Technological developments that have begun the 4.0 industrial revolution have made many sectors in everyday life begin to innovate in order to be able to compete and be more efficient. It also penetrated the medical world, which was previously still done manually and requires considerable human resources. However, along with the many innovations that exist in the process that can be automated, ranging from the process of patient registration to examination of a person himself. In this study, the authors designed a tool that can retrieve data from humans for medical needs based on the Internet of Things. Data will be taken from these measurements between the body height of the patient, the body temperature of a patient and the body of a patient at the same time automatically. After data retrieval is carried out by several sensors, then the data will be sent to the broker / server which will be sent to the Node-red dashboard using the MQTT protocol and the data will be transferred to the database. A patient's disease date will be present. ESP32, Ultrasonic Sensor, MLX90614, LoadCell and MYSQL database.

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model yang dianggap paling tepat dalam menjelaskan bagaimana individu menerima sebuah system. Pada TAM tidak memasukkan pengaruh dari faktor sosial dan faktor kontrol pada perilaku. Kedua faktor tersebut telah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan khususya dalam penelitian ini adalah perilaku penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit. Faktor-faktor tersebut merupakan penentu dari perilaku di Theory of Planned Behavior (TPB).
RSU PKU Muhammadiyah Delanggu ditetapkan sebagai rumah sakit tipe D. Sistem Informasi Manajemen (SIM) RSU PKU Muhammadiyah Delanggu belum terintergrasi pada keseluruhan unit. Tujuan dari penelitian ini adalah menilai tingkat keyakinan pengguna dan kemauan menggunakan sistem manajemen rumah sakit di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit.
Jenis Penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tahap penelitian meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil peneltian rata-rata indeks dari 7 aspek berdasarkan aspek Perceived ease of use 82%, Subjective norm 81%, Perceived behavioral control 78%, Perceived usefulness 81%. Attitude toward using 71% Aspek Behavioral intention to use 79%. Perceived service availibity 82%. Kesimpulan dari peneliti ini bahwa tingkat keyakinan pengguna dan kemauan menggunakan Sistem Manajemen Rumah Sakit adalah baik untuk aspek behavioral control Perceived usefulnes, dan sangat baik pada 6 aspek lainnya

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) memiliki peran yang cukup strategis dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan daerah, yaitu sebagai portal berbagai pelayanan Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (PSPK) bagi warga masyarakat miskin dan rentan. Guna mewujudkan penyelenggaraan SLRT dan Puskesos yang   mampu menjawab tantangan kebutuhan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Semarang, diperlukan upaya pengendalian agar penyelenggaraan pelayanan SLRT dan Puskesos tetap berada pada rel/jalur yang telah ditetapkan (right on the track) yang salah satunya ditempuh dengan melaksanakan pengukuran atas efektivitas pelayanan yang dilaksanakan pada SLRT dan Puskesos. Berdasarkan hasil pengukuran, dapat diketahui bahwa secara umum efektivitas pelayanan SLRT dan Puskesos di Kabupaten Semarang sudah cukup baik. Melalui pengukuran mutu/kualitas kinerja penyelenggaraan layanan SLRT dan Puskesos dapat diketahui capaian pada 2 (dua) indikator, yaitu : IKM pengguna layanan/penerima manfaat SLRT dan IKM aparatur Desa bernilai sangat baik. Dengan demikian, pengguna layanan/penerima manfaat maupun pemangku kepentingan  sudah cukup puas dengan kinerja pelayanan yang diberikan oleh SLRT dan Puskesos. Sementara 1 (satu) indikator lainnya, yaitu nilai Indeks Penilaian Penyelenggara Layanan SLRT dan Puskesos secara umum menghasilkan capaian kurang baik, sehingga dapat diidentifikasi bahwa masalah/kendala/hambatan jutru didapat   dari sisi internal penyelenggara pelayanan SLRT dan Puskesos. Memperhatikan hasil identifikasi masalah tersebut,dapat direkomendasikan sebanyak 3 (tiga) strategi utama yang sebaiknya ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang untuk membenahi kinerja internal penyelenggara  layanan  SLRT  dan  Puskesos  agar  dapat  berkontribusi  maksimal guna mewujudkan efektivitas pelayanan SLRT dan Puskesos dalam rangka mendukung upaya Penanggulangan Kemiskinan di  Kabupaten Semarang, yaitu : Strategi Pengembangan, Strategi Integrasi dan Strategi Penetrasi.

