This study aims to understand the effects of marriage cancellation law due to the forgery of identity in the case of polygamy according to the Civil Code and constraints as well as solutions to the cancellation of the marriage. This study uses a normative juridical method with a case study approach and analytical descriptive specifications. This study relies on secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection methods use literature studies and documentary studies which are then analyzed by qualitative analysis and normative analysis methods. The results of the study are (1) the cancellation of marriage according to the Criminal Code results in legal consequences for the husband to pay compensation and interest for his wife or other parties who are disadvantaged while for children who are born are children outside of marriage. (2) Constraints in the cancellation of marriage due to the existence of identity forgery, namely the objection of one of the parties on the grounds that the existence of children born then the solution is to provide guidance for bride and groom candidates, increase the frequency of socialization and demand compensation. Constraints because the procedure for the request for cancellation to the court tends to be complicated and long, the solution is to make a request for marriage prevention to the official recording officer and the court as well as make peace efforts in the case of marriage cancellation. Constraints of differences in legal provisions to the status of children, the solution is legal renewal through the formulation in the draft of the Special Civil Procedure Code that regulates the cancellation of marriage due to the counterfeiting of the identity of the polygamy case.



Penelitian ini bertujuan untuk memahami akibat hukum pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam kasus poligami menurut KUHPerdata dan kendala serta solusi terhadap pembatalan perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumenter yang kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif dan analisis normatif. Hasil penelitian yaitu pembatalan perkawinan menurut KUHPerdata berakibat hukum bagi suami harus membayar ganti kerugian dan bunga bagi istrinya atau pihak lain yang dirugikan sedangkan bagi anak yang dilahirkannya berstatus sebagai anak luar kawin. Kendala dalam pembatalan perkawianan karena adanya pemalsuan identitas yaitu adanya keberatan dari salah satu pihak dengan alasan adanya anak yang dilahirkan maka solusinya yaitu memberikan bimbingan bagi calon pengantin dan keluarga keduanya, meningkatkan frekuensi sosialisasi serta menuntut ganti kerugian. Kendala karena prosedur permohonan pembatalan ke pengadilan yang cenderung rumit dan lama maka solusinya yaitu membuat permohonan pencegahan perkawinan ke petugas pencatat pekawinan dan pengadilan serta melakukan upaya perdamaian dalam perkara gugatan pembatalan perkawinan. Kendala perbedaan ketentuan hukum terhadap status anak maka solusinya yaitu pembaharuan hukum melalui perumusan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Khusus yang mengatur pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas kasus poligami.

The purpose of this research is to examine the legal consequences of unilaterally withdrawing a report of a general criminal offense by the complainant at the Pati Police Resort (Polres Pati). The urgency of this research is that filing a complaint is the right of the victim to initiate or not initiate prosecution because it concerns the interests of the victim. Therefore, in criminal cases involving complaints, a specific period for withdrawing the complaint is provided for in Article 75 of the Criminal Code. The research method used is normative juridical. The results of this study indicate that the withdrawal of a report in criminal law is primarily regulated in Article 75 of the Criminal Code. The application of Article 75 of the Criminal Code, in its developmental context, is limited to extraordinary cases and does not extend to ordinary criminal offenses. The legal impact of unilaterally withdrawing a report of a general criminal offense by the complainant at the Pati Police Resort (Polres Pati) is generally allowed in the context of ongoing investigations but does not hinder the continuation of the investigation.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang dampak hukum pencabutan laporan tindak pidana umum secara sepihak oleh pelapor di Polres Pati. Urgensi penelitian ini Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan pengaduan yang diatur dalam Pasal 75 KUHP. Metode penelitian ini adalah yiridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa pencabutan laporan dalam hukum pidana pada dasarnya diatur dalam Pasal 75 KUHP. Penerapan Pasal 75 KUHP dalam konteks perkembangannya hanya terbatas pada perkara luar biasa dan tidak meluas pada tindak pidana biasa. Pencabutan laporan tindak pidana umum secara sepihak oleh pelapor di Polresta Pati pada prinsipnya diperbolehkan dalam rangka penyidikan yang sedang berlangsung, namun tidak menghalangi kelanjutan penyidikan.

