The purpose of this study was to analyze the partnership between Perum Perhutani KPH Cepu and CV Hargo Dumilah Group in managing the Cepu Heritage Trainz Loko Tour tour route in Blora Regency. The Heritage Trainz Loko Tour Cepu tour is a tour package through the teak forest pulled by a steam locomotive made by Berliner Maschinnbau Germany in 1928. This research uses qualitative methods with a descriptive case study approach and focuses on the parameters of Commitment, Coordination of Interdependence, Trust, Communication Behavior with indicators of Communication Quality, Communication Sharing, Participation and Conflict Resolution Techniques. The results of the study show that tourism management is based on a cooperation agreement which contains the rights and obligations of each party and is running well. However, there were problems faced when the Covid-19 pandemic had an impact on tourism development which could not go according to plan. So it can be concluded that the indicator of trust is not optimal, this is due to problems that hinder sustainability in terms of development and arrangement of tourist objects.AsbtrakTujuan dari penelitian ini untuk menganalisa kemitraan antara Perum Perhutani KPH Cepu dengan CV Hargo Dumilah Group dalam pengelolaan jalur wisata Heritage Trainz Loko Tour Cepu di Kabupaten Blora. Wisata Heritage Trainz Loko Tour Cepu adalah paket perjalanan wisata melintasi hutan jati yang ditarik dengan lokomotif uap buatan Berliner Maschinnbau Jerman tahun 1928. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif serta fokus pada parameter Commitment, Coordination of Interdependence, Trust, Communication Behavior dengan indikator Communication Quality, Communication Sharing, Participation and Conflict Resolution Techniques. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wisata didasarkan atas perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban dari masing masing pihak dan berjalan dengan baik. Namun terdapat permasalahan yang dihadapi saat adanya pandemi covid-19 berdampak pada pada pengembangan wisata yang tidak dapat berjalan sesuai rencana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator kepercayaan tidak optimal hal ini disebabkan adanya permasalahaan yang menghambat pada keberlangsungan dalam hal pembangunan maupun penataan pada objek wisata.

The potential of human resources in recognizing digital literacy has not been used wisely, the lack of knowledge of online marketing and product management, the use of rice as a basic ingredient for making crackers has not been fully mastered by the people of Jatirejo Village, as well as limited packaging that requires special handling in serving. Through the Focus Group Discussion (FGD) method, In-depth Interviews, as well as field assistance, it is hoped that it will be able to add insight and understanding to the people of Jatirejo Village, who previously thought that it was enough to work in the rice fields only half-heartedly in their free time managing leftover rice as crackers, now they are more daring to innovate to market on social media. The results of community service related to digital literacy training as a MSME generator are that the Jatirejo Village community welcomes digital literacy training, the ease of making rice crackers and the affordability of raw materials for making rice crackers gives new enthusiasm in developing local products from Jatirejo Village, considering relatively affordable prices in the media social services increase the motivation of all levels of village apparatus and village communities to support the revival of MSMEs.
 

This study aims to find out how the financial condition happened in the case of the IPDN project at the company Pt. Hutama Karya. In this case, the project case is reviewed by analyzing the financial problems that occur in it. The research method used is quantitative by taking a comparative calculation approach between 2021 and 2022, which type of research uses a secondary data approach obtained from annual financial reports for a period of 1 year, namely 2021-2022, books, journals, and other sources. other.
The results of the research can be concluded that the company PT. Hutama Karya experienced a decrease in profitability in 2022 where the performance of financial companies in the 2022 period decreased, from the results of the gross profit margin analysis it can be seen that the proportion of company revenue decreased by a difference of 1% and from the results of the profitability analysis using the ratio of return on assets decreased reached 0.08% above the profit from managing the company's resources and assets.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk 1) mengkaji jenis-jenis praanggapan yang muncul dari pernyataan humor di stand up comedy wanita Indonesia, 2) mengkaji relevasi praanggapan dalam menciptakan humor pada stand up comedy wanita Indonesia dalam pembelajaran teks anekdot bahasa Indonesia. Data dalam penelitian ini berupa pernyataan comic wanita yang mengandung praanggapan dalam membawakan stand up comedy. Sumber data dalam penelitian ini berupa video stand up comedy wanita Indonesia yang telah tayang di televisi kemudian diunggah ke Youtube. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan metode unggah, simak, dan catat. Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Praanggapan yang muncul didominasi oleh praanggapan leksikal, praanggapan nonfaktif, praanggapan eksistensial, praanggapan faktif, praanggapan struktural, dan praanggapan konterfaktual. Penerapan pembelajaran bahasa Indonesia materi teks anekdot membuat pembelajaran lebih menyenangkan dapat memberikan sugesti dan imajinatif  yang  membuat siswa lebih mudah menuangkan ide-ide pikirannya.
 
