Publication Search

Dalam suatu organisasi peran kepemimpinan sangat dominan bagi maju mundurnya suatu kegiatan, karena seorang pemimpin merupakan motor penggerak atau motivator bagi orang-orang yang dipimpin. Ketercapaian tujuan pendidikan juga sangat bergantung padakompetensi manajerial dan kebijaksanaan kepemimpinan kepala sekolah yang merupakan salah satu pemimpin pendidikan. Karena kepala sekolah merupakan seorang pejabat yang profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua sumber organisasi dan bekerjasama dengan guru-guru dalam mendidik siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan kompetensi manajerial yang dimiliki kepala sekolah ini akan mampu mengembangkan profesionalisme tenaga kependidikan sehingga akan mudah diarahkan. Didalam tulisan ini akan dibahas tentang apa yang dimaksud dengan kepemimpinan pendidikan, dan apa saja kompetensi kepala sekolah dalam perspektif manajemen pendidikan.

Rendahnya minat dan motivasi berwirausaha serta pola pikir sebagai pencari kerja (job seeker) dan bukanlah pencipta lapangan kerja (job creator) setelah menyelesaikan sekolah atau kuliah adalah masalah yang harus dipecahkan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta masyarakat. Salah satunya adalah merencanakan usaha yang sebenarnya juga sangat menjanjikan sebagai pilihan karir usaha bisnis individu di masa depansetelah lulus kuliah nanti. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan minat dan persepsi dalam objektifitas mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah STAI Denpasar dalam berwirausaha agar pengembangannya dapat diterima di masyarakat. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa STAI Denpasar. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik kualitatif, dengan metode purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel. Adapun hasil penelitian adalah Persepsi awal mahasiswa STAI Denpasar terhadap objektifitas dalam membuka usaha masih negatif. Negatif disini dimaksudkan bahwa masih banyak mahasiswa yang berpendapat bahwa sangat sulit untuk membuka usaha sendiri. Untuk menjadi pengusaha yang sukses, minat juga harus didukung dengan tindakan nyata, tindakan nyata yang mereka lakukan adalah yakin memulai usaha, belajar dari pengusaha yang telah sukses dan berani memulai usaha dengan keterbatasan yang ada.

Evaluasi program ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan praktik pengalamanlapangan (PPL) mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Prodi Manajemen Pendidikan Islam(MPI) STAI Denpasar Bali Tahun 2018. Evaluasi program ini difokuskan pada evaluasi proses dan evaluasihasil. Evaluasi ini menggunakan model CIPP yang salah satu dimensinya adalah procces serta product. Datadikumpulkan melalui metode wawancara, dokumentasi, serta observasi. Data yang terkumpul kemudiandianalisis dengan tahapan penetapan kriteria mengenai kualitas, menganalisis dan menginterpretasi databerdasarkan kriteria, yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan pengambil keputusan untuk menentukankebijakan pelaksanaan program selanjutnya. Hasil evaluasi menunjukkan, bahwa 1) Pelaksanaan programPPL berjalan dengan lancar, dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, 2) semua pihak bekerja sesuaidengan tugasnya masing-masing, 3) pelaksanaan program tidak ada hambatan yang berarti, namun kedepannya perlu dipertimbangkan untuk memperpanjang waktu pelaksanaan PPL, 4) Visi, misi, dan tujuanProdi khusunya tujuan institusi untuk mencetak tenaga pendidik dan kependidikan islam yang handal danmumpuni sudah tercerminkan dalam pelaksanaan program PPL, 5) Untuk kompetensi personal dan sosial,rata-rata kepala sekolah memberikan nilai 91.67 dengan kategori sangat baik, sedangkan untuk kompetensipedagogik yang meliputi persiapan praktek perkantoran pendidikan dan praktek mengajar guru pamong rataratamemberikan nilai 88.92 berada pada kategori baik.

