UANG HANTARAN DALAM TRADISI PERKAWINAN DI DESA KEMBANG TANJUNG KABUPATEN BATANG HARI
Simpulan dari penelitian ini 1) Penetapan jumlah uang hantaran dengan melihat kepada pendidikan, pekerjaan perempuan dan kebiasaan jumlah ditetapkan di kampung tersebut.. 2., tradisi pemberian hantaran sudah dikenal oleh masyarakat setempat dan dilaksanakan dari dahulu kala. Tradisi ini yang disebut dengan adat dianggap baik oleh masyarakat selanjutnya dilestarikan dan tidak boleh ditinggalkan. 3).Mahar menjadi salah satu kewajiban pertama suami kepada istri, bukan hadiah atau seserahan,” sebutnya. Dalil mengenai mahar telah diatur dalam firman Allah, Q.S An-Nisa ayat 4 yang artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
Muhammad Amin, et al. (2023). UANG HANTARAN DALAM TRADISI PERKAWINAN DI DESA KEMBANG TANJUNG KABUPATEN BATANG HARI. Jurnal Politik Hukum, 1(1). https://doi.org/10.56444/jph.v1i1.407
Muhammad Amin; Hermanto Harun; Yuliatin Yuliatin; Syamsiah Syamsiah, "UANG HANTARAN DALAM TRADISI PERKAWINAN DI DESA KEMBANG TANJUNG KABUPATEN BATANG HARI," Jurnal Politik Hukum, vol. 1, no. 1, 2023.
Muhammad Amin; Hermanto Harun; Yuliatin Yuliatin; Syamsiah Syamsiah. "UANG HANTARAN DALAM TRADISI PERKAWINAN DI DESA KEMBANG TANJUNG KABUPATEN BATANG HARI." Jurnal Politik Hukum, vol. 1, no. 1, 2023.
Muhammad Amin; Hermanto Harun; Yuliatin Yuliatin; Syamsiah Syamsiah. "UANG HANTARAN DALAM TRADISI PERKAWINAN DI DESA KEMBANG TANJUNG KABUPATEN BATANG HARI." Jurnal Politik Hukum 1, no. 1 (2023).
Muhammad Amin, et al. (2023) 'UANG HANTARAN DALAM TRADISI PERKAWINAN DI DESA KEMBANG TANJUNG KABUPATEN BATANG HARI', Jurnal Politik Hukum, 1(1). doi: 10.56444/jph.v1i1.407.
Muhammad Amin; Hermanto Harun; Yuliatin Yuliatin; Syamsiah Syamsiah. UANG HANTARAN DALAM TRADISI PERKAWINAN DI DESA KEMBANG TANJUNG KABUPATEN BATANG HARI. Jurnal Politik Hukum. 2023;1(1).
PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PEWARISAN PADA MASYARAKAT PATRILINEAL
Eneng Nita Juwita; Jonsilas Tanaos; Sarnike M. Adoe
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN (CRIMINAL POLICY) TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE : (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) BANYUMAS)
Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani
PEMBERANTASAN MAFIA TANAH SEBAGAI UPAYA BERSAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
Hudi Karno Sabowo; Heri Purnomo
EKSISTENSI KAPITALISME MELALUI PENYEBARAN MNCs DI ASEAN AKIBAT ARUS GLOBALISASI
Jason Fernando; Ezra Yora Turnip; Fember Larastina; Josephine Exaudi; Kezia Feradris; Rostiana Gomang Narek
PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (Studi Kasus di Perum Perhutani Jawa Timur)
Ucik Fatimatuzzahro; Yana Indawati
ISLAM DAN PERADABAN MELAYU
Putri Mira Relidja; Khalil Saddam; Syamsiah Syamsiah