 

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, dimana cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas waga binaaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Lapas kelas 1 makassar merupakan Lembaga pemasyarakatan yang memberikan binaan keterampilan kepada narapidana agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan bekal setela masa tahanannya usai. Rasa cemas merupakan respon alami dari diri yang termasuk dalam mekanisme pertahanan diri kita. Rasa cemas mampu membantu indvidu untuk lebih waspada dengan memiliki perencanaan untuk menghadapi berbagai situasi kedepannya. Kegiatan psikoedukasi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dalam meningkatkan pengetahuan mengenai kecemasan pada warga binaan. Sehingga di harapkan warga binaan dapat mengelolah rasa cemas dengan baik. Pelaksaaan kegiatan ini dilakukan dengan metode need assesment, metode psikoedukasi dimulai dari persiapan alat, dan bahan, pembukaan, pre-test, presentasi materi, ice breaking, sesi tanya jawab, post test dan penutupan. Hasil yang didapatkan dari kegiatan psikoedukasi ini bahwa kegiatan psikoedukasi memberikan dampak yang baik dan positif kepada seluruh peserta, baik dari segi pengetahuan, manfaat, bahkan kepuasan pada seluruh peserta psikoedukasi.
 
Kata kunci: Kecemasan; Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

ABSTRAKKredit merupakan fasilitas yang diberikan bank untuk membantu pengusaha mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Dalam pemberian kredit maka bank akan meminta/memperjanjikan suatu benda yang dapat dipakai sebagai jaminan terhadap kredit yang diberikannya. Namun pada pelaksanaannya sering terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit, dimana merupakan suatu keadaan ketidak mampuan pihak debitur untuk membayar suatu kewajiban yang telah disepakati bersama oleh pihak kreditur sehingga kerugian pada pihak kreditur seperti yang terjadi pada PT. BPR Nusamba Pecangaan Kabupaten Jepara.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan sertifikat tanah oleh pengrajin meubel dan bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan sertifikat tanah oleh pengrajin meubel pada PT BPR Nusamba Pecangaan. Berdasarkan hal tersebut, jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, spesifikasi penelitiannya diskriptif analitis. Data yang dipakai adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan permohonan kredit dengan jaminan sertifikat tanah oleh pengusaha meubel di PT. BPR Nusamba Pecangaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, kemudian pihak bank melakukan analisa kredit sebagai pertimbangan pengambilan keputusan atas permohonan kredit. Penyelesaian wanprestasi dilakukan pendekatan-pendekatan dengan sistem kekeluargaan, tetapi apabila upaya pendekatan tidak berhasil, maka pihak bank melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan untuk menutup hutang yang dimiliki oleh nasabah.Kata Kunci : Kredit, Pelaksanaan Kredit, Penyelesaian WanprestasiABSTRACTCredit is a facility provided by banks to help entrepreneurs get capital to develop their businesses. In granting credit, the bank will request/agree on an object that can be used as collateral for the credit it provides. However, in practice, default often occurs in a credit agreement, which is a condition of the debtor's inability to pay an obligation that has been mutually agreed upon by the creditor so that the loss to the creditor as happened to PT. BPR Nusamba Pecangaan, Jepara Regency. This study aims to determine the implementation of granting credit with guaranteed land certificates by furniture craftsmen and how to resolve them in the event of default in the implementation of granting loans with guaranteed land certificates by furniture craftsmen at PT BPR Nusamba Pecangaan. Based on this, this type of research is normative juridical with a statutory approach, the research specification is descriptive and analytical. The data used is secondary data, which is taken by means of literature study. The data is then analyzed qualitatively. The results showed that the implementation of credit applications with land certificate guarantees by furniture entrepreneurs at PT. BPR Nusamba Pecangaan must meet the specified requirements, then the bank performs a credit analysis as a consideration for making decisions on credit applications. The settlement of defaults is carried out by approaches with a family system, but if the approach is not successful, the bank will resolve the dispute through the courts to cover the debts owned by the customer.Keywords: Credit, Credit Implementation, Default Settlement                          