Abstrak Dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan berbagaiaspek terutama aspek teknologi dimana pertumbuhan dan pengembangan sertasistem layanan jasa keuangan semakin dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat dantepat. Dengan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan maka pengaturan dan pengawasanlembaga jasa keuangan dapat dengan mudah dilakukan melalui satu pintumengingat bahwa lembaga jasa keuangan tidak hanya perbankan saja tetapi juga adalembaga jasa keuangan non bank dan pasar modal. Dengan terbentuknya OJKdiharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruhdan meningkatkan daya saing lembaga jasa keuangan itu sendiri dalam memberikankontribusi dalam pembangunan nasional.

Abstrak Penyelenggaraan pendidikan agama sudah sewajarnya didasari pada pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya masing-masing. Pemenuhan hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan agama mengalami sejarah panjang dalam potret pendidikan agama di Indonesia. Memahami urgensi penyelenggaraan pendidikan menjadi hal utama dalam rangka memenuhi hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama. Dengan merumuskan aksesibilitas pendidikan agama diharapkan pemenuhan hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketersediaan pendidik, penyelenggaraan pendidikan agama serta pemenuhan sarana dan prasarana merupakan indikator kunci dalam memastikan aksesibilitas pendidikan agama telah terpenuhi.   Abstrack The implementation of religious education is naturally based on fulfilling the rights of students to get religious education according to their respective religions. Fulfillment of the rights of students in getting religious education experiences a long history in the portrait of religious education in Indonesia. Understanding the urgency of organizing education is the main thing in order to fulfill the rights of students to obtain religious education. By formulating the accessibility of religious education, it is expected that the fulfillment of the rights of students to obtain religious education in accordance with their religion can be carried out in accordance with applicable laws and regulations. The availability of educators, the organization of religious education and the fulfillment of facilities and infrastructure are key indicators in ensuring the accessibility of religious education has been met.

Abstrak Lahan yang ditempati Warga Kampung Bugis merupakan tanah yang telahdihibahkan oleh Raja Pemecutan pada warga Desa Serangan, dan mereka menempatisudah generasi keempat. Sebelum eksekusi, telah dilakukan dialog dan negosiasi,tetapi warga Kampung Bugis tetap bertahan. Keadaan tersebut mengakibatkanterjadinya penggusuran. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya bantuanpendampingan dalam mengatasi anak-anak yang mengalami trauma pascapenggusuran; meminimalkan kondisi kesehatan pasca penggusuran; memulihkankondisi kesejahteraan pasca penggusuran. Prioritas dampingan bertujuan untukmengurangi dari keterpurukan; membantu menumbuhkan dampak sosial yang hilang,sebelum dan setelah penggusuran, khususnya dalam kohesi sosial.Strategi yang digunakan dalam pendampingan ini adalah strategi komunitasmarginal/ mustadh’afin. Pendampingan bagi masyarakat dalam kategori komunitasyang lemah ekonomi, tergantung pada orang lain, dan tidak memiliki tempat tinggalpermanen. Sedangkan pendekatan dengan partisipatoris, melibatkan partisipasimasyarakat secara penuh dan aktif dalam keseluruhan proses riset.Pendampingan ini dapat membantu warga yang tergusur dalam mengatasipermasalahan yang dihadapi. Warga tergusur saling membantu dalam mengatasitrauma anak, meningkatkan kesehatan, dan mendapatkan tempat tinggal layak.Kelayakan tempat tinggal sudah mendapatkan respon dari pihak pemerintah, tinggalmenunggu surat resmi tempat tinggal yang akan mereka dapatkan sesuai kesepakatanantar warga pengungsi, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah.   Abstract Kampung Bugis’s people have beenliving in Serangan Village. The landwasgranted by King of Pemecutan. They have living for fourth generation. Theyhave doing dialogue and negosiation before execution, but Kampung Bugis’s peoplewas keep stay in their land. Based on it, resultingchanges in the economy, patterns ofbehavior, and loss of residence.It is necessary to provide assistance in trauma healingwho experience post-eviction trauma; minimize post-eviction health conditions;restore post-eviction welfare conditions. The target priority is to reduce deterioration;helping to foster lost social impacts, before and after eviction, especially in socialcohesion.Marginal community strategy/mustadh'afin isthe strategy have use in thismentoring. Mentoring for the community in the category of economically weakcommunities, depends on others, and does not have a permanent residence. Whereasthe approach of this study is participatory, involving full and active communityparticipation in the entire research process.This mentoring can help displaced people in overcoming the problems faced.Evicted residents help each other in overcoming child trauma, improve health, andget a decent place to live. The feasibility of a place of residence has received aresponse from the government, just waiting for the official residence letter that theywill get as agreed between refugee residents, traditional leaders, community leaders,and the government.

