Commuter Line ialah salah satu sektor pelayanan publik dibidang transportasi banyak dipergunakan oleh masyarakat saat ini. Sesuai perkembangan teknologi banyak opini masyarakat terhadap pelayanan Commuter Line beredar secara online, untuk menyampaikan opininya masyarakat menggunakan media sosial seperti Twitter. Media Twitter dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas layanan. Twitter memudahkan pelanggan untuk menyampaikan keluhan serta pendapat terkait layanan seperti PT KAI Commuter. Untuk memahami komentar pelanggan, persepsi layanan publik, dan mendapatkan opini baru maka perlu dilakukan analisis sentimen terhadap pelayanan Commuter Line. Analisis sentimen ini bertujuan untuk mengklasifikasikan tweets masyarakat terhadap layanan Commuter Line ke dalam sentimen complain dan not complain dengan menggunakan metode Naive Bayes. Metode ini mempunyai tingkat akurasi paling tinggi dalam pengklasifikasian analisis sentimen. Data yang diunduh dari Twitter menggunakan aplikasi RapidMiner sebanyak 1.010 tweet dan data validasi sebanyak 1.003 tweets. Pada akhir tahap penelitian diperoleh accuracy 78,11%, precision 81,76%, recall 72,51%, dan AUC yang didapat sebesar 0,814.
 
Kata kunci: Analisis sentimen; Commuter Line; Twitter; Naive Bayes

Penelitain ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Satatuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang di Charitas Dalam Pemberantasan Sindikat Ekspolitasi Anak Jalanan Yang Bekerja di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Sosiologis. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan pengelompokan peraturan Perundang- Undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalah dalam penelitian ini.Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi. Berdasarkan hasil penelitian 1. Pemerintahtelah berupaya secara maksimal untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Hal ini mencakup penegakan hukum dan pemberian bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Anak-anak tidak boleh dijadikan alat untuk membantu perekonomian orang tua, karena tanggung jawab utama terhadap anak adalah orang tua sendiri. Eksploitasi anak merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan, bahkan jika dilakukan atas desakan orang tua. Anak harus dianggap sebagai korban dan perlindungan serta bantuan harus diberikan sesuai kebutuhan mereka. 2. Pencegahan eksploitasi anak melalui pemberian pengetahuan dan pendidikan kepada anak-anak sangat penting, dan hal ini harus dilakukan sedini mungkin. Yayasan setara dan organisasi yang serupa harus terus meningkatkan upaya mereka dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Pemerintah juga memberikan bantuan jasmani kepada warga yang kurang mampu, termasuk pelatihan agar orang tua dapat mencukupi kebutuhan keluarga mereka, sesui dengan Perda Palembang No 2 Tahun 2022. Peran Pol PP dan hukum pidana Islam dalam menangani kasus eksploitasi anak sama-sama menekankan pentingnya pembinaan terhadap orang tua untuk memahami kewajiban mereka dalam merawat dan menafkahi anak-anak.

Hukum waris adat Tionghoa adalah salah satu dari hukum waris yang berlaku di Indonesia. Hukum waris adat Tionghoa masih beranggapan bahwa anak laki-laki adalah anak yang lebih diistimewakan dibandingkan dengan perempuan, karena dalam adat Tionghoa yang meneruskan nama keluarga adalah laki-laki. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 1) Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan terhadap perempuan etnis Tionghoa di Kota Semarang, 2) Apakah pembagian warisan tersebut dapat memberikan keadilan terhadap perempuan etnis Tionghoa di Kota Semarang?Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena berdasarkan pada kejadian-kejadian nyata di lapangan dan dilaksanakan dengan berinteraksi langsung antara penulis dengan sumber data yang berkaitan dengan pembagian warisan secara adat Tionghoa. Hasil dari penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pembagian warisan pada keluarga yang diteliti dilakukan secara merata tanpa memandang gender anak laki-laki dan perempuan. Pembagian demikian berbeda dengan pembagian dalam hukum adat Tionghoa yang mengutamakan anak laki-laki. Melalui pembagian yang merata dan tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan menyebabkan ahli waris perempuan dalam keluarga etnis Tionghoa yang diteliti merasa mendapatkan keadilan. Praktek ini sudah sesuai dengan prinsip kesetaraan gender karena anak perempuan memiliki hak sebagai ahli waris atau kesempatan menerima ahli waris yang bagiannya sama seperti dengan anak laki-laki.Kata Kunci: Hukum waris, Adat Tionghoa, Kota Semarang, Keadilan Gender.