Artikel ini akan mendiskusikan alternatif penangkalan dan penanggulangan radikalisme di era disrupsi dan keterbukaan informasi. Radikalisme pada hakikatnya adalah persoalan konflik budaya dalam masyarakat yang plural, sehingga perlu identifikasi, revitalisasi dan reaktualisasi budaya hukum dan kearifan lokal guna menangkal dan menanggulanginya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif, dengan pendekatan socio-legal. Subjek dalam penelitian ini adalah stakeholders masyarakat adat sedulur sikep (Kudus & Pati), masyarakat budaya Surakarta maupun komunitas pondok pesantren API Magelang. Data yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, Focus Group Discussion, dan dokumentasi, divalidasi menggunakan teknik cross check triangulasi, dan dianalisis secara kualitatif induktif. Penelitian ini menemukan bahwa kearifan lokal sebagai sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan kebudayaan yang merupakan sub dari budaya hukum adalah kekayaan sekaligus kekuatan (natural resources) untuk dijadikan bingkai kebangsaan sebagai instrumen dalam menciptakan kedamaian, kebersamaan, persatuan, dan keutuhan bangsa. Budaya hukum dan kearifan lokal di Jawa Tengah, memiliki tiga epicentrum, yaitu: komunitas pesantren, komunitas masyarakat adat, dan komunitas masyarakat budaya. Komunitas pesantren merupakan komunitas keagamaan sebagai institusi sosial yang terdiri dari kyai, santri, wali santri dan alumni dalam pola pendidikan, dengan materi dan metode humanistik tertentu untuk mengajarkan nilai-nilai kearifan sehingga menghasilkan perilaku yang santun, sabar, toleran dengan mengedepankan nalar, kasih sayang dan keteladanan. Komunitas masyarakat adat (indigenous peoples) adalah kelompok masyarakat atau suku bangsa yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, keyakinan, ekonomi, politik, dan budaya sendiri yang khas. Adapun komunitas masyarakat budaya (cultural society) adalah komunitas sosial yang memiliki akar identitas kuat dan menciptakan rasa memiliki yang kuat (community ownership and identity), dicirikan adanya daya pemikiran kritis (critical thinking); dan daya pemikiran mandiri (independent thinking). Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan integratif dan komprehensif melalui cultural reinforcement, baik soft approach dalam mengkampanyekan pemikiran Islam rahmatan lil alamin , maupun hard approach yang terukur (akurat, presisi dan valid).

Tujuan penelitian   ini adalah bagaimanakah orientasi sanksi pidana terhadap korporasi dalam hukum positif di Indonesia, bagaimanakah reorientasi formulasi yang seharusnya atas sanksi pidana terhadap korporasiKUHP sekarang ini belum mengatur masalah pertanggungjawaban pidana korporasi. Pentingnya mengatur Pertanggunjawaban pidana korporasi ada dalam satu ketentuan umum KUHP sebagai pedoman bagi undang- undang khusus di luar KUHP sehingga tercipta keseragaman dan konsistensi dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa orientasi korporasi sampai saat ini belum diatur oleh KUHP dan terdapat undang-undang khusus di luar KUHP sudah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi terlihat untuk mengisi kekosongan hukum dan tidak menjamin kepastian hukum terhadap pemidanaan korporasi. Reorientasi pada formulasi kebijakan atas sanksi pidana korporasi yang ideal dengan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana serta menekankan pada konsistensi dalam hal penentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana korporasi, siapa yang dapat dipidana atas kejahatan korporasi, serta sanksi yang sesuai terhadap korporasi. Saran penelitian adalah melakukan reorientasi dan reformulasi kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada dan Konsep KUHP sebagai pedoman umum serta segera mengesahkan RUU KUHP.

Penelitian ini bertujuan   untuk menganalisis, mengetahui dan memahami  perlindungan hukum perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah pada jasa konstruksi sesuai dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana kelemahan dan solusi atas pelaksanaan perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah pada jasa konstruksi. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuridis normatif.   Hasil dari penelitian ini Perlindungan hukum dalam perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah ini berarti dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No 20 Tahun 2009 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan  Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Perlindungan tersebut berupa keharusan perjanjian kemitraan harus dibuat secara tertulis sebagai usaha untuk menghindari adanya perselisihan dan sengketa dan diakuinya perjanjian kemitraan sebagai bukti pengalaman pekerjaaan yang sangat bermanfaat bagi UMKM.  