In this modern age, homes are becoming an increasingly increasing number of basic needs for society. However, critical urban middle communities begin to adopt an Islamic lifestyle by utilizing a sharia-based mortgage facility on sharia housing provided by the Developer Property. The purpose of this study is to determine the influence of religious conformity factors and operational factors on consumers in purchasing home mortgages developer sharia. The research method used is multiple linear regression sourced from the primary data by distributing questionnaires to home consumers KPR developer sharia as much as 90 respondents. Sampling technique used is purposive sampling technique and data using SPSS software version 22 for windows. The results of this study indicate that religious conformity factors partially no significant effect on the purchase of home mortgage developer sharia with Sig value. (0.154> 0.05) and the value of t-count (-1.439 <1.987). Operational factors partially no significant effect on the purchase of home mortgages developer sharia with Sig value. (0.416> 0.05) and the value of t-count (0.818 <1.987). While simultaneously between the factors of religious suitability and operational factors also stated no effect on the variable home mortgages developer sharia.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik, fisik, mental maupun sosial.Dalam mengupayakan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia, dan sejahtera kita tertolong dengan adanya Internet.Sehingga kita juga dapat terhubung dengan pengguna internet diseluruh belahan dunia.Dampak positif yang didapat dari jaringan internet, sebagai media komunikasi, sebagai media pertukaran data dan sebagai media pencari informasi.Tetapi terdapat pula dampak negatif dari penggunaan internet seperti penipuan, perjudian, dan pornografi.Pornografi menjadi perhatian khusus karena anak-anak sekarang dapat mengakses dengan mudah karena kurangnya pengamanan terhadap situs-situs porno itu. Dari latar belakang tersebut maka, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana perlindungan anak terhadap pemuatan gambar-gambar porno di media online? (2) Apakah terdapat perlindungan khusus serta peran dari Negara atau Pemerintah untuk anak-anak dalam mengakses media online? (3) Apa saja hambatan dan penyelesaian dalam perlindungan anak terhadap pemuatan gambar-gambar porno di media online? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.Dalam pendekatan In Concreto yaitu memberikangambaran peristiwa hukum konkrit yang terjadi serta mengkaji beberapa undang-undang yang berlaku dan membandingkan.Sedangkan analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Orang tua yang memiliki wewenang dalam memberi batasan penggunaan gadget kepada anak. (2) Negara dan Pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada dengan memblokir semua situs-situs porno yang ada di media online. (3) Hambatan yang timbul karena tidak dapat memblokir semua situs porno dengan mudah karena akan terjadi kerusakan dengan situs yang lain. Penyelesaian yang dilakukan dengan memasang internet sehat.

