Publication Search

Pembiayaan Pra Pensiun Berkah merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang ditujukan bagi pegawai aktif yang akan memasuki masa pensiun untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif maupun produktif. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur akad Pembiayaan Pra Pensiun Berkah serta menganalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembiayaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Berkah meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dokumen, pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), analisis kelayakan, persetujuan pembiayaan, pelaksanaan akad, pencairan dana, hingga monitoring pembayaran angsuran. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini umumnya adalah akad murabahah dan musyarakah mutanaqisah (MMQ) yang disesuaikan dengan tujuan pembiayaan nasabah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembiayaan Pra Pensiun Berkah telah memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan kehati-hatian serta sesuai dengan rukun, syarat, dan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Berkah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian perbankan syariah dan bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas layanan serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk gadai emas merupakan salah satu layanan pembiayaan jangka pendek yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan tanpa harus menjual aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pegawai yang menangani produk gadai emas, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, buku, jurnal, peraturan, dan fatwa yang berkaitan dengan pembiayaan gadai emas syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan praktik yang diterapkan di perusahaan dengan ketentuan syariah yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dan penaksiran emas, penentuan jumlah pembiayaan, pelaksanaan akad, dan pencairan dana kepada nasabah. Berdasarkan hasil analisis, prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan gadai emas, baik dari aspek pelaksanaan akad maupun penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan perbankan syariah

This research is motivated by the importance of implementing Standard Operating Procedures (SOP) in speed boat maintenance activities as a supporting facility for ship agency operations at PT. Sinar Pasific. The high intensity of speed boat usage makes the fleet vulnerable to damage if maintenance is not carried out regularly and according to procedures. Based on initial observations, inconsistencies in maintenance implementation, incomplete documentation, and damage to the engine, electrical systems, and hull were still found, which can disrupt company operations. This study aims to determine the implementation of SOPs, the obstacles encountered, and the efforts made to optimize speed boat maintenance at PT. Sinar Pasific. This research was conducted at PT. Sinar Pasific during the author’s Onboard Practical Training (PRADA) from August 2024 to July 2025. The research method used is a descriptive qualitative method. The data sources were obtained through direct field observation, semi-structured interviews with personnel involved in speed boat operations, and documentation studies related to fleet maintenance activities. The results show that the implementation of Standard Operating Procedures (SOP) in speed boat maintenance at PT. Sinar Pasific has been carried out but has not yet run optimally. This is indicated by inconsistent maintenance schedules, lack of supervision, and incomplete maintenance documentation. In addition, several problems were still found, such as damage to the engine, electrical systems, and speed boat hulls, which can hinder company operations. To overcome these obstacles, the company has made efforts by improving discipline in SOP implementation, conducting regular supervision and evaluation, improving maintenance documentation, and increasing technicians’ understanding of the importance of preventive maintenance so that speed boat conditions are maintained and operational activities run smoothly.

