Publication Search

One type of cybercrime that is currently trending is online gambling. This paper will discuss the problems of the efforts of the Banyumas Police in tackling online gambling crimes and what are the obstacles for the Banyumas Police in tackling online gambling crimes. The discussion shows that the efforts of the Banyumas Police in tackling criminal acts of online gambling have made three efforts, namely pre-emptive, preventive and repressive efforts. Obstacles to the Banyumas Police in tackling online gambling crimes are due to a lack of public awareness which is still reluctant to report perpetrators or places that carry out gambling to the police, so that this will slightly hinder the police's efforts.

Masalah penguasaan terhadap kepemilikan tanah tanpa hak selama ini menjadikan problematika serius, dikarenakan bukan saja dapat merugikan masyarakat sebagai korban atau pihak yang bersangkutan, namun juga merugikan Negara. Kepemilikan atau penguasaan tanah tanpa hak yang dimaksud diantaranya adalah dengan cara memalsukan terhadap sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, atau yang sering disebut dengan istilah ‘mafia tanah’. Metode penelitian yuridis normatif dipergunakan dalam tulisan ilmiah ini. Penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder terkait topik penelitian. Pemerintah telah menerbitkan Petunjuk Teknis Nomor. 1/ JUKNIS/ D.VII/ 2018, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Sanksi pidana dapat dikenakan bagi mafia peradilan. Masyarakat sebagai pemilik tanah dapat melakukan pencegahan dengan cara mencermati praktek mafia tanah yang mencurigakan dan berpotensi menimbulkan kerugian. Mafia tanah sulit diberantas dikarenakan masalahnya rumit diselesaikan, dikarenakan memanfaatkan kelemahan birokrasi serta menggandeng aparat hukum dan birokrasi terkait. Selanjutnya, masyarakat diharapkan dalam mendaftarkan tanah miliknya dengan cara diurus sendiri adalah merupakan salah satu peran atau pemberdayaan guna menekan atau meminimalisir praktek mafia tanah yang berkeliaran di Negara Indonesia. Oleh karenanya diperlukan pemberian hukum pidana yang tegas, tanpa pandang bulu. Baik bagi pelaku mafia tanah maupun birokrasi yang diajak melakukan kejahatan. Selain itu diperlukan penataan birokrasi dengan mengedukasi tugas dan kedudukan masing-masing berdasar ketentuan dan perundangan, mulai dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau perangkat desa, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Notaris-PPAT), serta para pejabat Badan Pertanahan hinga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementrian ATR/ BPN).

Guru mengalami kesulitan dalam memilih atau menentukan bahan ajar yang tepat. Kemampuan guru dalam pengembangan bahan ajar masih rendah. Bahan ajar yang disusun banyak yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Fenomena tersebut mendorong peneliti sebagai Kepala Madrasah untuk melakukan suatu penelitian tindakan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan dan efektifitas supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru mengembangkan bahan ajar di MTs Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa tahun pelajaran 2020-2021. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Sekolah yang dilakukan dalam 3 siklus. Berdasarkan hasil tindakan yang dilakukan terbukti dapat meningkatkan kompetensi profesionalisme guru dalam mengembangkan bahan ajar dengan mencapai standar ideal. Pembinaan Kepala Madrasah melalui supervisi akademik dapat dilihat dari peningkatan kualitas bahan ajar pada aspek isi, penyajian, dan bahasa tiap siklusnya yaitu sebesar 68,00% pada siklus I, 77,50% pada siklus II, dan 84,80% pada siklus III. Ketuntasan kelompok sebesar 100%, yang berarti melebihi kriteria yang telah ditetapkan sebesar 85%. Berdasarkan hasil penelitian terjadi peningkatan kualitas bahan ajar pada aspek isi, penyajian, dan bahasa tiap siklusnya. Hal ini menunjukan bahwa kegiatan pembinaan melalui supervisi akademik Kepala Madrasah berjalan dengan optimal dan efektif dapat meningkatkan kompetensi profesionalisme guru dalam pengembangan bahan ajar.