Tilapia (Oreochromis niloticus) is a freshwater fish that is in great demand by the public because it has a thick meat texture and an affordable price. The problems faced in aquaculture activities are the high cost of feed and the length of cultivation time. Feed is a vital component in aquaculture activities, therefore feed efficiency is needed to minimize production costs. The addition of fermented moringa leaf extract in pellets is expected to accelerate the growth period. This study aims to determine the effect of the addition of fermented moringa leaf extract on tilapia growth rate. This study used a complete randomized design (CRD) method with 4 treatments, namely the addition of moringa leaf extract to pellets with concentrations of 0%, 25%, 30%, 35%. The treatment was carried out for 28 days. Parameters observed in this study were fish growth including fish length, fish weight, survival rate (SR), food conversion rate (FCR) and water quality in the form of temperature, pH and DO. The data were analyzed using anova and SPSS application. The results showed that the addition of fermented moringa leaf extract with concentrations of 0%, 25%, 30% and 35% in tilapia (Oreochromis niloticus) feed for 28 days had a significant effect on tilapia growth.
 

Increasing catfish seed production sustainably is important to meet market needs. One effort to increase seed production is through the degree of egg hatching. This study aims to test the effectiveness of the application of the green water system on the success of hatching sangkuriang catfish eggs. The method used in this study was an experiment with two levels of treatment and 3 replications. The results of the study from the spawning of a pair of parents, obtained an average fertilization rate value produced in the GWS pond of 96.6% and the control pond 97.4%. In addition, the hatching rate showed a difference, with an average in the GWS pond of 90.6% while in the control pond 78.3%. The difference in the degree of egg hatching in the GWS pond can be associated with several factors, such as the availability of higher dissolved oxygen. Dissolved oxygen in the GWS pond is higher through the process of photosynthesis. Chlorophyceae is the most abundant phytoplankton found in the GWS hatching pond. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of the Green Water System is effective in increasing the hatching of sangkuriang catfish eggs with an HR of 90.6%. This can be an alternative technology that is useful for cultivators to increase seed production.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran zakat dalam perekonomian, dengan fokus pada dampak sosial dan ekonomi dari penerapannya dalam masyarakat. Zakat, yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam, tidak hanya berfungsi sebagai ibadah tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Penelitian ini mendalami berbagai aspek zakat, termasuk definisi dan konsep zakat, sejarah penerapannya, peran sosial, dan dampak ekonominya. Selain itu, penelitian ini juga membahas mekanisme distribusi zakat, studi kasus penerapan zakat di berbagai negara, serta peran kebijakan pemerintah dalam mendukung pengelolaan zakat. Dalam konteks modern, tantangan dan peluang pengelolaan zakat dihadapkan pada perkembangan teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Program zakat yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi umat menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kemandirian dan produktivitas masyarakat miskin. Peran lembaga amil zakat dalam mengelola dan mendistribusikan zakat sangat penting untuk memastikan bahwa zakat benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial, terutama dalam situasi krisis. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat dapat lebih meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, serta memfasilitasi pembayaran zakat secara online.

This socialisation activity aims to optimise the utilisation in processing fishery products through making shredded tilapia with young jackfruit as an additional ingredient in the Kedungpeluk Village area, which is located in Candi District, Sidoarjo Regency. The method used was observation, interview, preparation of work programme and practice in making shredded tilapia. The activity began with socialisation to the PKK women's group to increase understanding and skills in processing tilapia into shredded fish. The use of young jackfruit is a form of innovation in developing local food potential and is an effort to diversify food which is a diversity of products consumed and improve the value of fibre in processed meat such as shredded which has low fibre. This socialisation activity is expected to be able to provide direction to the Empowerment and Family Welfare (PKK) women's group in Kedungpeluk Village, Candi Subdistrict, Sidoarjo Regency to gain knowledge and skills in processing tilapia and young jackfruit into processed products