Latar Belakang: Kehilangan seluruh gigi (complete edentulism) dapat menyebabkan gangguan fungsi mastikasi, fonetik, estetika, serta menurunkan kualitas hidup dan kepercayaan diri pasien. Gigi tiruan lengkap (GTL) berbahan resin akrilik masih menjadi pilihan rehabilitasi yang banyak digunakan karena memiliki sifat estetik yang baik, mudah dimanipulasi, dan relatif ekonomis. Laporan Kasus: Seorang pasien perempuan berusia 42 tahun datang ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut Soelastri Surakarta dengan keluhan kehilangan seluruh gigi pada rahang atas dan rahang bawah sejak tiga tahun yang lalu. Pasien mengalami kesulitan mengunyah, berbicara, dan merasa kurang percaya diri terhadap penampilannya. Pemeriksaan klinis menunjukkan kondisi edentulous lengkap pada kedua rahang disertai penurunan dimensi vertikal wajah. Rencana perawatan berupa pembuatan gigi tiruan lengkap berbahan resin akrilik heat-cured. Tahapan perawatan meliputi pencetakan anatomis dan fisiologis, pembuatan sendok cetak individual, pencatatan hubungan rahang, penyusunan gigi tiruan, try-in, insersi, serta evaluasi pasca pemasangan. Hasil: Setelah pemasangan gigi tiruan lengkap, diperoleh retensi dan stabilisasi yang baik, oklusi yang harmonis, serta perbaikan fungsi mastikasi, fonetik, dan estetika. Pada evaluasi satu minggu pasca-insersi, pasien tidak mengeluhkan rasa sakit maupun ketidaknyamanan, kondisi jaringan pendukung dalam keadaan sehat, dan pasien menyatakan puas terhadap hasil perawatan. Kesimpulan: Rehabilitasi pasien edentulous lengkap menggunakan gigi tiruan lengkap resin akrilik memberikan hasil klinis yang baik dalam mengembalikan fungsi pengunyahan, bicara, dan estetika. Keberhasilan perawatan dipengaruhi oleh ketepatan prosedur klinis, kualitas pembuatan gigi tiruan, serta kerja sama yang baik antara dokter gigi dan pasien.

Kompleksitas subsistem elektromekanis pada sistem Radiografi Digital (DR) menuntut pendekatan diagnostik yang terstruktur untuk mencegah waktu henti yang lama dan menghindari pembongkaran yang tidak perlu. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan prinsip Deteksi dan Isolasi Kerusakan (FDI), dengan menggunakan metode isolasi blok, guna mendiagnosis dan mengatasi gangguan pada sistem pengunci magnetik meja pasien pada unit Philips SRO 33100. Pendekatan FDI diterapkan dengan memisahkan blok kontrol listrik dari blok aktuator mekanis secara sistematis, serta melakukan analisis perbandingan terhadap dua aktuator yang identik. Pengukuran listrik menunjukkan bahwa kedua unit kunci magnetik kiri dan kanan menerima tegangan masukan normal sebesar 23,48 V. Perhitungan koreksi relatif menghasilkan nilai 2,5%, yang masih berada dalam batas toleransi aman sebesar 10%, sehingga mengonfirmasi integritas blok kontrol listrik. Namun, analisis perbandingan mengungkapkan ketidakhadiran respons mekanis yang lengkap pada unit kiri, memungkinkan kesalahan diisolasi secara tepat ke kegagalan aktuator internal tanpa membongkar sirkuit kontrol yang utuh. Berdasarkan diagnosis definitif ini, tindakan korektif diambil melalui penggantian komponen dan kalibrasi penyesuaian celah. Uji fungsional pasca-perbaikan mencatat tegangan operasional stabil sebesar 23,45 V dan menunjukkan respons mekanis yang sepenuhnya sinkron, memulihkan gerakan mengambang empat arah. Studi ini menunjukkan bahwa kerangka kerja isolasi blok berbasis FDI yang diusulkan menyediakan strategi yang efektif dan berbasis bukti untuk mengidentifikasi kegagalan elektromekanis, sehingga meminimalkan kebutuhan akan prosedur pemecahan masalah yang invasif. Akibatnya, pendekatan ini merupakan metode diagnostik yang sangat efektif yang menghilangkan kebutuhan akan pembongkaran yang luas, menawarkan kerangka kerja yang andal yang dapat diterapkan secara luas untuk pemecahan masalah peralatan medis lainnya.

