Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam dan upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam. Masalah kewarisan beda agama pada masa sekarang ini menjadi suatu masalah kontemporer, karena baik dalam Al Qur an maupun hadis tidak ada penjelasan mengenai bagian harta bagi ahli waris yang berbeda agama. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam diatur dalam hadis dan KHI yang mana anak yang non muslim tidak berhak atas harta warisan. Namun pada prakteknya, dalam putusan pengadilan hakim tetap memberikan bagian harta warisan terhadap anak yang beda agama berdasarkan wasiat wajibah. Hal ini bertentangan dengan syarat islam dan KHI. Namun demikian putusan pemberian harta warisan terebut adalah untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga.     Upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam adalah dengan cara hibah dan wasiat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur an, hadis maupun KHI yang mana dalam hal hibah dibolehkan baik terhadap muslim maupun non muslim. Sedangkan wasiat digunakan oleh hakim dalam putusan pengadilan terkait pembagian harta waris.

<p>Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun mengalami kecenderungan meningkat.Pelanggaran lalu lintas menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas   di wilayah Kabupaten Grobogan. Yang memprihatikan, pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut berstatus sebagai pelajar. Berdasar survey awal yang telah dilakukan diketahui bahwa siswa MA YPI Klambu Grobogan belum memahami dengan baik dan benar peraturan berlalu lintas Berpijak pada kondisi tersebut serta argumen bahwa membangun para generasi muda khususnya para pelajar untuk tertib hukum dalam berlalu lintas merupakan suatu kebutuhan maka perlu dilakukan langkah untuk meningkatkan pemahaman siswa MA YPI Klambu Grobogan tentang peraturan berlalu lintas. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan   dengan   metode ceramah, tanya jawab, serta kuestioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 1 (satu) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai peraturan lalu lintas. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema peraturan lalu lintas ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67,3%.</p>

Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. terdapat beberapa bank yang masih mengalami kesulitan dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, karena beberapa nasabah tidak mampu membayar cicilan hutang sesuai waktu yang ditentukan.  Jika hal tersebut sering dialami maka akan merugikan bank. Selain itu berdampak negatif pula pada nasabah seperti sulitnya mendapatkan pinjaman lagi dan denda bunga yang lebih tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun sistem yang dapat mengatasi terjadinya kredit macet dengan cara mengklasifikasi calon nasabah yang layak dapat pinjaman dan jumlah kredit yang dapat dipinjamkan. Kriteria yang digunakan adalah waktu berjalannya usaha, penghasilan perbulan, menerima kredit lain, dan sisa durasi pinjaman dengan menggunakan metode klasifikasi Naive Bayes. Lokasi penelitian di Bank BRI Majene Sulawesi barat dengan total data 110 nasabah. Data Training yang digunakan adalah 100 data dan data testing sebanyak 10 data. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka sistem pengkasifikasian calon nasabah menunjukkan bahwa kinerja naive bayes berjalan dengan baik dan layak untuk di implementasikan untuk membantu pihak Bank dalam memilih Nasabah layak kredit.
 

Kemajuan teknologi kesehatan yang cepat dan akurat semakin menjadi kebutuhan utama para pengambil keputusan. Rumah sakit, klinik, puskesmas sebagai institusi yang menyimpan begitu banyak data juga membutuhkan pengolahan data yang benar dan tepat sehingga dapat disajikan dalam bentuk laporan. Sedangkan untuk menyimpan arsip rekam medis tradisional membutuhkan lahan yang luas dan rawan terkena dampak bencana alam dan kebakaran. Menurut sudut pandang pasien, dokumen fisik rekam medis seperti kartu medik, rontgen, hasil USG, hasil EKG dan lain-lain juga berisiko hilang atau rusak sehingga menjadi masalah. Dengan metode riset & development Borg and Gall yang dimodifikasi, Metode deskriptif dipergunakan untuk menghimpun kondisi yang ada di lapangan. Metode evaluatif dipergunakan untuk mengevaluasi Sistem Informasi Rekam Medis Pasien di Pelayanan Kesehatan Kota Tegal yang diwujudkan dalam bentuk Aplikasi Implementasi Big Data dengan NIK, melalui evaluasi produk dan proses uji coba tersebut diharapkan dapat diperoleh masukan tentang kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan dari produk tersebut. Dengan dibuatnya aplikasi rekam medis dapat mempermudah kinerja staff puskesmas dan dokter, serta sistem yang lebih efektif dan efisien dan data NIK sudah teritegrasi dengan sistem online.