Pengurusan dokumen impor sementara sangat penting untuk barang-barang yang akan di ekspor kembali ke negara asal (re-ekspor). Beberapa masalah yang ada antara lain: barang impor sementara tidak memiliki paspor, serta penolakan atas permohonan ijin impor sementara oleh Bea & Cukai. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui proses impor sementara, 2) mengetahui proses pengurusan dokumen dan perijinan impor sementara, dan 3) untuk mengetahui adakah hambatan dalam pengurusan dokumen impor sementara.Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif yang akan mendeskripsikan bagaimana proses impor sementara dan proses pengurusan dokumen impor sementara. Penelitian dilaksanakan pada Februari sampai dengan Agustus 2019 di PT Jatrindo Antaransentra Jakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara pada narasumber kantor PT Jatrindo Antaransentra Jakarta. Teknik analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan impor sementara di PT Jatrindo Antaransentra diuraikan dalam tiga tahap yaitu (1) pelengkapan dokumen sebelum dilaksanakan impor sementara, (2) pengajuan ke Bea & Cukai serta pelaksanaan impor sementara, dan (3) pengembalian barang ke negara asal. Proses pengurusan dokumen impor sementara dilaksanakan dengan: (1) persiapan petugas bagian customs, (2) persiapan dokumen ke Bea & Bukai, (3) pengajuan surat permohonan ijin impor sementara, (4) pembuatan dokumen pemberitahuan impor barang, (5) penerbitan surat penjaluran, (6) pemeriksaan barang di pelabuhan, (7) pengambilan delivery order, (8) penerbitan surat penyerahan peti kemas, dan (9) proses unstuffing. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada yaitu: (1) penolakan dari Bea & Cukai untuk permohonan ijin dengan jaminan tertulis, maka pihak importir melakukan pengajuan kembali dalam bentuk permohonan jaminan customs bond sehingga mendapatkan ijin dari Bea & Cukai, (2) masalah keterlambatan original dokumen, pihak importir bagian messenger selalu menghubungi dan memastikan untuk permintaan original dokumen supaya segera dikirim agar dapat segera diselesaikan pengurusan impor supaya tidak timbul demurrage.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa konsep ideal dalam penerapan iktikad baik dalam hukum perjanjian. Pengaturan itikad baik sebaiknya dirumuskan sebagai sikap atau perilaku berpegang teguh pada perjanjian untuk memberikan kepada lawan janji apa yang menjadi haknya dan tidak mencari-cari celah untuk melepaskan diri dari apa yang telah diperjanjikan berdasarkan kepatutan dan kerasionalan. Standar yang digunakan dalam itikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Perilaku para pihak dalam perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut. Fungsi itikad baik yang ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan. Beberapa para pakar hukum sebelum perang berpendapat bahwa itikad baik juga memiliki fungsi ini. Mereka mengajarkan bahwa suatu perjanjian tertentu atau suatu ketentuan undang-undang mengenai kontrak itu dapat dikesampingkan, jika sejak dibuatnya kontrak itu keadaan telah berubah, sehingga pelaksanaan kontrak itu menimbulkan ketidakadilan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar dan mengapa perlindungan terhadap merek yang terdaftar dapat berakhir.  Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari stategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenal dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya. Hal ini yang menjadikan sebab menagpa sering terjadi sengketa terhadap merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Temuan dari hasil penelitian ini bahwa terdaftarnya merek dapat berakhir karena berakhirnya masa berlakunya merek, penghapusan merek karena permintaan sendiri dari pemilik merek, penghapusaan merek terdaftar atas prakarsa dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek, dan Penghapusan merek karena adanya gugatan dari pihak ketiga terbahwa adanya perlindungan merek dimulai dari pendaftaran merek, perlindungan merek selama masa jangka waktu terdaftarnya merek dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama, adanya penindakan baik gugatan secara perdata, penuntutan secara pidana maupun langkah administratif berupa penolakan pendaftaran merek dan penghapusan merek.  

<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar dan mengapa perlindungan terhadap merek yang terdaftar dapat berakhir.  Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari stategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenal dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya. Hal ini yang menjadikan sebab mengapa sering terjadi sengketa terhadap merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Temuan dari hasil penelitian ini bahwa terdaftarnya merek dapat berakhir karena berakhirnya masa berlakunya merek, penghapusan merek karena permintaan sendiri dari pemilik merek, penghapusan merek terdaftar atas prakarsa dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek, dan penghapusan merek karena adanya gugatan dari pihak ketiga. Adanya perlindungan merek dimulai dari pendaftaran merek, perlindungan merek selama masa jangka waktu terdaftarnya merek selama 10 (sepuluh ) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama, adanya penindakan baik gugatan secara perdata, penuntutan secara pidana maupun langkah administratif berupa penolakan pendaftaran merek dan penghapusan merek.</p>