Pengaturan mengenai hak sewa atas tanah telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pendaftaran perjanjian sewa atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendaftaran perjanjian sewa tanah belum terlaksana di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung, meskipun telah diatur secara normatif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar operasional prosedur (SOP), keterbatasan fitur dalam sistem pelayanan pertanahan, serta sifat pengaturan yang masih fakultatif. Secara yuridis, perjanjian sewa tetap sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, namun tidak memiliki kekuatan publikasi sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi pihak ketiga. Diperlukan penguatan regulasi, penyusunan SOP, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan akta yang ditandatangani tidak bersamaan oleh para penghadap dan akibat hukumnya terhadap akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa: (1) Ketika pihak tertentu mendatangi notaris agar dituangkan kehendak mereka dalam sebuah akta dokumen resmi, lalu Notaris menyusun akta berdasarkan permintaan para pihak tersebut maka telah terbentuk sebuah akta yang berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang terlibat. (2) Notaris wajib memastikan waktu dalam pembuatan dan penandatanganan akta tersebut dan bertanggung jawab jika di kemudian hari muncul masalah terkait keabsahan akta tersebut yang mana waktu penandatangannya tidak sesuai. (3) Notaris wajib memberikan kepastian waktu kedatangan dan penandatanganan akta yang disebutkan di bagian awal akta untuk membuktikan bahwa para pihak benar-benar hadir dan menandatangani dokumen pada waktu yang telah disebutkan dengan prosedur pembuatan akta berdasarkan UUJN, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna. Kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh Notaris akan mengakibatkan akta terdegradasi menjadi dibawah tangan dan kemudian Notaris tersebut akan dikenai sanksi dan dikenakan tanggung jawab secara perdata di mana pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, kompensasi, dan bunga dari Notaris yang bersangkutan.

Notaris sebagai pejabat umum pemegang kewenangan atributif negara dalam pembuatan akta otentik menghadapi kerentanan hukum serius akibat penggunaan dokumen palsu oleh penghadap beriktikad buruk. Asas kepercayaan (vertrouwen) menempatkan notaris pada posisi paradoks: wajib melayani masyarakat, namun berisiko dikriminalisasi atas kejahatan pihak yang dilayaninya. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan: pengaturan hukum tanggung jawab notaris atas akta berbasis dokumen palsu, ketidakmemadaian regulasi dalam melindungi notaris, serta model perlindungan hukum ideal bagi notaris menghadapi pemalsuan dokumen penghadap. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berbasis data sekunder yang dianalisis melalui content analysis dan divalidasi melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, UUJN dan KUHPerdata membatasi tanggung jawab notaris pada kebenaran formal dan prosedural pembuatan akta, sedangkan kebenaran materiil dokumen merupakan tanggung jawab mutlak penghadap. Kedua, regulasi berlaku belum memadai karena UUJN tidak memuat klausul good faith immunity, mekanisme shifting of liability belum diatur secara rigid, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris terbatas pada fungsi administratif tanpa daya ikat terhadap proses penyidikan, serta ketiadaan sistem verifikasi identitas digital terintegrasi. Ketiga, model perlindungan ideal adalah model tiga lapis: lapis preventif melalui verifikasi identitas digital real-time terintegrasi dengan Dukcapil dan BPN; lapis normatif melalui amandemen UUJN yang memuat klausul imunitas iktikad baik dan pengalihan tanggung jawab material kepada penghadap manipulatif; serta lapis represif melalui penetapan izin MKN sebagai syarat mutlak penetapan tersangka dan jaminan rehabilitasi bagi notaris yang dikriminalisasi secara tidak sah.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris sering kali menjadi pemicu konflik dalam keluarga, terutama terkait pembagian harta peninggalan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban para ahli waris guna mencegah terjadinya sengketa keluarga. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, dengan menggunakan metode penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Pendekatan partisipatif diterapkan untuk mendorong keterlibatan aktif peserta dalam memahami permasalahan hukum waris yang sering muncul di lingkungan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta mengenai prinsip-prinsip dasar hukum waris, prosedur pembagian warisan, serta pentingnya penyelesaian masalah waris secara musyawarah dan sesuai ketentuan hukum. Penyuluhan ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai langkah preventif untuk mengurangi potensi konflik keluarga terkait warisan.