Youth organizations have the potential to build the nation and as agents of change, therefore their existence needs to be managed professionally so that they truly contribute to regional development. Within the village environment, there are many potentials that can be developed as alternative capital for regional development. It is hoped that the implementation of strategic management in its management will produce work programs that are appropriate to the needs and potential resources owned by the village/kelurahan, as capital in developing the village. The concept of strategic management includes how an organization makes strategic plans, coordinates and implements programs and evaluates them. In several kelurahans within the sub-district, the existence of youth organizations tended to show less of their role in promoting village development. The existence of this organization seems to be just a formality to complement activities in the village. The awareness of residents to use this organization as a forum for activities and to participate in developing their area is very lacking. The organizing process requires funds to run the programs that have been planned. In general, the obstacles to realizing work programs include funding issues. With sufficient funding, young people can develop their potential, to empower villages and their communities (carry out the activities needed) and provide added value and increase welfare. However, in reality in society, these organizations are not managed properly and optimally because they are constrained by financing. One of the efforts to attract funds is by submitting proposals for funds to certain institutions, both government and non-government organizations. Most of them do not know how to make a proposal for funding an activity. Furthermore, the regional autonomy policy provides opportunities for regions to develop themselves and their communities in accordance with regional needs/interests, so the role of youth as a nation's potential and development constellation cannot be separated from village/sub-district development.

The purpose of this study are (1) to analyze the factors that cause violations of traffic signs by motorcycle riders in the city of Semarang. (2) To analyze criminological studies of violations of traffic signs by motorcyclists in Semarang City. The approach method is done juridically sociologically, specification descriptively using primary data and secondary data, through interviews and literature, then analyzed qualitatively. The results of the discussion show that (1) the factors that cause violations of traffic signs by motorcyclists in Semarang City are human factors, among others, the driver's indiscipline, the intent of the driver and the pretense of the driver. (2) Criminological study of violations of traffic signs by motorcycle riders in the city of Semarang, namely the presence of awareness, discipline, public interest in having a vehicle, incompetence factor

PT TASPEN (PERSERO) is an Indonesian State-Owned Enterprise engaged in pension fund insurance and taboo PT TASPEN (PERSERO) is an Indonesian State-Owned Enterprise engaged in insurance for pension funds and old age savings which refers to Government Regulation Number 20 of 2013 About Amendments to Government Regulation Number 25 of 1981 concerning Civil Servants' Social Insurance. PT TASPEN (PERSERO) in carrying out its role is not always able to fulfill the rights of Civil Servants on pension rights and old age savings because of the things that are needed in the fulfillment of pension rights and old age savings. These matters are concerning the role of PT TASPEN (PERSERO) in organizing pension and old-age savings programs that will later be entitled to receive severance pay and receive other pension rights based on applicable regulations. The problem in this study is about the risk of social insurance juridical for employees of PT TASPEN (PERSERO) Semarang Main Branch Office who apply for early retirement before the specified retirement age limit. This research is a type of normative juridical research that focuses on studying the application of positive legal norms or norms. From the results of this study indicate that, the juridical risk when applying for an early retirement is not legal unless the person concerned is in trouble, at the time of retirement will get administrative sanctions in the form of postponement of retirement or severance pay. With old age referring to Government Regulation Number 20 of 2013 concerning Amendments to Government Regulation Number 25 of 1981 concerning Civil Servants' Social Insurance. PT TASPEN (PERSERO) in carrying out its role is not always able to fulfill the rights of Civil Servants on pension rights and old age savings because of the things that are needed in the fulfillment of pension rights and old age savings. These matters are concerning the role of PT TASPEN (PERSERO) in organizing pension and old-age savings programs that will later be entitled to receive severance pay and receive other pension rights based on applicable regulations.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau biasa disebut kekerasan domestik (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya penelantaran rumah tangga ini adalah anak. Kedudukan anak dalam rumah tangga lebih lemah, dan lebih rendah dari pada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia masuk kedalam kekerasan secara sosial (social abuse), Kekerasan yag bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penelantaran terhadap anak didalam rumah tangga, kedua adalah bagaimana kajian kriminologi terhadap penelantaran anak sebagai jenis kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Analisis ini yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran terhadap anak didalam rumah tangga dapat dijelaskan menggunakan teori kriminologi meliputi teori differential association dan teori sosio-kultural (sosiologi kriminal), adapula faktor-faktor lain yang berkaitan dengan penelantaran terhadap anak, antara lain: faktor perceraian orang tua, faktor kemiskinan, faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Penelantaran Anak dapat dijelaskan dengan teori kriminologi yaitu differential association terkait dengan perilaku kejahatan yang dipelajari karena faktor eksternal dan yang meliputi teknik dan motifnya. Kajian Penelantaran Anak Sebagai Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu berupa penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya temasuk dalam jenis kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu penelentaran dalam rumah tangga yang sesuai menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 9 ayat 1.