Penelitian ini difokuskan terkait dari keberadaan kapitalisme sebagai konsekuensi globalisasi mempengaruhi ASEAN. Adanya pasar bebas ini menyebabkan fase perekonomian kawasan berjalan tidak merata dan pemahaman mengenai neoliberalisme penting untuk dimengerti dalam menimbang hambatan pada globalisasi ekonomi. David Harvey juga menunjukkan bahwa kehadiran kapitalisme akibat globalisasi menyebabkan hancurnya ruang dan waktu. Penelitian ini akan menggunakan metodologi kualitatif agar mendapatkan data yang sesuai dengan topik yang diteliti. Metode kualitatif berusaha memahami dan menginterpretasikan makna perilaku interaktif dari peristiwa tersebut tergantung pada perilaku manusia dalam situasi tertentu dari sudut pandang teori hubungan internasional maupun pandangan penulis. Hasil penelitian ini secara singkat bahwa globalisasi sebagai proses dimana negara-negara dalam setiap kawasan menghadapi tekanan-tekanan yang sangat kuat terhadap homogenisasi berbagai kebijakan ekonomi akibat perkembangan kapitalisme, dengan cara menarik investor dan teknologi luar negeri untuk bersaing dalam lingkup pasar yang lebih erat. Globalisasi juga memudahkan negara-negara dominan dalam memperluas pengaruh ke kawasan lain seperti ASEAN melalui penyebaran MNCs tersebut dengan metode merger dan pembukaan anak cabang dengan menghasilkan berbagai produk mereka. Dapat disimpulkan bahwa kehadiran globalisasi ternyata memaksa ASEAN untuk melakukan persetujuan aktif kepada kapitalisme, melalui pembuatan beberapa kebijakan seperti ASEAN Framework Agreement on Services, ASEAN Free Trade Area, dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu akan memudahkan para investor sebagai pemiliki MNCs untuk menanamkan modal di Asia Tenggara.

The background of this research is that not all students can understand this problem-based learning, and also not all students are able to think actively in solving problems that occur. Students are less enthusiastic in participating in learning and students who play around or don't focus on learning. From the problems that exist, the researcher is interested in studying the application of problem-based learning in Islamic Religious Education Class X at SMAN 1 Kapur IX District and its inhibiting factors. This study aims to find out how the application of this problem-based learning strategy and its inhibiting factors. This type of research is a descriptive qualitative research that describes problem-based learning strategies in Islamic Religious Education Class X at SMAN 1 Kapur IX District. In collecting data researchers used observation techniques, interviews and documentation. Meanwhile, to analyze it, the researcher uses data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the research conducted, the authors found that Islamic Religious Education teachers apply problem-based learning strategies starting from teacher planning in preparing lessons by making lesson plans which serve as teacher guidelines in teaching and learning activities carried out in the classroom. The application of problem-based learning strategies is carried out through three activities, namely preliminary activities, core activities and closing activities. The activity starts from the teacher entering the class by greeting, conditioning the class and then praying together after that the teacher explains the indicators and learning objectives. The core activities of student learning are given related to learning problems then students will observe and find solutions to the problems that occur. Closing activities at the end with the teacher and concluding student lessons, giving assignments and praying together. The inhibiting factors found were time allocation, students who were less able to solve problems that occurred and students playing games during learning.

The main problem in this paper is the unsatisfactory student learning outcomes caused by several factors, namely factors from within the students themselves, namely student interest, attention, talent and student IQ and factors from outside the student's self, namely environmental factors. This is evidenced by the lack of students' understanding of historical material about Islam in the modern era (1800-present). In addition, learning activities often only store event names, chronologies, years, and character names. Therefore it is hoped that the use of audio-visual learning media can arouse students' interest and not be boring. The purpose of this research is to find out how the learning outcomes are using audio-visual media in learning Islamic Religious Education Class XI SMKN 2 Bukittinggi. With the research hypothesis, Ha: learning outcomes with audiovisual media are better than learning outcomes without audiovisual media and Ho learning outcomes with audiovisual media are worse than learning outcomes without audiovisual media. Experimental design with group pre-test post-test design. Population and sample class XI. One class was selected as a random sample, namely class XI Boga 3 as the research object. Data collection techniques with testing. The sampling technique used is the sampling technique. Data analysis using statistical analysis. Class XI students of SMKN 2 Bukittinggi perform better when using audiovisual media, according to the author's research on the effect of audiovisual media on student learning outcomes on the topic of PAI. We can see this from the results of the analysis of the t-test (Paired Sample t-Test) with the final data obtained, namely t count = 8.926 > t table = 2.120 with a significant level α = 0.05, it can be concluded that the hypothesis Ha is accepted and Ho was rejected