Land rights disputes arising from overlapping land certificates remain a complex agrarian law issue frequently encountered in Indonesia. This phenomenon reflects weaknesses in the land administration system, particularly in data collection, land measurement, and certificate issuance. Such disputes create conflicts, legal uncertainty, and reduced public trust in the land registration system. In practice, these disputes are generally resolved through civil litigation procedures in the District Court. This study aims to comprehensively analyze civil procedural law in resolving land rights disputes involving overlapping certificates and to examine the evidentiary strength of land certificates in judicial proceedings. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by primary and secondary legal materials. The findings indicate that dispute resolution begins with the filing of a lawsuit, followed by mediation, court examination, and the evidentiary process as the most crucial stage in determining lawful ownership. Land certificates serve as strong evidence; however, they are not absolute, as they may be challenged if administrative or substantive legal defects are identified. Judges play a central role in assessing certificate validity by considering land history, physical possession, good faith, and compliance with legal procedures. Nevertheless, the effectiveness of dispute resolution still requires improvement through better land administration, enhanced data accuracy, and stronger institutional integration.

This study aims to analyze the influence of red tape on public satisfaction with public services in Indonesia. The research focuses on the definition of red tape, the characteristics of administrative procedures in public services, the level of public satisfaction, the influence of red tape on public satisfaction, and the factors influencing the relationship between red tape and public satisfaction. This study used a library research method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through collecting various literature sources such as books, scientific journals, articles, and previous research results relevant to the research topic. The results indicate that red tape is a long, complicated, and excessive bureaucratic procedure that hinders the effectiveness of public services. Furthermore, the results indicate that the quality of human resources, service transparency, bureaucratic culture, and the use of information technology are factors influencing the relationship between red tape and public satisfaction. Digitalization of public services and bureaucratic reform are important solutions to reduce red tape and improve the quality of public services in Indonesia. Thus, it can be concluded that red tape has a significant influence on the level of public satisfaction with public services. Therefore, the government needs to simplify administrative procedures and improve service quality to create effective, efficient, and community-oriented public services.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu program pendidikan yang bertujuan untuk mengajarkan prinsip-prinsip pragmatis dan prosedural yang berusaha untuk mengembangkan sifat kemanusiaan, budaya, serta memberikan kekuatan kepada individu, hususnya siswa, agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik sesuai dengan tuntutan yang diakui secara moral dan konstitusional oleh  negara. Pada pembelajaran kewarganegaraan ada tiga yang menjadi dasar dalam pembelajaran yang salah satunya adalah mengembangkan kecerdasan warga negara, membina tanggung jawab warga negara, serta mendorong partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Permasalahan Prioritas yang dihadapi adalah di SD Negeri 095207 Sorba Tonduhan, yaitu keterbatasan pembelajaran berbasisi proyek, tidak tersedianya fasilitas pendukung seperti computer yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Kompetensi Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran kurang Kreatif: Kompetensi pedagogik guru dalam merancang pembelajaran yang interaktif dan berbasis konteks lokal masih terbatas. Penggunaan metode pembelajaran tradisional cenderung mendominasi, sehingga kurang menarik bagi siswa. Solusi yang diberikan adalah berupa pembelajaran proyek penerapan model pembelajaran berbasis proyek, Dimana pembelajaran berbasis proyek melibatkan antara guru dengan siswa. Guru berperan aktif dalam memotivasi siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru mempunyai masukan dan kreativitas yang besar serta dapat meningkatkan motivasi belajar untuk membantu siswa mencapai hasil belajar yang baik, (Magdalena et al., 2024). Menurut (Norhikmah et al., 2022), Model pembelajaran berbasis proyek menuntut siswa untuk membuat proyek yang berkaitan dengan mata pelajaran terkait. Proyek pada pembelajaran ini dibangun berdasar ide-ide para siswa yang berasal dari keresahan permasalahan riil, sehingga peserta didik terjun secara langsung dalam memecahkan masalah.

