The role of the principal as a leader is certainly needed in learning activities at school. The role of the principal will lead many teachers to implement learning patterns that are in accordance with the vision, mission, and standards set by the school. This study aims to describe the role of the principal's leadership in innovating religious scientific learning with an integrated model which combines scientific learning with Islamic-based religious learning. The research method used in this study is qualitative multi-site study approach, to find similarities in both sites through interviews, observation, and documentation study. The data was analyzed using a constant comparative analysis approach. The results of the research are (1) the form of learning leadership applied in schools in the implementation of religious scientific learning, (2) the principal's innovation in implementing religious scientific-based learning, (3) the community's support for schools in religious scientific learning.

<em>Camera rental business is a business in the field of photography and videography rental services that are currently developing, but in general data management is still done manually. With the increasing number of cameras owned and the increasing number of tenants conducting transactions, the resulting data is managed to be even greater, thus managing data manually is no longer effective and efficient, so as to ensure accuracy in recording transactions, security in data storage, and accuracy and speed in presenting information needs to be built an Android-based camera rental application. Making this camera rental application begins by collecting data relating to the system to be built, then carried out an analysis, and proceed with designing the system based on the results of the analysis, the next step is to write the program in accordance with the design results. After the program has been written, a test will be carried out to ensure that the program is made as expected. The final step of this activity is to create a documentation system that is realized in the form of research reports. The results of this study are an android-based camera rental application which, when implemented, is expected to be able to overcome all problems in data processing in the camera business area</em>

Kemajuan teknologi kesehatan yang cepat dan akurat semakin menjadi kebutuhan utama para pengambil keputusan. Rumah sakit, klinik, puskesmas sebagai institusi yang menyimpan begitu banyak data juga membutuhkan pengolahan data yang benar dan tepat sehingga dapat disajikan dalam bentuk laporan. Sedangkan untuk menyimpan arsip rekam medis tradisional membutuhkan lahan yang luas dan rawan terkena dampak bencana alam dan kebakaran. Menurut sudut pandang pasien, dokumen fisik rekam medis seperti kartu medik, rontgen, hasil USG, hasil EKG dan lain-lain juga berisiko hilang atau rusak sehingga menjadi masalah. Dengan metode riset & development Borg and Gall yang dimodifikasi, Metode deskriptif dipergunakan untuk menghimpun kondisi yang ada di lapangan. Metode evaluatif dipergunakan untuk mengevaluasi Sistem Informasi Rekam Medis Pasien di Pelayanan Kesehatan Kota Tegal yang diwujudkan dalam bentuk Aplikasi Implementasi Big Data dengan NIK, melalui evaluasi produk dan proses uji coba tersebut diharapkan dapat diperoleh masukan tentang kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan dari produk tersebut. Dengan dibuatnya aplikasi rekam medis dapat mempermudah kinerja staff puskesmas dan dokter, serta sistem yang lebih efektif dan efisien dan data NIK sudah teritegrasi dengan sistem online.

Artikel ini akan mendiskusikan alternatif penangkalan dan penanggulangan radikalisme di era disrupsi dan keterbukaan informasi. Radikalisme pada hakikatnya adalah persoalan konflik budaya dalam masyarakat yang plural, sehingga perlu identifikasi, revitalisasi dan reaktualisasi budaya hukum dan kearifan lokal guna menangkal dan menanggulanginya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif, dengan pendekatan socio-legal. Subjek dalam penelitian ini adalah stakeholders masyarakat adat sedulur sikep (Kudus & Pati), masyarakat budaya Surakarta maupun komunitas pondok pesantren API Magelang. Data yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, Focus Group Discussion, dan dokumentasi, divalidasi menggunakan teknik cross check triangulasi, dan dianalisis secara kualitatif induktif. Penelitian ini menemukan bahwa kearifan lokal sebagai sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan kebudayaan yang merupakan sub dari budaya hukum adalah kekayaan sekaligus kekuatan (natural resources) untuk dijadikan bingkai kebangsaan sebagai instrumen dalam menciptakan kedamaian, kebersamaan, persatuan, dan keutuhan bangsa. Budaya hukum dan kearifan lokal di Jawa Tengah, memiliki tiga epicentrum, yaitu: komunitas pesantren, komunitas masyarakat adat, dan komunitas masyarakat budaya. Komunitas pesantren merupakan komunitas keagamaan sebagai institusi sosial yang terdiri dari kyai, santri, wali santri dan alumni dalam pola pendidikan, dengan materi dan metode humanistik tertentu untuk mengajarkan nilai-nilai kearifan sehingga menghasilkan perilaku yang santun, sabar, toleran dengan mengedepankan nalar, kasih sayang dan keteladanan. Komunitas masyarakat adat (indigenous peoples) adalah kelompok masyarakat atau suku bangsa yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, keyakinan, ekonomi, politik, dan budaya sendiri yang khas. Adapun komunitas masyarakat budaya (cultural society) adalah komunitas sosial yang memiliki akar identitas kuat dan menciptakan rasa memiliki yang kuat (community ownership and identity), dicirikan adanya daya pemikiran kritis (critical thinking); dan daya pemikiran mandiri (independent thinking). Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan integratif dan komprehensif melalui cultural reinforcement, baik soft approach dalam mengkampanyekan pemikiran Islam rahmatan lil alamin , maupun hard approach yang terukur (akurat, presisi dan valid).