In the rapidly evolving digital era, cybersecurity has become increasingly crucial as information technology permeates nearly every aspect of life. Students from the Faculty of Informatics Engineering, known for their tendency to adopt new technologies early, face high risks from constantly evolving and complex cyber threats. The importance of cybersecurity cannot be overstated, and educating and socializing safe technology practices are key to protecting oneself from cyberattacks. This community service aims to explore the effectiveness of cybersecurity awareness among students of the Faculty of Informatics Engineering at Ibnu Sina University, focusing on efforts to enhance understanding and protection against online threats. The activities include workshops and involve several stages, from planning to evaluation and reflection. The results indicate a significant improvement in students' understanding and proactive attitudes towards online security practices. Evaluation suggests that these awareness efforts effectively change students' behaviors to enhance digital safety. Recommendations for the future include increasing collaboration between universities and industry to provide additional resources and training. This initiative not only benefits students directly but also serves as a foundation for developing more comprehensive and sustainable cybersecurity education strategies in academic environments.
 

This study examines the influence of the school environment on students' speaking ethics at SMA Negeri 1 Gedeg Mojokerto, considering the importance of character education in schools as a place where students spend much of their time. Using a correlational method and quantitative research type, the researcher involved 193 eleventh-grade students from a population of 425 as respondents. Data collection was carried out through a questionnaire with 38 statements that had been tested for validity and reliability. Data analysis included descriptive analysis, normality test, linearity test, as well as correlation coefficient analysis, determination coefficient analysis, and simple regression analysis for hypothesis testing. The results showed that the school environment and students' speaking ethics were in the moderate category, with average scores of 65 and 73, respectively. There is a significant influence of the school environment on students' speaking ethics, as evidenced by the t-test result (8.364) being greater than the t-table (1.97), leading to the acceptance of Ha and the rejection of Ho. Simple linear regression analysis showed a regression coefficient of 29.881, with an R square of 0.268, indicating that the school environment positively affects speaking ethics by 26.8%, while 73.2% is influenced by other factors. This study supports the theory that the school environment influences students' speaking ethics.

Jabatan Wakil Menteri di Indonesia, yang pertama kali diperkenalkan pasca proklamasi kemerdekaan, terus menjadi subjek perdebatan terkait kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Meskipun diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, regulasi mengenai peran dan fungsi Wakil Menteri masih kurang jelas, menimbulkan tantangan dalam efektivitas pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Wakil Menteri serta menilai efektivitas perannya dalam konteks pertanggungjawaban, kinerja, dan anggaran. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas kerangka hukum dan operasional posisi Wakil Menteri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya revisi kebijakan dan peraturan terkait untuk memastikan peran Wakil Menteri memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan nasional.

The crime of maltreatment is a deliberate act that causes injury, pain or even death to a person. However, efforts to resolve minor persecution crimes can be done through Restorative Justice. Restorative Justice can be done through mediation of victims of persecution. This research formulates the problem of knowing how the legal arrangements by the Prosecutor's Office on Restorative Justice and knowing how the efforts and obstacles to overcoming persecution crimes based on Restorative Justice by the North Padang Lawas State Attorney's Office. This research method is through empirical juridical research with field studies at the North Padang Lawas State Attorney's Office related to countermeasures against criminal acts of persecution based on Restorative Justice. The data collection technique used by the author in this research is Field Research, which includes data sourced from interviews with the Public Prosecutor at the North Padang Lawas State Attorney's Office. Data analysis used in this research is qualitative analysis. The process of applying Restorative Justice in the crime of persecution in the North Padang Lawas District Attorney's Office is carried out by means of the Public Prosecutor offering peace efforts to the victim and suspect. Based on cases that meet the criteria for Restorative Justice, the State Attorney's Office will write to the High Prosecutor's Office and the Deputy Attorney General's Office for General Crimes to seek approval for Restorative Justice. The North Padang Lawas District Attorney's Office prioritizes peace between victims and perpetrators in resolving cases of light maltreatment by involving the families of both parties, such as community leaders, without any pressure, coercion, or intimidation from the Public Prosecutor who acts as a facilitator.