Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut efektivitas pemasangan sistem barcode dalam pengamanan akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Perkembangan ini mempengaruhi Notaris untuk memasang keamanan akta autentik tersebut dengan sistem barcode. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terkait perlindungan serta kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta autentik terhadap pemalsuan akta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan sekunder melalui studi dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian ini memiliki kebaharuan perspektif karena menganalisis efektif atau tidak pemasangan barcode dalam akta autentik dan akibat hukum dari pemasangan barcode dalam akta autentik yang mempunyai pembuktian yang sempurna. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemasangan barcode pada akta autentik yang dibuat Notaris adalah efektif karena barcode berisikan data akta yang disimpan ke penyimpanan berbentuk awan. Barcode yang terpasang di akta autentik tersebut, dapat menghindari pemalsuan akta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan membantu pihak yang berkepentingan memverifikasi suatu akta dengan cepat dan tepat. Pemasangan barcode pada akta autentik yang dibuat oleh Notaris tidak mengurangi unsur-unsur yang ada pada ketentuan peraturan perundang-undangan asalkan harus memenuhi semua yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.  This study further examines the effectiveness of the barcode system installation in securing the authenticity of the authentic deed made by a notary. This development affects notaries to install the security of the authentic deed with a barcode system. This research is expected to provide a solution related to legal protection and certainty for interested parties in authentic deeds against deed forgery. This study uses a normative juridical method, the approach used is a statute approach. The source of data in this study is secondary data with primary and secondary materials. This research is using qualitative data analysis methods, which is a research method that produces descriptive data. . This research has a new perspective because it analyzes the effectiveness or not of installing barcodes in authentic deeds and the legal consequences of installing barcodes in authentic deeds that have perfect proof. The results of this study can be concluded that the installation of a barcode on an authentic deed made by a Notary is effective because the barcode contains deed data that is stored in cloud storage. The barcode attached to the authentic deed can prevent falsification of the deed by irresponsible parties and assist interested parties in verifying a deed quickly and accurately The installation of a barcode on an authentic deed made by a Notary does not reduce the elements contained in the provisions of the laws and regulations that must meet all the requirements of the laws and regulations.

This study aims to analyze the mechanism for implementing the execution of fiduciary guarantees on defaulting debtors, the obstacles to implementing the execution of fiduciary guarantees, and the ideal mechanism for implementing the execution of fiduciary guarantees on defaulting debtors. The research method used in this research is normative juridical. The results showed the execution of fiduciary guarantees on debtors who defaulted using the standard operation procedure (SOP) in each company. The ideal way for the execution of fiduciary guarantees is to combine the handling, either by using company SOPs combined with settlement through the courts. Various obstacles in the execution of fiduciary guarantees, such as non-compliance and awareness of the debtor with the applicable rules. in addition to the existence of a decision of the Constitutional Court which is used as an excuse for the debtor; and excessive use of the external collection by creditors in carrying out production.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wansprestasi, kendala-kendala dan mekanisme yang ideal dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wansprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada dibitur yang wansprestasi menggunakan standart operation procedure (SOP) pada masing-masing perusahaan. Cara yang ideal bagi eksekusi jaminan fidusia adalah dengan mengkombinasikan penanganan, baik dengan menggunakan SOP perusahaan yang dipadukan dengan penyelesaian melalui peradilan. Berbagai kendala dalam   pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, seperti: ketidak patuhan dan kesadaran debitur dengan aturan yang berlaku. Selain itu   keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi yang kerap dijadikan alasan bagi debitur; serta penggunaan eksternal collection oleh pihak kreditur yang berlebihan dalam menjalankan tugasnya.  

The Qur’an is the holy book of Muslims that was revealed using Arabic, which is very clear and clear. To understand the Qur’an well, of course one must master the Arabic language well. Without it the Qur’an would not be able to be understood. The Qur’an which is summarized in it about monotheism, shari'ah, morals, and so on has various ways of conveying meaning called the Qur’anic language style, one of which is majaz. The existence of the majaz approach in conveying meaning through the interpretation of the Qur’an has various types, stages of emergence and development, and no less important are the problems and controversies of majaz in the interpretation of the Quran which will be discussed in this paper. This research ia an analytical descriptive study. The conclusion of this study is the majaz approach in interpretation of the Qur’an is worthy of attention given because the many divions of majaz and the relationship between the true meaning (the meaning of haqiqi) and the untrue meaning (the meaning of majazi).

