UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MELALUI PENERAPAN SANKSI TINDAKAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Hantanto Budisarwono
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 📅 2022 Vol 1, No 2 🔗 DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.1713
Abstract
Peristiwa kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang yang mengakibatkan tewasnya puluhan narapidana baru-baru ini, menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Sistem pemidanaan yang mengedepankan sanksi penjara selama ini tidak lagi efektif sebagai sarana penanggulangan kejahatan bahkan sebaliknya menjadikan Lembaga Pemasyarakatan mengalami over kapasitas yang berpotensi menjadi sumber kerawanan permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan.  Salah satu sumber permasalahan adalah lebih dari setengah jumlah narapidana di setiap Lembaga Pemasyarakatan adalah narapidana kasus narkotika.  Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan sistem sanksi tindakan dalam tindak pidana narkotika saat ini ? serta Bagaimana pembaharuan kebijakan sistem sanksi tindakan dalam tindak pidana narkotika di masa yang akan datang ?.  Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.  Kesimpulan dalam penelitian ini adalah adanya kebiasaan dari aparat penegak hukum, khususnya hakim yang dalam menjatuhkan putusan lebih mengutamakan sanksi pidana penjara bukannya sanksi tindakan, meskipun sebenarnya dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur adanya sanksi tindakan dalam bentuk rehabilitasi.   Saran dalam Penelitian ini adalah mengingat pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika adalah juga merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sehingga terhadap mereka akan lebih tepat bila dijatuhi sanksi tindakan berupa rehabilitasi dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana.
Keywords
Narapidana Narkotika Rehabilitasi
How to Cite

Hantanto Budisarwono (2022). UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MELALUI PENERAPAN SANKSI TINDAKAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 1(2). https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.1713

Hantanto Budisarwono, "UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MELALUI PENERAPAN SANKSI TINDAKAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA," JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, vol. 1, no. 2, 2022.

Hantanto Budisarwono. "UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MELALUI PENERAPAN SANKSI TINDAKAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA." JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, vol. 1, no. 2, 2022.

Hantanto Budisarwono. "UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MELALUI PENERAPAN SANKSI TINDAKAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA." JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 1, no. 2 (2022).

Hantanto Budisarwono (2022) 'UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MELALUI PENERAPAN SANKSI TINDAKAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA', JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 1(2). doi: 10.55606/jhpis.v1i2.1713.

Hantanto Budisarwono. UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MELALUI PENERAPAN SANKSI TINDAKAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL. 2022;1(2).

Artikel Terkait

Penerapan Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama Dalam Persidangan Perkara Pidana

Uun Ulfiana; Y.A Triana Ohoiwutun; Samuel Saut Martua Samosir

The City Government's Role In Begging

Hardi Fardiansyah; Nanda Dwi Rizkia

Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Gani Hamaminata

Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Kerja Tindakan Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Perusahaan Berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

I Made Chossy Narayanan; I Wayan Novy Purwanto

Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah dengan Perlindungan Hukumnya Di Kabupaten Buleleng

I Gusti Agung Wisnu Satria Wangsa; I Gusti Ngurah Dharma Laksana

Tinjauan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (PERMEN ATR/BPN) Nomor 1 Tahun 2021 Dan Pasal 19 Ayat 2 UUPA

Heriyanti Heriyanti; Sandi Noel Rajagukguk; Samuel Sitinjak; Elvira Fitriyani Pakpahan
Tren Sitasi Jurnal