? With the normative juridical method, it is answered that veterinarians who commit malpractice can be subject to legal sanctions in accordance with the Civil Code. There are elements that must be met to determine that an event is malpractice.

Informed consent atau persetujuan tindakan kedokteran/medis bisa disebut sebagai bentuk komunikasi antara dokter dengan pasien atau keluarga pasien. Selain Informed consent, ada juga surat pernyataan pasien yang lain yaitu “Penolakan Tindakan Kedokteran” atau “Informed Refusal”. Dalam situasi pandemi COVID-19 saat in sering terjadi penolakan dari pasien maupun keluarga terhadap prosedur di fasilitas kesehatan. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa seseorang tidak berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya bagi penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas. Penolakan protokol kesehatan dalam situasi pandemi ini dapat berpotensi dijatuhi sanksi pidana di beberapa undang-undang dan KUHP.

Dengan adanya kemajuan tehnologi sekarang ini banyak kejadian yang menimpa anak anak kita sebagai contoh banyak  Tindak Pidana Kekerasan atau ancaman kekerasan ,tipu muslihat, serangkaian kata bohong , memaksa atau membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dan atau pencabulan, ini sering terjadi di daerah daerah ,hampir di seluruh wilayah Indonesia  Hal ini karena kurangnya pemahaman hukum terhadap anak anak terutama hukum pidana dan Hukum perlindungan anak ,Anak anak kita tidak berfikir dengan meniru dan bergaya seperti yang ada di internet ,anak anak tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan tersebut sebenarnya melanggar hukum,,maka dengan adanya kejadian tersebut kita selaku orang tua harus waspada dan selalu memperhatikan anak anak kita dalam kehidupan sehari hari,Demikian karena dengan adanya kemajuan tehnologi, sebagaimana hubungan antara anak yang satu dengan yang lainnya sangat mudah dan cepat,apalagi dalam masa pandemi ini mereka anak anak kita tidak sekolah secara off line tetapi sekolahnya secara on line,dan banyak kesempatan untuk bermain hp dalam setiap harinya ,Kalau kita selaku orang tua tidak memperhatikan anak anaknya ,mereka bisa berhubungan dengan sembarang anak ,yang mengakibatkan moral dan etika anak anak kita rusak.Contohnya banyak kejadian yang orang tuanya bekerja di luar negeri ,anak anak mereka jadi tidak karuan dalam kelakuan dan moralnya ,banyak banyak anak anak yang dibawah umur dengan bebasnya melakukan hubungan intim layaknya suami istri,mereka mulai dini atau kecil sudah di tinggal orang tuanya ,bekerja di luar negeri ,sehingga pengawasan anak anak tersebut terlalu bebas dan kurangnya perhatian.Ini terjadi karena kemajuan Tehnologi yang sangat pesat ,apa yang ada di seluruh dunia ini bisa kita ketahui baik itu yang sifatnya mendidik maupun yang merusak moral anak kita ,contoh yang merusak moral banyak disajikan film film porno di dalam akun hp ini, kalau yang sifatnya mendidik tidak menjadi masalah contohnya anak anak mengetahui kejadian dan berita berita di luar sana ,ini bisa menambah pengetahuan dan pengalaman anak.Sehingga banyak kejadian kejadian yang menimpa anak anak kita , Karena kurangnya pengawasan , banyak juga anak anak kita terlibat narkoba ,maupun mengkonsumsi pil pil koplo, demikian juga minum minuman keras , mereka semua ini meniru gaya hidup di internet internet yang serba gelamor ,mereka belum berfikir kalau semua itu sebenarnya merusak masa depan diri mereka sendiri .Itulah kita selaku orang tua harus benar benar memperhatikan tingkah laku anak anak kita , agar jangan sampai anak anak kita terjerumus ke dalam lembah hitam yang salah ,sehingga melanggar Undang undang perlindungan anak dan juga undang undang KUHP Karena Pandemi covid 19 yang tidak kunjung selesai sehingga anak anak kita belajar secara on line di rumah yang bisa mengakibatkan terlalu banyak waktu senggang untuk anak anak kita bermain HP ,sehingga pemikiran anak anak kita tersebut cenderung pengin mempraktekkan nseperti apa yang di lihat di HP ,yang mana apabila yang ndi lihat di HP tersebut mungkin yang mendidik ,anak kita akan menjadi lebih baik tetapi apabila yang dilihat di HP tersebut gambar gambar pornograpi maka akan membuat pelajaran kepada anak anak kita dan kelakuan yang pantas dilakukan oleh seorang anak yang usianya masih dibawah umur ,sehingga ini bisa merusak masa depan anak anak bangsa kita ,maka dalam hal ini kita selaku orang tua harus benar benar mengawasi dan betul betul memperhatikan anak anak kita biar jangan sampai melakukan hal hal yang tidak senonoh dan tidak anak anak kita melakukannya , sebagai contoh kejadian yang dilaporkan di unit PPA ( Pelayanan Perempuan dan Anak ) di Sat Reskrim Polres Kendal, Polda Jawa Tengah     Seorang Anak sampai melakukan perbuatan seperti itu karena disebabkan kurangnya pengawasan dari orang tua ,orang tua membiarkan anaknya bermain tanpa pengawasan yang ketat dari orang tua ,sehingga setelah kejadian tersebut baru orang tuanya kaget dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian,Sebelum hal ini terjadi harus betul betul kita selaku orang tua kontrol kepada anak anak kita .lebih baik kita cerewet dari pada anak anak kita kebablasan.Karena Tehnologi sekarang ini sudah sangat maju apapun bisa dilihat dan dengar dari youtobe maupun instagram dan lainnya