Field Experience Practice (PPL) or internship is a practical course carried out directly in a company according to the student's field of study, with the aim of integrating lecture theory and real work practice. PPL is worth 6 credits and is a mandatory part of the curriculum for undergraduate students at the Putera Bangsa Tegal Islamic Economics College. Students who have not participated in PPL are not considered to have met the academic qualifications as graduates. This program aims to produce competent graduates as academics, researchers, consultants, accounting practitioners, and creative, innovative, and professional Muslim entrepreneurs. Through PPL, students are expected to improve their personal qualities, work experience, and understanding of the business world and development policies. The PPL implementation took place from September 14, 2025 to January 15, 2026 at PT Masanda Jaya. The Sharia Business Management Study Program views PPL as a strategic tool to understand management practices, SWOT analysis, governance, and company strategies in achieving organizational goals. The PPL report compiled by the author has the theme of the FAJAR internship.

Non-performing loans represent one of the risks faced by banks in their lending activities, particularly in housing loan (KPR) products. This study aims to analyze the procedures for resolving problematic housing loans and to identify the factors causing the decline in debtors’ repayment ability, as well as the obstacles encountered in the implementation of such procedures at PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Tasikmalaya Branch Office. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through direct observation and interviews with relevant parties within the bank. The results show that the procedures for resolving problematic loans are carried out through several stages, including submission of restructuring applications, document verification, analysis of the debtor’s repayment capacity, determination of restructuring schemes, approval, agreement signing, and post-restructuring monitoring. These procedures are supported by the application of the 3R concept, namely rescheduling, reconditioning, and restructuring, which are implemented flexibly according to the debtor’s condition. The findings also indicate that the decline in debtors’ repayment ability is mainly caused by decreased income, job loss, increased living expenses, and unstable economic conditions. In practice, several obstacles were identified, such as incomplete documentation, lack of debtor cooperation, and issues related to collateral ownership that has been transferred from the original debtor. Therefore, improved supervision, better communication, and stronger coordination between the bank and debtors are necessary to ensure the effectiveness of loan resolution procedures.

University libraries play a strategic role in supporting academic learning and research. This study aims to evaluate user perceptions of library service management at UIN Madura, focusing on five key dimensions: clarity of service information, effectiveness of staff coordination, organizational structure support, simplicity of service procedures, and consistency of orientation for new users. The study used a quantitative approach with a survey method. Data were collected through an online Google Form-based questionnaire distributed to active UIN Madura students from various study programs, resulting in 21 valid respondents from diverse academic backgrounds. Data analysis was conducted descriptively using frequency distribution and percentages. The results indicate that user perceptions of library governance are generally quite positive. The majority of respondents gave good ratings to the clarity of service information (85.7% agreed or strongly agreed), the effectiveness of staff coordination (81%), and the organizational structure support (90.5%). However, the new user orientation dimension received the lowest rating, with 23.8% of respondents disagreeing or strongly disagreeing. These findings indicate the need for a more systematic and sustainable strengthening of the library orientation program. Overall, the service management and governance of the UIN Madura library were assessed as quite good. However, improvements are still needed in the aspects of socialization and guidance for new users so that this university library service can function optimally in supporting the academic community.

This study discusses the analysis of the account opening procedure for E-mas Savings through the digital platform BYOND by Bank Syariah Indonesia. The selection of this topic is motivated by the development of digital services in Islamic banking and the increasing public interest in gold investment products based on sharia principles. The purpose of this study is to identify the procedure for opening an E-mas Savings account and to examine its compliance with sharia accounting principles and DSN-MUI Fatwas. This research was conducted at Bank Syariah Indonesia KCP Tegal Sutoyo using data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The study employed a qualitative descriptive approach to obtain an in-depth understanding of the implementation of digital-based E-mas Savings services. The focus of the research was directed toward the stages of the account opening procedure, transaction mechanisms, and the application of sharia principles in digital banking services. The results indicate that the procedure for opening an E-mas Savings account has been implemented in accordance with applicable regulations and sharia principles, although there are still obstacles related to the uneven level of customer understanding regarding digital service mechanisms. In addition, the implementation of digital services through BYOND by BSI is considered capable of providing convenience, efficiency, and flexibility for customers in conducting gold investments without having to visit bank branches directly. Therefore, increased education and socialization for customers are needed so that the utilization of E-mas Savings can run more optimally and enhance public trust in digital-based sharia investment products.