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dilematika dalam tata kelola kebijakan pada usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Berangkat dari permasalahan dalam tata kelola kebijakan pada sektor ketenagalistrikan yang dinilai banyak kalangan sarat akan benturan kepentingan serta berdampak terhadap pelayanan dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dilematika dalam tata kelola kebijakan pada usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Dengan model penelitian deskriptif analitis dan didukung dengan pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa   PT. PLN (Persero) merupakan representatif dari negara dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Dengan adanya dilematika hukum dalam tubuh PT. PLN (Persero) maka berimplikasi luas terhadap dilematika kebijakan ketenagalistrikan nasional. Akibatnya, keberjalanan di sektor ketenagalistrikan di Indonesia cenderung lambat perkembangannya.Kata Kunci: Dilematika, Kebijakan, Ketenagalistrikan  AbstractThe purpose of this study is to analyze the dilemmas in policy governance in the business of providing electricity in Indonesia. Departing from the problems in the governance of policies in the electricity sector which are considered by many to be full of conflicts of interest and impact on services in the supply of electricity for the public interest. The purpose of this study is to analyze the dilemmas in policy governance in the business of providing electricity in Indonesia. With a descriptive analytical research model and supported by a normative juridical approach. This study concluded that PT. PLN (Persero) is a representative of the state in conducting electricity supply business in Indonesia. With the legal dilemma in the body of PT. PLN (Persero) has broad implications for the national electricity policy dilemma. As a result, travel in the electricity sector in Indonesia tends to be slow in its development.Keywords: Dilemmatic, Policy, Electricity