Kehidupan manusia tidak terlepas dari peranan tanah. UUPA telah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah. Hak tas tanah dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat hak atas tanah. Pemegang hak atas tanah agar dapat menjaminkan hak atas (sertifikat tanah) kepada pihak bank dengan tujuan pengambilan  dana   atau  pembiayaan  dengan  cara   dibebani  hak   tanggungan.  Nama sertifikat haruslah sudah atas nama para ahli waris atau nantinya salah satu pemegang hak. Tanah Warisan juga dapat dijadikan sebagai jaminan dengan di bebani hak tanggungan dengan syarat telah melalui prosedur turun waris terlebih dahulu, tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum mengetahui sebelum membebani hak tanah warisan harus melalui proses turun waris terlebih dahulu. Pada penelitian ini penulis ingin mengkaji tentang kekuatan hukum hak tanggungan atas objek sertifikat hak atas tanah yang akan diturun waris. Jenis penelitian menggunakan hukum yuridis sosiologis. spesifikasi penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penulis akan memberikan gambaran mengenai kekuatan hukum hak tanggungan atas objek sertifikat hak atas tanah yang akan diturun waris. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari penelitian lapangan berupa wawancara, undang-undang, karya ilmiah, dan hasil penelitian yang kemudian di analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian para ahli waris melakukan proses turun waris melalui kantor notaris dengan memenuhi beberapa persyaratan untuk didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk menghasilkan nama para   ahli waris, setelah selesai dilanjut dengan pemasangan hak tanggungan. Kekuatan hukum berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dalam pasal (19), dijelaskan bahwa untuk memperoleh kekuatan hukum maka sertifikat hak atas tanah harus didaftarkan. dan lebih lanjut dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang   pendaftaran  tanah  pasal   (3) dijelaskan mengenai tujuan pendaftaran

Pasal 23 KUHD menentukan pendaftaran diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) PermenkumhamNomor 17 Tahun 2018 mengatakan bahwa pendaftaran diajukan melalui Sistem Administrasi BadanUsaha (SABU). Penelitian ini fokus pada kedudukan hukum persekutuan komanditer yag sudah adasebelum Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang PendaftaranPersekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dan prosedur pendirianpersekutuan komanditer setelah adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Penelitianini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitisyang mengungkapkan peraturan perundang-undangan serta menggunakan data sekunder dalammencari dan mengumpulkan data. Kedudukan hukum Persekutuan Komanditer berdasarkandikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang PendaftaranPersekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, bahwa kedudukan hukum dariPersekutuan Komanditer yang sudah berdiri sebelum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidakhilang atau akan tetap ada akan tetapi harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada saatini.Dengan melakukan Pencatatan Pendaftaran pada Sistem Administrasi Badan Usaha(SABU).Prosedur Pendirian Persekutuan Komanditer pesero bisa datang ke kantor Notaris untukpendaftaran atau penyesuaian Persekutuannya, karena yang dapat melakukan aktifitas pada sistemtersebut adalah Notaris.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Salah satu kegiatan usahanya yaitu penyaluran pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh pihak KSPPS kepada  debitur  berdasarkan perjanjian baik perjanjian pokok maupun perjanjian tambahan berupa pemberian jaminan oleh debitur kepada kreditur disertai pemberian bagi hasil dengan jangka waktu pengembalian     yang     sudah     ditentukan.    Dalam    penelitian     ini    membahas    terkait    penyelesaian pembiayaan macet dengan jaminan hak tanggungan, kendala dalam penyelesaian pembiayaan macet dan upaya mengatasinya. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, spesifikasi  penelitian deskriptif analitis, data yang dipergunakan yaitu data primer didukung data sekunder dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian pembiayaan macet dengan jaminan hak tanggungan, sebagai sumber pelunasan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu   parate eksekusi dan title eksekutorial namun KSPPS Hudatama perlu memaksimalkan upaya penyelesaian penjualan bawah tangan sebagai upaya alternatif. Penyelesaian pembiayaan macet terdapat kendala yang dihadapi yaitu kendala interal dan eksternal, kendala dari internal yaitu kurang telitinya analis is pembiyaan dan upaya mengatasinya manajemen dapat melakukan pelatihan berkaitan dengan analisis pembiyaan, kendala eksternal yaitu anggota tidak kooperatif, upaya mengatasinya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pelanggaran akses  ilegal  melalui aplikasi Telegram serta mengetahui pelaksanaan penegakkan hukum pada hak cipta terhadap pengunduhan  ilegal  pada  internet.  Film atau karya sinematografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun pada faktanya, banyak pihak lain yang menggandakan karya cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya pada internet/VCD saja, tapi juga pada suatu aplikasi media sosial yaitu Telegram. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melalui penelusuran dokumen, studi pustaka dan studi dokumentasi, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sekarang masih terdapat film  ilegal  yang beredar di masyarakat dan belum akan kesadaranya bahwa mengakses film secara  ilegal  itu merupakan suatu bentuk pelanggaran. Pemerintah perlu adanya tindakan lebih tegas dalam mengawasi dan pemblokiran situs online yang tidak resmi/ilegal.  Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya dan mensosialisasikan mengenai akibat hukum dari pelanggaran hak cipta.Kata Kunci  : Film; Hak Cipta;  Perlindungan Hukum;  Telegram.