Nasabah adalah konsumen pengguna jasa perbankan yang memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan transaksi. Perkembangan teknologi mendorong nasabah untuk melakukan transaksi secara non tunai (cashless). Produk-produk uang elektronik memberikan solusi kepada konsumen berupa kemudahan bertransaksi. Salah satu produk uang elektronik yang beredar di masyarakat  adalah Brizzi yng diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Seiring meningkatnya penggunaan Brizzi di masyarakat, permasalahan terkait penggunaannya pun seringkali dialami oleh pemegang kartu. Permasalahan tersebut menjadi salah satu resiko yang dihadapi pemegang kartu.     Dalam proses penyelesaian masalah inilah seringkali hak nasabah dalam perlindungan konsumen dikesampingkan. Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1). Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kartu Brizzi menurut Undang-Undang? (2) Apa saja resiko yang ditanggung oleh pengguna kartu Brizzi dalam bertransaksi? (3) Bagaimana penyelesaian masalah apabila terjadi hal yang merugikan konsumen pengguna kartu Brizzi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis, hukum dilihat sebagai norma sehingga pendekatan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundangan yang bersifat normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, resiko yang dihadapi pengguna kartu antara lain gagal top up tapi saldo terdebet, jaringan offline, Brizzi rusak,hilang, pasif, dan permasalahan biaya. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh Bank BRI sebagai bank penerbit melalui layanan Call BRI 14017, Customer Service di unit kerja, maupun melalui media sosial BRI. Maksimal penyelesaian adalah 14 (empat belas) hari kerja dihitung dari diterimanya komplain oleh Bank BRI. Perlindungan hukum bagi nasabah terkait transaksi pembayaran non tunai khususnya kartu BRIZZI menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah penerapan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan informasi konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Bank BRI perlu meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan keamanan bagi nasabah pemegang kartu Brizzi yang berkebutuhan khusus.

Lending often occurs in a loan agreement (credit), which is a State party to the debtor's inability to pay an obligation that has been mutually agreed by the lender so that losses on the part of creditors as occur at the KSP Artha True Semarang. As for the purpose of this research is to know and understand what factors being the cause of the occurrence of loans (bad credit) as well as settling the loan (bad credit) happens on the KSP Artha True Semarang. The methods used in the writing of this is empirical method that uses an approach from the aspect arising in field, which has the nature of a real legal who live in thecommunity. Formulation of the problem examined in this thesis is how writing reviews of juridical agreement loan (credit) in cooperative Artha True Semarang, what are the factors that led to the loan (kreditmacet) on Cooperative Artha True Semarang, and how the process of rescue and settlement of loans (kerdit jam) of the true Artha padaKoperasi Semarang Formulation of the problem examined in this thesis is how writing reviews of juridical agreement loan (credit) in cooperative Artha True Semarang, what are the factors that led to the loan (kreditmacet) on Cooperative Artha True Semarang, and how the process of rescue and settlement of loans (kerdit jam) of the true Artha on Cooperative Semarang From this research can generate external factors which are the cause of loan (kerdit jam) is the debtor experienced barriers/difficulties in economic needs due to an accident causing late payment in pay off in installments. While the internal factor is the weak information and oversight in causing the credit turnaround supervision be not maximum. And the efforts made in the settlement of bad debts in the KSP Artha Semarang is True through the settlement outside the Court/non litigation and settlement in court, as well as save existing assets.