Observations that contain the intent to determine how much influence the variable understanding of SIA, compensation, competence, motivation, experience on the performance of employees of PT. Telkom Indonesia Witel Solo. The population contained in this study amounted to 70 employees with sample criteria targeting employees who use accounting information systems totaling 42 employees. The tool to analyze the data is multiple regression analysis. With the results of the partial research test where the variables of understanding accounting information systems, compensation, and work experience have no significant effect on employee performance, while competence and work motivation affect employee performance. And the results of the simultaneous test of all these variables together have a significant effect on employee performance.

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan/atau spesialistik yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga kesehatan. Untuk dokumen rekam medis yang sudah tidak digunakan lebih dari lima tahun, dokumen rekam medis dapat dipisahkan atau disimpan. Retensi bertujuan untuk menyeleksi dokumen rekam medis yang sudah tidak aktif lagi dan mengurangi jumlah berkas rekam medis yang terus meningkat sehingga dapat menjaga mutu pelayanan dengan mempercepat penyusunan dokumen rekam medis pada saat dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan sortir seleksi dalam menentukan dokumen rekam medis yang harus disimpan dalam sistem informasi penyimpanan dokumen rekam medis. Dengan algoritma selection sort, pengurutan dokumen dalam sistem menjadi lebih mudah. Metode Sistem dibangun berbasis Web dengan metode pengembangan sistem menggunakan System Development Live Cycle (SDLC). Klinik PKU Muhammadiyah Karanganom Klaten merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Klaten. Ruang penyimpanan dokumen rekam medis masih satu dengan pendaftaran rawat jalan. Sistem informasi penyimpanan dokumen rekam medis dengan penerapan metode pengurutan seleksi yang digunakan yaitu descending dan ascending, dengan mengurutkan tahun dengan nominal besar ke tahun dengan nominal kecil atau sebaliknya. Penerapan metode seleksi pada sistem retensi dokumen rekam medis menggunakan bahasa pemrograman PHP (Hypertext) dengan database My SQL diharapkan dapat membantu proses retensi di Klinik PKU Muhammadiyah Karanganom Klaten dan pelayanan kesehatan menjadi lebih baik.

Mathematics is an applicable science and very close to human life, so mathematics is very important to learn from elementary school. However, the mathematics competence of elementary school students in Indonesia is relatively low. One of them is SD IT Cahaya Ummat which is located in Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, the grade 6 students' average mathematics score is lower than other subjects. So far, learning is still conventional in nature with learning resources in the form of printed books, thus it is necessary to have learning innovations to increase students' interest in learning mathematics.The design of interactive media as a learning aid can be a solution to attract students' attention to be more focused when the teacher explains math material in class. When students feel interested and focused on learning, learning will be more effective so that students' understanding of the material presented by the teacher will also increase.Interactive learning media made with Adobe Flash CS5.5 to combine text, images, sound, and animation will make the application more attractive, so that students are more interested in learning mathematics with statistics material. The results of the validation score obtained from media experts are 34, material experts 39, and users 35, so this learning media product is classified as a very good category, so it is valid to be used.
 

Waqf information system In April 2020 shows the number of waqf land in Indonesia has an area of ??51,259.84 Ha. More waqf received in the form of land creates a problem of disputes and disputes that lead to legal cases Muhammadiyah is the second-largest Islamic organization that has assets in the form of waqf land that has not been able to resolve existing problems. In this study, an analysis of legal potential and waqf land disputes is used using ID3 Algorithm to classify potential land disputes based on the status of the land deed, owner's name, location of waqf and its use so that it can produce data on the ownership rights of waqf land which has the potential for legal disputes and no legal disputes. research shows that potential legal problems are still present. The ID3 algorithm is able to produce information as a basis for reducing disputes and the loss of waqf land.