This community service activity in the form of technical guidance on the procedures for the Annual Member Meeting (RAT) of the Cooperative is carried out in order to provide understanding to the management, supervisors and members of the cooperative. This technical guidance is carried out directly when the Five Pillar Synergy Consumer Cooperative implements the RAT for the 2021 Fiscal Year. This direct practical technical guidance activity is very effective, so that the management, supervisors, and members of the cooperative simultaneously gain knowledge and understanding of the procedures for -RAT cooperative according to statutory provisions

Minyak kelapa murni atau lebih dikenal dengan Virgin Coconut Oil (VCO) merupakan modifikasi proses pembuatan minyak kelapa sehingga dihasilkan produk dengan kadar air dan kadar asam lemak bebas yang rendah, berwarna bening, berbau harum, serta mempunyai daya simpan yang cukup lama yaitu lebih dari 12 bulan. Pembuatan VCO dengan cara fermentasi kelapa akan mendapatkan bakteri asam laktat dan bersifat bakteriosin pada setiap lapisannya. Bakteri asam laktat yang didapatkan adalah sebagai probiotik yang menghasilkan berbagai macam produk fermentasi seperti etanol, karbondioksida, asam asetat, dan peroksida. Beberapa Studi menunjjukkan bahwa VCO dapat meningkatkan system kekebalan tubuh, dan mampu untuk mencegah terjadinya infeksi. Sehingga pada pengabdian Masyarakat yang dilakukan di SMKN 8 batam Sei pelunggut, kacamatan sangulung kota batam, diharapkan dapat memanfaatkan kelapa untuk pembuatan VCO. Melalui kegiatan ini telah dihasilkan suatu cara atau metode yang mudah dan sederhana dalam pembuatan VCO dan para siswa/siswi SMKN 8 Batam yang mengikuti pelatihan ini mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat dan memiliki kemampuan untuk membuat dan mengembangkan produk VCO ini ketika stock kelapa melimpah dan dapat dilanjutkan menjadi usaha skala rumah tangga serta berpotensi untuk dikembangkan menjadi usaha yang lebih besar dan bisa dipasarkan ke pasar modern

Illegal logging merupakan salah satu bentuk tindak pidana dibidang kehutanan. Kasus tindak pidana illegal logging di Jawa Timur sendiri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun tidak diiringi dengan penegakan hukum yang baik. Sehingga antara kasus yang masuk dengan jumlah kasus yang selesai tidak seimbang. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging yang ada di Perum Perhutani Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian ini ialah yuridis empiris. Data primer dan data sekunder yang digunakan ialah melalui wawancara,observasi dan studi kepustkaan. Metode analisa yang digunakan ialah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini ialah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Perhutani dan juga Kepolisian belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat kendala seperti terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana, terbatasnya jumlah Polisi Hutan dan rendahnya kesadaran masyarakat terkait regulasi kehutanan. Namun dengan adanya kendala-kendala tersebut dilakukan upaya-upaya untuk menanganinya.    