Dewasa ini tindak pidana perbankan telah terjadi dimasyarakat, korbannya tidak saja nasabah tetapi juga bank itu sendiri, masyarakat dan situasi ekonomi satu negara. Hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Perbankan telah menetapkan beberapa tindak pidana perbankan dan di proses dalam suatu sistem peradilan pidana yang dimaksud sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perbankan. Namun dalam praktek masih ditemukan adanya putusan pengadilan yang belum maksimal memberikan perlindungan kepada korban. Atas dasar hal tersebut maka penulis mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perbankan dan penerapan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana perbankan pada Putusan Nomor  : 54/PID/2015/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian in konkreto. Sumber data yang digunakan adalah data data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan yang diuraikan secara deskriptif melalui analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di bidangperbankan dalam putusan nomor 54/PID/2015/PT.DKI adalah terdiri dari perlindungan korban secara langsung, yaitu terdapat dalam pertimbangan Hakim bahwa perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian dan membuat buruk kredibilitas PT. Bank Century Tbk. serta merugikan nasabahnya, dan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, dan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak kredibilitas PT. Bank Century Tbk. adalah merupakan faktor pemberat sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana, dan perlindungan korban secara tidak langsung, yaitu terlihat dengan adanya proses peradilan sebagaimana Hakim telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan dikenakan sanksi hukuman sebesar 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) yang merupakan adanya jaminan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam industri perbankan. Selain itu juga dapat dilihat dari dalam berkas putusan Hakim dimana tercantum prosedur proses pemberian fasilitas kredit yang berlaku di PT. Bank Century Tbk.Yaitu Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century Tbk. tahun 2005.

Sistem jaminan sosial nasional bidang jaminan kesehatan di Indonesia baru mulai serius diurusi pemerintah setelah disahkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : “Tinjauan Hukum Perjanjian Kerjasama Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Laboratorium Kesehatan Sarana Medika”. Perumusan masalah yang akan diteliti adalah 1) bagaimana tinjauan hukum perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Laboratorium Kesehatan Sarana Medika ?2) Bagaimana Prosedur yang harus dilaksanakan peserta BPJS dalam mengajukan klaim agar mendapatkan pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan BPJS ? 3) Hambatanyang dihadapi oleh peserta BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi BPJS dan Fasilitas Kesehatan dan bagaimana upaya penyelesaiannya ? Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa (1) Tinjauan hukum perjanjiankerjasama pelayanan kesehatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Laboratorium Kesehatan Sarana Medika diselenggarakan berdasarkan Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 Pasal 4 ayat (1), (2) dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. yang menyatakan bahwa: ayat (1) “Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengadakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.” Dan ayat (2) “Kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama.” (2) Prosedur yang harus dilaksanakan peserta BPJS dalam mengajukan klaim agar mendapatkan pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan BPJS, yaitu: a) Pesertamengajukan klaim disertai dokumen pendukung sebagai syarat klaim yang telah ditetapkan oleh BPJS, (3) Hambatanyang dihadapi oleh peserta BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi BPJS dan Fasilitas Kesehatan yaitu berupa kurangnya sosialisasi dari BPJS.

The polemics of pornography legislation passed by the legislature are still centered on the lack of clarity in the definition of "porno" or "pornography". This has led to various conflicts or contradictions between various circles, especially the culture or culture of certain regions, which have an impact on the great potential for disintegration among regions in Indonesia, only because of the unclear and uncertainty of the establishment of the Pornography Act and its application which is inconsistent with Community culture. This evokes the author discusses the discovery of law for the enforcement of the Pornography Act against the diversity of the culture of Indonesian society. The purpose of research is to suppress and reduce the impact and distribution of pornographic material then one of the solutions is through the norms that exist in the community formed by the habits of society, so that at least can be obeyed and carried out in accordance with the norms in the community Because, these norms are a reflection of the habits of behavior (culture) of society in everyday life. Thus the definition of pornography, perception of pornography and application of pornography is different for every region in Indonesia, let alone a diverse culture. The pornography law that has been enacted should be able to ward off a crime or action to make the culprit a culprit, and of course also must meet the sense of community justice. The community's sense of justice here against the Pornography Act is how to balance the customary norms contained within the society which are to provide the moral guidance and moral education of the community.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU No.37 Tahun 2004.Salah satu kasus dipailitkannya Koperasi Persada Madani(KPM) yaitu berdasarkan  Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Jkt.Pst, bahwa Koperasi Persada Madani (KPM) mengalami kasus gagal bayar dan sedikitnya Rp.1,35 triliun dana nasabah menyangkut di koperasi simpan pinjam ini. Dari  putusan  PKPU Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/P.Niaga Jkt-Pst,  tidak serta merta diketahui Koperasi Persada Mandiri (KPM) bubar demi hukum. . Akibat hukum keputusan kepailitan terhadap koperasi Persada Mandiri memang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Sebab keputusan kepailitan hanya mengadili masalah utang piutang antara debitor dan kreditor. Sedangkan keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah tersebut mengatur tentang pembubaran koperasi karena koperasi dinyatakan pailit.