This study aims to analyze the performance of Police Sector intelligence as a detection base in supporting the maintenance of security and public order and analyze the efforts to improve the performance of Police Intelligence as a detection base in supporting the maintenance of security and public order in the Batang Police Department. The research method used is a sociological juridical. The analysis of research results shows that early detection efforts carried out by the Sector Police Unit of the Batang Resort Police security intelligence unit really need to be carried out so that they are able to detect, search and collect and dig up information from the community, then an identification process is carried out to sort, calculate and determine alternatives and consider and reading the signs of the facts from the detection results, the results are expressed in intelligence administration in the form of products that guarantee confidentiality, speed, accuracy and predictability. The discipline of the Batang Police Sector personnel in understanding the regulations and policies of leaders who are obliged to work is still lacking, as evidenced by the finding that the implementation of the Sector Police as a Detection Base has not run optimally, both operationally in the field and administratively.




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Intelijen PoIsek sebagai basis deteksi dalam mendukung Harkamtibmas dan menganalisis upaya meningkatkan kinerja Intelijen Polsek sebagai basis deteksi dalam mendukung Harkamtibmas di wilayah hukum Polres Batang. Urgensi penelitian ini adalah sebagai acuan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama terutama tentang upaya meningkatkan kinerja intelijen Polsek sebagai basis deteksi. Metode penelitian hukum yang digunakan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya deteksi dini yang dilakukan Unit Polsek dari Satuan InteIkam Polres Batang sangat perlu dilakukan, sehingga mampu mendeteksi, mencari dan mengumpuIkan serta menggali informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan proses identifikasi untuk memilah, menghitung dan menetapkan alternatif-alternatif serta mempertimbangkan dan membaca gelagat dari fakta-fakta hasil deteksi, maka hasil tersebut dituangkan dalam administrasi intelijen berupa produk-produk yang bersifat terjamin kerahasiaan, kecepatan, ketepatan dan predikitif. Kedisiplinan personil Polsek jajaran Polres Batang dalam memahami peraturan dan kebijakan pimpinan yang menjadi kewajiban bekerja masih kurang, terbukti dengan adanya temuan pelaksanaan Polsek Sebagai Basis Deteksi belum berjalan secara maksimal baik operasional dilapangan maupun secara administrasinya.

Seorang anak yang terlibat dalam masalah hukum disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, sesuai dengan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhinya ia pidana berdasarkan putusan hakim, kemudian mengulangi melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan di balik kasus-kasus pengulangan tindak pidana yang melibatkan anak-anak dari sudut pandang kriminologi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan analisis deskriptif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum yang berfokus pada data-data nyata yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Masyarakat Pemasyarakatan (UPT PRSMP) Marsudi Putra Surabaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti keluarga, lingkungan sosial, dan kondisi ekonomi memainkan peran dalam kasus residivis anak. Selain itu, UPT PRSMP Marsudi Putra Surabaya juga aktif dalam kegiatan pembinaan sebagai upaya untuk menanggulangi kasus-kasus residivis anak.  

Artikel ini mengkaji penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit di Bank BRI Kota Bukittinggi. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris. Jenis data yang dipakai adalah data primer yang berupa hasil wawancara serta dokumen-dokumen yang di dapat secara langsung dari lokasi penelitian, serta menggunakan data sekunder sebagai bahan penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank BRI Kota Bukittinggi terjadi dalam bentuk terlambat berprestasi. Perjanjian kredit di Bank BRI Kota Bukittinggi tidak mencantumkan secara jelas dan terperinci tentang upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi, namun upaya yang telah dilakukan oleh Bank BRI Kota Bukittinggi dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi telah melalui 3R yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), dan restructuring (penataan kembali). Penyelesaian wanprestasi dapat juga dilakukan dengan melakukan pelelang benda jaminan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penjatuhan pidana rehabilitasi terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penjatuhan pidana rehabilitasi dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda kurang sesuai dengan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3), serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Oleh karenanya, seharusnya Hakim dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda menjatuhkan pidana untuk dilakukannya rehabilitasi terhadap Terdakwa, karena Terdakwa telah memenuhi syarat dapat dilakukannya rehabilitasi dalam SEMA No 4 Tahun 2010.