Bergesernya kehidupan masyarakat ke arah digitalisasi berdampak pada timbulnya kejahatan di dunia siber. Salah satu kejahatan yang menjadi perhatian di masyarakat saat ini adalah prostitusi di dunia siber atau yang biasa dikenal dengan istilah cyber prostitution. Kasus cyber prostitution di Indonesia saat ini masih marak terjadi sampai saat ini sehingga perlunya suatu kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi hal tersebut.  Tujuan penulisan ini untuk mengkaji kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan cyber prostitution berdasarkan hukum positif saat ini dan di masa yang akan datang. Dalam hasil dan pembahasan, pengaturan mengenai cyber prostitution berdaasarkan hukum positif saat ini diatur dalam KUHP, UU ITE dan UU Pornografi di mana pengaturan tersebut belum secara tegas mengatur mengenai cyber prostitution. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan cyber prostitution di Indonesia di masa yang akan datang melalui kajian perbandingan dengan negara lain dan RUU KUHP dapat menjadi acuan untuk pengaturan hukum positif yang lebih baik. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai cyber prostitution sudah semakin tegas karena dalam pengaturan di negara Swedia, yang dapat dikenakan pidana tidak hanya PSK saja tetapi pemakai jasa tersebut juga dapat dipidana. Sedangkan dalam RUU KUHP sudah terjadi perluasan dimana subyek hukumnya lebih diperinci dalam beberapa kelompok

Peristiwa kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang yang mengakibatkan tewasnya puluhan narapidana baru-baru ini, menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Sistem pemidanaan yang mengedepankan sanksi penjara selama ini tidak lagi efektif sebagai sarana penanggulangan kejahatan bahkan sebaliknya menjadikan Lembaga Pemasyarakatan mengalami over kapasitas yang berpotensi menjadi sumber kerawanan permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan.  Salah satu sumber permasalahan adalah lebih dari setengah jumlah narapidana di setiap Lembaga Pemasyarakatan adalah narapidana kasus narkotika.  Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan sistem sanksi tindakan dalam tindak pidana narkotika saat ini ? serta Bagaimana pembaharuan kebijakan sistem sanksi tindakan dalam tindak pidana narkotika di masa yang akan datang ?.  Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.  Kesimpulan dalam penelitian ini adalah adanya kebiasaan dari aparat penegak hukum, khususnya hakim yang dalam menjatuhkan putusan lebih mengutamakan sanksi pidana penjara bukannya sanksi tindakan, meskipun sebenarnya dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur adanya sanksi tindakan dalam bentuk rehabilitasi.   Saran dalam Penelitian ini adalah mengingat pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika adalah juga merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sehingga terhadap mereka akan lebih tepat bila dijatuhi sanksi tindakan berupa rehabilitasi dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana.