Penyalahgunaan narkotika telah lama berlangsung di masyarakat Indonesia.Penyebarannya sungguh sangat mengkhawatirkan. Hal yang wajar, pemerintah menyebut bahwa tahun 2015 merupakan darurat narkoba. Keadaan ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dinilai kurang efektif dari kajian politik criminal. Permasalahannya bagaimana angka penyebaran narkotika dalam statistikkriminal Badan Narkotika Nasional? Bagaimana analisis kriminologi terhadap penanggulangan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional? Hasil penelitian mengungkapkan bahwa angka penyebarannya meningkat dari tahun 2010-2013. Baik pada bahan narkotika, jenis tersangka yang terbagi atas jenis pekerjaan, jenis kelamin, kelompok umur. Wilayah penyebarannya melalui bandara, pelabuhan, perbatasan, dan jalur sungai. Penanggulangannya melalui jalur pidana dengan menerapkan sanksi pidana yang berat ringannya bervariasi. Adanya pidana yang tinggi seperti pidana mati tidak dilaksanakan secara konsisten. Jalur non penal dilakukan dengan memanfaatkan media massa, dan pencegahan tanpa pemidanaan seperti koordinasi instansional nasional dan internasional, pelatihan dan ketrampilan, penanaman nilai-nilai moral dan agama. Jalur penal dan non penal ini dilakukan dalam system masyarakat yang liberal yang rawan berpotensi melahirkan kejahatan narkotika juga.

In Indonesia, there has been no unification or no entity which regulates adoption. Fostering or adoption is still causing problems for communities and governments. Not only in terms of the appointment, but also the problem of the division of property of the adoptive parents. Based on this, the authors raised the title "Judicial Review was borrowed against Children Raise In The Compilation of Islamic Law (Case Study sues Inheritance Case Number: 029 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg)".The formulation of the problem of legal writing this study is (1) How was borrowed Against Judicial Review Adopted In KHI (Compilation of Islamic Law)? (2) How does the provision of the foster child is based on was borrowed from the estate of her adoptive parents in the case of contested inheritance case Number : 029 / Pdt.G/ 2014 / PTA.Smg? This study uses normative juridical approach to the specification of descriptive analytical research, the research aims to describe the legal review inheritance rights of adopted children according to Islamic Law Compilation (Case Study sues Inheritance Case Number: 029 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg). Besides, in this study, the authors used secondary data consisting of secondary law and primary legal materials. How to collect data through library research. Library method is done by examining the primary legal materials, and secondary on granting was borrowed against adopted children. Research results obtained are based on a review of juridical was borrowed against the adopted child in Compilation of Islamic Law, a foster child who did not inherit from his adoptive parents can get the name of administration, where the provision of children's lift can be done through was borrowed, as stated in Article 209 KHI , Giving the foster child is based on was borrowed from the estate of her adoptive parents in the case of contested inheritance case Number: 029 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg namely, the adopted child can receive inheritance from her adoptive parents or heir through "was borrowed" a maximum the amount of 1/3 (one third) part of the overall property adoptive parents as article 209 Compilation of Islamic Law in Indonesia, with the proviso is not an heir and has not received agrant.