Tujuan penelitian   ini adalah bagaimanakah orientasi sanksi pidana terhadap korporasi dalam hukum positif di Indonesia, bagaimanakah reorientasi formulasi yang seharusnya atas sanksi pidana terhadap korporasiKUHP sekarang ini belum mengatur masalah pertanggungjawaban pidana korporasi. Pentingnya mengatur Pertanggunjawaban pidana korporasi ada dalam satu ketentuan umum KUHP sebagai pedoman bagi undang- undang khusus di luar KUHP sehingga tercipta keseragaman dan konsistensi dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa orientasi korporasi sampai saat ini belum diatur oleh KUHP dan terdapat undang-undang khusus di luar KUHP sudah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi terlihat untuk mengisi kekosongan hukum dan tidak menjamin kepastian hukum terhadap pemidanaan korporasi. Reorientasi pada formulasi kebijakan atas sanksi pidana korporasi yang ideal dengan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana serta menekankan pada konsistensi dalam hal penentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana korporasi, siapa yang dapat dipidana atas kejahatan korporasi, serta sanksi yang sesuai terhadap korporasi. Saran penelitian adalah melakukan reorientasi dan reformulasi kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada dan Konsep KUHP sebagai pedoman umum serta segera mengesahkan RUU KUHP.

Penelitian ini bertujuan   untuk menganalisis, mengetahui dan memahami  perlindungan hukum perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah pada jasa konstruksi sesuai dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana kelemahan dan solusi atas pelaksanaan perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah pada jasa konstruksi. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuridis normatif.   Hasil dari penelitian ini Perlindungan hukum dalam perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah ini berarti dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No 20 Tahun 2009 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan  Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Perlindungan tersebut berupa keharusan perjanjian kemitraan harus dibuat secara tertulis sebagai usaha untuk menghindari adanya perselisihan dan sengketa dan diakuinya perjanjian kemitraan sebagai bukti pengalaman pekerjaaan yang sangat bermanfaat bagi UMKM.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa konsep ideal dalam penerapan iktikad baik dalam hukum perjanjian. Pengaturan itikad baik sebaiknya dirumuskan sebagai sikap atau perilaku berpegang teguh pada perjanjian untuk memberikan kepada lawan janji apa yang menjadi haknya dan tidak mencari-cari celah untuk melepaskan diri dari apa yang telah diperjanjikan berdasarkan kepatutan dan kerasionalan. Standar yang digunakan dalam itikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Perilaku para pihak dalam perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut. Fungsi itikad baik yang ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan. Beberapa para pakar hukum sebelum perang berpendapat bahwa itikad baik juga memiliki fungsi ini. Mereka mengajarkan bahwa suatu perjanjian tertentu atau suatu ketentuan undang-undang mengenai kontrak itu dapat dikesampingkan, jika sejak dibuatnya kontrak itu keadaan telah berubah, sehingga pelaksanaan kontrak itu menimbulkan ketidakadilan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar dan mengapa perlindungan terhadap merek yang terdaftar dapat berakhir.  Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari stategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenal dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya. Hal ini yang menjadikan sebab menagpa sering terjadi sengketa terhadap merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Temuan dari hasil penelitian ini bahwa terdaftarnya merek dapat berakhir karena berakhirnya masa berlakunya merek, penghapusan merek karena permintaan sendiri dari pemilik merek, penghapusaan merek terdaftar atas prakarsa dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek, dan Penghapusan merek karena adanya gugatan dari pihak ketiga terbahwa adanya perlindungan merek dimulai dari pendaftaran merek, perlindungan merek selama masa jangka waktu terdaftarnya merek dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama, adanya penindakan baik gugatan secara perdata, penuntutan secara pidana maupun langkah administratif berupa penolakan pendaftaran merek dan penghapusan merek.  

<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar dan mengapa perlindungan terhadap merek yang terdaftar dapat berakhir.  Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari stategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenal dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya. Hal ini yang menjadikan sebab mengapa sering terjadi sengketa terhadap merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Temuan dari hasil penelitian ini bahwa terdaftarnya merek dapat berakhir karena berakhirnya masa berlakunya merek, penghapusan merek karena permintaan sendiri dari pemilik merek, penghapusan merek terdaftar atas prakarsa dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek, dan penghapusan merek karena adanya gugatan dari pihak ketiga. Adanya perlindungan merek dimulai dari pendaftaran merek, perlindungan merek selama masa jangka waktu terdaftarnya merek selama 10 (sepuluh ) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama, adanya penindakan baik gugatan secara perdata, penuntutan secara pidana maupun langkah administratif berupa penolakan pendaftaran merek dan penghapusan merek.</p>

<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji dan menganalisa konsep ideal dalam penerapan iktikad baik dalam hukum perjanjian. Pengaturan iktikad baik sebaiknya dirumuskan sebagai “sikap atau perilaku berpegang teguh pada perjanjian untuk memberikan kepada lawan janji apa yang menjadi haknya dan tidak mencari-cari celah untuk melepaskan diri dari apa yang telah diperjanjikan berdasarkan kepatutan dan kerasionalan. Standar yang digunakan dalam iktikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Perilaku para pihak dalam perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik tersebut. Fungsi iktikad baik yang ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan. Beberapa para pakar hukum sebelum perang berpendapat bahwa iktikad baik juga memiliki fungsi ini. Mereka mengajarkan bahwa suatu perjanjian tertentu atau suatu ketentuan undang-undang mengenai kontrak itu dapat dikesampingkan, jika sejak dibuatnya kontrak itu keadaan telah berubah, sehingga pelaksanaan kontrak itu menimbulkan ketidakadilan.</p>