Tradisi merupakan sesuatu fenomena kebudayaan, karena tradisi adalah praktek kebudayaan dari suatu komunitas. Praktek kebudayaan memperlihatkan makna dari nilai-nilai sesuatu kebudayaan, dimana nilai-nilai kebudayaan merupakan tujuan dari manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tradisi yang masih melekat secara turun-temurun dari nenek moyang dan masih populer di minangkabau hingga masa sekarang. Tujuan penelitian fokus untuk mengatahui bagaimana pandangan Hukum Islam dari segi Urf terhadap larangan pernikahan sasuku yang ada diminangkabau terkhusus di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok. Kajian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara dengan pemuka adat istiadat sedangkan data sekunder dari buku-buku dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan mamangkeh dan maasok gombak yang sudah menjadi adat di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok, tidak bertentangan atau berlawanan dengan hukum Islam, karena memotong rambut tidak ada terdapat larangannya dalam hukum Islam sebelum melaksanakan akad pernikahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi mamangkeh dan maasok gombak hukumnya mubah (boleh). Selain itu, tradisi ini mengandung maslahah atau kebaikan bagi calon yang akan melaksanakan suatu pernikahan, seperti memberikan atau mengumpulkan berupa penggalangan dana (uang) pada saat pelaksanaan acara mamangkeh dan maasok gombak, yang dapat membantu secara ekonomi untuk melangsungkan acara resepsi perkawinan, disamping itu, kedua mempelai mendapatkan nasehat dan siraman rohani yang berkenaan dengan perkawinan, tanggung jawab serta hak dan kewajiban satu sama lain agar lebih siap untuk menempuh hidup berumah tangga.

Penelitain ini dilakukan di Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis,menjelaskan Implikasi dan hambatan Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung menjadi Perusahaan Umum Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Sosiologis. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan pengelompokan peraturan Perundang-Undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalah dalam penelitian ini.Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi. Berdasarkan hasil penelitian. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan (Field Research) dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden yang berhubungan dengan Implikasi Perubahan bentuk PDAM Tirta Agung Menjadi Perumda Air Minum Tirta Agung kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun Teknik analisis yang dipakai pada pada penelitian ini teknik Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan, mengurai dan mengungkapkan semua peraturan yang ada dan lalu ditarik kesimpulan secara deduktif.

Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 membuka kebijakan hukum baru pada pencucian uang di Indonesia di mana kewenangan penyidikan pencucian uang dapat dilakukan  oleh Penyidik PNS namun hal itu menimbulkan problematika hukum apabila implementasi penyidikan pencucian uang dilakukan oleh Penyidik PNS. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Teori Sadd Az-Zar?’ah pada Putusan MK a quo tentang Kewenangan Penyidik PNS menyidik Tindak Pidana Pencucian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka/library research dengan tiga pendekatan (undang-undang, kasus, dan konseptua). Jenis data kualitatif dengan sumber data yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang dikumpulkan melalui metode pustaka akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa lahirnya Parallel Investigation sebagai metode penyidikan baru pencucian uang termasuk Penyidik PNS berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang dalam lingkup kewenangannya menruut undang-undang, problemnya ialah sikap tranparansi, netralitas, dan integritas Penyidik PNS dalam menyidik pelaku yaitu rekan kerjanya sendiri, yang hasil temuannya bersih dan tidak ada masalah serius untuk ditindak lanjuti, serta analisis Sadd Az-Zar?’ah terhadap Putusan MK a quo diketahui bahwa Putusan MK a quo mengarah pada mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya sebab tidak membawa upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, maka dengan segera hal itu harus dicegah untuk menghilangkan kerusakan.