Tujuan penelitian ini adalah :Ingin mengetahui praktik pemberian uang hantaran dalam perkawinan, Ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap melembaganya adat dalam tradisi hantaran masyarakat  desa dan Ingin mengetahui perpektif hukum islam terhadap uang hantaran di desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari.Latarbelakang penelitian ini diawali dari (Grand Tour) penulis melihat bahwa pada masyarakat desa Kembang Tanjung Kabupaten Batanghari: 1). Masih terlihat adanya perbedaan pada jumlah uang hantaran dalam peminangan. 2) masih terlihat pada masyarakat desa Kembang Tanjung dalam menentukan jumlah uang hantaran dilihat dari tingginya rendahnya pendidikkan anak perempuannya.Hasil penelitian mahar merupakan pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri sebagai bukti ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih pada seorang istri kepada calon suaminya.. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan jumlah maksimum dari mahar. Hal ini dikarenakan  perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang. Hantaran di Desa Tanjung Kembang ditetapkan dengan melihat  pendidikan, pekerjaan perempuan dan kebiasaan jumlah ditetapkan di kampung tersebut. Penetapan jumlah dan waktu uang hantaran diberikan ditentukan dengan cara kesepakatan dari kedua belah pihak, tetapi tetap saja keputusannya dari pihak perempuan. Pihak laki-laki akan meminta jumlah uang hantaran dikurangi seandainya tidak ada kemampuan untuk memenuhinya. Praktek pemberian uang hantaran membebankan mempelai laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan yang mempunyai berbagai tanggungan sehingga berakibatkan penundaan perkawinan. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan penelitian,  setelah terjadi penundaan perkawinan Simpulan dari penelitian ini 1) Penetapan jumlah uang hantaran dengan melihat kepada pendidikan, pekerjaan perempuan dan kebiasaan jumlah ditetapkan di kampung tersebut.. 2., tradisi pemberian hantaran sudah dikenal oleh masyarakat setempat dan dilaksanakan dari dahulu kala.  Tradisi ini yang disebut dengan adat dianggap baik oleh masyarakat selanjutnya dilestarikan dan tidak boleh ditinggalkan. 3).Mahar menjadi salah satu kewajiban pertama suami kepada istri, bukan hadiah atau seserahan,” sebutnya. Dalil mengenai mahar telah diatur dalam firman Allah, Q.S An-Nisa ayat 4 yang artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

Islam peradaban melayu apapun bentuknya menjadi (manifestasi) iman dan amal saleh manusia dalam pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Islam peradaban dalam menegakkan tidak hanya memandang satu sisi kehidupan dunia saja dengan budaya yang kaya untuk memajukan pencapaian peradaban, tapi juga memperhatikan prinsip mengejar kebahagiaan, oleh memberikan cara pengajaran moral dan kehidupan sipil yang dalam pandangan keanekaragaman dunia. Dalam pembentukan dan pengembangan, Islam peradaban melayu tidak dapat dipisahkan dari dasar-dasar keislaman petunjuk peradaban, yaitu: pertama, Al-Qur'an dan As-Sunnah, kedua, ummat Islam dan ketiga, Pembuka jalan menuju peradaban melayu. Selain itu, peradaban Islam memiliki ciri-ciri tertentu, sifat dan karakteristik yang berbeda dengan peradaban lain. Karakteristik ini, yaitu universalitas, tauhid, seimbang dan moderat, dan sentuhan karakter. Dengan karakteristik Islami tersebut islam peradaban melayu dapat diterima di berbagai belahan dunia. Artikel ini akan menjelaskan proses masuk dan menyebarnya peradaban Islam ke Dunia Melayu, yaitu melalui proses perdagangan, perkawinan, politik dan lain-lain. Kedatangan Islam kepada hakikat dan peran Islam peradaban akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan dunia Melayu baik dalam bidang Aqidah, Hukum, pemerintahan, ekonomi, bahasa dan sastra, seni dan arsitektur.    

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang ditemukan di kelas X MAN 2 Kota Payakumbuh. Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa ada yang tidak mencapai KKM, siswa belum mampu mengaplikasikan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, dan proses pembelajaran diikuti oleh beberapa siswa yang kurang aktif, cenderung diam, melamun, asyik bermain dengan teman sebangku dan bahkan ada yang tidur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan metode demonstrasi pada topik bahasan berbasis psikomotor terhadap hasil belajar fikih siswa kelas X di MAN 2 Kota Payakumbuh. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di MAN 2 Kota Payakumbuh Tahun Pelajaran 2022/2023. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara Random Sampling. Instrumen yang digunakan adalah tes akhir belajar yang berbentuk objektif dengan validitas tes. Analisis tes akhir yang diperoleh bahwa kelas sampel berdistribusi normal dan homogen. Statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah dengan teknik korelasi Pearson Product Moment diperoleh signifikansi 0,5262 ≥ 0,2144 maka dapat disimpulkan Ho  ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini diterima, yaitu terdapat pengaruh penggunaan metode demonstrasi terhadap hasil belajar Fikih siswa kelas X  di MAN 2 Kota Payakumbuh.