Analysis of the business situation experienced by PT Spectrum Lintas Service indicates that the achievement of success in obtaining large-scale project contracts is greatly influenced by the technical image and confidence given by clients. This study aims to investigate the impact of Improving Technical Qualifications, Customer Relationship Management, and Procedural Governance Quality on the Achievement of Competitive Advantage at PT Spectrum Lintas Service. The study population consisted of a total of 141 customers. The data analysis approach used was the SPSS tool to test the research hypothesis through t-test and F-test. The results of the F-test showed a significance probability value of 0.000 smaller than 0.05. Based on the findings, it can be concluded that improving technical qualifications, customer relationship management, and procedural governance quality significantly contribute to the competitive advantage of PT. Spectrum Lintas Service. Improving technical qualifications has a negative but not substantial impact on competitive advantage, with a significance value of 0.110 greater than 0.05. Customer relationship management has an impact on competitive advantage with a significance value of 0.00, which is smaller than 0.05. The quality of the procedural system has a significant influence on competitive advantage.

The purpose of this study was to determine whether employee productivity affects the job desk. To determine whether the work system affects the job desk through employee productivity as an intervening variable. To determine whether work procedures affect job desks through employee productivity as an intervening variable. The research methodology was carried out using quantitative research with 33 respondents of PT Hear Life Medan employees.  From the results of hypothesis testing that has been done, H0 is rejected and Ha is accepted. This shows that the work system, work procedures and job descriptions have a significant influence on employee productivity The effect of the work system on employee productivity can be seen from the coefficient of determination (R2). Based on the calculation results, the R2 value is 0.775. This means that the work system only provides an influence of 75.5% on employee productivity, while the remaining 24.5% is influenced by other factors.

Penelitian ini menganalisis efektivitas hukum pelaksanaan lelang kendaraan dinas melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam memperkuat transparansi pengelolaan aset pemerintah. Permasalahan penelitian difokuskan pada bagaimana implementasi empiris mekanisme lelang berkontribusi, apakah pelaksanaan telah memenuhi Peraturan Menteri Keuangan, serta faktor kelembagaan yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian antara kerangka regulatif dan praktik administratif dalam pelaksanaan lelang kendaraan dinas. Penelitian hukum empiris serta pendekatan kualitatif diaplikasikan sebagai metode dengan melaksanakan wawancara dan studi dokumen di KPKNL Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan lelang elektronik meningkatkan transparansi prosedural melalui keterbukaan informasi, mekanisme yang terstandar, dan proses yang dapat ditelusuri. Namun, transparansi substantif masih dipengaruhi oleh kesiapan administrasi, koordinasi antar instansi, serta literasi digital masyarakat. Dengan demikian, lelang kendaraan dinas efektif secara prosedural, tetapi memerlukan penguatan kelembagaan guna mewujudkan tata kelola aset yang transparan dan akuntabel secara optimal.

This study aims to analyze the quality of room attendant service based on Standard Operating Procedures (SOPs) at the Lorin Solo Hotel and identify factors influencing its implementation. The research method used a qualitative approach through interviews, observations, and analysis of guest reviews.The results indicate that the implementation of SOPs has been successful, particularly in terms of room cleanliness, linen changes, replenishment of amenities, checking facilities, and friendly service. However, during periods of high occupancy, obstacles were encountered such as limited staff, limited cleaning time, and delays in replenishing amenities. Internal factors (skills, training, work motivation) and external factors (occupancy rate, guest demand, facility condition) influence service quality.This study concludes that the implementation of SOPs at the Lorin Solo Hotel has been successful, but needs improvement in time management, additional staff during busy periods, and regular training to maintain consistent service quality. These recommendations are expected to help the hotel improve service standards and maintain guest satisfaction.