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dilematika dalam tata kelola kebijakan pada usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Berangkat dari permasalahan dalam tata kelola kebijakan pada sektor ketenagalistrikan yang dinilai banyak kalangan sarat akan benturan kepentingan serta berdampak terhadap pelayanan dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dilematika dalam tata kelola kebijakan pada usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Dengan model penelitian deskriptif analitis dan didukung dengan pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa   PT. PLN (Persero) merupakan representatif dari negara dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Dengan adanya dilematika hukum dalam tubuh PT. PLN (Persero) maka berimplikasi luas terhadap dilematika kebijakan ketenagalistrikan nasional. Akibatnya, keberjalanan di sektor ketenagalistrikan di Indonesia cenderung lambat perkembangannya.Kata Kunci: Dilematika, Kebijakan, Ketenagalistrikan  AbstractThe purpose of this study is to analyze the dilemmas in policy governance in the business of providing electricity in Indonesia. Departing from the problems in the governance of policies in the electricity sector which are considered by many to be full of conflicts of interest and impact on services in the supply of electricity for the public interest. The purpose of this study is to analyze the dilemmas in policy governance in the business of providing electricity in Indonesia. With a descriptive analytical research model and supported by a normative juridical approach. This study concluded that PT. PLN (Persero) is a representative of the state in conducting electricity supply business in Indonesia. With the legal dilemma in the body of PT. PLN (Persero) has broad implications for the national electricity policy dilemma. As a result, travel in the electricity sector in Indonesia tends to be slow in its development.Keywords: Dilemmatic, Policy, Electricity

Artikel ini bertujuan mengkaji dan menganalisa kedudukan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kendala dan solusi atas kedudukan APIP dalam pengawasan pengadaan barang/jasa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018. Pada tahun 2018, telah disahkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Diantara yang diatur adalah penanganan pengaduan masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah yang seolah-olah mendegradasi kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Urgensi penelitian ini ialah diharapkan dapat menegaskan perbedaan antara indikasi tindak pidana dengan kesalahan administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis deskriptif analitis. Kewenangan APIP didefinisikan sebagai menerima pengaduan, menindaklanjuti, dan melaporkan. Kendala dan solusi dibagi menjadi 3 subsistem. Pada legal substance belum adanya pengaturan yang merumuskan peran APIP dan adanya pengaturan yang tidak memberi ruang kepada APH dalam pengawasan pengadaan. Solusinya perlu revisi Perpres yang mengatur peran APIP serta menghilangkan aturan yang membatasi ruang APH dalam pengawasan. Dari sisi legal structure, 2 kendala berupa struktur organisasi dan sistem kerja. Solusinya, perlu adanya komite audit yang independen serta sistem pengembangan karier dengan motivasi mutasi. Terakhir dari sisi legal culture, kedudukan APIP menyisakan problematika paradigma kerja individu dan organisasi yang terkesan reaktif. Solusinya APIP perlu merevitalisasi pola pikir serta membutuhkan mitra kerja yang mampu merumuskan tindakan preemtif dan preventif.

Penelitian tentang hak imunitas advokat ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hak imunitas advokat diterapkan, apa kendalanya dan bagaimana solusinya. Undang-Undang Advokat mengakui hak imunitas advokat secara terbatas yaitu diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di mana sentral daripada pasal-pasal tersebut adalah dalam Pasal 16.  Hak Imunitas yang ada dalam UU Advokat tersebut kemudian diperkuat dengan Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 dengan diakuinya dan dijaminnya perlindungan terhadap Advokat dalam tindakan-tindakan non-litigasi yang dilakukan dengan iktikad baik dan untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan.   Di dalam praktek penegakan hukum, banyak advokat yang menyalahgunakan hak imunitas ini dan demikian pula sebaliknya banyak penegak hukum lain yang belum paham tentang hak imunitas advokat.   Penelitian ini ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan hak imunitas   berhasil apabila antar lembaga penegak hukum bekerja sesuai marwah undang-undang dan masing-masing pelaku hukum menjaga profesionalitas sesuai kode etik dan berpegang teguh pada asas iktikad baik untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan agar bermanfaat bagi masyarakat luas.