Berdasarkan pada data nilai peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelas VII yang berjumlah 70 orang pada mata pelajaran akidah akhlak tergolong rendah, di mulai dari nilai ulangan harian (UH), ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS) rata-rata berada di bawah KKM, rendahnya hasil belajar siswa di atas sebagai proses pembelajaranyang dilakukan selama ini. Dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penefsiran data, serta penampilan dari hasilnya. Sdangkan jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen, yaitu peneltian yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dapat diperoleh dari eksperimen berdasarkan perlakuan (Treatment) terhadap suatu unit percobaan dalam batas-batas desain yang ditetapkan pada kelas eksperimen sehingga di peroleh data yang  menggambarkan apa yang diharapkan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis Quasy Eksperimental subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VII1 jumlah populasi 20 peserta didik. Sampel penelitian yaitu kelas VII3 sebagai kelas ekpsperimen dengan model pembelajaran pemberian Reward, kelas VII1 sebagai kelas kontrol dengan menggunakan model pembelajaran Konvesional . teknis analalisis data menggunakan uji nolmalitas dengan uji Shapiro Whilk, dan homogenitas dengan Chi – Square. Dilanjutkan dengan uji hipotesis dengan uji-t post Group. Berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan menunjukkan bahwa hasil belajar dalam kelompok eksperimen diperoleh rata-rata = rata-rata= 13,29 dan pada kelompok kontrol di peroleh rata-rata= 8,57, sehingga menunjukkan bahwa ada pengaruh penerapan model pembelajaran reward terhahadap hasil belajar akidah akhlak. Hal ini sesuai dengan perhitungan uji- t dan uji menggunakan SPSS17 yangmana dari uji-t diperoleh hasil t hitung = 11.766 dan nilai t table = 1,734, maka t hitung > t table maka Ho ditolak dan Hi di terima serta perhitungan dengan menggunakan SPSS17 di peroleh nilai signifikan 2-tailed atau nilai sig. (2-tailet)= 0.000 pada taraf nyata,a = 0,05. Karena nilai signifikan 2-tailet <a, yaitu 0, 000< 0,05 maka Ho di tolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh terhadap penerapan model pembelajaran Pemberian Reward terhadap Hasil Belajar Akidah Akhlak kelas VII di MTS S Terpadu guguak Randah.

Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Dalam Masa Pandemi Kota Batam (Studi Penelitian Di BPR Dana Fanindo Kota Batam), sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Namor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). dan adanya faktor penghambat Protokol Pandemi Covid-19. Kualifikasi/jenis penulisan jurnal ini menggunakan jenis penulisan hukum normatif, dan untuk selanjutnya sekaligus mengintegrasikannya dengan penulisan hukum yang bersifat sosiologis/empiris, dan untuk menganalisis beberapa

Leadership training in student organizations still needs to be improved. This increase aims to improve the quality of intra-campus organizations. The methods used in this training are exploration, lecture and discussion. This event was attended by 48 participants from various semesters. As a result of this training, students have quite a lot of enthusiasm, because they can learn more about the goals and benefits of organizing on campus.

This study aims to find out about how people view and their attitudes towards former prisoners in Indonesia. The research method used is a descriptive analysis method with a conceptual approach that provides an analytical point of view to find solutions to existing problems, then this research is focused on examining how legal sociology views social discrimination and efforts to minimize it. The results showed that an ex-convict needs support from various elements of society as well as the government in order for them to continue their social life.    

BIT adalah suatu bentuk perjanjian yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada para investor tempat ia menanamkan modal dengan memberikan peraturan-peraturan yang substantif, saat ini Indonesia sudah menandatangani BIT dengan berbagai negara, hal ini karena BIT memiliki beberapa manfaat, yaitu terdapat penerimaan yang logis dan sebanding serta perlindungan dan keamanan penuh. Hampir semua BITs di seluruh dunia memastikan adil dan merata bagi investor. Penulisan ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan di dalam aturan Indonesia dan hukum internasional tentang Bilateral Investment Treaty (BIT), serta apa kepentingan bagi Indonesia untuk menandatangani Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dengan Singapura. Penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif dengan model analisis deskriptif untuk mengatasi bagaimana masalah itu diajukan, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa pengaturan BIT di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahkan Ps. 11 UUD NRI 1945 juga menjamin BIT. Sedangkan pengaturan BIT dalam hukum internasional diatur dalam perjanjian itu sendiri, dan juga dalam konvensi-konvensi World Trade Organization (WTO) terutama hal yang berkaitan dengan investasi, Konvensi Wina 1969 dan kepentingan Indonesia dalam menandatangani Bilateral Investment Treaty (BIT) adalah membina pembangunan infrastruktur dan kawasan industri, khususnya yang berada di luar Jawa.