Android-based applications have been widely used to do daily activities such as online shopping, playing games, video streaming, and watching sports matches. One of the most commonly used applications is applications that assist people for flight or train ticket reservations, hotel bookings, and other recreation purposes. Some tourism companies in Indonesia also develop Android-based applications to provide information and services for their business. Nevertheless, with many tourism destinations in Indonesia, not all tourist attractions have services through Android-based applications published on the Google Play Store. This study aims to design and implement Android-based applications for tourism information services in two tourist attractions as the case study, namely Tay Kak Sie Temple in Semarang City and Beach tourism in Bangka Island, to help tourists obtaining information about both tourist attractions. Both applications are implemented using Compro Mobile App Builder. The testing results using the black box method demonstrate that the implementation of the two applications can run according to the specified specifications.

The purpose of this research is to find out how product diversification is carried out by Bank Syariah Indonesia after the merger to attract customers. The research methodology used is descriptive qualitative research. The informants in this study were employees of the Denpasar Branch of Bank Syariah Indonesia using a purposive technique. As well as data collection in the form of interviews and documentation. This study describes the results of product diversification carried out by Bank Syariah Indonesia after the merger to attract customers, namely by launching BSI products that were launched which did not exist in previous banks, namely Imas and BSI smart agents. Verification conducted by Indonesian Islamic banks is more effective in increasing customer interest which is increasing every month and is also suitable for expanding market share.

Abstrak – Website yang salah satu fungsinya adalah media penyebaran informasi sudah masuk ke bidang pendidikan. Content management system (CMS) Sekolahku merupakan aplikasi open source yang membantu dalam pengembangan website bahkan menjadi sistem informasi sekolah untuk semua jenjang pendidikan. Terdapat lebih dari 150 jumlah pengguna CMS Sekolahku, tetapi belum dilakukan pengujian sistem. Penelitian ini melakukan pengujian terhadap CMS Sekolahku menggunakan black box testing dengan teknik boundary value analysis yang berfokus pada masukan dan data keluarannya. Tahapan awal adalah menentukan bagian yang diuji dan dipilih 8 form yang diujikan. Kemudian dilakukan pengujian terhadap bagian yang telah dipilih tersebut. Setelah itu terbentuklah sebuah dokumentasi dan hasil pengujian. Terdapat 26 test case dan dihasilkan 18 test case yang sesuai, artinya hasil yang diharapkan sama dengan hasil pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa CMS Sekolahku sekitar 70% berhasil dan cukup layak untuk digunakan tetapi butuh perbaikan. Penelitian ini bisa digunakan sebagai dokumentasi hasil pengujian dan referensi.   Abstract – One of the website's functions is to spread information. The website has helped many sectors including the education sector. Content management system (CMS) Sekolahku is an open-source application that helps website development and becomes a complete information system for schools on every level. CMS Sekolahku has more than 150 users however no system test document was found. The research purpose is to test CMS Sekolahku using the black box testing method with a boundary value analysis technique that focuses on data input and output. The first step is to choose which part of the system needs to be tested. Eight forms are selected. Then, the next step, do the test on the chosen forms. Last, the system test document with the result in it is formed. There are 26 test cases, and 18 test cases are successful, which means the expected result equals the actual result. The result shows a 70% of success rate and is quite decent to use but requires improvement. The study can be used as a system test documentation and a reference.