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis reposisi zakat atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan membayar zakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Zakat dan pajak bagi umat muslim merupakan beban ganda yang wajib dipenuhi. Untuk meminimalisasi dua kewajiban tersebut dibuat kebijakan dimana zakat yang telah dibayarkan bisa mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP). Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan membayar   zakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat adalah zakat yang telah dibayarkan melalui lembaga zakat yang disahkan oleh pemerintah  dapat digunakan sebagai pengurang panghasilan kena pajak (PKP) sehingga pajak yang harus dibayar menjadi berkurang. Reposisi atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan membayar   zakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat layak dilakukan mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Masyarakat yang awalnya merasa keberatan atas beban ganda yaitu kewajiban berupa pajak dan zakat, dapat menjalankan kewajiban membayar pajak dan zakat seiring sejalan.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum serta untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum. Pegawai ASN sejatinya berada dalam posisi yang dilematis dan terombang-ambing oleh kepentingan politik. Di satu sisi, mereka adalah pegawai yang diangkat, ditempatkan, dipindahkan dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat politik. Kondisi seperti ini membuat karir ASN sering dikaitkan dengan kepentingan politik PPK. Disisi lain, ASN juga harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum dan Kendala dan solusi apakah yang dihadapi terkait   kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Kebijakan Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum, yaitu: a) Kurang Alat Bukti. b) Tidak adanya penjelasan tentang kata netral yang jelas c). Waktu Penanganan yang Terbatas, dan d). Keterangan Masyarakat yang Kurang Koperatif. e) Pertimbangan situasi tertib yang condong dijaga oleh Pori dalam hal ini Polda Jawa Tengah. Sedangkan Solusinya dari kendala tersebut diatas adalah : 1) Memperjelas aturan terkait definisi netral dari ASN tersebut. 2) Perlu regulasi penanganan dalam bentuk Undang-Undang yang jelas. 3) Pembentukan Mahkamah Pemilu yang terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Hakim, dan beberapa perwakilan dengan background tindak tidana pemilu yang dapat menangani sengketa pemilu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana posisi kewenangan antar lembaga negara dalam   pengaturan terkait pertahanan   keamanan kemaritiman nasional dan bagaimana reposisi kewenangan antar lembaga negara dalam   pengaturan terkait pertahanan keamanan kemaritiman nasional. Posisi dan reposisi tentang kewenangan antar lembaga negara yang terkait dengan pertahanan keamanan maritim nasional sangat berpengaruh kepada kedaulatan maritim nasional menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia dapat digolongkan sebagai negara kepulauan tetapi belum dapat digolongkan sebagai negara maritim karena kewenangan dalam pertahanan keamanan maritim masih terjadi tumpang tindih kewenangan. Sehingga perlu dilakukan   reposisi kewenangan antar lembaga negara dalam   pengaturan terkait pertahanan keamanan kemaritiman nasional. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasar analisa terdapat lima lembaga negara yang benar-benar terkait dengan pertahanan dan keamanan maritim di perairan Indonesia yang terdiri dari TNI AL,Badan Keamanan Laut,Kepolisian,Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan. Kedua peraturan perundangan ini secara spesifik menggarisbawahi pentingnya menciptakan sistem pertahanan keamanan maritim, dan kewajiban dalam menjaga keselamatan pelayaran. Pendekatan teoritik dilakukan mellaui Teori Sistem Hukum, Teori Kedaulatan dan Teori Kewenangan. Hasil yang didapatkan dalam reposisi kewenangan antar lembaga negara adalah : menempatkan TNI AL sebagai lembaga militer murni di wilayah maritim sebagai komponen utama   pertahanan maritim nasional  seperti diamanatkan pada Pengaturan Tata Ruang Laut yang tercantum dalam UU Nomor 17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS 1982. Serta optimalisasi Bakamla sebagai koordinator tunggal lembaga sipil negara dalam keselamatan dan keamanan laut (sea and coast guard). Sekaligus sinegitas TNI dengan Bakamla sebagai reperesentasi lembaga militer dan lembaga sipil negara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatatnegaraan di Indonesia. Salah  satu  hasil  dari  Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD Negara RI Tahun  1945 adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan  Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi.  Sementara itu, konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga  negara.     Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perkembangan  konsep    trias politica juga turut memengaruhi perubahan struktur kelembagaan di Indonesia. Untuk menjawab tuntutan tersebut, negara membentuk jenis lembaga negara baru yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara. Maka, berdirilah berbagai lembaga negara salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keberadaan yang keberadaannya dalam struktur ketatanegaraaan di negeri ini sering menjadi perdebatkan oleh berbagai pihak karena Komisi Pemberantasan Korupsi Sifat yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan.  Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah   Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia saat ini dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah trias politica dan kepastian hukum,  penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.  Kesimpulan penelitian ini adalah keberadaan lembaga Komisi Pemberantasan  Korupsi secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis telah menjadi kebutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan Komisi Pemberantasan Kosupsi bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan Kedududukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaran di Indonesia akan menjadi lebih kuat maka kedudukannya menjadi organ konstitusi (constitusional organs)   atau masuk kedalam konstitusi maka di perlukan Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan satu rangkaian strategi untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) secara terpadu baik secara lintas sektoral pemerintah maupun dengan melibatkan kerjasama dengan pihak eksternal Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang dengan melihat pencapaian yang telah ditentukan dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan pencapaian atas indikator umum pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) di daerah yang meliputi 5 (lima) aspek yaitu : Aspek Komitmen dan Kebijakan, Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya, Aspek Profil Gender dan Data Terpilah, serta Aspek Partisipasi Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui terdapat kesenjangan antara efektivitas pada sisi pencapaian tujuan dengan efektivitas pada sisi teknis pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang. Kondisi ini secara tidak langsung mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara implementasi kebijakan umum pelaksanaan PUG dengan implementasi kebijakan teknis operasional pelaksanaan PUG. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan umum pencapaian tujuan PUG belum didukung dengan implementasi kebijakan yang memadai di tingkat teknis operasionalnya. Memperhatikan permasalahan tersebut, dapat direkomendasikan sejumlah saran yang sebaiknya ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mengatasinya, yaitu : (1). mempersiapkan integrasi tujuan pencapaian APE dengan tujuan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Semarang periode selanjutnya (Tahun 2021-2024), dan (2). melaksanakan sejumlah perbaikan pada implementasi kelima aspek indikator umum pengendalian dan evaluasi PPRG di Kabupaten Semarang.