Investasi asing secara umum terbagi menjadi 2 kategori, yaitu investasi langsung dan investasi portofolio. Pembiayaan korporasi di Indonesia mengakui pembiayaan utang dan pembiayaan ekuitas sebagai metode legal untuk membiayai korporasi. Berinvestasi ke perusahaan asing pasti menghadapi banyak risiko, salah satunya terkait regulasi ekonomi negara tuan rumah. Investasi portofolio telah diatur di Indonesia tetapi memiliki keterbatasan dalam beberapa ruang lingkupnya seperti persyaratan material atau ekonomi sehubungan dengan pemberlakuan force delisting. Ketidakjelasan hukum dan kepastiannya mengenai hal tersebut di atas, meningkatkan risiko terhadap investor asing lebih jauh yang dapat menyebabkan penurunan jumlah investor asing yang bermaksud berinvestasi melalui investasi portofolio, kecuali jika Indonesia menambahkan beberapa persyaratan ekonomi tambahan untuk memaksa delisting perusahaan terdaftar dan/atau membuat persyaratan hukum yang lebih pasti mengenai masalah yang sama dengan satu atau lebih negara lain untuk menguntungkan baik investor asing maupun investor lokal sebagai investor asing bagi negara anggota yang terlibat.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat tentunya mempengaruhi aspek kehidupan manusia. Salah satunya ialah aspek sosial masyarakat. Contoh konkret dari perubahan tersebut adalah marak terjadinya fenomena pergantian kelamin. Hal tersebut tentunya memberikan dampak yang besar karena berkaitan dengan perubahan status seksual seseorang tersebut. Fenomena ini banyak menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat terutama dalam hal pembagian waris. Dari fenomena tersebut, timbullah permasalahan hukum yang baru berkaitan dengan pembagian waris terhadap anak yang melakukan pergantian jenis kelamin tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji terkait pembagian harta waris terhadap anak yang melakukan pergantian jenis kelamin dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah dalam Hukum Perdata tidak terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur terkait perubahan jenis kelamin dan pembagian warisan yang sama rata. Sedangkan dalam perspektif Hukum Islam, pergantian jenis kelamin merupakan hal yang diharamkan maka pembagian warisannya pun dilakukan berdasarkan dengan jenis kelamin awal dari seseorang yang melakukan pergantian jenis kelamin.    

Ahli Waris Pengganti adalah bukan salah satu ahli waris sejak awal, tetapi karena keadaan kerabat menurut hukum, Ahli Waris dapat menjadi ahli waris dan mewarisi sebagai Ahli Waris jika Pewaris tidak meninggalkan  seorang anak, melainkan meninggalkan seorang cucu baik laki-laki maupun perempuan melalui anak laki-laki. Dalam KUH Perdata ada yang disebut dengan plaatzvervulling wasiat yang mengikat, dalam pasal 185 KHI disebut ahli waris yang dilindungi, bukan ahli waris pengganti. Di Indonesia kedudukan ahli waris pengganti pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari kedudukan hukum waris Islam di Indonesia. Ayat 2 Pasal 178, Pasal 181, 182 dan Pasal 185 KHI menjelaskan bahwa ahli waris pengganti memiliki pembatasan terhadap ahli waris menurut garis kekerabatan sampai ke garis cucu, dan garis ahli waris laki-laki dapat diangkat kembali oleh kedua anak laki-laki tersebut. dan perempuan. Pelaksanaan syariat Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip kepribadian Islami. Munculnya prinsip kepribadian Islami ini awalnya dikaitkan dengan lahirnya teori resepsi di kompleks Van den Berg. Teori penerimaan secara keseluruhan pada dasarnya dijelaskan bahwa hukum adat di Indonesia adalah hukum setiap agama, maka hukum bagi penduduk asli menganut agama Islam adalah hukum Islam, yang juga berlaku bagi non-muslim.