Abstrak – Obat merupakan bahan biologis yang sangat penting digunakan untuk penyembuhan dan peningkatan kesehatan untuk manusia. Kebutuhan obat akan semakin terus meningkat seiring dengan menuanya penuduk, sehingga diperlukan peramalan penjualan ketersediaan obat. Peramalan merupakan proses menyusun informasi untuk mendapatkan informasi yang baru. Peramalan memiliki banyak metode, pada penelitian ini menggunakan Metode Single, Double, dan Triple Exponential Smoothing dengan menggunakan studi kasus obat. Ketiga algoritma ini akan dilakukan perbandingan untuk mengetahui metode mana yang terbaik dalam peramalan. Hasil penelitian ini menunjukan metode Triple Exponential Smoothing merupakan metode yang terbaik degan nilai SSE 3306.302, jika dibandingan dengan Singel Exponential Smoothing sebesar 3945.069 dan Double Exponential Smoothing sebesar 4673.829.   Abstract – Medicine is a very important biological material used for healing and improving health for humans. The need for drugs will continue to increase along with the aging of the population, so it is necessary to forecast sales of drug availability. Forecasting is the process of compiling information to obtain new information. Forecasting has many methods, in this study using the Single, Double, and Triple Exponential Smoothing method using drug case studies. These three algorithms will be compared to find out which method is the best in forecasting. The results of this study indicate that the Triple Exponential Smoothing method is the best method with an SSE value of 3306,302, when compared with Single Exponential Smoothing of 3945,069 and Double Exponential Smoothing of 4673,829.

The purpose of this study is to ascertain whether the population growth rate and unemployment rate have an impact on the poverty rate in West Java. Population growth and the unemployment rate are the independent variables, followed by the poverty rate as the dependent variable. The time series data used in this study include the years 2019 through 21. Multiple regression using SPSS 25.0 is the analytical approach employed. Where the regression equation, Y = 41,491 + 9,385 X1 + 14,239 X2, is discovered. This demonstrates that the poverty rate in the province of West Java has a unidirectional relationship with both the unemployment rate and population growth. The T test results showed that there was no relationship between West Java's poverty level and the unemployment rate. Additionally, the West Javan poverty rate is unaffected by the population growth variable. The F test indicates that the independent factors collectively have an impact on the dependent variable. The poverty rate is affected by the unemployment rate and population growth to the tune of 7.7%, with other factors affecting the remaining 92.3%.

Based on the fundamental aspects of people's living standards, the measure of progress in human development is called the Human Development Index. As the basis for the development structure of a region, the Human Development Index (HDI) is the most significant benchmark or parameter. The purpose of this study is undoubtedly to ascertain whether poverty in DKI Jakarta Province is influenced by the Human Development Index (IPM) variable. To achieve the research objectives, tests were conducted using simple regression analysis and quantitative techniques. The test results show that poverty in DKI Jakarta Province is significantly affected by the Human Development Index (HDI) because the significance value is less than 0.05. Because the value of determination, or R2, is close to 1, and some of the other influence values are influenced by other variables that have not been analyzed or researched, the value of the results of the Variable Human Development Index (HDI) test has a strong positive influence on poverty in DKI Jakarta Province.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional dan kompensasi terhadap kinerja karyawan.  Populasi dan sampel yang digunakan adalah karyawan group asuransi yang terletak di Jl. Sultan Agung No. 110, Semarang yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang berjumlah 31 orang dan  karyawan PT. Jasindo Syariah yang berjumlah 16 orang atau total sebanyak  47 karyawan. Metode pengumpulan dengan data primer (kuesioner) dan sekunder (studi pustaka). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dengan sebelumnya diuji dengan uji instrumen dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 2). Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja non fisik dan kompensasi terhadap retensi karyawan baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini dilakukan di PT Kharisma Asia Makmur Kalimantan Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah karyawan PT Kharisma Asia Makmur yang berjumlah 55 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan program IBM SPSS Statistic versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja non fisik dan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap retensi karyawan, maka semakin baik lingkungan kerja non fisik dan kompensasi maka retensi karyawan meningkat.